Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Kamis (1/4), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mendukung aktivis buruh, Marsinah, menjadi pahlawan nasional hingga Kejagung sidik kasus dugaan korupsi terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Prabowo nyatakan dukungan jadikan Marsinah pahlawan nasional

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.

Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh.

Selengkapnya baca di sini.

2. Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu 3 bulan ke depan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh terpantau aman dan lancar

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa acara peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 terpantau aman dan lancar.

Budi mengatakan bahwa pantauan tersebut merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung tengah sidik kasus dugaan korupsi terkait Sritex

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

“Masih penyidikan umum, dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

5. Komnas HAM kecam aksi KKB tembak tim pencarian Iptu Tomi Marbun

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bukittinggi (ANTARA) - Satu orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi, Sumatera Barat, yang kritis akibat minuman keras atau miras oplosan dari bahan parfum dan dirawat di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) meninggal dunia pada Kamis, sehingga korban meninggal bertambah menjadi dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak Rabu (30/4) malam di ICU. Korban meninggal dunia pada pukul 8.50 WIB," kata Dirut RSAM Busril di Bukittinggi, Kamis.

Ia mengatakan dari 22 pasien warga binaan yang dirawat, 10 orang sudah diperbolehkan pulang.

"Saat ini sisa 11 orang pasien yang dirawat dengan 3 orang di antaranya dalam kondisi kritis, delapan lainnya dirawat biasa," kata Busril.

Ia mengungkapkan hasil pemeriksaan korban yang meninggal didapati intoksikasi alkohol dengan kalium meningkat serta peningkatan CO2 dalam tubuh dan gagal nafas.

Sebelumnya, satu orang inisial I dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (30/4) setelah dirawat di RSUD Bukittinggi.

Jenazah warga binaan yang meninggal dunia itu telah dibawa oleh pihak keluarga bersama petugas Lapas Bukittinggi untuk dimakamkan.

Total hingga Kamis siang, ada dua warga binaan yang meninggal dunia korban dari keracunan massal miras oplosan yang dicampur dengan bahan baku parfum.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus keracunan massal itu.

"Kami membentuk tim investigasi. Semua keterangan dalam penyelidikan termasuk jika adanya kemungkinan kelalaian petugas Lapas," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumbar Marselina Budiningsih.

Bukittinggi (ANTARA) - Satu orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi, Sumatera Barat, yang kritis akibat minuman keras oplosan dan dirawat di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) meninggal dunia pada Kamis, sehingga korban meninggal bertambah menjadi dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak Rabu (30/4) malam di ICU. Korban meninggal dunia pada pukul 8.50 WIB," kata Dirut RSAM Busril di Bukittinggi, Kamis.

Ia mengatakan dari 22 pasien warga binaan yang dirawat, 10 orang sudah diperbolehkan pulang.

"Saat ini sisa 11 orang pasien yang dirawat dengan 3 orang di antaranya dalam kondisi kritis, delapan lainnya dirawat biasa," kata Busril.

Ia mengungkapkan hasil pemeriksaan korban yang meninggal didapati intoksikasi alkohol dengan kalium meningkat serta peningkatan CO2 dalam tubuh dan gagal nafas.

Sebelumnya, satu orang inisial I dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (30/4) setelah dirawat di RSUD Bukittinggi.

Jenazah warga binaan yang meninggal dunia itu telah dibawa oleh pihak keluarga bersama petugas Lapas Bukittinggi untuk dimakamkan.

Total hingga Kamis siang, ada dua warga binaan yang meninggal dunia korban dari keracunan massal miras oplosan yang dicampur dengan bahan baku parfum.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus keracunan massal itu.

"Kami membentuk tim investigasi. Semua keterangan dalam penyelidikan termasuk jika adanya kemungkinan kelalaian petugas Lapas," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumbar Marselina Budiningsih.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memberi apresiasi pada Soufan Center atas kajian terkini yang berkaitan dengan ikrar kembalinya organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI) kepada NKRI.

Adapun Soufan Center merupakan sebuah lembaga independen yang berfokus pada penelitian dan kebijakan terkait masalah keamanan global, termasuk terorisme.

"Kami mengapresiasi atas kajian, analisis, dan riset yang dilakukan baik pada tingkat global, wilayah Asia Tenggara, juga Indonesia," kata Kepala BNPT RI Komjen Pol. Eddy Hartono dalam pertemuan dengan Pendiri Soufan Center di Doha, Qatar, Rabu (30/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan dan Deputi Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Crisnayudhanto.

Andhika menyampaikan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata di dunia. Adapun Indonesia telah melalui perjalanan panjang dalam menanggulangi terorisme.

Sementara itu, Pendiri Soufan Center Ali Soufan berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Indonesia dalam memberikan hasil kajian yang relevan untuk mendukung upaya penanggulangan terorisme.

