Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang menyepakati pembangunan pondok pesantren khusus bagi warga binaan melalui seremoni penandatanganan nota kesepahaman antara kedua instansi.

Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud menyatakan tujuan kerja sama ini adalah memberikan pembinaan spiritual sekaligus akses pendidikan formal bagi narapidana, khususnya mereka yang berusia produktif.

"Pendidikan akan diberikan melalui program paket B dan paket C setara jenjang SMP dan SMA secara gratis, tanpa membebani pihak Lapas maupun warga binaan," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia menyebut jika seseorang masuk lembaga permasyarakatan di usia muda dan tidak dibekali pendidikan atau keahlian, maka saat bebas nanti mereka berisiko kembali terjerumus tindakan kriminal.

"Kami ingin hadir untuk membina dan membekali mereka dengan ilmu dan ijazah agar siap kembali ke masyarakat," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi juga akan memfasilitasi legalitas kegiatan pendidikan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang melalui koordinasi bersama Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Pondok pesantren akan didirikan di dalam lapas dan MUI sebagai penanggung jawab utama.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga mengatakan kerja sama ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan serta mendukung proses reintegrasi sosial mereka setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Sinergi ini kami harapkan membawa manfaat besar bagi pembinaan warga binaan sekaligus menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat," ucapnya.

Urip menjelaskan Lapas Kelas IIA Cikarang telah memiliki gedung representatif bernama Pesantren Al Islah yang sejak tahun 2019 digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti membaca, menulis, menghitung, pembelajaran Al Quran serta pembinaan kerohanian Islam.

Saat ini Lapas Kelas IIA Cikarang menampung 1.444 warga binaan dengan 1.390 di antaranya beragama Islam. Dari jumlah tersebut, 1.145 jiwa merupakan narapidana dan 245 lain berstatus tahanan.

Kegiatan pembinaan keagamaan rutin dilakukan dari Senin hingga Sabtu di masjid dan Gedung Al Islah, mencakup mengaji Iqra dan Al Quran, tata cara salat, hingga kajian kitab kuning seperti Safinatun Najah dan Ta’lim Muta’allim, serta peringatan hari besar Islam.

Melalui kesepakatan ini, MUI dan Lapas Cikarang berharap dapat mewujudkan Lapas sebagai tempat pembinaan yang bukan hanya menekankan aspek hukum melainkan juga pendidikan, moral dan spiritualitas bagi masa depan warga binaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Samarinda (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengusulkan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan Kantor Imigrasi Samarinda, mengingat Kalimantan Timur akan menjadi pusat aktivitas baru melalui Ibu Kota Nusantara ( IKN).

“Samarinda ini ibu kota Kaltim, seharusnya pelayanan keimigrasian menjadi etalase. Tapi kenyataannya, fasilitas justru tertinggal. Kantor kecil, kapasitas ruang tunggu hanya 45 kursi," kata ujar Adies saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Jumat.

Ia menambahkan berdasarkan laporan petugas lapangan jumlah pengunjung di Kantor Imigrasi ini bisa mencapai 90 hingga 140 orang per hari, dan termasuk dengan layanan yang cukup padat.

Meski fasilitas terbatas, Adies mengapresiasi kinerja para petugas imigrasi yang tetap memberikan pelayanan maksimal. Berdasarkan dialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus paspor, mayoritas merasa puas dengan kecepatan dan keramahan layanan.

“Alhamdulillah pelayanan paspor cepat dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Tapi tentu saja kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan semangat petugas tanpa dukungan fasilitas yang memadai,” lanjutnya.

Selain keterbatasan kursi, area parkir yang hanya mampu menampung 12–15 mobil juga menjadi perhatian.

Bahkan, Adies mencatat bahwa sebagian pegawai terpaksa parkir kendaraan di rumah dinas Kepala Kantor Imigrasi karena sempitnya lahan. Belum lagi persoalan banjir yang kerap mengganggu operasional saat hujan.

“Kondisi seperti ini jelas tidak ideal, terutama jika kita bicara soal meningkatnya arus masuk orang asing ke Kaltim, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Imigrasi perlu jadi lebih siap,” tegasnya.

Adies Kadir menambahkan peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan imigrasi di Samarinda menjadi sangat penting, terutama karena Kalimantan Timur akan menjadi pusat aktivitas baru melalui IKN.

Hal ini akan berdampak langsung terhadap jumlah wisatawan mancanegara, investor, hingga tenaga kerja asing yang datang ke daerah ini.

