Palangka Raya (ANTARA) - PLN melakukan percepatan sertifikasi 47 tower di jalur transmisi SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun atau Jalur Looping Kalimantan Tengah (Kalteng), guna memberi kepastian hukum terhadap aset negara tersebut.

Manager PLN UPP Kalbagbar 3 Muhamad Indra Firdaus dihubungi dari Palangka Raya, Senin, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai upaya percepatan proses sertifikasi 47 tower.

"Koordinasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mempercepat proses legalisasi aset-aset ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Tengah," jelasnya.

Dia menekankan, pihaknya terus mendorong percepatan sertifikasi sebagai upaya strategis untuk menjaga kepastian hukum atas aset-aset negara yang dikelola PLN.

Proses sertifikasi aset untuk 47 tapak tower yang berada di jalur transmisi SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun (Jalur Looping Kalteng) ini dimulai sejak semester pertama tahun 2025 dan ditargetkan rampung pada semester dua tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam mendukung pencapaian kinerja penyelesaian dokumen legal aset tanah di lingkungan UIP Kalbagbar.

"Melalui kolaborasi erat dengan BPN dan dukungan seluruh pihak terkait, kami optimis target penyelesaian pada semester kedua tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya.

General Manager PLN UIP Kalbagbar Johar Wijaya menekankan percepatan sertifikasi aset merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam penguatan tata kelola aset.

“Sertifikasi aset tidak hanya penting dari sisi legalitas, tetapi juga menunjang keandalan infrastruktur ketenagalistrikan jangka panjang," ujarnya.

Dia meyakini dengan sinergi kuat bersama BPN, maka proses ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.

KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK

Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem / Istanbul (ANTARA) - Keluarga para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza menggelar aksi demonstrasi di sepanjang perbatasan dengan wilayah kantong Palestina pada Minggu (20/4), menuntut dilakukannya pertukaran tahanan dengan warga Palestina.

“Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kalian begitu dekat, tapi terasa sangat jauh,” kata Sylvia Cunio, ibu dari David dan Ariel Cunio yang menjadi sandera, seperti dikutip Haaretz saat aksi unjuk rasa berlangsung di dekat permukiman Nir Oz di perbatasan Gaza.

Ilana Gritzewsky, istri dari Matan Zangauker yang juga disandera di Gaza, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

“Jika kamu mendengarkan ini, Matan, jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Seluruh bangsa sedang berjuang agar kamu bisa kembali,” ujarnya.

Menurut perkiraan pihak Israel, masih ada 59 sandera yang berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut organisasi hak asasi dari Palestina dan Israel.

Hampir 140.000 warga Israel, termasuk tokoh-tokoh militer, telah menandatangani petisi yang menuntut pemulangan para sandera dari Gaza dan diakhirinya perang di wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.200 warga Palestina -- sebagian besar perempuan dan anak-anak -- telah tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Keluarga sandera Israel gelar unjuk rasa tuntut pertukaran tahanan

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (20/4) menjadi sorotan, di antaranya kasus mutilasi di Serang yang diungkap oleh kepolisian, kemudian pendapat ahli mengenai perlunya evaluasi terhadap kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Pakar: Perlu evaluasi efektivitas pencegahan pelecehan seksual

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyatakan perlu adanya evaluasi guna menakar efektivitas kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam mengantisipasi munculnya kasus pelecehan seksual.

Fachrizal di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan masih munculnya dugaan kasus pelecehan seksual, salah satunya yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan sinyal bagi Satgas PPKS untuk melakukan pembenahan pada sistem pencegahan.

Selengkapnya baca di sini.

2. Karantina Lampung gagalkan penyeludupan satwa liar kura-kura dan ular

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Lampung menggagalkan penyelundupan satwa liar jenis ular dan kura-kura, yang dibawa menggunakan jasa ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami berhasil gagalkan pengiriman satwa liar kura-kura sebanyak 215 ekor dan ular lima ekor dalam bentuk paket," kata Kepala Balai Karantina Lampung Donni Muksydayan, di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polisi ungkap motif kasus pembunuhan dengan mutilasi di Serang

Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan dengan memutilasi oleh pria berinisial ML (23) terhadap kekasihnya, SA (19), di Kampung Ciberuk, Gunungsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Kasatreskrim Polresta Serang Kota Kompol Salahuddin di Serang, Minggu, mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi ketika pelaku menjemput korban di rumah kakeknya, Ciomas, pada hari Minggu (13/4) sekitar pukul 12.00 WIB untuk pergi makan bakso.

Selengkapnya baca di sini.

