..., yang bersangkutan ini dari intelegensinya cukup rendah sehingga berpotensi mendapatkan tekanan.

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan satu terpidana kasus kematian Vina dan Eky atas nama Sudirman sudah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, dengan kondisi aman.

"Secara fisik Sudirman kondisinya sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Cirebon, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, terpidana ini sempat ditempatkan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung karena dipinjam oleh Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait dengan pengembangan daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus tersebut.

Suparyati menjelaskan bahwa LPSK sudah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ketujuh terpidana. Namun, khusus Sudirman, diberikan perlindungan tambahan berupa dukungan rehabilitasi psikologis.

LPSK menilai perlindungan tambahan ini sangat penting, mengingat terpidana tersebut memiliki tingkat intelegensi yang rendah dan dikhawatirkan akan mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan yang tidak sesuai.

Ia menekankan bahwa perlindungan kepada para terpidana berdasarkan hasil penelitian dan asesmen forensik oleh LPSK.

Selain itu, pihaknya juga meyakini ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses peradilan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, LPSK bekerja sama dengan pihak lapas untuk memastikan keselamatan para terpidana, termasuk Sudirman yang saat ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas kasus kematian Vina dan Eky.

"Berhubungan Sudirman juga nanti sebagai pemohon yang mengajukan PK, kami memberikan pengawalan dalam persidangan. Namun, kami menghargai proses hukum ini," tuturnya.

Sementara itu, Jan Sangapan Hutabarat, kuasa hukum Sudirman, mengatakan bahwa sidang PK perdana kliennya itu rencananya pada tanggal 25 September 2024 di PN Cirebon.

Dikatakan pula bahwa tim kuasa hukum akan berupaya agar persidangan Sudirman dapat disatukan dengan keenam terpidana lainnya yang kini sedang menjalani proses tersebut.

"Kami akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menyatukan PK Sudirman dengan enam terpidana lainnya," kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi

Jakarta (ANTARA) - Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menilai Indonesia lebih tepat menganut ideologi Pancasila dibandingkan dengan khilafah.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan dan perjuangan masyarakat dari beragam suku, agama dan budaya, bukan dengan latar belakang ideologi muslim atau Timur Tengah semata.

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia” kata Helmi dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Helmi menjelaskan, ideologi khilafah yang lahir di Timur Tengah tidak sepenuhnya sempurna dan belum tentu layak diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, ideologi khilafah yang berkembang di Timur Tengah lahir dari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

"Sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata dia.

Helmi melanjutkan, justru masyarakat pada saat itu tidak puas dengan sistem kerajaan karena para kroninya hanya menunjukkan kemewahan dalam gaya hidup.

Ketidakpuasan masyarakat Timur Tengah itu akhirnya melahirkan gerakan baru yang disebut dengan sufisme.

Menutut Helmi, sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan pola kehidupan keluarga dan kroni khalifah yang saat itu bermewah-mewahan.

Helmi melanjutkan, ideologi khilafah sendiri tidak bisa ditafsirkan lahir dari Alquran lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja.

Karenanya, Helmi kembali menjelaskan bahwa pancasila merupakan ideologi negara yang paling tepat karena memfasilitasi keberagaman latar belakang masyarakat untuk berdemokrasi.

"Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya tetap eksis sampai sekarang," kata dia.

Dia pun berharap kepada seluruh organisasi keagamaan di Indonesia agar memberikan cara pandang yang benar akan khilafah sehingga masyarakat tidak disesatkan oleh informasi-informasi yang keliru.

"Bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang kuat,” pungkas Helmi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi

Jakarta (ANTARA) - Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menilai Indonesia lebih tepat menganut ideologi Pancasila dibandingkan dengan khilafah.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan dan perjuangan masyarakat dari beragam suku, agama dan budaya, bukan dengan latar belakang ideologi muslim atau Timur Tengah semata.

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia” kata Helmi dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Helmi menjelaskan, ideologi khilafah yang lahir di Timur Tengah tidak sepenuhnya sempurna dan belum tentu layak diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, ideologi khilafah yang berkembang di Timur Tengah lahir dari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

"Sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata dia.

