Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa Pancasila memiliki nilai penting sebagai pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai gelombang tantangan dan ujian sejarah, termasuk tantangan di era digital.

Hal itu merupakan amanat dari Yudian yang dibacakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Sabtu.

"Terbukti, hingga saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar berkat keberadaan Pancasila," kata Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama dengan adanya ponsel pintar (smartphone) dan media sosial, membawa tantangan baru bagi orientasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

"Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan," ujarnya.

Oleh karena itu, Teguh mengajak seluruh masyarakat agar memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana dengan menyiarkan konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui pidato itu juga ditekankan soal pentingnya mengarusutamakan Pancasila dengan metode-metode terkini dalam menyongsong bonus demografi Indonesia di masa mendatang.

Menurutnya, kaum milenial dan Gen-Z sebagai pengguna utama teknologi dan media sosial harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut, dengan semangat Pancasila yang kuat, ia meyakini seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

"Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya," jelas dia.

Di pengujung pidatonya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong merawat nilai-nilai Pancasila dan menjaga kerukunan serta keutuhan bangsa sebagai bentuk pengamalannya.

"Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia," pungkas Teguh.

Sebagai informasi, peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan rakyat Indonesia dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

"Karena Pancasila adalah ideologi dari negara kita, dan falsafah hidup bangsa kita,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Sunarto mengatakan bahwa Pancasila akan selalu ada relevansi sepanjang zaman.

"Karena Pancasila adalah ideologi dari negara kita, dan falsafah hidup bangsa kita," kata Sunarto ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung MA, Jakarta, Sabtu.

Ia juga mengatakan bahwa Pancasila akan selalu relevan karena nilainya mengikat setiap warga negara. Oleh sebab itu, ia menyebut pelestarian nilai-nilai Pancasila harus dapat dilestarikan secara bersama-sama.

"Dan salah satu momentumnya adalah dengan mengadakan upacara memperingati lahirnya Pancasila itu," jelasnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa tema Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berbeda-beda merupakan hal yang wajar karena mengikuti situasi dan kondisi zaman.

"Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah, mulai sejak ditemukan oleh Bung Karno sampai saat ini masih sangat relevan dengan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia," katanya.

MA memperingati Hari Lahir Pancasila pada 2024 dengan mengadakan upacara yang dimulai pukul 07.55 WIB hingga 08.15 WIB.

Upacara tersebut juga diadakan dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024.

Adapun tema Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 adalah "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045."

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan ideologis yang harus dipertahankan.

Sejauh ini menurutnya perjalanan rasa kebangsaan tidak selalu mulus. Terbukti dari sejarah yang telah mencatat gangguan ideologis, baik ideologi kiri dan kanan.

"Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar," kata Andreas dalam webinar tentang Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, awalnya ideologi nasionalisme digunakan oleh bangsa-bangsa di barat untuk memperluas dan memperkuat imperialisme.

Namun Presiden Soekarno, membuat ideologi nasionalisme dengan Pancasila di dalamnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Dia pun mencontohkan, di masa lalu negara Yugoslavia bubar karena tidak memiliki warisan ideologis seperti yang dimiliki Indonesia. Menurutnya pemimpin di negara itu hanya memikirkan persenjataan untuk diwariskan ke penerus-nya.

"Semua sudah mengetahui Pancasila, tapi bagaimana kita mengamalkannya di kehidupan bersama," katanya.

Sementara itu, Pemerhati Keberagaman Agama dari Universitas Washington Chris Seiple mengatakan pendidikan Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi muda bisa memahami keberagaman di Indonesia.

Dia mengatakan setiap daerah memiliki langgam atau budaya yang berbeda-beda. Maka jika memiliki pemahaman tentang budaya lain, maka seseorang akan bisa menyeberang melintasi konteks yang berbeda-beda.

"Guru adalah pembangun jembatan, dengan membekali mereka tentang keragaman lintas budaya," ujar Chris yang juga mengikuti webinar tersebut.

Menurutnya literasi keragaman lintas budaya itu bisa menciptakan hubungan dan kepercayaan di tengah masyarakat heterogen.

Ketika kepercayaan muncul di sekolah atau juga di lingkungan sekitar, maka hal itu pun akan terjadi secara keseluruhan di satu negara.