4. Polisi buru perampok yang sekap korban di dealer motor Bandung

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung memburu pelaku perampokan yang terjadi di sebuah dealer motor, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu dini hari.

Dalam peristiwa tersebut, kata Kapolsek Coblong Kompol Riki Erickson, pelaku menyekap seorang karyawan menggunakan tali dan lakban sebelum menggasak uang tunai sebesar Rp20 juta.

Selengkapnya baca di sini.

5. Perlu aturan operasional truk batu bara lintasi Rejang Lebong

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong Sanusi Pane memandang perlu pengaturan operasional truk pengangkut batu bara melintasi daerah ini.

"Harus ada aturan jam melintas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan raya lainnya," kata Sanusi Pane di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem / Istanbul (ANTARA) - Keluarga para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza menggelar aksi demonstrasi di sepanjang perbatasan dengan wilayah kantong Palestina pada Minggu (20/4), menuntut dilakukannya pertukaran tahanan dengan warga Palestina.

“Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kalian begitu dekat, tapi terasa sangat jauh,” kata Sylvia Cunio, ibu dari David dan Ariel Cunio yang menjadi sandera, seperti dikutip Haaretz saat aksi unjuk rasa berlangsung di dekat permukiman Nir Oz di perbatasan Gaza.

Ilana Gritzewsky, istri dari Matan Zangauker yang juga disandera di Gaza, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

“Jika kamu mendengarkan ini, Matan, jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Seluruh bangsa sedang berjuang agar kamu bisa kembali,” ujarnya.

Menurut perkiraan pihak Israel, masih ada 59 sandera yang berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut organisasi hak asasi dari Palestina dan Israel.

Hampir 140.000 warga Israel, termasuk tokoh-tokoh militer, telah menandatangani petisi yang menuntut pemulangan para sandera dari Gaza dan diakhirinya perang di wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.200 warga Palestina -- sebagian besar perempuan dan anak-anak -- telah tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Ketua Beranda Perempuan Zubaidah mengatakan momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat untuk memperjuangkan hak perempuan dalam jaminan hukum ketika bersuara dan memproses kasus kekerasan.

"Perempuan harus berani menuntut akses keadilan hukum dalam mengungkap kasus," katanya di Jambi, Minggu.

Menurut Zubaidah, karena di Jambi masih berhadapan dengan budaya hukum yang permisif terhadap korban kekerasan seksual.

Untuk itu, korban ketika melapor dan memproses kasus mengalami victim blaming oleh aparat sehingga membuat korban enggan untuk melapor.

Ia mengatakan pada tahun 2025 ada sekitar enam kasus yang masuk ke pengaduan dan paling banyak kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam pacaran sebanyak lima korban.

Selain itu, Beranda Perempuan saat ini juga lebih fokus ke pemberdayaan perempuan desa mengenai partisipasi perempuan dalam pertanian dan iklim.

"Perempuan sebagai petani memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan tanaman pangan," katanya.

Namun peran perempuan belum diakui, kata Zubaidah, itu terlihat ketika dalam akses pengambilan keputusan perempuan tidak menjadi pertimbangan.

Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, Minggu.

Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, maka yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq.

Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum RI yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tuturnya.

Taufiq menuturkan pascaputusan PK MA Tahun 2022 itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu karena dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat.

"Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan.

Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," katanya.

Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (14/4) hingga Minggu pagi ini, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali, yakni mulai dari penggagalan keberangkatan jamaah haji ilegal hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.

1. Polisi gagalkan pemberangkatan 10 jamaah haji ilegal di Bandara Soetta

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, menggagalkan pemberangkatan 10 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui Terminal Internasional Soetta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

Selengkapnya baca di sini.

3. UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kejati tetapkan mantan Bupati Lampung Timur sebagai tersangka korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai Rp6,996 miliar lebih.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (14/4) hingga Minggu pagi ini, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali, yakni mulai dari penggagalan keberangkatan jamaah haji ilegal hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.

1. Polisi gagalkan pemberangkatan 10 jamaah haji ilegal di Bandara Soetta

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, menggagalkan pemberangkatan 10 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui Terminal Internasional Soetta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

Selengkapnya baca di sini.

3. UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kejati tetapkan mantan Bupati Lampung Timur sebagai tersangka korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2025 M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 dengan pagu senilai Rp6,996 miliar lebih.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Rangkuman peristiwa di Bangka Belitung pada Sabtu (19/4) yang menarik dibaca kembali, dari Kanwil Kemenag Babel berikan 1.679 sertifikat halal gratis hingga Kemenkum Babel fasilitasi pengharmonisasian 40 produk hukum daerah pada triwulan I 2025.

