Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto berjanji akan terus bekerja keras selama 5 tahun ke depan bersama Kabinet Merah Putih demi kepentingan bangsa dan negara.

"Insyaallah 5 tahun ke depan kami akan bekerja terus demi kepentingan bangsa dan negara," kata Anto di sela kegiatan mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, sebagaimana tayangan video yang disaksikan di Jakarta.

Anto berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Ia berharap bisa memberikan informasi-informasi untuk dapat membantu Prabowo menjalankan pemerintahan dengan baik.

Secara terpisah Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih sangat bagus untuk menyamakan visi seluruh anggota kabinet.

Dengan demikian, menurut Nasaruddin Umar, misi-misi pemerintahan mudah diwujudkan.

"Kita perlu gerakan kebersamaan dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani," terangnya.

Pengawasan DPR juga tidak akan berubah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin menilai berubahnya mitra LPSK, dari yang semula Komisi III menjadi Komisi XIII DPR, tidak berpengaruh pada tugas, fungsi, dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

"Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Penambahan komisi ini sebagai ikhtiar kebangsaan yang dilakukan DPR untuk mengakomodasi Kabinet Merah Putih yang makin banyak karena banyak kementerian yang dipecah," ujar Mahyudin dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Meskipun LPSK tidak lagi bermitra dengan Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, kata Mahyudin, posisi LPSK tetap strategis dalam peradilan pidana ketika bermitra dengan Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia.

"Koordinasi dengan aparat penegak hukum akan tetap berjalan untuk memaksimalkan kerja-kerja perlindungan saksi dan korban," ujar Mahyudin.

Baik penegakan hukum, reformasi regulasi, maupun HAM, dia berharap semua berjalan makin baik dan tidak membuat posisi LPSK menjadi kurang strategis.

"Pengawasan DPR juga tidak akan berubah. Mereka (DPR) paham tugas dan fungsi LPSK yang memang untuk penegakan HAM, perlindungan, serta pemulihan saksi dan korban korban tindak pidana," ucap Mahyudin.

DPR RI menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode 2024—2029. Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2029, Selasa (22/10).

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir kemudian menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan mengatakan bahwa penetapan ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada hari Senin (21/10).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Publik sebaiknya jangan memaknainya secara telanjang.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A. Dalimunthe mengatakan bahwa upaya Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun selaras dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut dikatakan Farhan terkait dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dialokasikan untuk perkuat Kementerian HAM dalam penanganan kasus dan penguatan ideologi HAM kepada masyarakat.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Prabowo-Gibran, salah satunya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM," kata Farhan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Farhan, Pemerintah perlu membenahi beberapa hal jika ingin serius dalam memperkuat penanganan pelanggaran HAM.

Beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni peningkatan kapasitas lembaga, memperkuat edukasi HAM, dan memastikan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, SDM lembaga yang menangani penegakan HAM juga harus mendapatkan pelatihan agar memiliki kapabilitas yang mumpuni.

Seluruh peningkatan kualitas penanganan HAM tersebut, menurut dia, hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan politik dari pemerintah.

"Publik sebaiknya jangan memaknainya secara telanjang. Artinya angka Rp20 triliun itu memang besar karena memang esensi dari Presiden Prabowo Subianto menjadikan Kementerian HAM adalah untuk memperkuat perlindungan HAM, dan ini harus dilakukan secara utuh, jangan terpisah-pisah.” kata Farhan.

Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan anggaran tersebut harus ada pengawasan dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Dengan adanya anggaran tersebut serta dukungan politik dari pemerintah, Farhan yakin Kementerian HAM dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak pada masyarakat.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai ini, karena kalau sudah lupa dengan itu semua. Maka negara yang besar ini semakin lama akan semakin lemah

Tangerang (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengadakan bedah buku karya Nasihin Masha berjudul 'PRAKSIS PANCASILA, Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel' di Aula Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP), Kamis.

"Buku ini memberikan prespektif lain, Pak Gobel ini berhasil menghadirkan Pancasila di perusahaannya dengan praktis. Bagaimana mengajarkan pegawai itu untuk upacara, bagaimana membangun masjid di perusahaan yang sempat ditentang oleh mitra perusahaan dari Jepang. Dan itu berhasil dijelaskan dengan argumen pancasilais," kata Rektor Univ. Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy di Tangerang, Kamis.

