Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen pada 1 Mei 2025, sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.

"Terhitung 1 Mei tahun ini, kami menghentikan penerbitan paspor biasa dan hanya melayani penerbitan e-paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan kebijakan pemberlakuan penerbitan e-paspor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh pada Kantor Imigrasi di Seluruh Wilayah Indonesia

“Pada 1 Mei tahun ini, seluruh permohonan paspor yang masuk ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang secara otomatis diproses dalam bentuk paspor elektronik," ujarnya.

Ia menyatakan kebijakan ini tidak hanya diberlakukan di Provinsi Kepulauan babel tetapi juga akan diterapkan di beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, di antaranya yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Pada e-paspor ini tentunya memiliki tingkat keamanan jauh lebih tinggi, karena chip yang di tanam menyimpan data biometrik sidik jari dan wajah, dokumen ini sangat sulit dipalsukan," katanya.

Selain itu, kelebihan paspor elektronik yaitu memudahkan proses pemeriksaan keimigrasian dengan melewati mesin Autogate proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga mengurangi waktu antri dan lebih cepat.

Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada kemenkumham, jenis paspor biasa elektronik berlaku 5 Tahun Rp650.000 dan paspor biasa elektronik berlaku 10 Tahun Rp950.000.

“Kami berharap dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan keimigrasian yang mudah dan terpercaya,” katanya.

hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang berarti masih proses atau dipelajari.

Prasetyo, di Jakarta, Selasa, menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami lapori dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Hasan Nasbi, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO. Keputusan itu disampaikan Hasan melalui unggahan video berdurasi lebih dari empat menit di akun Instagram @totalpolitikcom pada Selasa.

Dalam video tersebut, Hasan menyebut bahwa Senin (21/4) merupakan hari terakhirnya menjabat sebagai pimpinan PCO.

“Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” ujar Hasan dalam video tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasarkan pada evaluasi pribadi yang matang. Ia merasa bahwa jika ada persoalan yang tak lagi bisa diatasi dan berada di luar kapasitasnya, maka lebih baik menepi secara tenang dan memberi ruang bagi figur lain yang lebih tepat.

“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara tiba-tiba atau emosional, melainkan merupakan jalan terbaik demi perbaikan komunikasi pemerintah ke depan.

Hasan mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan Nasbi sebelumnya ditunjuk sebagai Kepala PCO oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lewat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Lembaga ini dibentuk untuk mewujudkan efektivitas komunikasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Hingga saat ini, belum ada nama yang disebut sebagai calon pengganti Hasan Nasbi. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah Presiden menuntaskan kajiannya terhadap pengunduran diri tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke Panitia Khusus (Pansus) DPR RI agar RUU itu bisa segera dibahas.

Dia mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pengelolaan segala sesuatu yang ada di atas bumi sudah ada. Namun untuk pengelolaan ruang udara, sejauh ini negara belum mengaturnya.

"Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara itu sudah dibahas oleh DPR RI pada periode 2019-2024. Namun pada September 2024, RUU itu ditetapkan untuk dioper atau carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029, karena pembahasannya belum tuntas.

Dia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil, dan berkelanjutan.

Pengelolaan ruang udara, perlu dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan ruang udara," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah memandang urgensi dibahasnya RUU tersebut, di antaranya belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara, pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas.

Selain itu, menurut dia, belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Lalu belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif.

Kemudian, belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Menurut dia, negara-negara lain seperti Australia, Thailand, hingga Oman, sudah memiliki peraturan tentang pengelolaan ruang udara yang berbeda dengan aturan penerbangan.

Dengan berbagai alasan itu, menurut dia, diperlukan regulasi yang mengatur dan mewadahi hubungan kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara.

"Kami sampaikan Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan ruang udara untuk dibahas kembali pada tahun 2025 ini agar disetujui dan disahkan, dan dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan ruang udara guna mewujudkan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke Panitia Khusus (Pansus) DPR RI agar RUU itu bisa segera dibahas.

Dia mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pengelolaan segala sesuatu yang ada di atas bumi sudah ada. Namun untuk pengelolaan ruang udara, sejauh ini negara belum mengaturnya.

"Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara itu sudah dibahas oleh DPR RI pada periode 2019-2024. Namun pada September 2024, RUU itu ditetapkan untuk dioper atau carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029, karena pembahasannya belum tuntas.

Dia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil, dan berkelanjutan.

Pengelolaan ruang udara, perlu dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan ruang udara," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah memandang urgensi dibahasnya RUU tersebut, di antaranya belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara, pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas.

Selain itu, menurut dia, belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Lalu belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif.

Kemudian, belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Menurut dia, negara-negara lain seperti Australia, Thailand, hingga Oman, sudah memiliki peraturan tentang pengelolaan ruang udara yang berbeda dengan aturan penerbangan.

Dengan berbagai alasan itu, menurut dia, diperlukan regulasi yang mengatur dan mewadahi hubungan kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara.

"Kami sampaikan Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan ruang udara untuk dibahas kembali pada tahun 2025 ini agar disetujui dan disahkan, dan dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan ruang udara guna mewujudkan kepentingan nasional," kata dia.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meraih penghargaan sebagai unit pelaksana teknis terbaik pada puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61/2025.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga menyatakan penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh jajaran yang telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial, olahraga, seni hingga inovasi pelayanan publik sejak 5 Maret sampai dengan 28 April 2025.

"Alhamdulillah, dalam puncak peringatan HBP ke-61, Lapas Cikarang mendapat penghargaan sebagai UPT terbaik. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan kinerja terbaik, terutama dalam bidang pelayanan publik bagi masyarakat dan keluarga narapidana," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan selama periode peringatan HBP ke-61, Lapas Cikarang melaksanakan berbagai program antara lain donor darah bekerja sama dengan PMI, pemberian bantuan sosial, pembagian iftar selama Ramadhan serta kampanye pemasyarakatan bersih.

Lapas Cikarang juga terjun langsung di ajang Indonesia Prison Product and Art Festival dan berhasil mencatatkan omzet penjualan produk karya warga binaan senilai Rp23.649.500.

"Kami juga menyelenggarakan pekan olahraga dan seni bagi warga binaan. Ini menjadi sarana membangkitkan semangat mereka untuk terus berkarya," katanya.

Urip menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Lapas Cikarang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sesuai semangat pemasyarakatan modern yang profesional, akuntabel, sinergis dan transparan.

"Penghargaan ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen kami untuk terus berkinerja lebih baik," ucap dia.

Puncak peringatan HBP ke-61 digelar serentak melalui upacara terpusat di Graha Pemasyarakatan Jakarta yang turut diikuti secara virtual oleh jajaran Lapas Cikarang di Aula Toro Wiyarto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat struktural, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, mitra kerja dan paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan.

Mengusung tema 'Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat', perayaan ini menjadi momentum memperkuat komitmen petugas dalam memberikan layanan profesional, akuntabel, sinergis dan transparan kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengantisipasi adanya potensi deportasi warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) sebagai imbas dari kebijakan pengetatan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui pembahasan strategi perlindungan WNI dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (25/4).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Achmad Brahmantyo Machmud menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bersiap mengambil langkah antisipatif meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS mengenai WNI sebagai target deportasi.

"Utamanya bagi WNI yang memang terindikasi atau memang memiliki masalah keimigrasian," ujar Achmad dalam rapat koordinasi, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Achmad menuturkan bahwa Pemerintah harus siap memfasilitasi penerbitan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan mengirimkan tim pusat apabila memang terjadi deportasi massal terhadap WNI.

Di sisi lain, Kemenko Kumham Imipas mengusulkan agar Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19/2024 direvisi, khususnya pada Pasal 7, agar memberikan fleksibilitas pada penerbitan paspor dalam kondisi tertentu.

Saran itu juga didukung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengusulkan penerapan kembali kebijakan yang lebih fleksibel seperti yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Judha Perdana mengungkapkan bahwa mayoritas pelanggaran yang dihadapi WNI di luar negeri berkaitan dengan keimigrasian sebesar 53,5 persen

"Lebih dari 60.000 WNI yang melapor diri di KBRI Washington, D.C., ribuan di antaranya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan sah," ucap Judha.

