Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Banten, Muhammad Ali Syeh Banna, berikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis dan Petugas Pemasyarakatan Terbaik di lingkungan Kanwil Ditjenpas Banten.

Penghargaan diberikan Ali Syeh Banna dalam Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 di Aula Kanwil Ditjenpas Banten.

Penghargaan pertama, diberikan kepada Rutan Kelas IIB Serang yang berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada 2024.

Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Lapas Kelas III Rangkasbitung sebagai UPT dengan Mitra Kerja Sama Terbanyak, yakni 59 (lima puluh sembilan) Mitra Kerja.

Penghargaan juga diberikan kepada 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis dengan Kategori Dapur Sehat Terbaik, yakni Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Rutan Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Cilegon.

Selain 3 (tiga) kategori penghargaan tersebut, Ali Syeh Banna juga memberikan penghargaan Petugas Pemasyarakatan Berprestasi kepada Khairul Akbar Dewantoro, pagawai Rutan Kelas I Tangerang yang berhasil menggagalkan masuknya Narkoba Jenis Sabu yang hendak dilemparkan melalui Tembok Keliling Rutan Kelas I Tangerang pada 02 Juli 2024 lalu.

Dalam sambutannya, Ali Syeh Banna menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di lingkungan Ditjenpas Banten yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Pigai menyoroti adanya aktivitas ormas tertentu yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu.

"Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," kata dia.

Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia.

"Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini," katanya.

Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," imbuh Pigai.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air.

Mendagri saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4), mengatakan bahwa revisi ini menjadi penting agar pengawasan terhadap ormas makin ketat dan akuntabel.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.

Mendagri menyebutkan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi ialah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

"Ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, mengambil langkah hukum terhadap pengelola pasar terkait sampah yang menumpuk di Pasar Gedebage Bandung yang mencapai 1.120 meter kubik.

“Saya bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sepakat untuk melakukan penegakan hukum sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan pengelolaan ulang sampah di Pasar Gedebage,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, di Bandung, Senin.

Farhan menjelaskan pengelolaan sampah di Pasar Gedebage selama ini dipengaruhi oleh adanya dugaan pungutan liar berupa pemungutan iuran sampah, namun sampah tersebut tidak dikelola dengan baik.

Ia mengungkapkan dugaan pungutan liar terkait iuran sampah yang mencapai sekitar Rp5.000 per lapak di Pasar Gedebage, dengan sekitar 700 lapak, yang menghasilkan Rp3,5 juta per hari.

“Sejak Desember 2024 sampai sekarang, kerugian yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik ini mencapai miliaran rupiah,” ujar Farhan.

Dalam tinjauannya, kata dia, mesin pencacah sampah di Pasar Gedebage mengalami kerusakan, mesin biodigester mati, dan tidak ada pengangkutan secara rutin.

Lebih lanjut, Farhan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengangkutan sampah yang menumpuk itu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Bandung Barat.

“Alhamdulillah, sudah ada solusi. Sampah yang ada sekarang akan segera diangkut menggunakan jatah ritase dari Pemerintah Kota Bandung. Kami dibantu dengan peralatan dan personel dari provinsi,” kata dia.

Farhan juga menegaskan bahwa pengangkutan sampah harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi bahaya gas metana yang terperangkap di bawah tumpukan sampah.

“Harus hati-hati saat mengangkut sampah, karena ada potensi ledakan akibat gas metana yang terperangkap di bawah,” katanya.

Ia memperkirakan proses pengangkutan sampah ini akan memakan waktu dua hingga tiga hari dengan penggunaan sekitar 40 ritase sampah per hari.

“Kami mohon maaf kepada warga Bandung. Kita harus berkorban selama tiga hari untuk penanganan sampah di Gedebage,” ucap dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Bandung ambil langkah hukum soal tumpukan sampah di Gedebage

Padangsidimpuan (ANTARA) - TNI - Polri, BNN dan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan menggelar kegiatan pemasyarakatan yaitu bersih-bersih kamar warga binaaan dalam rangkaian peringatan HBP Ke-61 Tahun 2025 dan ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti dua pengharum ruangan, tujuh sendok besi, delapan korek mancis, satu pisau cukur.