Dalam kegiatan bedah buku sekaligus peluncuran ini menghadirkan pembicara Penulis Tetralogi Buku tentang Pancasila Dr. Yudi Latif, Penulis Buku 'Merahnya Ajaran Bung Karno' Dr Airlangga Pribadi dan penulis buku Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy.

Buku PRAKSIS PANCASILA itu memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada Perusahaan Gobel.

Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menyebutkan, bahwa buku ini ditulis untuk memotivasi para mahasiswa, dengan mengisahkan pengalaman pribadinya mengenai penerapan ideologi Pancasila dalam pembangunan perusahaan Gobel Foundation.

"Dan ini bisa menjadi pembelajaran para elit politik kita bagaimana cara mengelola negara berdasarkan Pancasila," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya membaca sebagai sarana untuk membuka wawasan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan tidak meninggalkan ideologi Pancasila.

"Diharapkan dengan adanya bedah buku ini supaya mahasiswa memahami siapa itu Gobel, karena selama ini kan selalu membahas sembilan naga. Dan saat ini hadir yang dimiliki oleh Indonesia sehingga bisa memotivasi para mahasiswa," kata dia.

Sementara itu, Matsushita Gobel Foundation Dr. (H.C.) Rachmat Gobel menyampaikan bahwa peluncuran buku tentang pengamalan ideologi yang diterapkan di perusahaannya itu bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mepertahankan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Kendati demikian, ia pun mencontohkan di dalam perusahaan harus menguasai teknologi, hal itu merupakan bagian dari mempertahankan ancaman-ancaman negara.

"Makanya kita harus kuasai, karyawan itu perlu membangun dedikasi dan integritas dalam menguasai teknologi," ucapnya.

Gobel juga mengungkapkan, buku PRAKSIS PANCASILA ini dibuat sebagai memberikan pemahaman kepada anak-anak muda dalam menghadapi era globalisasi tapa harus meninggalkan ideologi Pancasila.

"Kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai ini, karena kalau sudah lupa dengan itu semua. Maka negara yang besar ini semakin lama akan semakin lemah," terang dia.

Penulis Tetralogi Buku tentang Pancasila, Dr. Yudi Latif menilai jika buku karya Nasihin Masha dengan judul 'PRAKSIS PANCASILA, Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel' menarik sebagai teladan bagi semua pihak.

Sebab, katanya, nilai Pancasila yang dijelaskan dalam buku tersebut langsung dipraktikan oleh perusahaan Matsushita Gobel Foundation.

"Pertama, ini mengajarkan bahwa patriotisme tidak harus membawa senjata. Bisa juga dengan membangun teknologi, memperluas penempatan usaha. Dan semua itu menjadi kapasitas belajar sumber daya manusia lebih maju," jelasnya.

Menurutnya, di era globalisasi ini generasi muda tumbuh dalam tradisi moderen secara pesat, sehingga mereka perlu mendapat asupan yang bisa memberikan nilai-nilai Pancasilais.

"Artinya generasi sekarang bisa meniru hal yang sama, makanya menurut saya buku ini bisa menjadi alat pembelajaran Pancasila dengan cara baru, tidak dimulai dari butir harapan tetapi bisa dimulai dari keteladanan," ungkap dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wasior (ANTARA) - Direktur Jaringan dan Pembudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Toto Purbiyanto mengatakan bahwa Kampung Aisandami Distrik Teluk Duairi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menjadi contoh dan inspirasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Toto Purbiyanto saat ditemui di Wasior, Kamis, mengatakan bawa dia bersama tim penilai Lomba Desa Pancasila Tingkat Nasional 2024 pada Rabu (23/10) telah mengunjungi Kampung Aisandami.

Kampung Aisandami menjadi salah satu kontestan Lomba Desa Pancasila Tahun 2024.

Kampung kecil di pesisir Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) itu terpilih mewakili Kodam XVIII/Kasuari yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

"Kalau nanti berhasil, Aisandami ini bisa jadi percontohan, magnet bagi yang lain. Kita punya kaya gini, ketahanan pangan ada, sumber daya lingkungan yang cantik ada," kata Toto.

Menurut dia, Aisandami bisa menginspirasi kampung-kampung lain di Tanah Papua.

"Apa yang sudah baik, kita tularkan, kita tularkan, kita tularkan. Itu adalah (bagian dari perwujudan nilai) Pancasila," ucap Toto.

Dalam kunjungan ke Kampung Aisandami itu, Toto didampingi Kapten Agus Rusianto dari Mabes TNI AD dan Yogi Alfath dari PT Astra Internasional.

