Parigi (ANTARA) - Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah, menggelar kegiatan Kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri) untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Parigi Moutong.

"Kegiatan ini digagas langsung oleh FKPT Sulawesi Tengah, yang merupakan mitra strategis dari BNPT. Kami berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kenduri ini, dapat berkontribusi aktif di lingkungannya, untuk bisa membantu BNPT, berkontribusi dalam hal mencegah paham radikal terorisme, khusus di lingkungan kelurahan dan desa," kata penjabat BNPT RI Muhammad Lutfi di Parigi, Sabtu.

Dia menjelaskan terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia (HAM), sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia. Yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman, atau pun hak untuk hidup.

"Kejahatan terorisme tidak terkait dengan agama tertentu, karena semua agama yang ada di dunia, tidak satu pun yang mengajarkan tentang kekerasan maupun tindakan terorisme," katanya menegaskan.

Lanjut dia, jika dilihat dari dampaknya, terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Namun, juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan hingga sosial budaya.

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, tanpa memandang suku, ras, agama dan negara," ungkapnya.

Dia mengungkapkan penyebaran paham radikal di media sosial, sangat marak digencarkan oleh kelompok radikal terorisme. Para pemuda dan pemudi, adalah target utama penyebaran paham dan perekrutan.

"Kami mengajak semua pihak, untuk lebih memahami betapa pentingnya peran serta dalam mencegah radikalisme dan terorisme," harapnya.

Sementara itu, Danramil Parigi Kapten Abdul Hafid mengatakan kegiatan itu diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, terkait upaya pencegahan potensi tindakan radikalisme dan terorisme.

"Adanya pencegahan teroris di Kabupaten Parigi Moutong ini, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Kenduri BNPT dan FKPT Sulteng diikuti puluhan peserta dari berbagi perwakilan diantaranya Kepala Desa, unsur TNI dan Polri yakni Babinsa dan Bhabinkabtibmas, pemerintah kabupaten, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jurnalis media lokal.

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dan kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi dan narkoba dalam jumlah besar selama beberapa hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Dukungan kuat pemerintahan baru Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi menjadi momentum untuk mengungkap kasus-kasus besar tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan narkotika/psikotropika," ujar Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut Achmadi, kasus korupsi dan peredaran narkotika merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi dan sistematis. Kondisi itu memaksa pemerintah melakukan penanganan khusus untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.

Salah satu penanganan khusus yang harus diterapkan adalah menggali bukti dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Proses penggalian informasi tersebut bisa terjadi jika korban, pelaku, dan pelapor mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib.

Di ranah itulah LPSK bertugas memberikan perlindungan kepada saksi ataupun pelapor demi mendukung proses penyelidikan penegak hukum.

"Termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri. Sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan LPSK," kata Achmadi.

Walau demikian, Achmadi mengakui LPSK tidak terlalu banyak menerima permintaan perlindungan saksi ataupun korban kasus korupsi dan peredaran narkotika.

Berdasarkan data LPSK, dari awal Januari hingga Oktober 2024, tercatat ada 63 permohonan dari kasus tindak pidana korupsi dan 17 permohonan dari kasus narkotika.

Walau demikian, Achmadi beserta jajaran LPSK tetap berupaya mendukung pemerintah dalam mengungkap seluruh kasus korupsi dan peredaran narkoba.

"LPSK siap mendukung penegakan hukum dengan melindungi saksi maupun saksi pelaku yang bekerjasama, pelapor untuk pengungkapan kasus kejahatan yang terorganisasi, seperti dalam perkara korupsi dan narkotika, psikotropika, dan atau tindak pidana tertentu sesuai kewenangan LPSK," jelas Achmadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

"Iya, rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Prasetyo usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Mensesneg mengatakan bahwa dirinya segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai penetapan hari libur tersebut, Prasetyo meminta waktu sejenak, mengingat pilkada serentak yang diselenggarakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf ini juga baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," kata Prasetyo.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Kamis (7/11), Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa menteri yang ikut Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan kenegaraan ke Tiongkok adalah menteri-menteri yang sesuai dengan target kerja sama yang ingin diperkuat dengan negeri tirai bambu.