Helmi melanjutkan, justru masyarakat pada saat itu tidak puas dengan sistem kerajaan karena para kroninya hanya menunjukkan kemewahan dalam gaya hidup.

Ketidakpuasan masyarakat Timur Tengah itu akhirnya melahirkan gerakan baru yang disebut dengan sufisme.

Menutut Helmi, sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan pola kehidupan keluarga dan kroni khalifah yang saat itu bermewah-mewahan.

Helmi melanjutkan, ideologi khilafah sendiri tidak bisa ditafsirkan lahir dari Alquran lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja.

Karenanya, Helmi kembali menjelaskan bahwa pancasila merupakan ideologi negara yang paling tepat karena memfasilitasi keberagaman latar belakang masyarakat untuk berdemokrasi.

"Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya tetap eksis sampai sekarang," kata dia.

Dia pun berharap kepada seluruh organisasi keagamaan di Indonesia agar memberikan cara pandang yang benar akan khilafah sehingga masyarakat tidak disesatkan oleh informasi-informasi yang keliru.

"Bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang kuat,” pungkas Helmi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Keputusan KY itu telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi keputusan Komisi Yudisial (KY) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian/pemecatan kepada tiga hakim yang memberi vonis yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur selaku terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

“Keputusan KY itu telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum,” ucap Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wawan menjelaskan bahwa dalam kerangka jaminan perlindungan saksi dan korban, keputusan KY itu memiliki perspektif korban dan selaras dengan upaya menegakkan kehormatan hakim.

Pada perkara tersebut, imbuh Wawan, LPSK turut memberikan perlindungan terhadap keluarga korban melalui program pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi ganti rugi (restitusi).

Pada 11 Desember 2023, LPSK telah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ibu korban, TR, selaku pelapor dugaan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada 4 Oktober 2023.

“LPSK memberikan program perlindungan kepada TR berupa pemenuhan hak prosedural lewat pendampingan selama proses persidangan berlangsung dan memfasilitasi penghitungan restitusi,” jelas Wawan.

Dalam melakukan penilaian restitusi atas kerugian yang dialami keluarga korban, LPSK mendasarkan kerugian berupa kehilangan kekayaan, penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dengan total Rp263.673.000.

Selanjutnya, perlindungan terhadap ibu korban dihentikan pada 2 Juli 2024 karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Wawan menambahkan, LPSK mendukung upaya KY dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengawasan terhadap hakim dan mewujudkan jaminan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Sebelumnya, KY memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur. Tiga hakim yang diberi sanksi itu, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Anggota KY RI sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

"Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat," kata Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta (26/8).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta agar rapat yang diagendakan untuk membahas soal pelepasan hijab Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Senin ditunda.

"Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung, tapi barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Doli menyebut bahwa Komisi II DPR mengundang Kepala BPIP pada Senin pukul 14.00 WIB dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024.

"Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya merasa perlu untuk meminta klarifikasi dari Kepala BPIP, sebab bukan kali pertama pernyataan kontroversial dilontarkan oleh yang bersangkutan.

"Menurut kami sudah yang keempat kali ini pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara, jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," tuturnya.

Dia pun mengingatkan Kepala BPIP agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tak menimbulkan polemik, serta merepresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang pancasilais. Harusnya di Republik ini, manusia yang paling pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (14/8), BPIP menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Sehubungan dengan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara mencapai Rp113,37 miliar.

Ketua LPSK Brigjen Pol. Purn. Achmadi mengatakan pembayaran kompensasi disalurkan melalui LPSK dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

"Korban terorisme merupakan tanggung jawab negara yang dijamin dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, baik korban langsung maupun tidak langsung," ucap Achmadi dalam acara Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme Tahun 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Selain pemberian kompensasi, ia menyebutkan terdapat pula berbagai program lain yang terus dilakukan LPSK dan BNPT untuk kepentingan pencegahan, perlindungan, dan/atau bantuan baik medis, psikologis, maupun psikososial secara berkelanjutan.

Secara perinci, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme selama sembilan tahun itu terdiri atas pembayaran dengan dasar putusan pengadilan dan non putusan pengadilan korban terorisme masa lalu.