Toto mengapresiasi keunikan budaya dan tradisi serta potensi sumber daya alam yang ada di Kampung Aisandami, termasuk kebersamaan dan semangat gotong-royong yang ditunjukkan masyarakat setempat dalam menata kampung.

Dia minta semangat seperti itu terus dijaga supaya terus berkelanjutan.

"Jangan hanya karena ada penilaian saja terus ini gencar, tapi harus berkelanjutan. Bapak Ibu semua harus terlibat karena ini bukan kampung Pak Dandim atau kampungnya bapak kepala dinas. Ini adalah kampung kita semua, bagaimana kita bersyukur, kita berkembang, kita hidup itu yang harus kita jaga,"ujar Toto.

Lomba Kampung Pancasila diselenggarakan TNI AD sebagai bagian dari KSAD Award Tahun 2024. Lomba ini merupakan kerjasama antara Mabes TNI AD dengan BPIP dan PT Astra Internasional.

Hal itu mencakup soal ketahanan pangan yang diwujudkan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebun sayur-sayuran, pembinaan UMKM melalui industri rumahan antara lain batik ecoprint dan BUMDes pengeolaan hasil laut serta sanggar wisata.

Aspek lain yang dinilai yaitu pembinaan karang taruna, pembinaan wanra atau linmas melalui kegiatan siskamling.

Penyiapan Kampung Aisandami untuk mengikuti lomba dilakukan awal Juli hingga pertengahan Agustus 2024 dengan melibatkan masyarakat Kampung Aisandami serta Distrik Teluk Duari.

"Masyarakat Kampung Aisandami sangat antusias atas program ini sehingga diharapkan adanya pendampingan secara kontinu oleh pemangku kepentingan," ujarnya.

Kedatangan tim penilai Lomba Kampung Pancasila Tahun 2024 mendapat sambutan hangat dari warga Kampung Aisandami.

Masyarakat menyambut dengan berbagai atraksi seperti prosesi injak piring adat juga tarian-tarian yang ditampilkan anak-anak dan para muda-mudi kampung.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ankara (ANTARA) - Presiden Turki pada Kamis mengatakan bahwa serangan teroris di Ankara hanya memperdalam tekad dan komitmen teguh Turki untuk memberantas terorisme.

"Serangan keji ini semakin memperkuat tekad Turki untuk memberantas terorisme," kata Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di pertemuan puncak (KTT) BRICS di Rusia.

Erdogan berterima kasih kepada semua "rekan-rekannya" atas belasungkawa dan solidaritas mereka setelah serangan teroris pada Rabu (23/10) di Ankara.

Sedikitnya lima orang tewas dan 22 lainnya luka-luka dalam serangan teroris di markas Industri Dirgantara Turki (TAI) di ibu kota Ankara.

Sembari menyinggung serangan Israel terhadap Gaza, Erdogan mengatakan: "Selama pertumpahan darah di Timur Tengah tidak dihentikan, tidak akan ada pembicaraan tentang keadilan, perdamaian atau pembangunan di masa depan."

"Kami telah meluncurkan inisiatif di PBB untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel," kata Erdogan, seraya menambahkan: "Saya percaya pada dukungan yang Anda, dan negara-negara anggota BRICS berikan dalam masalah ini."

"Tatanan keadilan dan pembangunan global hanya dapat dicapai dengan menciptakan perdamaian dan keamanan di luar batas negara kita," kata Erdogan.

Tentara Israel melanjutkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas Palestina pada Oktober tahun lalu, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 42.800 orang, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dan lebih dari 100.400 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel ke Gaza telah menyebabkan hampir seluruh penduduk daerah kantong itu mengungsi di tengah blokade yang berlangsung yang menyebabkan kelangkaan parah bahan makanan, air bersih dan obat-obatan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya yang brutal di Gaza.

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan perlindungan anak dari terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa anak-anak yang direkrut atau dieksploitasi oleh kelompok terorisme merupakan korban yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus karena mereka berisiko ditolak dan dikucilkan oleh masyarakat.

"Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban," kata Komjen Pol. Eddy dalam Dialog Tingkat Tinggi Melindungi Anak dari Terorisme di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Komjen Pol. Eddy menuturkan bahwa komitmen kerja sama sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam melindungi anak yang terafiliasi kelompok teror sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan serius tersebut.

Langkah itu pun telah sejalan dengan program kerja Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia selama ini telah mengimplementasikan pendekatan komprehensif dalam menangani ekstremisme kekerasan yang menargetkan anak melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020—2024.