Razia gabungan ini diikuti jajaran Polres Padangsidimpuan yang dipimpin langsung Kabagops Kompol Pandapotan Butar-Butar, Kasat Narkoba, Iptu Junaidi Pardede bersama tim yang berjumlah 27 Personel Polres Padangsidimpuan, kemudian Kepala BNNK Tapanuli Selatan Saiful Fadli bersama Tim dan Babinsa Kodim 0212/TS.

Mathrios Zulhidayat Hutasoit, Senin (28/4) menerangkan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah memastikan lingkungan Lapas tetap bersih, aman, dan bebas dari barang-barang terlarang yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Lanjut Kepala Lapas Padangsidimpuan menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan komitmen, untuk mendukung upaya Pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan.

“Pemasyarakatan bersih-bersih merupakan komitmen nyata Pemasyarakatan untuk memberantas adanya handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar) serta barang terlarang lainnya berkolaborasi bersama APH demi wujudkan lingkungan aman dan kondusif," tegasnya.

Apresiasi pun disampaikan Kompol Pandapotan Butar-Butar, Polri hadir bersama rekan - rekan Lapas II Padangsidimpuan dalam mendukung penuh kegiatan ini untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang beredar di Lapas yang bisa membahayakan proses pembinaan atau menciptakan situasi yang tidak kondusif.

"Sinergi antara Lapas Padangsidimpuan, Polres Padangsidimpuan, Kodim 0212/TS dan BNNK Tapanuli Selatan sangat penting dalam menjaga agar lingkungan ini tetap aman, teratur, dan mendukung kelancaran program pembinaan di dalam Lapas,” ungkapnya.

Selama kegiatan, petugas gabungan berhasil menemukan beberapa barang terlarang di Lapas Padangsidimpuan, antara lain dua pengharum ruangan, tujuh sendok besi, delapan korek/mancis, satu pisau cukur.

Temuan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam membersihkan Lapas dari barang-barang yang berpotensi membahayakan dan merusak ketertiban, kata Kabagops Polres Padangsidimpuan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 merupakan momentum refleksi atas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus untuk melahirkan aksi yang bermanfaat.

“Refleksi ini harus melahirkan aksi. Bukan hanya evaluasi di atas kertas, melainkan langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan warga binaan,” kata Agus saat tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 di Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Menurut Agus, pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, melainkan juga tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Untuk itu, Agus mengajak jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan refleksi mendalam.

“Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional,” katanya.

Dalam satu tahun terakhir, ucap Agus, terdapat semangat baru pemasyarakatan melalui program akselerasi Kementerian Imipas. Salah satu program unggulan, yaitu ketahanan pangan yang berbasis pada kegiatan warga binaan.

Melalui program tersebut, Agus menyebut pihaknya ingin menjadikan warga binaan sebagai pelaku aktif pembangunan, bukan hanya objek pembinaan.

“Di balik tembok tembok lapas, kita punya potensi besar tenaga kerja yang bisa dilatih dan lahan yang bisa digarap, yang bisa kita bangun untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai centre of excellence (pusat keunggulan) dalam produksi pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menimipas mengapresiasi pengabdian petugas pemasyarakatan.

Ia mengajak petugas untuk tetap menjaga semangat pengabdian, menguatkan sinergisitas dan solidaritas, serta senantiasa berinovasi.

“Pemasyarakatan harus menjadi garda terdepan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Mari kita songsong masa depan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, lebih produktif, dan lebih manusiawi,” katanya.

Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 mengangkat tema Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Tema tersebut merefleksikan komitmen pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara, Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif, dibebankan wajib lapor usai dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota.

“Yang bersangkutan dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu pekan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Adapun tersangka Tian Bahtiar dialihkan penahannya sejak Kamis (24/4) menjadi tahanan kota dari sebelumnya ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum mengatakan alasan pengalihan penahanan itu lantaran Tian memiliki riwayat penyakit jantung.

“Yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Selain itu, ada kolesterol dan masalah pada pernapasan," katanya.

Karena adanya riwayat penyakit tersebut, dokter pun melakukan observasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya diketahui bahwa yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah.

"Kalau tidak salah, (Tian Bahtiar) sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," imbuhnya.

Karena alasan tersebut, kata Harli, penahanan tersangka Tian pun dialihkan menjadi tahanan kota.

