"Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalank

Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp4.370.000.000 (Rp4,37 miliar) per 9 Juli 2019.

Berdasarkan LHKPN yang diunduh dari elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Senin, harta kekayaan Natalius Pigai terdiri dari alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp70.000.000.

Kemudian, Natalius Pigai juga tercatat memiliki surat berharga Rp2.000.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp2.000.000.000. Dalam LHKPN tersebut, Menteri HAM itu tercatat tidak memiliki harta tanah dan bangunan, harta lainnya, dan utang.

Natalius Pigai dilantik bersama 53 menteri dan pejabat pejabat Kabinet Merah Putih lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

"Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Presiden memandu pembacaan sumpah tersebut.

Natalius Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Ia sebelumnya pernah bergabung dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017.

Pigai tercatat pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999–2004. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010–2012.

Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 1975 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan non-formal di pendidikan statistik Universitas Indonesia, pendidikan peneliti LIPI, dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.

Kementerian HAM berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri HAM Natalius Pigai dibantu satu orang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto Sipin yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera menunjuk pengganti Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang mengundurkan diri usai dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih.

"Iya, betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo ketika dihubungi awak media di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan posisi Wakapolri akan diisi perwira tinggi, tetapi belum diketahui siapa yang akan menggantikan Agus Andrianto.

Dedi mengatakan keputusan penunjukan sosok pengganti Agus Andrianto merupakan keputusan penuh Kapolri.

"Iya, masih menunggu dulu (dari Kapolri)," ujarnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Polisi Agus Andrianto dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan itu digelar pada Senin pagi ini di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan jajaran menteri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Agus dilantik bersama 47 menteri dan lima pejabat setingkat menteri. Berikut nama-namanya:

1. Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan
8. Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara
9. Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri
10. Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri
11. Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan
12. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum
14. Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia
15. Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan
17. Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satryo Soemantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan
21. Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial
22. Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. M. Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi
31. Dody Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan
32. Meutya Viada Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
41. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi
44. Maman Abdurahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
49. Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung
50. Muhammad Herindra Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara
51. AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden
53. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden didampingi oleh keluarga inti.

"Beliau akan berangkat dari rumah Kertanegara didampingi oleh keluarga inti saja," kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu.

Prasetyo mengatakan, Prabowo Subianto akan didampingi adiknya Hashim Djojohadikusumo, putra Didit Hediprasetyo, keponakan, serta sejumlah ajudan dan asisten pribadi.

Ia juga menyampaikan bahwa Titiek Soeharto tidak akan berangkat bersama dari Kertanegara karena statusnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Demikian halnya dengan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan berangkat masing-masing dari kediaman pribadi.

Prasetyo Hadi menyebut, rombongan Prabowo Subianto akan berangkat dari Kertanegara, Jakarta Selatan menuju pelantikan Presiden di Kompleks Parlemen DPR/MPR pada pukul 08:30 WIB.

"Hanya keluarga inti saja, yang lain terpisah. Berangkat sendiri-sendiri dari kediaman," ujarnya.

Hingga pukul 7:50 WIB, terpantau sejumlah kendaraan telah bersiap di depan rumah Kertanegara bernomor K4 tersebut.

Prabowo Subianto juga telah hadir untuk melakukan persiapan. Ia datang menggunakan mobil Toyota Alphard warna putih yang biasa digunakan selama berdinas di Kementerian Pertahanan.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara dalam susunan menteri kabinet periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo mengumumkan Prasetyo Hadi dalam daftar 48 menteri dan tiga kepala lembaga, serta jaksa agung dan sekretaris kabinet.

"Saya merasa sangat terhormat, dipercaya oleh beliau untuk membantu Presiden, menjadi Menteri Sekretaris Negara, saya paham betul bahwa ini tugas yang tidak ringan," kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan usai namanya diumumkan dalam susunan daftar menteri di Istana Merdeka Jakarta, Minggu.

Prasetyo menjelaskan bahwa tugasnya yang utama adalah membantu memberikan dukungan kelancaran tugas Presiden.

Ia mengaku juga diberi tugas khusus juga untuk membantu mengkoordinasikan antarkementerian agar program-program pemerintah dapat berjalan lancar.

Prasetyo Hadi bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin pukul 10.00 WIB.

Mengutip dari biodata di laman Gerindra, Prasetyo Hadi lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979 dan merupakan Anggota Komisi II DPR untuk periode 2019-2024.

Keterlibatan Prasetyo di dunia politik dimulai saat dia bergabung dengan Partai Gerindra. Sejak 2008, Prasetyo sudah aktif memegang tanggung jawab penting sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra.

Peran aktifnya di partai turut membantu mengembangkan berbagai program strategis di partai tersebut.

Perjalanan politik Prasetyo semakin menguat saat dia dilantik menjadi anggota DPR pada 1 September 2020.

Sebelum fokus di dunia politik, Prasetyo juga memiliki pengalaman panjang di sektor swasta. Dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia dan sebagai Direktur Utama PT. Tusam Hutani Lestari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Pengumuman penunjukan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam bersamaan dengan pengumuman menteri dan kepala lembaga lain.