Pendekatan komprehensif secara jelas tercantum dalam Fokus 1 Pilar 6 RAN PE. Meskipun Perpres akan segera berakhir, Pemerintah bertekad untuk memperpanjangnya sebagai bentuk keseriusan dalam menangani isu ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Ia mengatakan bahwa BNPT sejak 2021 menginisiasi Perpres RAN PE.

"Pada tahun ini perpres-nya sudah habis dan akan kami perpanjang,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim End Violence Against Children UNODC Alexandra Martins mengapresiasi inisiatif RAN PE yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan menekankan pentingnya kerja sama dalam upaya perlindungan anak.

"Kita harus mencari akar permasalahannya, melihat permasalahan ini dengan perspektif yang sama, dan bekerja sama dengan komunitas dan seluruh masyarakat," kata Alexandra.

Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, dia berharap perlindungan anak dari terorisme dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Meskipun korban belum resmi mendapat status terlindungi, kami proaktif turun langsung ke Kudus pada hari ini.

Kudus (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau permohonan perlindungan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan kepala desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

"Meskipun korban belum resmi mendapat status terlindungi, kami proaktif turun langsung ke Kudus pada hari ini (23/10). Permohonan tersebut juga dalam tahap penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Kudus, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan investigasi secara menyeluruh setelah kasus tersebut mencuat menyusul adanya laporan yang diterima Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus pada bulan Mei 2024 dan dilaporkan ke Polres Kudus.

Terkait dengan hal itu, tim LPSK menemui Kapolres Kudus AKBP Roni Bonic, Wakapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha, Kasatreskrim AKP Danail Arifin, serta beberapa penyidik Polres Kudus.

Wawan berharap Polres Kudus menangani kasus tersebut secara serius untuk memastikan korban memperoleh keadilan. Dalam kasus ini, pelakunya adalah ayah kandung korban yang diduga melakukan kekerasan seksual sejak 2011.

"LPSK juga sedang mengkaji perlindungan yang bisa diberikan terhadap korban, termasuk dukungan psikologis dan perlindungan fisik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujarnya.

Dalam persiapan proses perlindungan, LPSK menghimpun informasi dan keterangan dengan menemui korban serta koordinasi dengan JPPA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kudus.

Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Kudus pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Laporan LP/B/37/V/2024. Korbannya kini berusia 18 tahun, sedangkan kekerasan seksual terjadi sejak korban berusia 8 tahun.

"Kasus ini perlu ditangani serius, mengingat kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kasus ini juga rentan karena pelaku merupakan ayah kandung korban dan juga pejabat desa sehingga posisi korban sangat lemah dan rawan intimidasi," ujarnya.

LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan medis dan psikologis bagi korban, serta mendukung penghitungan restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku sebagai kompensasi bagi korban.

Lembaga ini juga terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.

LPSK mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Pada tahun 2024 tercatat 1.004 kasus dengan 784 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual anak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar

Jakarta (ANTARA) - Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Mayjen TNI Roedy Widodo mengatakan Hari Santri (Hari Santri 2024) bisa menjadi tonggak dan momentum bagi para santri untuk proaktif dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Hal itu disampaikan Roedy saat apel peringatan Hari Santri 2024 dan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme di Alun-Alun Kota Cilegon, Jawa Barat, Selasa. Acara yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cilegon ini dihadiri sekitar 1.000 santri dan pelajar se-Kota Cilegon.

Dia mengatakan santri yang memiliki kelebihan dalam ilmu agama, bisa melakukan upaya pencegahan mulai dari lingkungan pondok pesantren, sampai lingkungan sekitar.

“Dengan peringatan Hari Santri Nasional ini diharapkan para santri dapat pro aktif dalam melakukan pencegahan. Pertama tama melakukan deteksi dini. Kemudian melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap paham paham yang bersifat intoleran kemudian radikal terorisme,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta.

Tentunya, Hari Santri itu menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa dan jarang terjadi karena bersamaan dengan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme, yang tujuannya dalam rangka melakukan pencegahan, penangkalan dan perlawanan secara dini dari lingkungan individu kemudian keluarga, komunitas, masyarakat sampai kemudian bangsa Indonesia,” ujarnya.