Diungkapkan pula oleh Kapuspenkum bahwa istri tersangka Tian menjadi jaminan atas pengalihan penahanan yang bersangkutan. Selain itu, Tian juga dipasangi alat khusus agar pergerakannya selalu terpantau.

“Mudah-mudahan kami harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” katanya.

Diketahui bahwa Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.

Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000,00.

Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.

"Tersangka TB kemudian memublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga kejaksaan dinilai negatif," katanya.

Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan kejaksaan.

Selanjutnya oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.

Ketiga tersangka dikenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah yang dialami seorang warga Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, yang memiliki keterbatasan pendengaran dan buta huruf.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul Hermawan Setiaji di Bantul, Senin, mengatakan sudah mengambil langkah dengan mengutus aparatur untuk membantu menuntaskan persoalan tanah warga di Bangunjiwo, Bantul.

"Pemda sudah mengambil langkah dengan mengutus staf bersama sama lurah (Kepala Desa Bangunjiwo) untuk berkomunikasi dengan Pak Tupon, yang intinya pemda berkomitmen untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada Pak Tupon," katanya.

Hermawan mengatakan, pemerintah daerah berharap ada kepastian dari Tupon untuk berkenan didampingi tim hukum dari pemerintah, sehingga dari Pemda nantinya akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi permasalahan tanah yang kini sudah dilaporkan ke polisi tersebut.

"Nanti kita siapkan pengacara untuk permasalahan Pak Tupon ini sampai dengan selesai, dan tidak dipungut biaya serupiah pun. Intinya itu, jadi komitmen Pemda mendampingi untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak Pak Tupon," katanya.

Dia mengatakan, berkaitan dengan permasalahan tanah yang dialami warga tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian, sehingga persoalan ini muncul ke publik dan menjadi atensi pemerintah.

"Jadi tentunya pemda memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama yang aktif di media sosial yang memberikan perhatian lebih berkaitan dengan kasus Pak Tupon. Saya kira ini sesuatu hal yang bagus ada kepedulian dari masyarakat," katanya.

Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah milik Tupon seluas 1.655 meter persegi diketahui telah beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di bank tanpa sepengetahuannya.

Keluarga besar Tupon hingga kini masih menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Persoalan tanah tersebut telah dilaporkan ke Polda DIY beberapa hari lalu.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung mengungkapkan tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara bernama Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif yang menderita sakit sehingga status penahanannya menjadi tahanan kota.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa tersangka Tian memiliki riwayat penyakit jantung.

"Yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Selain itu, ada kolesterol dan masalah pada pernapasan," katanya.

Karena adanya riwayat penyakit tersebut, dokter pun melakukan observasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya diketahui bahwa yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah.

"Kalau tidak salah, (Tian Bahtiar) sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," imbuhnya.

Karena alasan tersebut, kata Harli, penahanan tersangka Tian pun dialihkan dari sebelumnya ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung menjadi tahanan kota di Bekasi.

Setelah berkonsultasi dengan dokter, diperiksa, diobservasi, diperiksa, dan sesuai dengan permintaan atau surat permohonan dari kuasa hukum yang bersangkutan, penyidik berketetapan untuk mengalihkan penahanannya dari rutan menjadi kota.

Diungkapkan pula oleh Kapuspenkum bahwa istri tersangka Tian menjadi jaminan atas pengalihan penahanan yang bersangkutan. Selain itu, Tian juga dipasangi alat khusus agar pergerakannya selalu terpantau.

Diketahui bahwa Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.

Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000,00.

Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.

"Tersangka TB kemudian mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga kejaksaan dinilai negatif," katanya.

Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan kejaksaan.

Selanjutnya oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.

Ketiga tersangka dikenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lahat (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Lahat, Sumatera Selatan menangkap tiga dari delapan orang tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Senin, mengatakan kaburnya delapan tahanan pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, itu dengan cara menjebol dinding dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk Tim khusus dan memimpin langsung pengejaran. Setelah dilakukan penyelidikan perkembangan delapan orang tahanan yang kabur dari rutan Polres Lahat.

Tim khusus Polres Lahat menangkap kembali tiga orang tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Tertangkapnya tiga tahanan tersebut atas informasi warga serta kerja keras Tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," jelasnya.