Salah satu kendala yang muncul, kata dia, adalah kebijakan penerbitan paspor oleh perwakilan RI di luar negeri.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, paspor hanya dapat diterbitkan bagi WNI yang memiliki izin tinggal dari negara setempat. Hal tersebut menyebabkan perwakilan RI tidak dapat menerbitkan paspor bagi WNI yang bermasalah dengan dokumen keimigrasian.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Kemenko Kumham Imipas Ruliana Pendah Harsiwi mengusulkan adanya pendampingan hukum bagi WNI yang terdampak atas kebijakan Presiden Trump.

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I Kantor Staf Presiden Hilman Hadi. Ia menegaskan bahwa Negara hadir dalam pelindungan WNI di luar negeri, tetapi perlindungan harus tetap seimbang dengan penegakan hukum.

Rapat menyepakati pentingnya koordinasi lintas sektor dan perlunya orkestrasi kebijakan yang konsisten. Pemerintah juga menyoroti pentingnya sosialisasi aturan baru kepada WNI di luar negeri.

Pemerintah turut mendorong sinergi antara Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), dan Kemenko Kumham Imipas dalam pelaksanaan koordinasi pelindungan WNI ke depan dengan kementerian atau lembaga teknis di bawah koordinasinya masing-masing, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Adapun rapat tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam terus memperkuat berbagai langkah perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, khususnya di AS.

Sebelumnya, Kemenlu menyatakan bahwa per Senin (21 April 2025) terdapat 15 WNI yang ditangkap di Negeri Paman Sam atas tuduhan pelanggaran imigrasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

"Berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 WNI yang terdampak, baik yang sudah ditahan dan ada pula yang sudah dideportasi," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai peluncuran SARI (Sahabat Artifisial Migran Indonesia), fitur chatbot untuk PMI, bersama UN Women di Jakarta, Senin (21/4).

Direktur Kemenlu itu memastikan bahwa salah satu dari WNI yang diamankan di AS adalah Aditya Harsono Wicaksono (AH) yang tinggal di Marshall, Minnesota, diduga akibat keikutsertaan dalam aksi protes terkait dengan kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Pria berusia 33 tahun tersebut ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada tanggal 27 Maret lalu.

Jakarta (ANTARA) - Arc'teryx Equipment, perusahaan desain global yang berspesialisasi pada pakaian dan peralatan teknis berkualitas tinggi, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dan tidak berafiliasi dengan toko-toko dan produk Arc'teryx yang saat ini dipasarkan dan dijual di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menggarisbawahi urgensi memajukan reformasi multilateral adalah supaya multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI dalam pernyataannya pada sesi kedua Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS yang bertajuk “Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional, menurut keterangan Kemlu RI di Jakarta, Selasa.

Salah satu bentuk reformasi PBB yang didukung Indonesia adalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, kata Menlu RI.

Sugiono juga menegaskan pentingnya penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global yang dapat muncul di masa depan.

Untuk itu, Indonesia mendorong reformasi WHO supaya berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya, ucap dia.

Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa BRICS harus menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," kata Sugiono.

Ia juga mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) sebagai bentuk dukungan RI terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi Negara-negara Selatan (Global South).

Sementara itu, dalam sesi pertama FMM BRICS sebelumnya, Menlu RI menyoroti semakin pentingnya peran aktif dan konstruktif BRICS dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma multilateral di tengah tergerusnya kepercayaan global.

Di sela-sela FMM BRICS, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil Mauro Vieira dan pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab dalam konteks bilateral maupun BRICS.

Agenda FMM BRICS yang diikuti Menlu RI di Rio de Janeiro, Brazil, pada 28-29 April 2025, menjadi agenda FMM BRICS pertama yang dihadiri Indonesia setelah resmi bergabung menjadi anggota organisasi itu pada Januari lalu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian hukum dan menjunjung keadilan.

Hal ini menyusul peraturan lahan yang sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tak bisa sembarangan disita atau disegel.