"Ya, itulah yang mau dilakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok 'kan begitu bidang-bidangnya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi usai mengantar keberangkatan Presiden Prabowo ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat.

Menteri yang ikut Prabowo ke Tiongkok, antara lain menteri di bidang perumahan hingga kelautan.

Prasetyo menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden ke Tiongkok berdasarkan undangan negara tersebut.

Tiongkok sudah lama mengundang Prabowo untuk berkunjung seiring dengan perjalanan Prabowo Subianto menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Lebih jauh Prasetyo mengemukakan bahwa secara umum kunjungan Presiden ke sejumlah negara, yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris, dalam rangka menghormati undangan-undangan dari negara-negara sahabat dan menghadiri sejumlah forum.

"Pak Prabowo merasa itu sangat penting untuk dihadiri. Beliau dalam kapasitas sebagai Presiden Indonesia yang baru saja dilantik, untuk menjaga hubungan dengan beberapa negara, dan termasuk untuk menghadiri pertemuan APEC maupun G20. Targetnya ya kita mau menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat," jelas Prasetyo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak akan mengedepankan hukuman penjara.

"Kitab UU pidana nasional yang baru yang penekanannya sanksi pidana tidak lagi bersifat pembalasan, penjaraan, seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kolonial," kata Yusril saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang akan berlaku 2026 lebih mengedepankan penegakan hukum dengan cara keadilan restorasi atau restorative justice.

Hal tersebut dikarenakan KUHP yang baru dibentuk berdasarkan asas hukum yang berkembang di masyarakat.

"Jadi kita menciptakan sistem hukum baru yang berasaskan pada hukum rakyat kita, hukum adat hukum agama yang berkembang di tengah masyarakat kita sesuai dengan falsafah Pancasila," kata dia.

Dalam konsep keadilan restorasi, lanjut Yusril, pemerintah akan lebih mengedepankan upaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan pidana seperti pemulihan hak korban, pemberian sanksi kepada pelaku.

Jalan musyawarah itu ditempuh agar tercipta keadilan tanpa menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Pemberlakuan keadilan restoratif itu tentu harus dalam pemantauan para penegak hukum.

Namun demikian, Yusril memastikan hal tersebut tidak membuat konsep pemberian sanksi hukum luntur dari penerapan KUHP.

"Kalau tidak ada jalan keluar (dalam keadilan restoratif), baru norma-norma hukum pidana dipaksakan negara," kata Yusril.

Yusril berharap penerapan KUHP yang baru ini dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Bondowoso (ANTARA) - Radikalisme berbasis paham keagamaan yang kaku masih menjadi masalah rumit di sejumlah negara, termasuk di negara kita. Operasi yang dilakukan oleh personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa masih ada orang atau sekelompok orang yang selalu ingin memaksakan paham agamanya sesuai dengan yang diyakini orang atau sekelompok orang tersebut.

Dalam konteks Islam, penganut paham radikal ini berkeyakinan bahwa paham yang berbeda dengan yang mereka yakini, meskipun mereka umat Islam juga, adalah golongan kafir.

Jika pada penganut Islam moderat berkeyakinan bahwa kita tidak boleh membunuh, bahkan menyakiti kaum yang dianggap kafir itu, bagi kaum radikalis tidak demikian. Kaum kafir atau yang mereka nilai kafir itu boleh dibunuh jika menghalangi upaya mereka untuk menyebarkan pahamnya.

Ekspresi paham keagamaan seperti ini sangat mengerikan karena, bahkan orang tua kandungnya pun, jika dianggap menghalangi juga bisa dibunuh. Lagi-lagi si orang tua yang tidak sepemahaman dengan radikalis itu, juga bisa dimasukkan dalam golongan kaum kafir.

Jika ditelisik lebih jauh dan mendalam, sejatinya akar persoalan radikalisme ini bukan semata-mata murni berasal dari kakunya paham keagamaan. Mereka adalah korban dari dogma yang ditanamkan oleh kaum radikalis sebelumnya.

