Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo meminta Satgas Pemberantasan Judi Online memberi tindakan langsung kepada pusat-pusat judi online yang dikelola oleh kekuatan tersembunyi yang jarang tersentuh hukum.

"Hukum harus menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk pengusaha judi dan oknum penguasa yang melancarkan operasional mereka," katanya dikonfirmasi di Jakarta, Minggu malam.

Ia mengatakan langkah awal komitmen politik pemerintah dalam pemberantasan judi online dapat ditempuh dengan memutus relasi antara pengusaha perjudian dengan oknum penguasa.

Selain itu, kata Benny, Satgas juga perlu memutus rekening transaksi ekosistem judi online melalui kerja sama dengan perbankan dan aplikasi penyedia jasa keuangan.

"Selain itu, akses masyarakat terhadap website-website penyedia judi online harus diblokir secara efektif," katanya.

Hal yang juga penting untuk dilakukan, kata Benny, adalah edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Penggunaan teknologi harus diarahkan untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat, bukan untuk aktivitas yang merugikan.

"Literasi keuangan dan digital juga harus digalakkan. Masyarakat perlu diajari cara mengelola keuangan dengan baik dan bagaimana menggunakan teknologi secara bijak," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah harus bertindak tegas dan tidak berkompromi terhadap semua mafia dan bos besar yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan judi online.

"Sistem aplikasi dan perbankan yang digunakan untuk mencuci uang harus diputus. Penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menghentikan laju pertumbuhan judi online," katanya.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, transaksi judi online mencapai Rp327 triliun, dan di kuartal pertama 2024, angkanya sudah menyentuh Rp100 triliun.

Presiden Jokowi telah menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta, Sabtu, pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi BUMN merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka.

"Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.

Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan yang disampaikan seorang pengamat.

"Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya.

Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan.

Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya.

Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik.

"Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan lembaganya terus memasifkan sosialisasi Pancasila untuk generasi muda.

"Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan arahan presiden, saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP tahun 2022 lalu. Sosialisasi Pancasila dilakukan ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda,

Lanjut dia, generasi muda mempunyai kepiawaian dalam bermedia sosial dan membuat konten. Sehingga, sangat penting Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa.

"Sangat penting menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian," jelasnya.

Penegasan itu disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.

Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, penganugerahan ikon prestasi Pancasila Tahun 2023, pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah PAUD sampai SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui pelatihan eksekutif nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah kerjasama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

Sementara itu, pada tahun 2024, kegiatan strategis yakni melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," katanya menegaskan.

Lanjut dia, BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan lembaganya terus memasifkan sosialisasi Pancasila untuk generasi muda.

"Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan arahan presiden, saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP tahun 2022 lalu. Sosialisasi Pancasila dilakukan ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda,

Lanjut dia, generasi muda mempunyai kepiawaian dalam bermedia sosial dan membuat konten. Sehingga, sangat penting Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa.

"Sangat penting menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian," jelasnya.

Penegasan itu disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.

Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, penganugerahan ikon prestasi Pancasila Tahun 2023, pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah PAUD sampai SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui pelatihan eksekutif nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah kerjasama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

Sementara itu, pada tahun 2024, kegiatan strategis yakni melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," katanya menegaskan.

Lanjut dia, BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani menyebut wajar bila ada permohonan perlindungan baru kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

“Kasus Vina Cirebon menjadi kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyaknya saksi yang mengajukan perlindungan kepada LPSK menjadi sangat wajar,” kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Selain itu, ia mengatakan bahwa banyaknya permohonan dapat terjadi karena para saksi dinilai khawatir terhadap keselamatan jiwanya, sehingga memerlukan jaminan perlindungan.

“Selain perlindungan atas rasa aman, mungkin juga membutuhkan perlindungan bentuk lain, misalnya jaminan untuk tidak dipidanakan karena keterangan yang diberikannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa penting bagi LPSK untuk menelaah dengan baik posisi para saksi yang meminta permohonan perlindungan.