“Dengan bertambahnya wisatawan, maka negara akan mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Pemerintah daerah juga harus mendapatkan manfaat dari masuknya orang asing, tidak boleh hanya jadi penonton,” jelas Adies.

Salah satu solusi yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah opsi tukar guling Pemerintah Provinsi Kaltim. Opsi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan kantor imigrasi baru yang lebih representatif.

“Pak Gubernur dan Ketua DPRD juga sudah menyatakan kesiapan. Jadi kita tinggal sinergi langkah-langkah konkretnya,” tutur Adies.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk relokasi kantor ke tempat yang lebih representatif.

“Kami dari Pemprov siap membantu. Saat ini lokasi kantor memang strategis, tapi tidak memadai. Kapasitas terbatas, parkir minim, dan banjir jadi masalah rutin. Kami akan identifikasi beberapa lahan milik provinsi yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi baru,” jelas Rudy.

Ia juga berharap agar Kantor Imigrasi Samarinda bisa ditingkatkan statusnya ke kelas khusus, mengingat peran strategis kota ini dalam menyambut arus migrasi domestik dan internasional ke Kalimantan Timur, termasuk menuju IKN.

”Kami selaku pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap untuk mendukung. Maka ada beberapa areal-areal mungkin yang ke depannya yang sekiranya atau pantas untuk menjadi kantor imigrasi yang baru, Dan mudah-mudahan ke depannya imigrasi Kota Samarinda ini juga bisa menjadi imigrasi kelas khusus,” kata Rudy Mas'ud.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Yudhistira Pramana menyebutkan luas lahan keseluruhan Kantor Imigrasi Samarinda sekitar 1.700 meter persegi dengan luas bangunan 700 meter persegi.

Dimana setiap hari Kantor Imigrasi Samarinda melayani sekitar 90 sampai 100 orang, bahkan hingga 140 orang, tapi ruang tunggunya hanya bisa menampung 45 kursi.

Tempat parkir sempit dan hanya mampu menampung 14 mobil, belum lagi kalau hujan, air bisa masuk kantor (banjir).

"Kami sangat berterima kasih atas komitmen Bapak Gubernur untuk menyediakan lahan yang lebih luas dan strategis untuk Kantor Imigrasi Samarinda," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif dialihkan status penahanannya menjadi tahanan kota.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/3) sore," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Harli mengatakan alasan perubahan status penahanan itu karena yang bersangkutan sakit.

Tian Bahtiar sebelumnya menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari sejak tanggal 22 April 2025.

Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.

Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000.

Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.

"Tersangka TB kemudian mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga Kejaksaan dinilai negatif," katanya.

Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan Kejaksaan.

Lalu, oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.

Ketiga tersangka pun dikenai Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh menyatakan hingga saat ini ada sebanyak 508 imigran etnis Rohingya ditampung di berbagai tempat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, mengatakan lokasi penampungan imigran etnis Rohingya tersebar di sejumlah tempat di antaranya di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Lhokseumawe.

"Jumlah imigran etnis Rohingya yang kini masih ditampung di Aceh sebanyak 508 orang. Mereka saat ini berada di dua lokasi penampungan di Kabupaten Pidie, serta di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe, masing-masing satu lokasi," katanya.

Adapun lokasi penampungan imigran etnis Rohingya tersebut yakni di gedung eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan jumlah sebanyak 94 orang. Kemudian, di Lapangan Seuneubok Rawang, Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 309 orang.

Serta sebanyak 48 orang ditampung di Desa Kulee, Kabupaten Pidie, dan sebanyak 57 orang ditampung di Desa Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, kata Novianto Sulastono.

Berbagai permasalahan imigran etnis Rohingya di penampungan, kata dia, di antaranya pelecehan sesama imigran. Imigran melarikan diri dan dicurigai kabur ke Malaysia dengan menggunakan jaringan calo.

Selain itu, permasalahan imigran etnis Rohingya ini terjadi penolakan diwarnai unjuk rasa warga terhadap kehadiran mereka. Serta penolakan terhadap rencana penambahan imigran etnis Rohingya yang baru tiba tempat penampung darurat.

"Kemudian, masalah kecemburuan sosial masyarakat Aceh terhadap imigran etnis Rohingya. Serta belum ada alokasi anggaran untuk penanganan imigran etnis Rohingya," kata Novianto Sulastono.

Novianto Sulastono juga menyampaikan beberapa solusi permasalahan imigran Rohingya tersebut. Di antaranya alokasi anggaran khusus bagi kantor imigrasi yang wilayah kerjanya berpotensi menjadi titik masuk imigran etnis Rohingya.

