Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa seleksi sejumlah perangkat kepresidenan masih berproses di internal kementeriannya.

"Kami sedang melaksanakan proses seleksi perangkat-perangkat untuk kepresidenan, baik ajudan, kemudian dokter pribadi," kata Mensesneg pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, tiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, masing-masing telah menyiapkan kandidat terbaiknya untuk menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/10), menjelaskan TNI AD menyiapkan Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto sebagai calon ajudan presiden.

Kolonel Wahyo merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 2001 yang saat ini berdinas sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono membenarkan kandidat ajudan dari TNI AU adalah Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna yang merupakan penerbang pesawat tempur TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000.

Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I dan Komandan Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin.

KSAU menjelaskan bahwa alur penetapan ajudan dimulai dari proses seleksi di tingkat markas besar angkatan dan Sekretariat Militer Presiden, kemudian ada Surat Keputusan Mensesneg, Surat Keputusan Panglima TNI, dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady mengatakan kandidat yang telah terpilih dari proses seleksi di matra laut untuk menjadi calon ajudan Presiden Prabowo ialah Letkol Laut (P) Romi Habe Putra.

Perwira menengah TNI AL itu merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2002 dan saat ini berdinas sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366.

Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa Komisaris Besar Polisi Ahrie Sonta Nasution menjadi kandidat ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri.

Sebelum menjadi kandidat ajudan Presiden, Ahrie Sonta menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri pada Staf Pribadi Pimpinan Polri sejak 18 Februari 2021.

Jakarta (ANTARA) - Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai menjadi menteri dengan nilai kekayaan yang biasa-biasa saja, bahkan beberapa sumber mengatakan ia adalah menteri termiskin.

Narasi tersebut muncul berdasarkan data laporan yang disampaikan ke LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Mei 2007.

Dalam laporan harta kekayaan tersebut, sosok yang menulis naskah pidato terakhir Presiden Soeharto ini hanya memiliki total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911 dan hanya memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp20.310.000.

Sedangkan, harta lain yang dimiliki Yusril adalah transportasi pribadi hingga sektor perkebunan. Yusril juga disebut sering menghibahkan harta pribadinya seperti sebidang tanah yang membuat penyusutan nilai pada harta kekayaannya.

Berikut adalah rincian terbaru harta kekayaan Yusril yang tercatat:

Tanah dan bangunan
Yusril mengakui memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah yang berasal dari hasil usahanya sendiri ini memiliki nilai Rp20.310.000.

Tidak ada bangunan lain yang tercatat sebagai miliknya, tanah ini menjadi satu-satunya harta tidak bergerak yang diakui Yusril dalam laporan kekayaannya.

Alat transportasi dan mesin lainnya
Dalam kategori ini, Yusril memiliki dua unit alat transportasi dengan total nilai Rp105.000.000. Rinciannya:

• Motor antik merek NSU keluaran tahun 1958, yang diperoleh dari hibah pada tahun 1972, dengan nilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli dari hasil sendiri pada tahun 2006, senilai Rp100.000.000.

• Sebidang lahan perkebunan seluas 2,7 hektare yang diperoleh tahun 1999, dengan nilai Rp54.000.000.
• Sebidang lahan lainnya seluas 4 hektare yang diperoleh pada tahun 1998, dengan nilai Rp40.000.000.

Harta bergerak lainnya
Dalam kategori ini, Yusril mencatat berbagai harta bergerak lainnya senilai Rp1.328.677.000. Harta ini meliputi barang-barang seni, antik, logam mulia, dan batu mulia yang dikumpulkan sejak tahun 1984. Aset ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam laporan kekayaannya.

Kas dan setara kas
Yusril mencatat saldo giro dan setara kas lainnya dengan total nilai Rp75.375.911.

Hutang
Tidak ada utang yang dilaporkan dalam LHKPN terbaru Yusril.

Total kekayaan
Dengan rincian harta yang ada, total kekayaan Yusril mencapai Rp1.623.362.911. Jumlah ini membuatnya berada di posisi yang unik sebagai salah satu menteri dengan kekayaan paling sedikit dibandingkan dengan menteri lain di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029..

Meski dikenal sebagai pakar hukum dan politikus berpengalaman, kekayaan Yusril tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa pejabat tinggi lainnya.