"Jika itu terjadi, ada saling menghormati, ada ketahanan, kita bisa mengatasi ekstrimisme," ucapnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI AD bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada prajurit..

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu, kegiatan penguatan Pancasila ini dibalut dalam acara seminar bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia" yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Selasa (28/5).

Komandan Resor Militer (Danrem) 074/Warastratama, Kolonel Inf Ali Akhwan saat memberikan sambutan dalam acara tersebut mengatakan penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan guna meningkatkan jiwa nasionalisme prajurit.

Nilai-nilai Pancasila, lanjut dia, juga harus menjadi pedoman prajurit dalam upaya melindungi kedaulatan Republik Indonesia.

"Pancasila adalah dasar yang menguatkan persatuan bangsa kita. Dalam dinamika global dan sosial, nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi pedoman," kata Ali.

Hal senada juga dikatakan Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Informasi BPIP Agus Mohamad Najib. Menurut dia, nilai nilai Pancasila tidak hanya harus dianut oleh prajurit melainkan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki pedoman dalam hidup saling berdampingan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Diharapkan seluruh peserta dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

“(Kegiatan ini) untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa bahwa kita punya Pancasila yang sudah terbukti membebaskan kita dari penjajahan dan mempersatukan kita dalam NKRI. Di situ, kita sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kalau kita pakai

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menggelar “Kirab Pancasila” bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, Minggu.

Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terhadap Pancasila sebagai anugerah bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ia menyebut acara tersebut sebagai pengingat untuk anak bangsa.

“(Kegiatan ini) untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa bahwa kita punya Pancasila yang sudah terbukti membebaskan kita dari penjajahan dan mempersatukan kita dalam NKRI. Di situ, kita sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kalau kita pakai bahasa agama, kita ini perlu bersyukur”, kata Yudian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP RI Rima Agristina menjelaskan bahwa pelaksanaan “Kirab Pancasila” tahun ini sebagai upaya BPIP RI untuk mengajak masyarakat agar tetap harmonis dalam perbedaan bangsa Indonesia.

“Hari ini, BPIP melaksanakan Kirab Pancasila, menyampaikan juga pesan kepada masyarakat bahwa tema Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah ‘Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045’. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan, kekompakan, gotong royong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, kata Rima.

“Kirab Pancasila” tahun ini dimeriahkan oleh Paskibraka Pusat 2023 yang berbaris rapi dan membawa bendera Merah Putih sepanjang 300 meter.

Mereka juga akan bertugas mengibarkan Sang Merah Putih dalam Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 yang akan digelar di Blok Rokan, Dumai, Provinsi Riau, 1 Juni 2024 mendatang.

Selain mereka, pelaksanaan “Kirab Pancasila” dimeriahkan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seniman tanjidor khas Betawi.

Adapun “Kirab Pancasila” tahun ini bertajuk “Dari Jakarta ke Nusantara” diadakan oleh BPIP RI dalam rangka menyambut Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 mendatang.

Sementara itu, Pemerintah RI mengimbau masyarakat untuk dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 melalui stasiun televisi nasional, kanal YouTube BPIP dan BPMI Setpres, maupun mengikuti upacara di instansi masing-masing.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan kedaulatan negara dapat tercapai apabila suatu bangsa mampu mengelola sumber daya-nya untuk kemaslahatan bersama.

"Kemerdekaan sejati tercapai ketika individu dan masyarakat di suatu negara mampu mengelola sumber daya alam serta manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama," kata Romo Benny, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.

"Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri," ujarnya.

Ia menilai, dengan menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan, seseorang akan semakin giat bekerja demi mengejar makna dan tujuan hidup itu sendiri.

"Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya," kata dia.

Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK telaah permohonan perlindungan saksi fakta kasus Vina Cirebon

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan (perlindungan) ke LPSK,"

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,”

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama periode kepemimpinan 2019-2024 telah menerima sebanyak 19.238 permohonan perlindungan.

Ketua LPSK Periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan permohonan perlindungan terbanyak berasal dari korban, yakni sebanyak 14.732 permohonan, disusul saksi 1.370 permohonan.

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” kata Hasto dalam acara pisah sambut Pimpinan LPSK di Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Hasto, data ini bukan sekedar angka semata. Tapi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK, utamanya dari para pencari keadilan.