Ada faktor psikologis seseorang yang dengan mudah masuk ke dalam jebakan kaum radikalis itu, yakni ketika tangki cinta dalam jiwa seseorang itu tidak penuh. Mereka yang tangki cintanya kosong itu umumnya berawal dari keluarga.

Seorang anak yang tidak mendapatkan rasa cinta dan penerimaan secara utuh di keluarga akan cenderung mencari pemenuhan tangki cinta di luar rumah.

Kalau pemenuhan itu pada jalur yang semestinya, yakni kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai cinta, seperti kaum tasawuf, kita tidak perlu khawatir dengan mereka itu. Secara umum, kelompok yang mendalami tasawuf atau penganut tarekat, mereka membawa nilai-nilai cinta sebagai upaya mewujudkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah di alam semesta.

Ritual rutin mereka yang biasanya disebut dengan istilah tazkiyatun nafs (membersihkan jiwa) akan membawa seseorang pengamalnya untuk mengedepankan sikap welas asih dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan makhluk selain manusia, termasuk alam semesta.

Lewat pembersihan jiwa secara kontinu, dengan bimbingan guru rohani atau mursyid, mereka tidak akan terpengaruh jika berjumpa dengan kelompok yang memahami agama dengan penuh kebencian terhadap penganut paham lain.

Bahkan, para pejalan di jalur tasawuf ini juga memandang bahwa kaum yang di luar Islam harus dihormati dan dijunjung tinggi kehormatannya karena di dalam setiap individu ada keilahian yang ditiupkan dari sebagian rohnya Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat As Shad ayat 72.

Bagi kaum sufi, menyakiti makhluk lain, apalagi manusia, justru bertentangan dengan nilai luhur yang diusung Islam itu sendiri, yakni rahmatan lil 'aalamiin atau memberi rahmat serta kasih sayang kepada seluruh alam.

Kaum sufi ini juga meyakini bahwa Nabi Muhammad, junjungan utama dan paling sempurna dalam menjalankan ajaran Islam, tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan atau kerusakan di Bumi.

Bahkan, kisah-kisah inspiratif yang dipertontonkan oleh Nabi Muhammad Saw., saat mendapatkan perlakuan kasar dari umat di luar Islam, ketika itu, selalu diceritakan dan menjadi kajian mendalam bagi kaum sufi.

Penggalan ayat dari Surat Al Baqarah ayat 256 yang artinya, "Tidak ada paksaan dalam agama," betul-betul mereka pegang sehingga kaum yang setiap saat selalu menyadari ketersambungannya dengan Allah itu , selalu menebarkan wajah sejuk kepada siapa pun. Mereka tidak memaksakan paham yang diyakininya agar diikuti orang lain.

Bagi mereka memaksakan kehendak dengan berkedok agama, sehingga apa yang dilakukan kaum radikalis itu seolah-olah memperjuangkan nilai-nilai suci agama, sesungguhnya mereka memperjuangkan nilai-nilai kebiadaban dan kemungkaran. Itu bukan ajaran Islam.

Keluarga

Kembali ke peran keluarga, cerita tentang tasawuf di atas, tidak akan terjadi jika anggota keluarga yang tangki cintanya kosong bertemu dengan jebakan kaum radikalis.

Mereka dengan mudah dicuci otak kemudian diisi secara dogmatis dengan paham baru, dan tentu perilakunya akan berubah menjadi sosok yang bengis. Karena jumlahnya minoritas, maka mereka biasanya berkamuflase, dengan tidak menampakkan wajah aslinya yang sewaktu-waktu bisa membunuh dengan cara sadis.

Oleh karena itu, untuk menangkal paham radikal, di luar yang sudah dikerjakan oleh negara lewat Densus 88 dan aparat lainnya, keluarga menjadi fondasi penting dan utama.

Keluarga harus menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggotanya, khususnya anak, untuk tempat mencurahkan perasaan tanpa penghakiman. Penghakiman atas semua cerita anak dalam keluarga, membuat si anak mencari pelampiasan curhat di luar rumah. Kalau kegalauan si anak ditangkap oleh kelompok radikal, tentu sangat berbahaya sehingga anak mudah terjerembab dalam ikatan paham keagamaan yang radikal.