Sadino, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan kehutanan, HGU merupakan hak atas tanah yang ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan keberadaannya tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan.

“HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa,” kata Sadino.

Adapun Presumption lustae Causa merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU.

Nusron mengimbau jajarannya untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

“Dilakukan identifikasi dari 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” ujar Menteri ATR/BPN Kamis (24/04).

Lebih lanjut, Sadino sepakat dengan langkah Menteri ATR/BPN tersebut. Menurutnya, pernyataan Nusron Wahid sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Tentu Satgas menjalankan Perpres 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ya harus menjalankan itu (UU Kehutanan) agar klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan bisa diluruskan dan tidak menjadi berlanjut menimbulkan permasalahan hukum,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum Senin (28/4) kemarin menjadi sorotan di antaranya mulai dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Ketua Komnas HAM Papua sampai dengan dua hakim diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus vonis lepas CPO di PN Jakarta Pusat.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Kejagung periksa dua hakim terkait kasus suap putusan lepas CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua hakim sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“HM (Haris Munandar) selaku hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan HS (Herdiyanto Sutantyo) selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polda DIY selidiki dugaan mafia tanah yang rugikan lansia di Bantul

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) tengah menyelidiki kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang lansia buta huruf bernama Tupon alias Mbah Tupon (68) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dihubungi di Yogyakarta, Senin, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima pada tanggal 14 April 2025.

Selengkapnya baca di sini.

3. Satgas Moskona Polri selamatkan Ketua Komnas HAM Papua dari KKB

Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

4. Terdakwa kasus korupsi timah Suparta meninggal dunia

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), meninggal dunia.

“Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka TPPU

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Zarof saat ditemui usai sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin, enggan memberi keterangan kepada pers terkait status tersangkanya yang baru itu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diberlakukan pada 2026.

Adapun KUHAP ditargetkan DPR RI rampung sebelum 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Dengan undang-undang (KUHAP) berlaku yang baru, 2026, banyak juga penyesuaian yang sebaiknya kami lakukan. Jadi, perubahan (UU PSK) ini urgensinya adalah untuk menyesuaikan," kata Dewi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan sementara yang diperolehnya, dia mengatakan setidaknya ada 13 item dalam rencana revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disoroti oleh pihaknya.

"Kalau saya tidak salah 13, hampir kurang lebihnya kita mencoba meng-highlight pada 13 item," ucapnya.

Dia menyebut penyesuaian dengan KUHAP itu juga diperlukan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada LPSK guna menjalankan perannya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

"Karena KUHAP-nya juga baru, nah sekarang perlindungan saksi dan Korban sebagai kelembagaan fungsinya di mana, harus jelas," ucapnya.

Dalam rangka proses revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan konsultasi publik (public hearing) ke sejumlah daerah guna menyerap masukan dan aspirasi, dari para pakar, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Minta pendapat pada para tokoh-tokoh, pakar universitas, antara lain Jaksa Agung Muda Pidana, kalau saya tidak salah, dia juga kan adalah pengajar. Dia sudah memberikan keterangan mengenai saksi, perlindungannya seperti apa," kata dia.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyampaikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan Komisi XIII DPR RI dan turut dihadiri pihaknya guna menyerap aspirasi terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa pada Sabtu (26/4).

"Komisi XIII juga sudah melakukan menjaring konsultasi publik kan di beberapa daerah, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan itu akan terus berlanjut," kata Achmadi.

Dia pun menyatakan kesiapan LPSK untuk memberikan masukan terhadap rumusan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI.

"Dari pertemuan kemarin maka kami akan merumuskan beberapa masukan substantif terhadap poin-poin itu, termasuk kemungkinannya dalam rumusan pasal-pasal," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XIII: Urgensi revisi UU PSK untuk sesuaikan dengan KUHAP baru

Jakarta (ANTARA) - Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

“Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Lalu, diterbangkan menggunakan helikopter menuju pos komando taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” katanya.

Sebagai informasi, Satgas AB Moskona 2025 diturunkan untuk operasi misi kemanusiaan dalam rangka mencari keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepada ANTARA, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Iptu Tomi Marbun.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.