“Apakah benar ia mempunyai keterangan penting dalam pengungkapan kasus tersebut, dan bersedia menyampaikan keseluruhannya dengan benar dan dengan iktikad baik? Juga apakah yang bersangkutan berada dalam keadaan yang potensial terancam jiwa dan keselamatannya," katanya.

Menurut dia, hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan LPSK dalam menerima setiap permohonan perlindungan, sehingga dasar pemberian perlindungan bukan dikarenakan kasus tersebut viral.

Sebelumnya (8/6), Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Bandung, Jawa Barat mengatakan lembaganya menerima 3-4 permohonan baru perlindungan saksi kasus Vina.

Ia menyebut permohonan tersebut sudah masuk ke LPSK, tetapi belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman, dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

Menurut dia, penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis, dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, ia menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, lanjut dia, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang sedang dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, yakni pada 2016.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Mereka memang masih merasakan, ya, cuma kami masih mendalami lagi karena keterangan-keterangan mereka masih ada yang tidak bersesuaian.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol. Purn. Achmadi mengatakan bahwa saat ini terdapat 10 saksi yang mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

"Saat ini, dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang," kata Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Jakarta, Selasa.

Ketua LPSK tidak memerinci pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Akan tetapi, dia membenarkan bahwa ada pihak dari keluarga Vina di antara 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa alasan mereka mengajukan perlindungan tidak terlepas dari tekanan dan ancaman yang mereka terima. Namun, LPSK masih mendalami dan mengonfirmasi hal itu.

Berkaitan dengan adanya tekanan dan ancaman, dia mengatakan bahwa hingga hari ini ada beberapa di antara mereka.

"Kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan, ya, cuma kami masih mendalami lagi karena keterangan-keterangan mereka masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi, kami juga patut untuk lebih hati-hati," ujar Sri.

Lebih lanjut Ketua LPSK mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut. Pasalnya, kasus ini telah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu sehingga beberapa saksi maupun keluarga korban tidak mudah mengingat kembali fakta yang mereka ketahui.

"Hal lain juga beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu," ujar Achmadi.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK memandang perlu penelaahan secara mendalam terhadap kasus ini. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan langkah proaktif untuk membentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga korban.

Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu, menurut dia, penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa kepada saksi dan korban atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri.

"Tujuannya tentu untuk dapat membantu mengungkap sebuah tindak pidana," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP).

“BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam perinciannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk delapan program BPIP. Hampir separuh dari total anggaran tersebut yakni sebanyak Rp45,59 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker.

Lalu, penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar; fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.

Berikutnya, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7,4 miliar; pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.

Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp5 miliar; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan ideologi Pancasila Rp4 miliar; dan peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi Rp4 miliar.

Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif BPIP yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp299,42 miliar, yang diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp172,08 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp127,34 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif BPIP tahun 2025 lebih kecil bila dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024.

BPIP, kata dia, mendapatkan anggaran sebesar Rp357,49 miliar pada tahun 2023, dan Rp342,26 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan semestinya pagu indikatif anggaran kementerian/lembaga tidak mengalami penurunan untuk mencapai kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebab terjadi perkembangan inflasi dari tahun ke tahun.

“Oleh karena itu, memang kalau nanti disepakati dengan teman-teman kami akan usahakan supaya setidak-tidaknya menyesuaikan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di tanah air supaya dia setidak-tidaknya sama dengan kinerja tahun sebelumnya, jadi ini yang menurut pikiran saya,” kata dia saat memimpin jalannya rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menargetkan asesmen psikolog untuk 3-4 permohonan perlindungan baru saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, dapat diselesaikan pada pekan ini.

“Betul,” kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyampaikan lembaganya menargetkan pada pekan ini kelengkapan berkas untuk permohonan perlindungan baru untuk saksi kasus Vina dapat diterima.

“Bila sudah ada hasil asesmen psikolog, dan kelengkapan berkas permohonan, akan kami sampaikan ke teman-teman pers. InSya-Allaah ini untuk keseluruhan permohonan,” ujarnya.