Kata bijak dari khazanah Arab bahwa "rumahku adalah surgaku" harus betul-betul dihadirkan dalam keseharian di rumah tangga sehingga tangki cinta anak selalu penuh.

Dengan demikian, maka upaya memberantas radikalisme dan terorisme ini jangan hanya ditimpakan kepada negara, melainkan perlu kerja bersama, khususnya untuk langkah pencegahan. Mari kita ciptakan rumah sebagai tempat ternyaman dan terindah bagi seluruh anggota keluarga lainnya.

Editor: Achmad Zaenal M

Copyright © ANTARA 2024

Kami berharap para tokoh muda lintas agama memiliki daya imun dan mampu melakukan kontra pemahaman terhadap paham radikal terorisme

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengintensifkan pencegahan terorisme kepada lembaga pendidikan, keagamaan dan kepemudaan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama atau "Gembira Beragama".

Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso di Kulon Progo, Rabu, mengatakan hasil riset BNPT 2023 menunjukkan pergerakan penyebaran paham radikal terorisme dengan berbungkus pemahaman keagamaan merambah kelompok perempuan, anak dan remaja atau Generasi Z melalui berbagai modusnya, baik secara daring maupun di masyarakat.

"Gerakan terorisme juga masuk ranah politik mengubah pendekatan dari pendekatan kekuatan jadi pendekatan lembut. Dari strategi bullet jadi ballot strategy atau dari peluru ke sosial. Hal ini perlu dicegah dengan program Gembira Beragama," kata Dewo Isnu Broto Imam Santoso.

Ia mengatakan terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyebaran paham radikal terorisme hingga saat ini terus menyebar di masyarakat
bahkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jaringan terorisme global, khususnya ISIS dan AlQaeda beserta afiliasinya, masih terus menebar ancaman secara global termasuk di Indonesia.

Begitu juga Jamaah Islamiyah terus melakukan rekruitmen, kajian dan pelatihan untuk penguatan organisasi mereka yang tersebar melalui kelompok-kelompok kecil di daerah, terutama melalui lembaga pendidikan, keagamaan dan kepemudaan.

"BNPT dalam penanggulangan terorisme di Indonesia mengoordinasikan seluruh Kementerian dan lembaga melaksanakan strategi nasional penanggulangan terorisme guna mewujudkan ketahanan publik melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Sehingga terwujud keterlibatan masyarakat yang
didukung kolaborasi seluruh komponen bangsa," katanya.

Isnu juga mengatakan setiap warga negara memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap bahaya ideologi kekerasan, radikalisme dan terorisme. "Kami berharap para tokoh muda lintas agama memiliki daya imun dan mampu melakukan kontra pemahaman terhadap paham radikal terorisme," katanya.

Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kol Sus Harianto menegaskan Gembira Beragama menjadi upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Pihaknya mengajak anak-anak muda lintas iman di wilayah Kabupaten Kulonprogo berdialog dan menyampaikan pengalaman yang dialami.

"Kita harus menguatkan kerangka berpikir. Inilah kejahatan ekstraordinary. Kejahatan serius yang menyasar skala Nasional hingga global. Pelibatan masyarakat, kita terus gelorakan dan kuatkan pencegahan paham radikal ekstrim dan terorisme," kata Kol Sus Harianto.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah peraturan presiden tentang kementerian dan badan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur.

"Benar bahwa perpres tentang kementerian-kementerian sudah selesai. Memang dengan adanya perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian, tentu di situ ada penyesuaian," ujar Mensesneg kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Penyesuaian itu terkait tugas-tugas dan fungsi kementerian-kementerian yang sudah didiskusikan bersama-sama sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Perpres mengatur kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing kementerian.