Untuk pembayaran dengan dasar putusan pengadilan meliputi senilai Rp8,33 miliar kepada 126 korban yang digelontorkan pada 2016-2022, Rp1,11 miliar kepada 23 korban pada 2021, Rp3,81 miliar kepada 33 korban pada 2022, Rp901,47 juta kepada 30 korban pada 2024, serta Rp218,68 juta kepada satu orang pada 2024.

Sementara untuk pembayaran dengan dasar non putusan pengadilan, tercatat meliputi sebanyak Rp39,2 miliar kepada 215 korban yang digelontorkan pada 2020, Rp59,22 miliar kepada 355 korban pada 2021, serta Rp500 juta kepada dua korban pada 2022.

Achmadi menekankan bahwa perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban, pemberian bantuan medis, psikologis, dan psikososial untuk memulihkan korban yang dilakukan secara terpadu, sinergi antara kementerian dan kelembagaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta pemberdayaan masyarakat sipil sangat penting.

Alasannya, kata dia, korban mengalami penderitaan fisik psikis yang mendalam serta mengalami kerugian ekonomi dan dampak yang berkepanjangan. Dengan demikian, terorisme telah menjadi musuh bagi semua umat manusia di dunia.

"Semoga suasana aman dan damai saat ini dapat terus terjaga dan kita pertahankan demi kesejahteraan untuk semuanya," ungkapnya menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, untuk menjelaskan perkembangan sejumlah pembahasan perundang-undangan.

"Beliau hanya ingin meminta perkembangan terkait dengan beberapa undang-undang, baik yang dalam pembahasan di DPR maupun terkait dengan usulan undang-undang yang diajukan oleh DPR," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Supratman, Presiden menanyakan sudah sejauh mana pembahasan sejumlah undang-undang yang ada, serta terkait daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebab, Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

"Sudah sejauh mana, apakah DIM-nya sudah masuk, surpresnya sudah dikirim atau tidak, itu yang terkait dengan undang-undang yang Presiden minta untuk segera ditindaklanjuti supaya menyelesaikan semua tumpukan-tumpukan di sisa masa pemerintahan sekarang," kata dia.

Salah satu undang-undang yang ditekankan Presiden untuk segera diselesaikan yakni UU Perkoperasian yang seluruh pasalnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah Pak Presiden merasa perlu untuk sesegera mungkin menyelesaikan itu," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memimpin lembaga baru yang bertugas mendukung presiden dalam hal komunikasi, khususnya terkait kebijakan strategis dan program-program prioritas.

"Jadi, ini mungkin akan ada beberapa tugas dan fungsi yang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," kata Hasan Nasbi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Hasan menjelaskan bahwa kantor ini akan memiliki beberapa fungsi terkait komunikasi, dengan fokus utama pada kebijakan dan program pemerintah.

Seiring dengan pembentukan lembaga baru ini, kata Hasan, beberapa tugas dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden (KSP) akan dipindahkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Kedeputian IV KSP bertugas mengelola strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan kedaulatan digital.

"Mungkin akan ada fungsi dari Deputi 4 KSP yang kemudian dipindahkan ke kantor ini," ujarnya.

Dikatakan Hasan, pihaknya juga akan menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sebagai bagian dari tanggung jawab Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Saat ini, kata Hasan, proses penyusunan organisasi kantor masih dalam tahap awal, termasuk penentuan lokasi kantor dan penyusunan tim pendukung.

Hasan juga mengungkapkan bahwa sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dirinya akan merangkap sebagai koordinator juru bicara Presiden. Jumlah juru bicara yang akan ditunjuk akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden, dan belum ada angka pasti mengenai jumlahnya.

"Kalau baca Perpresnya, memang kepala kantor ini akan berperan sebagai koordinator juru bicara Presiden," katanya.

Hasan Nasbi baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru dilantik, Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI sejak sepekan lalu.

"Sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan baru akan berdinas normal sebagai Menkumham pada Selasa (20/8), yang didahului oleh kegiatan serah terima jabatan (sertijab) dari menteri lama ke menteri baru. Adapun mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

"Saya belum tahu jam berapa (sertijab), mungkin pagi," kata dia.