Julukan sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih tampaknya mencerminkan pilihan hidup Yusril yang lebih fokus pada pengabdian daripada akumulasi kekayaan pribadi.

Namun, sejauh ini belum ada laporan harta kekayaan terbaru yang dapat diakses dari Yusril Ihza Mahendra. Nilai kekayaan yang tertulis merupakan hasil laporan 17 tahun yang lalu atau tempatnya pada tanggal 31 Mei 2007.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Jakarta (ANTARA) - Komjen. Pol. (Purn.) Agus Andrianto telah resmi menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Agus Andrianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Agus Andrianto memiliki kekayaan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk sejumlah aset properti. Ia memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Purn Agus Andrianto:

1. Tanah dan bangunan: Rp3.290.000.000

• Tanah dan Bangunan seluas 500 m²/300 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp860.000.000
• Tanah seluas 252 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp300.000.000
• Tanah seluas 840 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp680.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 125 m²/45 m² di Sleman, hasil sendiri - Rp820.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 106 m²/45 m² di Sukoharjo, hasil sendiri - Rp330.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 525 m²/100 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp250.000.000
• Tanah seluas 1500 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp50.000.000.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp227.000.000

• Sepeda Lipat Fnhone, Tahun 2020, hasil sendiri - Rp2.000.000
• Motor Yamaha Aerox, Tahun 2022, hasil sendiri - Rp13.000.000
• Motor Piaggio S 125, Tahun 2021, hasil sendiri - Rp16.000.000
• Motor Honda Scoopy, Tahun 2021, hasil sendiri - Rp8.000.000
• Motor Honda, Tahun 2010, hasil sendiri - Rp2.000.000
• Mobil Toyota Innova, Tahun 2013, hasil sendiri - Rp90.000.000
• Mobil Toyota Agya, Tahun 2017, hasil sendiri - Rp50.000.000
• Sepeda Giant, Tahun 2016, hasil sendiri - Rp1.000.000
• Motor Yamaha X Max 250, Tahun 2023, hasil sendiri - Rp45.000.000

4. Kas dan setara kas: Rp1.973.681.877

Sub total: Rp5.509.181.877

Hutang: Rp137.038.443

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Komjen Pol Agus Andrianto setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp5.372.143.434 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengenalkan program penanggulangan terorisme melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme (RAN PE) kepada delegasi Rusia saat menerima kunjungan delegasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan BNPT RI berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik kementerian ataupun lembaga, dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme melalui RAN PE.

"Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021, disahkan RAN PE yang bertujuan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme," kata Ibnu dalam kunjungan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 pun menjadi dasar bagi BNPT RI untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Di sisi lain, dirinya berharap BNPT RI dapat terus menjalin kerja sama dengan pihak Rusia terkait pertukaran data dan informasi penanggulangan terorisme.

"BNPT RI dapat terus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Rusia dalam bidang penanggulangan terorisme sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan delegasi Rusia, Vladimir Bulavin mengungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antarkedua belah pihak dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan berbagai program penanggulangan radikal terorisme dari kedua belah pihak.

"Pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta semakin memperkuat kemampuan kedua negara dalam proses penanggulangan radikal terorisme," ucap Bulavin.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Roedy Widodo, Direktur Kerja sama Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, serta Inspektur BNPT RI Catur Imam Pratignyo.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama tiga pekan masa pemerintahan merupakan hasil dari evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Yang kemudian langsung beliau tindak lanjuti,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bahwa salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Beliau (Presiden Prabowo, red.) menandatangani Peraturan Pemerintah tentang penghapusan utang-utang untuk UMKM, petani, nelayan, kelautan, yang secara proses dapat diselesaikan dalam waktu relatif hanya hitungan hari,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kemensetneg akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah ke depannya.

“Itulah fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara,” jelasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa selama tiga pekan Presiden bekerja telah terselenggara tiga kali sidang kabinet paripurna, dan satu kali rapat terbatas.

Adapun Presiden Prabowo sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, dan telah mengunjungi China, serta Amerika Serikat.