Sebelumnya (8/6), Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Bandung, Jawa Barat mengatakan lembaganya menerima permohonan baru perlindungan saksi kasus Vina.

Ia menyebut permohonan tersebut sudah masuk ke LPSK, tetapi belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman, dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

Menurut dia, penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis, dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, ia menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, lanjut dia, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang sedang dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, yakni pada 2016.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Mayoritas, permohonan dari saksi dan korban adalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 469 permohonan

Bandung (ANTARA) -

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan ada sejumlah permohonan perlindungan baru terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, khususnya dari para saksi.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa permohonan tersebut sudah masuk. Namun, belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

"Sudah ada pengajuan, tiga sampai empat pemohon, tetapi kami masih melakukan penelaahan jadi belum bisa menyampaikan," kata Sri Suparyati di Bandung, Sabtu.

Dikatakan pula bahwa penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, Sri menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang tengah dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, pada tahun 2016.

"Walaupun mereka mau meminta perlindungan, ya nanti kami cek lagi statusnya sebagai apa posisinya," tutur Sri.

Sejauh ini, dalam kasus tersebut, LPSK telah menawarkan perlindungan kepada Suroto (50), salah satu saksi penting yang melakukan evakuasi korban Vina dan Eky di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016.

Tawaran tersebut dilakukan LPSK dengan menemui Suroto pada hari Jumat (7/6) sekitar pukul 14.00 WIB di Cirebon.

Perbincangan antara Suroto dan dua orang perwakilan LPSK tersebut berjalan selama kurang lebih 15 menit.

Dalam obrolan singkat tersebut, Suroto diberikan kesempatan mempertimbangkan tawaran perlindungan yang diajukan.

Setelah berpikir matang, Suroto akhirnya memutuskan menerima tawaran tersebut.

Suroto juga mengaku siap jika dibutuhkan memberikan kesaksian ulang dalam kasus ini.

Dalam pertemuan tersebut, Suroto juga menerima amanat khusus dari LPSK agar segera melapor jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan seperti menerima telepon atau teror yang berkelanjutan.

"Saya diberi amanat khusus, yaitu apabila saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, seperti ada orang telpon terus-menerus, neror langsung hubungi saya gitu," kata Suroto pada hari Jumat (7/6).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

“Tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini yakni Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024,"

Timika (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Papua Tengah melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipedomani sebagai ideologi bekerja, guna memberi manfaat bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Papua Tengah Ferdi melalui rilis di Timika, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya menggelar upacara tersebut di Halaman Kantor Induk Karantina, pada Sabtu 1 Juni 2024.

“Tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini yakni Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024," katanya.

Menurut Ferdi, tema ini mengandung makna bahwa pancasila menyatukan dari segala perbedaan seperti suku, agama, budaya dan bahasa.

“Penyatuan perbedaan tersebut dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia emas yang maju, mandiri dan berdaulat,” ujarnya.

Dia menjelaskan kerja sama dan kolaborasi dalam menjaga kerukunan dan keutuhan merupakan perwujudan dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila.

“Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkannya demi Indonesia maju, adil, makmur dan berwibawa di kancah dunia,” katanya lagi.

Dia menambahkan upacara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN pada lingkup Karantina Provinsi Papua Tengah.

“Momen peringatan ini menjadi dasar bagi Karantina Provinsi Papua Tengah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi bekerja,” ujarnya lagi.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman ideologi dalam bekerja sehari-hari.

Muhammad Yusup saat ditemui di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa Pancasila harus senantiasa dijiwai dan dijadikan pedoman agar menjadi ideologi yang bekerja, serta dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia.

"Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia," kata Muhammad Yusup saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Balai Kota Kendari.

Dia menyebutkan bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengangkat tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045", yang mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan Indonesia dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat.

"Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.

Muhammad Yusup juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa.

"Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya," jelas Muhammad Yusup.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD dan para Pejabat Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan menggunakan pakaian adat daerah.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024