"Jadi, semua sudah kita bicarakan bersama-sama, kita tunggu nanti setelah ini proses dilanjutkan dengan semua kementerian menyusun SOTK (Susuan Organisasi Tata Kerja), kemudian segera menyelesaikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) karena pada akhir November ini kami seluruh kementerian harus sudah menyelesaikan DIPA untuk 2025," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani sejumlah peraturan presiden tentang kementerian dan badan yang ada di Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan salinan perpres yang dilihat pada laman jdih.setneg.go.id, perpres itu meliputi perpres tujuh kementerian koordinator, perpres kementerian dan badan yang berada di bawah koordinasi tujuh kementerian koordinator, perpres kementerian yang berada langsung di bawah presiden, serta Perpres tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Seluruh perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo di Jakarta tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan reformasi hukum yang digencarkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan disesuaikan dengan praktik kejahatan modern.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan salah satu dari delapan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba.

"Di bidang hukum pidana ini kadang-kadang norma hukumnya kalah cepat dengan kejahatan yang timbul di tengah masyarakat. Itulah tugas kami di sini sebenarnya," kata Yusril dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menko Yusril menyebutkan saat ini praktik kejahatan di Indonesia maupun dunia makin beragam dengan lahirnya berbagai cara baru, salah satunya seperti judi daring (online) yang kian marak.

Perjudian sejak dahulu sudah dilarang di dalam negeri. Namun, saat kegiatan judi tersebut secara daring, kata dia, aktivitas haram itu masuk ke dalam jenis kejahatan siber (cybercrime) yang memerlukan berbagai perangkat hukum baru untuk mengatasinya.

Maka dari itu, kata dia, salah satu bentuk reformasi yang akan diprioritaskan pada pemerintahan baru ini, yakni melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam KUHP baru tersebut, kata Prof. Yusril, berbagai tindakan hukum yang diatur sudah disesuaikan dengan jenis tindak pidana saat ini. Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

"Ini tugas yang sangat mendesak karena hukum kita ingin masuk ke suasana baru, menggunakan hukum pidana baru. Dengan demikian, tidak ada kesan Indonesia sudah lama merdeka, tetapi masih pakai hukum Belanda. Kita sudah punya hukum baru," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semarang (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk terus mewaspadai gerakan terorisme, seiring dengan penangkapan terduga teroris di tiga wilayah di provinsi tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin, di Semarang, Selasa, menyampaikan bahwa para terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror sampai saat ini masih dilakukan proses pendalaman.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk meningkatkan deteksi dini dan pengawasan untuk guna situasi tetap kondusif.

Diakuinya, kebanyakan pelaku teroris yang tertangkap merupakan para pendatang sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati karena pelaku teror ini rata-rata biasanya pendatang atau menempati satu tempat. Bukan di tempatnya sendiri," katanya.

Selama ini, kata dia, para terduga teroris juga jarang berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat dan perangkat desa perlu lebih proaktif terhadap para pendatang yang jarang berkumpul.

"Kami ajak lebih merangkul, itu lebih kepada kewaspadaan dini. Deteksi dini itu pada praktiknya mendeteksi potensi kerawanan," katanya.

Salah satu solusinya, Haerudin menyarankan program tamu bermalam lapor RT bisa diaktifkan kembali agar para pendatang bisa dipastikan identitasnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap tiga terduga teroris di tiga lokasi berbeda di Jateng.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang membenarkan penindakan oleh Densus 88 di wilayah Solo, Demak, dan Kudus.

"Penangkapan tiga terduga teroris oleh Densus Mabes Polri masing-masing di Solo, Demak, dan Kudus," katanya.

Namun, Artanto tidak menjelaskan secara detail identitas serta kronologis penangkapan tersebut.

"Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mabes Polri," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, pernah ada kejadian begitu. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkit pengalaman Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang "lolos" dari penetapan Kejaksaan Agung akibat ketidaksahan Jaksa Agung Hendarman Supanji.

"Dulu, beliau (Yusril) tersangka di Jaksa Agung. Terus menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena apa? Karena ditetapkan oleh Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik," ujar Boyamin ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Pada 2010, Yusril ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Yusril lantas menunjukkan bukti terkait masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Bukti yang ia tunjukkan meliputi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kepres Nomor 187 tahun 2004, Kepres Nomor 31 tahun 2007, dan Kepres Nomor 83 tahun 2009.