"Terima kasih dan kami akan terus mendukung Indonesia dalam memberikan berbagai hasil kajian yang relevan," ucap Ali dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, berbagai kajian tersebut bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme.

Lebih lanjut, dirinya berharap dunia dapat belajar dari praktik baik di Indonesia, khususnya dari berbagai capaian dalam upaya penanggulangan terorisme.

Soufan Center, sebagai penyelenggara Global Security Forum, kata dia, telah menyatukan komunitas internasional, pejabat senior terkait, ahli atau pakar, akademisi, serta jurnalis untuk mengatasi tantangan keamanan internasional.

Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.

Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12/2024), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kalbar). Tiga penghargaan yang dianugerahkan kepada Pemkot Pontianak adalah kategori Daerah Teroptimal Meraih Anugerah Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan di Kalbar, Daerah Terbaik atas Partisipasi dalam Pendaftaran, Pencatatan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kalbar Tahun 2024, Daerah dengan Badan Hukum Aktif Terbanyak di Kalbar Tahun 2025.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang diraih oleh Pemkot Pontianak. Baginya, penghargaan yang disematkan ini merupakan kerja keras dan kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak.

"Alhamdulillah, ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak sehingga kami berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Kanwil Kementerian Hukum Kalbar,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4/2025).

"Penghargaan ini tentunya menjadi pemicu semangat kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek hukum dan perlindungan kekayaan intelektual," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Komitmen Bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD se-Kalbar. Wakil Wali Kota menyatakan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan tersebut guna mendukung pembangunan hukum di Kota Pontianak khususnya dan Kalbar pada umumnya.

"Melalui nota kesepakatan ini, kami berharap dapat terjalin sinergi yang lebih kuat antara Pemkot Pontianak dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan kekayaan intelektual, serta penguatan badan hukum di wilayah kami," kata dia

Penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak ini mencerminkan komitmen dalam mendukung program-program Kementerian Hukum, khususnya dalam bidang pemberdayaan desa/kelurahan, perlindungan kekayaan intelektual, dan penguatan badan hukum di wilayah Kota Pontianak.

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kalbar). Tiga penghargaan yang dianugerahkan kepada Pemkot Pontianak adalah kategori Daerah Teroptimal Meraih Anugerah Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan di Kalbar, Daerah Terbaik atas Partisipasi dalam Pendaftaran, Pencatatan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kalbar Tahun 2024, Daerah dengan Badan Hukum Aktif Terbanyak di Kalbar Tahun 2025.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang diraih oleh Pemkot Pontianak. Baginya, penghargaan yang disematkan ini merupakan kerja keras dan kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak.

"Alhamdulillah, ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak sehingga kami berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Kanwil Kementerian Hukum Kalbar,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4/2025).

"Penghargaan ini tentunya menjadi pemicu semangat kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek hukum dan perlindungan kekayaan intelektual," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Komitmen Bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD se-Kalbar. Wakil Wali Kota menyatakan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan tersebut guna mendukung pembangunan hukum di Kota Pontianak khususnya dan Kalbar pada umumnya.

"Melalui nota kesepakatan ini, kami berharap dapat terjalin sinergi yang lebih kuat antara Pemkot Pontianak dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan kekayaan intelektual, serta penguatan badan hukum di wilayah kami," kata dia

Penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak ini mencerminkan komitmen dalam mendukung program-program Kementerian Hukum, khususnya dalam bidang pemberdayaan desa/kelurahan, perlindungan kekayaan intelektual, dan penguatan badan hukum di wilayah Kota Pontianak.

Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.

Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden menegaskan aset-aset negara, yang merupakan kekayaan rakyat, harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat berbicara di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Presiden kemudian menegaskan dirinya telah berkonsultasi dengan sejumlah hakim agung terkait keinginannya menarik kembali aset-aset negara itu.

“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat! Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar,” kata Presiden menyebutkan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 45.

Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan lebih lanjut aset-aset mana yang segera ditarik untuk dikuasai kembali oleh negara.

Sejumlah kementerian dalam beberapa bulan terakhir mendata kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh mereka, karena beberapa aset seperti tanah sering kali dikuasai oleh pihak-pihak lain seperti pribadi ataupun swasta.

Kasus sengketa aset negara yang saat ini menarik perhatian publik salah satunya terkait lahan seluas 13 hektare yang telah cukup lama ditempati oleh Hotel Sultan di Jakarta. Kasus sengketa itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dengan Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, yang saat ini menguasai Hotel Sultan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bulan lalu (19/3) mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada Indobuildco untuk segera mengosongkan bangunan, karena hak guna bangunan (HGB) mereka telah habis masa berlakunya sejak 2023.

Lahan yang menjadi objek sengketa itu berada di kawasan Gelora Bung Karno, yang penguasaannya bakal dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/4).