"Yang akan datang kita belum tahu," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly, dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Supratman Andi Agtas yang baru dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk melakukan reformasi di bidang hukum.

"Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan diantara satu Undang-Undang dengan yang lain," ujar Supratman usai acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden, sebut Supratman, menginginkan agar dilakukan harmonisasi sehingga nantinya tidak ada lagi ego sektoral akibat tumpang tindih peraturan tersebut.

"Jadi, Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh tumpang tindih di peraturan perundang-undangan," kata Supratman.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menkumham sebelumnya, yakni Yasonna Laoly. Ia memastikan program-program yang telah berjalan baik di bawah kepemimpinan Yasonna akan dilanjutkan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan dan melanjutkan," ucap Supratman.

Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Adapun Supratman Andi Agtas lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 28 September 1969.

Ia merupakan anggota DPR RI Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, yang menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah, Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perubahan susunan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju serta kepala badan dengan melakukan pelantikan menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi.

Dari tujuh posisi menteri, wamen, dan kepala badan yang diubah, salah satunya merupakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Adapun Presiden melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly yang sudah 10 tahun memimpin kementerian strategis itu.

Supratman merupakan politisi Partai Gerindra yang memang memiliki latar belakang hukum. Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 tersebut sempat menjalani profesi sebagai Dosen Fakultas Hukum selama 14 tahun di Universitas Tadulako sejak 1998-2012 dan advokat selama dua tahun sejak 1996-1998.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Supratman juga mempunyai latar belakang hukum yang kuat. Mulai dari jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hingga S3, dirinya mengenyam pendidikan ilmu hukum.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 di UMI Makassar.

Sebelum bergabung dengan dunia politik, dia sempat menjalani karir sebagai komisaris dan direktur utama salah satu perusahaan daerah di Palu, Sulawesi Tengah sejak 2004-2012.

Saat memasuki karir politik, Supratman duduk di parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI itu, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI hingga akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga Politisi Gerindra.

Kiprah Supratman di parlemen, antara lain pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016 serta menjadi anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

Selain Menkumham, Presiden Jokowi turut melantik dua menteri lainnya, satu wakil menteri, serta tiga kepala lembaga pada hari ini, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

Presiden juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut Menkumham Supratman Andi Agtas merupakan sosok yang cakap untuk mengisi jabatan tersebut.

"Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Yasonna mengaku mengenal baik Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

"Hubungan kami sebagai baleg dan kementerian itu ‘kan intens, dalam soal prolegnas (program legislasi nasional), pembahasan undang-undang, dan lain-lain," katanya.

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Menkumham, Yasonna merasa telah memiliki keterikatan perasaan dengan Kemenkumham. Oleh karena itu, dia ingin institusi tersebut tetap jaya ke depannya.

"Dan saya tadi katakan kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati agar institusi ini menjadi institusi yang baik ke depan," ucap dia.

Lebih lanjut, Yasonna menyebut telah berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Supratman. Dia juga ingin tetap menjalin koordinasi yang baik dengan Supratman jika nantinya ada pertukaran informasi yang dibutuhkan.

"Saya telepon kemarin setelah pertemuan dengan Presiden. Saya bilang, 'Pak Supratman, saya baru bertemu dengan Presiden. Selamat, congratulations.' Dan sebelumnya saya sudah ketemu. Beliau mengatakan 'Terima kasih, Pak Menteri. Mohon kita dapat berkoordinasi', pun nanti kalau saya di DPR tetap koordinasi-koordinasi," ucap Yasonna.

Pada Senin pagi, Yasonna menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman Ke-79. Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga berpamitan kepada jajarannya di Kemenkumham.

Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi segenap insan pengayoman. Dia juga meminta maaf atas ketidaksempurnaan selama menjabat.

Menutup sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPR RI. Dia akan dilantik menjadi anggota dewan pada tanggal 1 Oktober 2024.

"Dalam kapasitas saya sebagai dewan perwakilan rakyat, tentunya saya telah 10 tahun mengabdi di Kemenkumham, saya akan tetap memberi perhatian yang dekat kepada Kemenkumham. All the best, thank you very much (semoga sukses, terima kasih banyak)," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024