Yusril mengatakan bahwa ketiga kepres itu menunjukkan Hendarman sudah habis masa jabatannya sebagai Jaksa Agung sejak 20 Oktober 2009.

Hingga Yusril ditetapkan sebagai tersangka, Hendarman tidak pernah diangkat lagi oleh presiden dan tidak pernah mengucap sumpah jabatan sebagai Jaksa Agung.

"Jadi, pernah ada kejadian begitu. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga," ujar Boyamin.

Oleh karena itu, ia mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Boyamin mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Boyamin merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

"Itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK, dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan (seleksi) tahun 2019," ucap dia.

Oleh karena itu, menurut Boyamin, pimpinan KPK untuk periode 2024–2029 itu seharusnya diseleksi dan/atau diserahkan kepada DPR dan Presiden Periode 2024–2025, dalam hal ini Prabowo Subianto.

"Jadi ini bahasanya ga enaknya saya menjaga Pak Prabowo, gitu lah," kata Boyamin.

Dengan kejelasan konstitusional terkait keabsahan panitia seleksi capim KPK yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Boyamin meyakini hal tersebut dapat mengurangi risiko gugatan dari para tersangka KPK terkait penetapan pimpinan.

"Saya hanya menjaga pemberantasan korupsi ini sesuai relnya, dipilih dan dibentuk secara sah dan sehingga meminimalkan gugatan-gugatan di masa yang akan datang," tutur Boyamin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kami tidak mengandalkan orang per orang, tetapi sistemnya agar mudah diakses.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sedang membangun sistem untuk menerapkan sistem merit di Kementerian Hukum sekaligus memastikan semua yang mendapat promosi atau demosi mendapatkan catatannya masing-masing.

"Kami tidak mengandalkan orang per orang, tetapi sistemnya agar mudah diakses," kata Supratman di Jakarta, Senin.

Menteri Hukum mengatakan bahwa penerapan sistem merit bagi pegawai di Kementerian Hukum saat ini belum memiliki parameternya. Untuk itu, pihaknya mencoba menerapkan dengan objektif meskipun pasti terdapat unsur subjektif.

Menteri Supratman menuturkan bahwa pihaknya bisa menerapkan sistem merit dengan terlebih dahulu membangun sistemnya, terutama dengan digitalisasi agar dapat diakses oleh semua masyarakat.

Selama ini, menurut dia, data terkait dengan kepegawaian dimungkinkan ada.

"Akan tetapi, soal apakah terkena kasus atau tidak? Belum dapat mengaksesnya," kata Supratman.

Kemungkinan, kata dia, bukan karena tidak tersedia, melainkan belum terintegrasi. Hal ini yang menjadi problem yang akan pihaknya selesaikan.

"Nanti semua orang yang akan promosi maupun demosi mendapatkan catatannya melalui sistem digital," tuturnya.

Supratman mengemukakan bahwa sistem merit juga menjadi konsen Presiden RI Prabowo Subianto karena selama ini dalam berbagai kesempatan menyampaikan orang yang menempati posisi harus sesuai dengan keahlian, kemampuannya.

"Tentu itu menjadi harapan Presiden karena dalam beberapa kesempatan beliau menyampaikan ingin menempatkan seseorang dalam kapasitas, kemampuan, dari sisi keilmuan dan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum mengatakan bahwa kementerian sedang fokus pada rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dan pemberlakuan sistem merit agar institusi tersebut berjalan baik.

Menteri Supratman mengatakan bahwa Kementerian Hukum yang merupakan induk dari Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang fokus pada dua hal.

Pertama, kata dia, terkait dengan rekrutmen PNS di kementerian tersebut yang sedang berlangsung agar sumber daya manusia (SDM) yang bergabung pada kementerian tersebut berkualitas.

Fokus kedua, lanjut Menteri Supratman, memberlakukan sistem merit di tubuh organisasi tersebut, baik untuk pegawai yang akan naik pangkat maupun promosi jabatan strategis lainnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024