Petunjuk Presiden yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada arahan Presiden saat acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Prasetyo melanjutkan Kementerian Sekretariat Negara membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pengalihan tersebut, terutama untuk mengurus hal-hal yang teknis.

Oleh karena itu, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada aset yang dipindahkan karena prosesnya masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," kata Prasetyo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Uli menjelaskan, penembakan bermula ketika tim operasi pencarian Iptu Tomi melakukan pencarian ulang pada 21 April–4 Mei 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Tim tersebut di antaranya terdiri dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Papua Barat, dan Tim SAR.

Pencarian ulang dilakukan karena Komnas HAM menerima pengaduan dari pihak keluarga Iptu Tomi. Menurut Uli, pengadu menyatakan bahwa pengungkapan kasus Iptu Tomi yang hilang sejak Desember 2024 saat mengejar KKB di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni belum dilakukan secara profesional.

“Dan oleh karena itu, (pengadu) meminta agar dilakukan pencarian ulang secara maksimal,” ucap Uli.

Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM meminta keterangan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, Polda Papua Barat mengundang Komnas HAM untuk memantau operasi pencarian ulang tersebut. Adapun Komnas HAM menugaskan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Papua Frits B. Ramandey untuk ikut hadir.

Selain untuk memenuhi undangan Polda Papua Barat, kehadiran Komnas HAM pada operasi tersebut juga untuk memastikan proses pencarian Iptu Tomi dilakukan secara profesional, transparan, dan maksimal demi penegakan hukum yang adil, terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Ketika operasi pencarian sedang berlangsung, terjadi penembakan yang diduga dilakukan KKB terhadap tim pencarian, termasuk Frits Ramandey, di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada Minggu (27/4).

“Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut,” kata Uli.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM mendesak KKB dan aparat keamanan menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia serta memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah rawan konflik di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM meminta agar operasi SAR tahap III pencarian Iptu Tomi Marbun dilakukan secara profesional dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota yang terlibat.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Uli menjelaskan, penembakan bermula ketika tim operasi pencarian Iptu Tomi melakukan pencarian ulang pada 21 April–4 Mei 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Tim tersebut di antaranya terdiri dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Papua Barat, dan Tim SAR.

Pencarian ulang dilakukan karena Komnas HAM menerima pengaduan dari pihak keluarga Iptu Tomi. Menurut Uli, pengadu menyatakan bahwa pengungkapan kasus Iptu Tomi yang hilang sejak Desember 2024 saat mengejar KKB di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni belum dilakukan secara profesional.

“Dan oleh karena itu, (pengadu) meminta agar dilakukan pencarian ulang secara maksimal,” ucap Uli.

Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM meminta keterangan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, Polda Papua Barat mengundang Komnas HAM untuk memantau operasi pencarian ulang tersebut. Adapun Komnas HAM menugaskan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Papua Frits B. Ramandey untuk ikut hadir.

Selain untuk memenuhi undangan Polda Papua Barat, kehadiran Komnas HAM pada operasi tersebut juga untuk memastikan proses pencarian Iptu Tomi dilakukan secara profesional, transparan, dan maksimal demi penegakan hukum yang adil, terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Ketika operasi pencarian sedang berlangsung, terjadi penembakan yang diduga dilakukan KKB terhadap tim pencarian, termasuk Frits Ramandey, di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada Minggu (27/4).

“Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut,” kata Uli.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM mendesak KKB dan aparat keamanan menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia serta memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah rawan konflik di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM meminta agar operasi SAR tahap III pencarian Iptu Tomi Marbun dilakukan secara profesional dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota yang terlibat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok bersama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI melakukan operasi pengawasan terhadap sejumlah kapal menggunakan bendera negara asing di perairan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Operasi ini menekankan keamanan dan penegakan hukum terhadap sejumlah kapal yang mengangkut warga asing," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Munandar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan dokumen perjalanan masing-masing awak kapal yang ada di kawasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan pada Selasa (29/4) ditemukan beberapa kapal yang berbendera negara asing sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Petugas gabungan pun segera melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap orang-orang yang berada di atas kapal tersebut.

"Setelah dilakukan pengawasan, tidak ditemukan adanya pelanggaran," kata Arief.

Kegiatan operasi pengawasan ini dipimpin langsung oleh Arief Munandar didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan bersama Bakamla dan instansi terkait lainnya.

Operasi Gabungan yang digelar selama sehari itu melibatkan dua kapal dari Bakamla, yakni kapal RHIB dan Catamaran yang memiliki daya jangkau yang mumpuni.

Sementara itu, Komandan Pos Bakamla Muara Baru Ozzy mengaku pihaknya selalu mengimbau kepada nelayan agar melaporkan bila ada gangguan keamanan di wilayah perairan Tanjung Priok.

"Dengan adanya operasi ini, menegaskan kehadiran negara di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.