LPSK periode 2019-2024 kata dia menjalankan program perlindungan, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban.

Status hukum terlindung kurun waktu 2019-2023 yang mengakses program perlindungan LPSK paling tinggi berstatus sebagai korban (15.001), kedua sebagai saksi (1.492), dan ketiga berstatus saksi korban (1.426).

“Jumlah total terlindung yang mengakses program perlindungan LPSK sebanyak 23.180 terlindung. Sebanyak 29.676 program perlindungan telah diberikan sebagai pelayanan para terlindung itu,” katanya.

Hasto juga memaparkan sejumlah kasus-kasus besar yang ditangani turut mengangkat nama LPSK, yakni kasus Duren Tiga atau pembunuhan Brigadir Josua, kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Tragedi Kanjuruhan, penembakan di KM 50, robot trading, hingga kasus kekerasan seksual di Jombang, Bandung, kasus Mario Dandi, dan masih banyak lainnya.

“Pada kepemimpinan kami lahir keputusan, kebijakan untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu selama seumur hidup,” kata Hasto.

Menurut Hasto, program ini tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966, tapi untuk seluruh korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Capaian lainnya terkait peningkatan anggaran LPSK yang tadinya (2019) sebesar Rp54 miliar, turun menjadi Rp41 miliar di tahun 2020.

Berkat kerja keras Kepemimpinan LPSK periode 2019-2024 meyakinkan DPR, MPR dan kementerian untuk menaikkan anggaran, terealisasi di 2023 dengan besaran Rp296 miliar.

Sedikit banyak capaian yang berhasil diraih kepemimpinan LPSK periode 2019-2024, Hasto meyakini kepemimpinan selanjutnya juga dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban lebih baik lagi.

“Capain itu saya yakin akan terus dikembangkan, atau bahkan dilampaui oleh pimpinan LPSK berikutnya, saya yakin rekan-rekan memiliki komitmen jauh melampaui kami dan memiliki kesempatan yang jauh lebih terbuka, serta gagasan yang lebih baik dari kami,” kata Hasto.

Kepemimpinan LPSK berganti kepemimpinan dari periode sebagai ketua 2019-2024 ke periode 2024-2029 yang diketuai oleh Brigjen Pol (Purn) Achmadi (eks wakil ketua).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memetakan tantangan penanganan terorisme dengan presisi ...

Jakarta (ANTARA) - Terorisme tidak mengenal batas wilayah sehingga tidak heran bila kejahatan tersebut dikategorikan sebagai transnational organized crime.

Oleh sebab itu, pemerintahan baru periode 2024 -- 2029 yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memetakan tantangan penanganan terorisme dengan presisi agar kejahatan tersebut dapat diantisipasi maupun ditindak secara terukur.

Berdasarkan The Global Terrorism Index 2024 yang dikeluarkan Institute for Economics and Peace (IEP), saat ini Indonesia berada di peringkat ke-31 atau naik tujuh peringkat dibandingkan indeks sebelumnya.

Indeks tersebut bisa menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan kinerja yang baik dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Joko Widodo-Ma’ruf Amin seiring dengan meningkatkan kinerja pemberantasan terorisme yang lebih solid ke depannya.

Prabowo-Gibran sebelumnya juga sempat menuliskan di dalam visi-misi saat berkontestasi pada Pilpres 2024 terkait terorisme, yakni mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.

Selain itu, Prabowo-Gibran ingin memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan serta keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Tantangan

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan repatriasi atau pemulangan kembali warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters (FTF) menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan repatriasi perlu dilakukan mengingat telah tersedianya regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters.

Repatriasi dianggap perlu, terutama terhadap WNI yang berada di luar negeri dan terasosiasi FTF seperti di Suriah.

Berdasarkan data BNPT, saat ini Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang warga negaranya masih berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Padahal, sejumlah negara seperti Uzbekistan, Kirgiztan, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Maroko, dan Prancis telah memulangkan warga negaranya.

Pemulangan WNI di Suriah, misalnya yang berada di kamp Al-Hawl dan Al-Roj, perlu menjadi perhatian Prabowo-Gibran agar anak-anak yang berada di sana dapat terhindar dari paparan radikalisme atau menjadi kombatan-kombatan di sana.