Selain itu ada berita menarik lainnya, di antaranya:

1.Kanwil Kemenag Babel berikan 1.679 sertifikat halal gratis
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan 1.679 sertifikat halal gratis pada tahun 2025, guna membantu pelaku usaha mikro kecil menengah mendapatkan sertifikat halal produknya.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Kemenag Bangka latih calon haji manasik haji
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melatih manasik haji bagi 283 orang calon haji 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagai persiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Lilin Paskah terangi Gereja Katolik Paroki Regina Pacis Tanjungpandan
Ratusan umat Katolik Gereja Katolik Paroki Regina Pacis Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengikuti rangkaian perayaan Misa Malam Paskah atau Vigili Paskah, Sabtu (19/4) malam.

Berita selengkapnya klik di sini

4. PLN-Pemkab Belitung survei lokasi pembangunan PLTMG 21 MW
PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan survei bersama dalam rangka menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 21 Megawatt (MW). Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sistem kelistrikan Pulau Belitung serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berita selengkapnya klik di sini

5. Kemenkum Babel fasilitasi pengharmonisasian 40 produk hukum daerah pada triwulan I 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah memfasilitasi pengharmonisasian sebanyak 40 (empat puluh) produk hukum daerah selama triwulan I 2025.

Berita selengkapnya klik di sini

Pontianak (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu.

"Kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga binaan, dengan membawa bantuan dan semangat perubahan," kata Ketua TP PKK Kalbar, Erlina Ria Norsan, saat memimpin langsung kegiatan yang melibatkan PKK Kubu Raya, BKOW, GOW, serta sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, Sabtu.

Erlina mengatakan pihaknya memberikan sedikit tali asih yang mudah-mudahan bermanfaat bagi warga binaan. "Jangan lihat dari nilainya, tapi dari kepedulian kami. Insyaallah ke depan kami akan terus berkontribusi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, PKK Kalbar menyalurkan bantuan berupa kebutuhan harian, menebar benih ikan, melakukan penanaman pohon, serta menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan.

Erlina berharap, kehadiran mereka dapat memberi semangat dan harapan bagi warga binaan yang sebagian besar adalah perempuan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menghakimi, tetapi menerima mereka kembali sebagai bagian dari masyarakat.

“Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Saya yakin, ibu-ibu di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan contoh positif di lingkungan masing-masing,” katanya.

Di tempat yang sama, Plh. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Sriwidodo, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Saat ini, Lapas Perempuan dihuni oleh 264 warga binaan dan 1 bayi, dengan kapasitas ideal hanya untuk 150 orang.

"Kondisi overkapasitas memaksa kami untuk menyesuaikan ruang istirahat. Kami juga masih terkendala sarana seperti air bersih, akses jalan, dan belum adanya fasilitas olahraga," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak lapas terus berupaya mengajukan dukungan pembangunan lanjutan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan terhadap warga binaan bisa lebih optimal.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Gekrafs (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional) Kawendra Lukistian menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Kawendra dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, menegaskan bahwa industri hiburan dan destinasi wisata tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar manusia demi keuntungan.

“Tidak ada artinya seni pertunjukan di destinasi wisata bila di balik gemerlap lampu dan tepuk tangan penonton terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Kemanusiaan harus menjadi panglima, termasuk dalam industri hiburan,” tegas Kawendra.

Menurut laporan yang diterima, sejumlah pekerja sirkus diduga mengalami jam kerja berlebihan tanpa kepastian upah layak, perlakuan diskriminatif, serta minimnya jaminan keselamatan kerja.

Dugaan ini memantik keprihatinan berbagai pihak dan mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Kawendra juga mengimbau seluruh pengelola hiburan dan destinasi wisata di Indonesia untuk meninjau ulang sistem kerja yang diterapkan dan memastikan bahwa setiap pekerja diperlakukan secara adil dan manusiawi.

“Kita tidak bisa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi sebuah tontonan. Industri ini harus bersih, transparan, dan menjunjung tinggi martabat para pelaku seninya,” ujarnya.

Sebelumnya Komisaris Taman Safari Indonesia (TSI) Tony Sumampau yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, menerangkan, OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda.

Isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

Tony mengatakan, saat itu anak-anak memang harus menghabiskan waktu di lingkungan sirkus, seperti makan, mandi, istirahat bahkan belajar.

"Ketika itu memang bekerja semua, anak-anak makan, istirahat, show, sampai belajar ada waktunya. Kalau ada kekerasan mungkin saya juga kena karena saya kan di sana juga," ucap Tony.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.