Alumni Akmil tahun 1990 ini mengungkapkan dengan adanya kewaspadaan dan ketahanan nasional yang cukup kuat ini diharapkan masyarakat utamanya para santri dapat melakukan pencegahan secara dini terhadap paham paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Menurutnya, polarisasi radikalisme sekarang ini sudah berubah lantaran bukan menggunakan kekerasan lagi, namun sekarang sudah melebur.

Ia menyebut bagaikan fenomena gunung es, penyebaran paham ini sudah tidak terlihat lagi di permukaan. Hal itu terlihat dari gejalanya yakni pertama, digitalisasi radikalisme atau ideologi.

Selanjutnya, metode fundraising atau penggalangan dana yang sulit dilacak karena memanfaatkan transaksi gelap untuk mendanai operasi gerakan kelompok tersebut dan yang ketiga adalah penyusupan terhadap tiga kelompok rentan yakni, perempuan, remaja dan anak-anak untuk disusupi ideologi ekstrem karena dianggap lebih mudah dipengaruhi.

“Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar,” tambah Roedy.

Untuk itu, dirinya berpesan agar Hari Santri Nasional ini juga merupakan simbol kebanggaan atas peran santri agar untuk terus berperan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dan mewaspadai terhadap ancaman-ancaman baru yang tidak kalah berbahaya, yaitu terorisme, radikalisme, dan narkoba.

“Di masa kini, santri, pelajar, dan pemuda tidak hanya menjadi penerus sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman intoleransi, radikalisme, terorisme dan narkoba,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom mengatakan santri dan pesantren merupakan suatu basis pembangunan bangsa.

Saat ini ada dua kerusakan moral yang perlu diantisipasi oleh para santri yaitu narkoba dan terorisme, sehingga melalui momentum hari santri ini, pihaknya mengajak semua santri untuk mengambil kembali peran masyarakat sebagai basis pendidikan moral bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap dua isu itu.

Pj. Walikota Cilegon Nana Supiana mengatakan bahwa semangat perjuangan dan dedikasi para santri selalu menginspirasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi bagi bangsa.

“Semoga santri di seluruh Indonesia semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Nana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Pigai yang ditemui usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin mengaku telah berbicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait penambahan anggaran tersebut.

“Pasti akan ada penambahan. Dan saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan melaksanakan pembangunan HAM, baik fisik dan nonfisik,” ucap Pigai.

Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata dia.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM.

“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran,” ucap dia.

Kementerian HAM berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan non-fisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.

Pembangunan HAM menurut dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?” ucap Menteri HAM.

Menurut dia, pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 yang sebesar Rp64,855 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut dirumuskan kembali.

Diketahui bahwa Kementerian HAM merupakan pengembangan dari Kemenkumham. Selain Kementerian HAM, ada dua kementerian pecahan lainnya, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada acara penyambutan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 adalah sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.

“Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global,” kata Nico.

Adapun pagu anggaran Kementerian Hukum adalah 35,14 persen dari pagu anggaran Kemenkumham, yakni sebesar Rp7,294 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran Rp13,397 triliun atau setara 64,64 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencapai Rp19.850.919.025 (Rp19,8 miliar), sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan dokumen LHKPN diunduh dari laman elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Selasa, harta kekayaan Agus Andrianto berasal dari sejumlah sumber, di antaranya adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang senilai Rp17.360.484.446.

Kemudian, ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp650.000.000, terdiri atas mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 (Rp500.000.000) dan mobil Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 (Rp150.000.000).

Selain itu, Agus tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.

Harta kekayaan tahun 2023 Agus meningkat pesat apabila dibandingkan dengan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Pada 30 November 2016 Agus tercatat memiliki total harta kekayaan Rp1.733.400.000, sementara pada 20 Desember 2011 harta kekayaannya berjumlah Rp1.203.400.000.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin, Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Agus.

Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencapai Rp19.850.919.025 (Rp19,8 miliar), sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan dokumen LHKPN diunduh dari laman elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Selasa, harta kekayaan Agus Andrianto berasal dari sejumlah sumber, di antaranya adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang senilai Rp17.360.484.446.

Kemudian, ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp650.000.000, terdiri atas mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 (Rp500.000.000) dan mobil Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 (Rp150.000.000).

Selain itu, Agus tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.

Harta kekayaan tahun 2023 Agus meningkat pesat apabila dibandingkan dengan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Pada 30 November 2016 Agus tercatat memiliki total harta kekayaan Rp1.733.400.000, sementara pada 20 Desember 2011 harta kekayaannya berjumlah Rp1.203.400.000.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin, Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024