Timsus Polres Lahat masih melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap 5 (lima) orang tahanan lagi yang belum tertangkap.

"Kami mengimbau masyarakat dan keluarga para tersangka untuk memberikan informasi atau menyerahkan langsung tersangka ke polres lahat, kami akan lebih serius dalam menangani kasus ini dan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," kata Novi.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) masuk peringkat sembilan besar kampus hukum terbaik di Indonesia versi hasil penilaian Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) by Subject 2025.

Times Higher Education (THE) kembali merilis World University Rankings 2025 yang mencakup pemeringkatan universitas terbaik berdasarkan bidang keilmuan, salah satunya adalah kategori bidang Law atau hukum, dimana sejumlah fakultas hukum di Indonesia juga dilakukan pemeringkatan.

Dalam pemeringkatan terbaru, universitas-universitas yang masuk dalam daftar itu dinilai berdasarkan lima indikator, yakni sistem akademik atau pengajaran, pandangan internasional, keterlibatan dengan industri, lingkungan penelitian, dan kualitas penelitian.

Dalam daftar peringkat terbaru yang disiarkan THE WUR by Subject 2025, Fakultas Hukum Universitas Jember memperoleh skor secara keseluruhan 10,5 - 25,1 dengan rincian skor nilai pengajaran 10,7, kemudian lingkungan penelitian 9,4,kualitas penelitian sebesar 17,7, keterlibatan dengan industri 19,6, dan pandangan internasional skor 21,7.

Sebelumnya, FH Universitas Jember menduduki peringkat 11 pada daftar ranking 2024 yang juga dirilis Times Higher Education World University Ranking, sehingga naik dua peringkat menjadi peringkat 9 pada tahun 2025.

Berikut daftar 10 kampus hukum terbaik di Indonesia Versi Times Higher Education World University Rankings 2025 dengan data diambil pada April 2025, yakni:

1. Universitas Indonesia
2. BINUS University
3. Universitas Airlangga
4. Universitas Gadjah Mada
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Universitas Sebelas Maret
7. Universitas Diponegoro
8. Universitas Islam Indonesia
9. Universitas Jember
10. Universitas Negeri Malang

Dekan Fakultas Hukum Unej Prof Bayu Dwi Anggono saat dikonfirmasi di Kabupaten Jember menyambut baik raihan prestasi fakultas yang dipimpinnya dengan kerja keras semua pihak di jajaran fakultas tersebut.

"Masuknya FH Unej dalam 10 besar tentu saja diharapkan semakin menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian hukum kepada masyarakat utamanya akses terhadap keadilan," katanya.

Peringkat tersebut menjadi refleksi dari komitmen perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum, penelitian akademik, serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Times Higher Education merupakan lembaga pemeringkat kampus-kampus yang rutin mengeluarkan daftar ranking tiap tahun. Beberapa indikator yang digunakan oleh THE WUR mencakup aspek pendidikan, penelitian, reputasi akademik, dan kolaborasi internasional.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (27/4), mulai dari penggeledahan yang dilakukan KPK di Kalimantan Barat hingga tanggapan legislator terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. KPK geledah sejumlah lokasi di Kalimantan Barat

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengumpulan alat bukti terkait penyidikan kasus dugaan korupsi.

"Benar, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Baca di sini.

2. Kinerja Polri berantas judi online dinilai patut diacungi jempol

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB menilai bahwa kinerja Polri terkait pemberantasan judi online (judol) patut diacungi jempol.

Hal itu disampaikan Haidar untuk menanggapi pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, yang mengakui kinerja apik dari Polri dalam penegakan hukum kasus judol.

Baca di sini.

3. BNPT beri bantuan-beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

Baca di sini.

4. TNI ajak warga berperan atasi konflik dengan satwa

Danrem 043/Gatam meminta masyarakat Lampung Barat berperan aktif dalam mengatasi konflik antara manusia dan satwa di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kecamatan Suoh Lampung.

"Kami tadi sudah berdiskusi bersama terkait langkah atau tindakan berikutnya yang akan dilakukan, termasuk mencari solusi mengatasi konflik satwa dengan manusia," ujar Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah.

Baca di sini.

5. Komisi XIII: Inisiatif pemerintah siapkan RUU Pemindahan Napi tepat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA.

Baca di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025