Bila sudah terpapar radikalisme, Pemerintah perlu mengikutsertakan mereka dalam program deradikalisasi, seperti di Sentra Handayani, Jakarta. Program yang sudah berjalan dan dilakukan oleh BNPT bersama Kementerian Sosial.

Selanjutnya, anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam aksi teror perlu diperhatikan juga oleh Prabowo-Gibran. Berdasarkan data BNPT, saat ini terdapat 60 perempuan dan 20 anak-anak yang terlibat dalam terorisme.

BNPT juga mendata sejak 2020 -- 2023 terdapat 80 orang berusia 18-24 tahun yang ditangkap atas keterlibatannya dengan terorisme, sedangkan selama 2000 -- 2023 tercatat 65 putusan pengadilan dengan terpidana perempuan yang terlibat terorisme.

Penanganan anak-anak dan perempuan yang terlibat terorisme menjadi penting mengingat keterlibatan mereka merupakan tren terbaru aksi teror semenjak hadirnya kelompok teror ISIS.

Berikutnya, eks narapidana terorisme atau residivis dan upaya-upaya deradikalisasi perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu itu perlu diperhatikan karena residivis terorisme masih menjadi ancaman dengan melakukan aksi teror kembali, seperti yang terjadi pada peristiwa bom Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2022.

Namun, upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme atau orang-orang yang sudah terpapar, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, masih memiliki sejumlah tantangan.

Berdasarkan data BNPT, dari 1.591 orang yang menjadi sasaran deradikalisasi, tercatat hanya 658 orang yang mengikutinya. Sisanya, sebanyak 364 orang belum mengikuti dan membutuhkan pendekatan personal, 422 tidak mau mengikuti deradikalisasi, dan 147 masih belum diketahui keinginan mau atau tidaknya mengikuti upaya tersebut.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai tren pendanaan terorisme dan terorisme di ruang siber yang meliputi penggunaan teknologi.

BNPT sempat menemukan propaganda jihad melalui gim video, yakni berupa bendera ISIS. Oleh sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mewaspadai penyebaran paham radikalisme di ruang siber.

Pakar keamanan internasional Universitas Indonesia Ali Abdullah Wibisono mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap potensi munculnya ideologi-ideologi baru terkait jihadisme di Indonesia.

Selain itu, deradikalisasi perlu difokuskan kepada figur-figur tertentu. Lalu, kemitraan internasional, lintas negara, dan lintas aktor juga perlu diperhatikan dan diperkuat.

Pendanaan kegiatan terorisme pun perlu diperhatikan karena teroris dianggap semakin mampu menggabungkan penggalangan dana secara langsung maupun daring. Kemudian, pemulihan terhadap korban aksi teror patut menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Repatriasi dan deradikalisasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya. Ruang-ruang siber yang terenkripsi juga perlu diantisipasi agar gerak teroris dalam ruang siber dapat ditangani.

Adapun peneliti senior The Habibie Center, salah satu organisasi masyarakat sipil, yakni Johari Efendi, juga menyebut ruang siber perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) juga harus diperhatikan, terlebih secara legal formal RAN PE yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 akan berakhir pada Desember 2024 sehingga, RAN PE berikutnya diperlukan.

Namun demikian, rencana aksi daerah mengenai hal serupa juga dibutuhkan karena pembicaraan mengenai pencegahan dan penanggulangan masih dianggap sebagai isu nasional saja sehingga hal tersebut menjadi tantangan dan perlu disimak oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu residivis terorisme yang disegani karena bebas murni atau tidak menjalani deradikalisasi juga perlu diperhatikan. Hal ini karena residivis tersebut dianggap seolah berada di level tertinggi bagi simpatisannya.

Terlebih, berdasarkan data BNPT, misalnya, selama April 2024 saja terdapat 17 narapidana terorisme yang selesai menjalani masa hukuman. Dari 17 orang tersebut, sebanyak 52,9 persen bebas bersyarat, dan 47,1 persen bebas murni.

Oleh sebab itu, sejumlah tantangan-tantangan penanganan terorisme tersebut harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakan-kebijakan efektif dan optimal dapat diupayakan, atau visi-misi saat berkontestasi dahulu dapat diwujudkan.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024