Canberra (ANTARA) - Tarif-tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) berisiko membawa dunia kembali ke "hukum rimba," di mana negara-negara kecil dan lemah menjadi pihak yang paling menderita, kata Duta Besar (Dubes) China untuk Australia Xiao Qian dalam artikel yang diterbitkan dalam harian lokal The Australian pada Jumat (25/4).

Baru-baru ini, AS tanpa pandang bulu memberlakukan tarif terhadap semua mitra dagangnya, memaksa mereka untuk memulai apa yang disebut sebagai negosiasi tarif resiprokal dan menuntut setiap negara untuk memberikan konsesi yang signifikan, ungkap Xiao, seraya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap tindakan semacam itu.

"Jika AS dibiarkan bertindak sewenang-wenang, dunia akan kembali ke 'hukum rimba', di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semua negara akan menjadi korban," ujar Xiao.

Delapan puluh tahun lalu, sebagai respons terhadap kehancuran Perang Dunia II, negara-negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong pembangunan global.

Sejak saat itu, kata Xiao, sistem internasional yang berpusat pada PBB berdasarkan hukum internasional telah memungkinkan semua negara, terlepas dari skala atau kekuatannya, untuk berinteraksi secara setara dalam kerja sama dan kompetisi global, yang mendorong kemajuan bersama.

Saat ini, sebut dia, AS secara terang-terangan memberlakukan tarif terhadap seluruh dunia dan menjalankan politik hegemonik serta penindasan unilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Dalam menghadapi hegemoni, sikap patuh dan kompromi tidak akan menghasilkan apa-apa dan konsesi yang berlebihan hanya akan membuat pihak penekan menjadi semakin berani, yang pada akhirnya akan berujung pada kekalahan bersama dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

Ia mengatakan China merupakan pendukung teguh multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan, yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian perbedaan melalui dialog dan negosiasi.

Dalam menghadapi intimidasi sepihak AS, Xiao menyatakan China akan dengan tegas melindungi hak-haknya dan membantu mencegah kembalinya dunia tanpa hukum, di mana kekuatan yang menentukan kebenaran.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan kunci dalam memajukan kreativitas pada era digital.

Oleh sebab itu, kata dia, transformasi digital yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas.

"Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dia menilai kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-25 yang diperingati setiap tanggal 26 April, kata dia, menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa.

Supratman mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi spesial karena tema global Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yakni Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP, menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di industri musik.

Sementara itu, di Indonesia, tema nasional Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bertajuk Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi pada Era Digital, yang mencerminkan komitmen melindungi kreativitas pada era digital.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

"Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital," ucap Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan dua program strategis utama, yakni Catur-Program Unggulan (CPU) dan Catur-Program Prioritas (CPP).

CPU mencakup program Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif, seperti layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual gratis, klinik kekayaan intelektual bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

Adapun puncak peringatan akan digelar pada bulan Mei dalam bentuk pemaparan dan apresiasi kinerja DJKI di Graha Pengayoman.

"Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Kick-off Roadmap KI Nasional," ujarnya menambahkan.

Selain itu, akan dilakukan pula penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada Triwulan I 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, yang didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

DJKI juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025—2027.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) meningkatkan literasi hukum melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) bagi para perangkat desa dan pelajar di wilayah Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.

"Langkah preventif itu menyasar perangkat desa dan pelajar sebagai agen perubahan di komunitas mereka," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim Toni Yuswanto saat dihubungi di Samarinda, Kamis.

Pada Jaga Desa yang dihadiri Camat Maratua Ariyanto, Toni menyatakan program Jaga Desa sekaligus mengoptimalkan peran kejaksaan dalam menanamkan pemahaman hukum di tingkat desa.

Para kepala desa dan perangkatnya diharapkan semakin sadar akan hukum sehingga mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Kegiatan yang menyasar para kepala desa se-Kecamatan Maratua itu menghadirkan narasumber kompeten dari Kejati Kaltim, yakni Tri Nurhadi selaku Kasi V pada Asisten Intelijen dan Kasi II pada Asisten Intelijen Julius Michael Butarbutar .

Mereka didampingi oleh Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Berau, Muhammad Agung Prasetio Hadi serta Indah Suryani selaku Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau.

Selain menyasar perangkat desa, Kejati Kaltim juga menggelar program Jaksa Sahabat Pelajar di SMA Negeri 9 Maratua, Berau.

Asisten Intelijen Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi, dan Kasi Penkum Kejati Kaltim Toni Yuswanto hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, bahaya Narkotika, serta isu Kekerasan Terhadap Anak.

Toni menambahkan bahwa pengenalan hukum sejak dini dapat membentuk generasi muda yang melek hukum dan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. "Dengan memahami hukum, para pelajar diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Kegiatan Jaga Desa dan Jaksa Sahabat Pelajar di Kecamatan Maratua ini merupakan wujud komitmen Kejati Kaltim dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi wisata, sehingga tercipta lingkungan yang sadar hukum dan kondusif bagi perkembangan daerah.

Sementara, Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Ahmadong menyambut baik upaya Kejati Kaltim dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar.

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan tindakan administratif keimigrasian yakni deportasi terhadap sembilan warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para WNA itu adalah produksi film serial.

“WNA tersebut patut diduga karena melakukan kegiatan produksi film series yang ditayangkan di Singapura namun kegiatan pengambilan gambar dilakukan di Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu.

WNA tersebut hanya memiliki Visa on Arrival (VOA) atau Izin Tinggal Kunjungan, yang tidak mengizinkan kegiatan komersial seperti produksi film.

Meskipun kegiatan tersebut telah mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan berupa Persetujuan Penggunaan Lokasi Pembuatan Film, secara keimigrasian izin tinggal yang digunakan tidak sesuai.

Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi, klasifikasi Visa yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam hal ini pembuatan film yang seharusnya menggunakan Indeks Visa C14 atau D14 atau E23K.

Maka dari itu, deportasi dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada 18 April 2025 melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.

Kesembilan WNA tersebut terdiri dari delapan warga negara Singapura dan satu warga negara Malaysia.

Mereka telah menjalani pemeriksaan sejak 11 April 2025 setelah diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di kawasan Batam Center.

Ia menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Batam akan terus berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian dan memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Batam mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan kedaulatan hukum Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi gerbang utama ke dalam negeri seperti Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri TitoKarnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.​​​​​​

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri Tito Karnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

4. KPK sita satu unit mobil milik Ridwan Kamil terkait penyidikan BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Selengkapnya klik di sini.

5. Saksi sebut Hasto pernah temui mantan anggota KPU Wahyu Setiawan

Sekretaris mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sejak 2017-2020, Rahmat Setiawan Tonidaya menyebut pernah melihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Wahyu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025