Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari dalam keterangannya, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Lestari dalam acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut Lestari yang juga alumni SMA Negeri 1 Purwokerto, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebhinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka, yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Dia berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pematangsiantar (ANTARA) - Wamen HAM RI Mugiyanto bertatap muka dengan warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Jumat (16/5).

Setelah mendengar langsung cerita warga dan lembaga pendamping, Wamen HAM pun meminta semua pihak untuk menghentikan intimidasi dan kekerasan di lokasi lahan tersebut.

"Warga (menguasai lahan) hanya untuk hidup, bukan untuk kaya," ujarnya.

Mugiyanto pun menginstruksikan jajaran Kanwil HAM Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dan memantau keadaan di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla.

Dia juga berpesan kepada aparat penegak hukum supaya memberikan rasa aman kepada warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla dalam beraktivitas.

Warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla juga diajak untuk bersama-sama menjaga kondusif daerah.

Mugiyanto menyampaikan optimisme permasalahan lahan di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla yang berlangsung sejak tahun 2022, bisa diselesaikan bila duduk bersama antar kementerian terkait.

Data dan informasi yang diperoleh dari warga serta lembaga pendamping kata Mugiyanto, nantinya dijadikan Kementerian HAM sebagai bahan untuk membuat kebijakan penyelesaian permasalahan warga dengan pihak PTPN sesuai tugas.

Wamen HAM RI Mugiyanto berkunjung ke lahan sengketa dan bertemu warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kota Pematangsiantar atas undangan lima lembaga pendamping yang menggelar public hearing.

Kementerian HAM RI memberi atensi, karena ada pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan, ekonomi dan sosial budaya warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla.

Mugiyanto menyebut, Kementerian HAM dibentuk untuk tugas perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM (P5HAM).

Makanya, kehadiran Kementerian HAM ke Kampung Baru, Kelurahan Gurilla Kota Pematangsiantar untuk memastikan P5HAM bagi warga.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi," ujar dia.

Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian "media innovation hub".

Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

"Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Sebanyak 220 warga binaan Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti seleksi pembinaan Islam sebagai tahap awal pembentukan pondok pesantren khusus di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga mengatakan seleksi pembinaan agama Islam ini diisi dengan tes kemampuan membaca Al Quran, kitab kuning, serta pemahaman dasar-dasar keislaman.

"Kegiatan ini menjadi tahap awal pembentukan pesantren di lingkungan lapas, hasil kolaborasi bersama MUI dan Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Jumat.

Dia menyatakan program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan holistik kepada para warga binaan khususnya peserta seleksi yang terdiri atas 200 warga binaan laki-laki dan 20 warga binaan perempuan.

"Melalui program pesantren nanti, para warga binaan dapat lebih fokus mempelajari Al Quran dan kitab kuning sebagai bekal hidup setelah bebas nanti," katanya.

Urip mengaku fasilitas untuk kegiatan pembinaan maupun saat dimulai pesantren nanti sudah tersedia melalui gedung Pesantren Al Islah yang telah difungsikan sejak tahun 2019 untuk kegiatan keagamaan dan kerohanian Islam.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi Nedi Junaedi menjelaskan seleksi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan dan kondisi psikologis masing-masing warga binaan.

"Mereka (warga binaan) yang belum bisa membaca Al Quran akan dibina dari dasar, sementara yang sudah mahir akan diarahkan ke program tahfidz atau kajian kitab kuning," katanya.

Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof KH Mahmud memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini. MUI juga akan berkontribusi dalam penyusunan kurikulum serta penyediaan tenaga pengajar saat program pesantren dimulai.

"Peluncuran resmi program pesantren lapas direncanakan setelah seluruh proses seleksi dan asesmen selesai," ucap dia.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menargetkan program pesantren warga binaan menjadi model pembinaan keagamaan bagi warga binaan yang dapat di replikasi di lapas-lapas lain.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil.

"Kami merekomendasikan berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apa pun yang ditujukan secara langsung dan terorganisasi kepada masyarakat sipil," kata anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Rekomendasi tersebut disampaikan Komnas HAM berdasarkan hasil pendalaman terhadap dua peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yakni kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan pada 21–22 Maret 2025 serta penyerangan terhadap pendulang emas pada 6–9 April 2025.

