Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)

Kota Depok, Jabar (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah mengamankan 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai dengan 13 November 2024.

"Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)," kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum terorisme tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan berkolaborasi dengan Korps Brimob Polri.

"Tentunya peran Brimob untuk selalu hadir menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red.) tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujarnya.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa penegakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan preventif strike atau mengamankan sebelum terjadi peristiwa dengan didahului bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, Rycko Amelza Dahniel saat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/6), mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris secara terbuka.

Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9), menegaskan akan mempertahankan kondisi tersebut selama menjabat menggantikan Rycko.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK siap beri perlindungan saksi kasus judi online Komdigi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 88 narapidana dengan risiko tinggi ke Nusakambangan sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lapas dan rutan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen (Pamintel) Ditjen PAS Teguh Yuswardhie saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis mengatakan, narapidana yang dipindahkan itu terdiri dari 40 narapidana risiko tinggi wilayah Banten dan 48 narapidana risiko tinggi wilayah Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil operasi di sejumlah lapas, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih melakukan penyalahgunaan narkoba, love scamming, serta penipuan online dari lapas dan rutan,” ucap Teguh.

Pemindahan narapidana dilakukan pada Kamis ini dengan melibatkan anggota TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasi oleh Ditjen PAS.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Pemindahan narapidana dibagi menjadi dua titik keberangkatan, yaitu dari Lapas Kelas IIA Cilegon untuk wilayah Banten dan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun untuk wilayah Jawa Timur.

Selanjutnya, tambah dia, seluruh narapidana yang dipindahkan itu akan ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan super maksimum.

“Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dari lapas dan rutan,” kata Teguh.

Di samping itu, langkah tersebut juga menjadi upaya Ditjen PAS dalam mengatasi permasalahan kepadatan (overcrowded) di lapas dan rutan. Hal ini juga merupakan salah satu dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Ini merupakan pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan tahap kedua, sebagai keberlanjutan program pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di lapas dan rutan,” demikian Teguh.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa kementerian yang ia pimpin telah mencanangkan 13 program akselerasi yang selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program akselerasi tersebut adalah mengatasi permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) dan overcrowded di rutan maupun lapas dengan solusi yang komprehensif.

Agus ketika rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (5/11) menjelaskan, program itu akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemberian remisi, hak integrasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, penambahan kapasitas hunian, serta pembaruan regulasi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dam Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta semua lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai sumber evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan layanan.

Dia menegaskan bahwa pengaduan yang datang dari masyarakat harus diolah dengan baik, dan dijadikan landasan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

"Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat," ujar Yusril dalam acara Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman RI di Jakarta, Kamis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan di masa mendatang, Menko menekankan bahwa sangat penting memasukkan faktor kasus korupsi sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan.

Kasus korupsi, kata dia, walaupun dilakukan segelintir individu, sering kali meninggalkan dampak yang luas dan mendalam terhadap kepercayaan publik dan institusi secara keseluruhan.

Yusril juga menyarankan kepada Ombudsman RI untuk memasukkan aspek integritas dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dia berharap penilaian yang mempertimbangkan aspek integritas, termasuk pencegahan dan penanganan korupsi, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemberi layanan publik untuk memperkuat budaya integritas di setiap lini institusi.

"Dengan demikian pelayanan publik akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat, tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga dalam kejujuran dan akuntabilitas," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan meski dari tahun 2021 ke 2024 terdapat peningkatan signifikan penyelenggara pelayanan publik kategori zona hijau, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Kita masih harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang masuk ke zona merah," tutur Najih dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai perlu adanya kolaborasi berkelanjutan dan kesadaran tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pelayanan.

Adapun dalam acara tersebut, Ombudsman RI memberikan penghargaan tingkat kementerian, tingkat lembaga, tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten dan kota.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk melakukan langkah tegas dan investigasi terkait kaburnya tujuh tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba.

“Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah yang tegas, melakukan investigasi terharap kasus ini,” ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri “Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024” di Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (12/11), menjadi perhatian bersama.

Investigasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bertujuan untuk mencari tahu apakah peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian atau kesengajaan.

“Kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian,” kata Yusril.

Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu, Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat Agung Nurbani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama anggota DPR lainnya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba pada Kamis.

Willy mengatakan bahwa banyak closed circuit television (CCTV) yang tidak aktif dalam peristiwa kaburnya tujuh tahanan tersebut.

Kepala Rutan Kelas I Salemba Agung Nurbani menjalani pemeriksaan dan sekarang berstatus nonaktif.

Komisi XIII mempertanyakan alasan cuti Kepala Rutan Salemba yang secara kebetulan bertepatan dengan kejadian kaburnya tahanan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yakinkan masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) melalui perbaikan peraturan perundang-undangan.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas," ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri "Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024"
di Jakarta, Kamis.

Yusril mengakui persoalan overcapacity atau kelebihan muatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

Sebanyak apa pun pemerintah membuat lembaga pemasyarakatan, kata dia, tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri sebab berbagai jenis kejahatan meningkat sejalan dengan terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

"Karena itu, memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," ucap Yusril.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika yang saat ini masih berlaku, pengguna narkotika di tanah air masih dihukum pidana penjara.

Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang sekarang berlangsung di tengah pemerintah adalah tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, tetapi merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ujar Yusril.

Kompleksitas tersebutlah yang masih digodok oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan muatan lapas yang lebih dari 50 persen penghuninya berasal dari kasus narkotika.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," imbuh Yusril.

Kementerian Hukum RI mencatat saat ini sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, merupakan mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dengan demikian dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

Selain itu, jumlah narapidana dan tahanan di lapas tercatat sudah melebihi kapasitas tampung yang sebanyak 140.424 orang. Dengan begitu, terdapat angka overcrowded sebesar 97 persen.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dipertimbangkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut dengan baik rencana Komisi XIII DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) Pemasyarakatan sebagai bagian dari perbaikan bersama.

“Kami persilakan dan kami terima dengan satu prasangka baik untuk perbaikan kita bersama,” ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri “Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024” di Jakarta, Kamis.

Panja tersebut dibentuk oleh DPR sebagai respons terhadap kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Menurut Yusril, pembentukan Panja Pemasyarakatan telah sesuai dengan tugas dari DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Yusril akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk menangani permasalahan tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah dapat segera melakukan langkah-langkah pengamanan, pemeriksaan, dan investigasi terhadap kaburnya ketujuh tahanan tersebut.

“Jadi, kami berterima kasih kepada DPR yang mempunyai perhatian yang serius terhadap masalah ini,” kata Yusril.

Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu, Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat Agung Nurbani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama anggota DPR lainnya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba pada Kamis.

Willy Aditya mengatakan bahwa komisi tersebut akan melaksanakan rapat pimpinan (rapim) pada Senin (18/11) atau pekan depan, guna membahas pembentukan panitia kerja (Panja) Pemasyarakatan.

Ia membeberkan saat ini Komisi XIII tengah mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja itu guna menindaklanjuti kasus kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba dua hari lalu, sekaligus membenahi lembaga pemasyarakatan maupun rutan di seluruh Indonesia ke depan.

Willy meyakini pembentukan panja itu merupakan bentuk semangat (spirit) dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan manusia ke depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

"Kami mendorong penguatan kohesi sosial yang kami yakini dengan kohesi sosial masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus terorisme," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori turut menilai program kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial sangat tepat dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, persoalan terorisme tidak bersifat eksklusif, tetapi justru inklusif.

"Persoalan terorisme bukan eksklusif tapi inklusif karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya, untuk itu kolaborasi bersama dan peningkatan kohesi sosial sangat penting untuk dilakukan," ujar Hasan dalam kesempatan yang sama.

Dirinya menambahkan, kata kunci kolaborasi dan kohesi sosial dalam rangka menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia juga sangat erat kaitannya dalam membangun dan menguatkan prinsip demokrasi di Indonesia.

Dengan begitu, sambung dia, hadirnya masyarakat yang kohesi menjadi syarat untuk menuju masyarakat yang demokratis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024