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo.

AM Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Matra Darat Bidang Alutsista saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan di era kabinet Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Pria lulusan Akmil 1987 tersebut pernah menjabat Komandan Kodim dua kali di Maros dan Makassar, serta menjabat Komandan Kodiklat TNI AD.

Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki 48 kementerian dan lima lembaga/badan yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator.

Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator, selain juga Jaksa Agung, Kepala BIN, Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Penunjukan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Minggu malam.

“Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo ketika membacakan daftar Menko di Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Ia meraih gelar sarjana filsafat di Universitas Indonesia pada 1983, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum dan ilmu Islam di Universitas Indonesia.

Dirinya juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) serta Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Yusril memulai karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas ini, ia kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Yusril juga pernah ditunjuk menjadi pengacara bagi Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan keahlian di bidang hukum tata negara, ia merupakan anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri serta ketua Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm.

Pada tahun 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, Yusril, yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen hukum, terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), yang merupakan kelanjutan dari Partai Islam Masyumi pada masa Presiden Soekarno.

Dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril meraih 232 suara, sementara Megawati mendapatkan 305 suara dan Abdurrahman Wahid 185 suara. Meski peluangnya terbuka untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar justru mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB.

Pengalaman Yusril dimulai sebelum ia terjun ke dunia politik. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menulis naskah pidato selama pemerintahan Soeharto. Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, Yusril menulis sebanyak 204 pidato untuk Presiden Soeharto.

Usai reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan berkembang pesat. Ia menjabat sebagai menteri di beberapa era kepresidenan. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, Yusril diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yusril juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati 2001-2004, dan akhirnya sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2007.

Setelah itu, Yusril mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza, yang diberi nama Ihza & Ihza Law Firm. Dengan reputasi besar Yusril, jasa konsultasi hukum ini semakin dikenal. Seiring dengan perkembangan politik terkini, Yusril kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Pengumuman penunjukan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam bersamaan dengan pengumuman menteri dan kepala lembaga lain.

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo.

AM Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Matra Darat Bidang Alutsista saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan di era kabinet Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Pria lulusan Akmil 1987 tersebut pernah menjabat Komandan Kodim dua kali di Maros dan Makassar, serta menjabat Komandan Kodiklat TNI AD.

Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki 48 kementerian dan lima lembaga/badan yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator.

Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator, selain juga Jaksa Agung, Kepala BIN, Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif," kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

"Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia," ujarnya.

Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai Astacita yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila.

“Astacita Presiden Prabowo merupakan komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, terkait penyelenggaraan diskusi di Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Jumat (17/10).

Dia mengungkapkan di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masih marak juga terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu.

Djumala kemudian menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen kekayaan negara. Data kepemilikan asset produksi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya satu persen populasi menguasai 58 persen lahan di Indonesia. Dari total daratan Indonesia, seluas 44 persen dikuasai pemilik konsesi pertambangan.

"Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat," ujar Djumala.

Menurut Djumala di sinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.

Hal itu bisa dilakukan dengan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.

Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan asset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu Djumala menyampaikan apresiasi terhadap visi-misi Astacita Prabowo yang menempatkan prioritas pertamanya pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila.

"Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme sebagai dasar koordinasi perlindungan dan pemulihan anak korban jaringan terorisme yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

"Pedoman ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Kementerian/Lembaga, dan pemda sesuai dengan mandat PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, serta PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat regulasi nasional dan memastikan respons yang terkoordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

Pedoman ini mencakup tiga aspek utama, yakni pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, serta penanganan peradilan anak.

Fokus utamanya adalah memberikan panduan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam jaringan terorisme.

Bintang Puspayoga menegaskan bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan Indonesia dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dari jaringan terorisme.

"Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030," katanya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat antara tahun 2016 hingga 2023, terdapat 29 anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Data itu mencakup anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban, sehingga menunjukkan seriusnya ancaman ini terhadap generasi masa depan bangsa.

Anak-anak yang terlibat sering kali merupakan korban dari propaganda dan doktrin jaringan teroris, serta menghadapi trauma fisik dan emosional yang mendalam.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mugiyanto Sipin merupakan seorang Staf Ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tengah menjadi sorotan setelah diundang oleh Prabowo Subianto untuk mengisi posisi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Pasalnya, Pesiden terpilih Prabowo Gibran telah memanggil calon wakil menteri untuk mengisi kabinet periode 2024-2029.

Pada Selasa (15/10), Prabowo mengundang calon kepala badan dan calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, total terdapat 58 nama tokoh yang dipanggil.

Menariknya, dalam daftar calon wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran, terdapat sosok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis 1998, yaitu Mugiyanto Sipin. Ia rumorkan akan menjadi wakil menteri yang mendampingi Natalius Pigai dalam mengurusi HAM.

Sebelum itu, Mugiyanto juga aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000-2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selain aktif di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina, selama periode 2006-2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

Mugiyanto memiliki pengalaman yang luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi keadilan transisi di Indonesia, Asia, serta di tingkat Badan Hak Asasi Manusia PBB.

Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC) pada tahun 2007-2009.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024