"Kami juga merekomendasikan agar UNHCR, lembaga PBB menangani pengungsi luar negeri, menempatkan imigran etnis Rohingya tersebut ke negara ketiga. Serta usulan evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri," kata Novianto Sulastono.

Kota Kediri (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, menyita sejumlah barang warga binaan yang dilarang ada dalam lapas, melalui razia yang digelar di area blok lapas.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan razia ini untuk menjaga ketertiban dan komitmen terhadap pemberantasan handphone atau telepon seluler, pungutan liar, dan narkoba (halinar) di dalam lapas.

"Kami sinergi untuk wujudkan zero halinar. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, tertib dan aman," kata Solichin di Kediri, Jumat.

Kegiatan ini digelar oleh petugas gabungan antara Lapas Kediri, Polres Kediri, Polres Kediri Kota, BNN Kota Kediri, BNN Kabupaten Kediri hingga Brimob dan jajaran terkait lainnya.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis agar tidak ada ruang yang luput dari pengawasan. Setiap sudut kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP) diperiksa, termasuk bagian tempat tidur, dinding, plafon, serta saluran-saluran tertutup lainnya.

Seluruh blok hunian menjadi sasaran dalam penggeledahan, yakni mulai dari Blok A, B, C, hingga Blok D yang merupakan blok wanita. Lapas Kediri dihuni 946 warga binaan dari kapasitas ideal hanya 325 orang, sehingga razia rutin dilakukan.

Dalam razia petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas seperti senjata tajam rakitan dan benda logam berbahaya. Barang-barang itu misalnya korek api, sendok, paku, kaca hias, gagang alat gosok gigi dan sejumlah barang lainnya.

Barang-barang tersebut diamankan kemudian dibawa petugas. Sesuai dengan aturan, barang-barang itu tidak diizinkan untuk ada di lapas karena bisa disalahgunakan.

Misalnya untuk sikat gigi. Dari temuan, ujung sikat gigi sudah diubah dengan model lancip sehingga membahayakan.

"Untuk senjata tajam ini memang sering kami dapatkan saat razia. Narapidana di dalam memang sangat terampil. Biasanya kalau ada keluarga yang membawa sikat gigi keras tidak boleh, juga sendok, apalagi telepon seluler yang bisa dipakai penipuan, untuk transaksi narkoba dan lainnya," kata dia.

Dia menekankan, setiap ada kunjungan keluarga warga binaan, pihak lapas selalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan anggota tubuh penjenguk. Namun,tetap saja ada barang larangan yang masuk.

Untuk itu, pihaknya akan lebih memperketat lagi dalam memeriksa barang bawaan yang dibawa oleh tamu yang menjenguk warga binaan.

Lebih jauh dia menyampaikan sejumlah barang terlarang yang disita dalam razia sudah diamankan oleh petugas. Namun, untuk pemilik belum diketahui.

"Untuk razia ini masih belum menemukan siapa pemiliknya. Barang di kamar, orangnya di luar. Kalau di badannya pasti akan kami berikan sanksi atau mereka tidak dapat kunjungan," kata dia.

Sesuai dengan rencana, kegiatan serupa juga akan dilakukan lagi dengan waktu yang tidak terjadwal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langkah reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia di forum diskusi Spring Meetings oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

“Di forum ini, saya bersama Menkes Budi membahas berbagai upaya dan tantangan untuk mengakselerasi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

Dari sisi penyediaan fasilitas, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memeratakan akses kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

Penyediaan tenaga kesehatan juga terus diupayakan untuk bisa melengkapi fasilitas yang telah dibangun.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam mewujudkan pemerataan sistem kesehatan di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Di forum Health Works ini, kami juga membahas pentingnya sanitasi, air bersih, dan program pendukung lainnya. Pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan tentu menjadi kunci dari terwujudnya pemerataan akses kesehatan yang layak,” tutur Menkeu.

Menkeu pun mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis ke depannya.

Sebelumnya, Sri Mulyani dan Budi membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan ketika bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk.

Ia mengatakan diskusi bersama pimpinan Freeport itu mengulas bagaimana kebijakan tarif perdagangan berdampak terhadap volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga. Kebijakan itu juga diperkirakan bakal menggeser rantai pasok global.

“Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks,” ujar Sri Mulyani.

Selain isu ekonomi, Sri Mulyani dan Budi menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

“Hal ini sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tutur Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025