Presiden kemudian dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menyiapkan struktur penganggaran untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meskipun belum dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kemudian UO (Unit Organisasi) Dewan Pertimbangan Presiden. Ini terdiri dari satu satker (satuan kerja). Hanya memang Dewan Pertimbangan Presiden, pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Presiden,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain Wantimpres, Mensesneg menjelaskan bahwa anggaran kementeriannya secara keseluruhan akan dikelola oleh tujuh UO, dan dengan total 17 satker.

Ia menyebut bahwa UO pertama adalah Sekretariat Negara yang memiliki 11 satker, yakni Sekretariat Kemensetneg, Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Tampaksiring.

Kemudian, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Dukungan Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan PPK Kemayoran.

Selanjutnya, UO Pasukan Pengamanan Presiden, Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang masing-masing memiliki satu satker.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kemensetneg pada tahun anggaran 2024 masih terpisah dengan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Setkab sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) segera meninjau ulang seluruh perjanjian dua Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan Kemayoran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena Kemensetneg mengoordinasikan dan mengelola kedua BLU tersebut.

“Sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Mensesneg menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kontrak yang dilakukan BLU PPK GBK dan Kemayoran telah habis masa kontraknya.

Oleh sebab itu, dia meminta izin Komisi XIII DPR RI untuk melakukan peninjauan kontrak kedua BLU tersebut.

“Kami mohon izin dalam waktu cepat akan kami selesaikan semuanya,” ujar Mensesneg untuk kedua kalinya.

Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping dijadwalkan menyampaikan pidato soal reformasi dan keterbukaan Tiongkok dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru.

"Presiden Xi Jinping akan menyampaikan pidato penting di KTT APEC untuk menguraikan langkah-langkah penting China untuk memperdalam reformasi dan keterbukaan serta usulan untuk memajukan kerja sama Asia-Pasifik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing pada Selasa (12/11/2024).

KTT APEC akan berlangsung pada 15-16 November 2024 di Lima, Peru dengan tema "Empower Include Grow".

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama ekonomi beranggotakan 21 entitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan.

"Kehadiran Presiden Xi Jinping di pertemuan pemimpin ekonomi APEC tahun ini merupakan tindakan penting diplomasi China menghadapi Asia-Pasifik, yang sepenuhnya menunjukkan betapa terikatnya China dalam kerja sama ekonomi Asia-Pasifik," tambah Lin Jian.

Di tengah dunia yang sedang berjuang untuk menemukan pendorong pertumbuhan, tambah Lin Jian, kerja sama ekonomi regional di Asia-Pasifik menghadapi tantangan baru.

APEC pun dinilai sebagai "platform" penting bagi kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik dan kawasan tersebut diharapkan terus memainkan perannya sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

"China siap bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan Visi APEC Putrajaya 2040 secara menyeluruh dan berimbang, mengupayakan hasil positif dari pertemuan, memberikan dorongan baru untuk memajukan integrasi ekonomi regional dan mendorong pertumbuhan Asia-Pasifik serta seluruh dunia, dan bersama-sama membangun komunitas Asia-Pasifik dengan masa depan bersama," tambah Lin Jian.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Peru.

Terdapat tiga isu besar APEC yaitu adalah perdagangan dan investasi, Kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta ecotech (economic and technical assistance).

APEC sendiri mewakili 40 persen populasi dunia (2,8 miliar jiwa dari 7 miliar jiwa), 44 persen nilai total perdagangan dunia (17 triliun dolar AS dari 37 triliun dolar AS) dan 55 persen GDP dunia (32 triliun dolar AS dari 58 triliun dolar AS).

Isu utama dan penting yang dibahas pada akses perdagangan dan akses investasi APEC, antara lain, pertama, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari sektor publik dan bisnis, menyangkut pelaksanaan fungsinya dalam mengatur tata perdagangan global sebagai forum perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa.

Kedua, realisasi integrasi ekonomi regional yang dapat memajukan akses pasar di kawasan Asia Pasifik sesuai dengan semangat perdagangan yang bebas, terbuka, dan adil berlandaskan visi Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040 dan Aotearoa Plan of Actions (APA).

Ketiga, Rencana implementasi PV 2040 dan APA; keempat, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor; kelima inklusivitas dan isu berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema kerjasama ekonomi kawasan.

Keenam, dukungan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Ekonomi anggota APEC untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di wilayah APEC; dan ketujuh peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.