Uli menjelaskan Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 27 April hingga 2 Mei 2025 di Kabupaten Yahukimo. Pemantauan itu meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak untuk memperoleh informasi akurat dan menyeluruh.

Dari pemantauan dimaksud, Komnas HAM mendapati penyerangan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan motif tuduhan agen intelijen pemerintah maupun militer Indonesia. Padahal, seluruh korban murni warga sipil.

Khusus terkait kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Komnas HAM menemukan bahwa para korban mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan verbal.

Sementara itu, terkait pendulang emas, Komnas HAM mendapati KKB melakukan penyerangan berulang kali.

Untuk itu, Komnas HAM juga merekomendasikan pimpinan TPNPB dan OPM untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua.

"Hormati instrumen-instrumen serta prinsip-prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog kemanusiaan dan dialog damai untuk memperjuangkan aspirasi politiknya," imbuh Uli.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta Panglima TNI untuk menyampaikan secara terbuka bahwa guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo merupakan masyarakat sipil yang netral dan tidak terafiliasi dengan militer. Hal ini demi mencegah kesalahpahaman yang dapat membahayakan guru dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Komnas HAM meminta Panglima TNI agar memperhatikan setiap kebijakan dan komunikasi yang berkaitan dengan penanganan KKB selalu mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil.

"Guna menghindari dampak negatif di lapangan," tutur Uli.

Sementara itu, kepada Kapolri, Komnas HAM merekomendasikan agar melakukan asistensi terkait penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Yahukimo, supaya penegakan hukum dapat transparan, profesional, dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM juga meminta Kapolri untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dengan mendirikan kepolisian sektor (polsek) khususnya di distrik yang masuk dalam daerah rawan keamanan, sekaligus melakukan pendekatan sosial dan budaya kepada warga.

"Lakukan sosialisasi larangan pendulangan emas yang berkoordinasi dengan gubernur serta melakukan mitigasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) rutin, patrol rutin dan patrol daring," imbuh Uli.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kepala daerah dan wakil kepala daerah memahami anggaran dasar dan rumah tangga partai sebagai bagian dari peran politik mereka.

Menurut Djarot, kepala daerah adalah pejabat politik yang lahir dari partai politik sehingga wajib menghayati nilai-nilai partai yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita reformasi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat, Djarot meminta agar seluruh pejabat daerah tersebut membaca dengan saksama anggaran dasar dan rumah tangga partai yang selama ini hanya sekadar diterima secara formal.

"Jangan hanya diberikan kepada ajudan untuk dibaca, tetapi wajib bagi ibu bapak sendiri untuk membaca dan memahami," kata Djarot dalam sambutannya.

Apabila masih membutuhkan salinan anggaran dasar tersebut, Djarot mempersilakan untuk mengajukan permintaan ke pihak partai.

Djarot menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pejabat politik yang lahir dari partai politik melalui proses politik yang sah. Tanpa dukungan partai politik, tidak mungkin seseorang dapat menduduki posisi tersebut.

Oleh karena itu, hubungan antara partai politik dengan kepala daerah haruslah jelas dan berdasarkan pemahaman yang sama.

"Partai adalah alat perjuangan guna membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila," ujarnya.

Djarot menambahkan bahwa tujuan utama partai politik adalah mewujudkan cita-cita reformasi seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menambahkan karakter yang dibentuk melalui partai harus menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan sosial, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, kepala daerah yang merupakan produk partai diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai partai ke dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan daerah, demi kemajuan bangsa dan negara.

Djarot berharap agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan dapat menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten pada nilai-nilai perjuangan partai.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengamankan sebanyak enam Warga Negara Asing (WNA) di Apartemen Kalibata City pada Kamis (15/5) malam.

"Enam WNA tersebut diamankan karena menyalahi izin tinggal," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Prihatno Juniardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prihatno menjelaskan keenam WNA tersebut diamankan dalam Operasi gabungan Wirawibawa dengan beberapa temuan yang sifatnya pelanggaran.

"Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisili, kemudian ada juga yang kelebihan tinggal (overstay), ada juga beberapa orang asing tidak memegang dokumen saat kami periksa," katanya.

Prihatno juga menyebutkan razia ini dilakukan secara berkala dan juga ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan razia secara serentak di Jabodetabek.

Dia menjelaskan alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

"Karena kemungkinan pada saat malam hari mereka ada yang sedang beristirahat di tempatnya,selain itu kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen untuk memudahkan tugas-tugas kita," katanya.

Prihatno menambahkan operasi Wirawibawa juga melibatkan dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kejaksaan.

Dia menjabarkan enam WNA yang diamankan berinisial HTN, DAJ, MMS, dan STS dari Somalia, SAMH dari Sudan, dan OHSA dari Chad.

Sementara itu empat WNA berinisial CTLO dari Myanmar, NV dari India, IH dari Australia dan HS dari Korea Selatan tidak diamankan tetapi paspor mereka yang ditahan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari proses hukum pelaksanaan putusan pengadilan.

"Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna-ajudikasi, artinya kami sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Komjen Pol. Eddy dalam acara tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan, antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam, serta sejumlah besar amunisi.

Eddy menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan.

"Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna-ajudikasi sementara, penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob. Apalagi barang-barang amunisi," katanya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut sehingga berjalan tanpa kesalahan penanganan.

Pasalnya, kata dia, pihaknya meminimalisir kesalahan atau adanya potensi timbulnya korban ketika terjadi kesalahan dalam menangani pemusnahan berbagai barang bukti itu.

Ke depan, Eddy berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan akan terus berlanjut, agar tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Pindad Sigit Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal. Kami berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dirinya mengaku berterima kasih kepada BNPT karena Pindad sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan tersebut.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan pemusnahan, yakni perwakilan dari MA, Kejaksaan Agung, Detasemen Khsusus (Densus) 88/Anti-Teror (AT) Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang memantau dan menyelidiki peristiwa ledakan amunisi yang mengakibatkan belasan korban jiwa, termasuk warga sipil, di Kabupaten Garut, Jawa Barat (12/5).

“Sejak hari Kamis (15/5), kami sedang melakukan permintaan keterangan kepada saksi yang ada di lokasi, di Kabupaten Garut,” kata Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, Komnas HAM sedang meminta keterangan ke beberapa saksi, termasuk dari pihak aparat pemerintah, saksi di lapangan, dan keluarga korban.

Selain itu, nantinya Komnas HAM juga akan meminta keterangan kepada TNI Angkatan Darat, Kodam Siliwangi, Polres Garut, dan Polda Jawa Barat terkait ledakan amunisi tersebut.

“Jadi, kami masih tahapan penyelidikan sekarang,” ujar Uli.

Sebelumnya, Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa ledakan terjadi ketika TNI AD melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30 WIB.

"Pada awal kegiatan, secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," kata Wahyu.

Personel kemudian membuat dua lubang sumur untuk tempat memasukkan amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, lalu lubang tersebut diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.

"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," jelas Wahyu.

Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan dua lubang sumur. Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya.

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang," kata Kadispenad.

Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat orang di antaranya merupakan anggota TNI dan tujuh korban lainnya warga sipil.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung reformasi menyeluruh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan.

Budi mengatakan salah satu yang akan didorong dalam reformasi ini adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Mendag menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia.

Menurut dia, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global.

Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Mendag juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu substansial WTO, antara lain, subsidi pertanian dan perikanan.

Menurut dia, proses negosiasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama SDG 14.6.

Terkait Konferensi Tingkat Menteri Ke-14 WTO yang diagendakan pada 2026 di Kamerun, Budi menegaskan dukungan Indonesia terhadap implementasi Visi Putrajaya 2040.

Ia juga menekankan pentingnya mencapai hasil yang signifikan pada pertemuan tersebut.

"Indonesia percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh anggota untuk mencapai hasil yang substantif dan seimbang pada MC14 mendatang," imbuh Budi.