Batam (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Kepulauan Riau, menunjuk tujuh petugas lapas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada serentak 2024.

Kepala Lapas Batam Heri Kusrita di Batam, Senin, mengatakan ketujuh petugas lapas tersebut menjadi KPPS di TPS 901 yang ada di lapas.

“Petugas KPPS lapas sudah dilantik KPU Kota Batam pada tanggal 7 November, dan sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 11 November,” katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, 7 KPPS TPS 901 Lapas Batam juga sudah mengikuti bimtek penggunaan aplikasi Sirekap.

Heri menyebut, dari 960 jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Batam, sebanyak 368 WBP masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan sebanyak 106 WBP masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).

Selain menunjuk 7 petugas sebagai KPPS, Lapas Batam juga sudah menyiapkan dua petugas sebagai anggota pengamanan TPS 901.

Rencananya, tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan di Aula Lapas Batam, terdapat satu TPS di lapas, yakni TPS 901 yang akan menampung suara dari 368 DPT dan 106 DPTb.

“Untuk lokasi TPS nanti di aula, sedangkan logistik belum ada distribusi,” katanya.

Heri menambahkan, ketujuh petugas lapas ini sebelumnya juga sudah bertugas sebagai KPPS Pemilu 2024.

Sementara itu, KPU Kota Batam telah melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS yang dibagi dalam dua sesi, sesi pertama pada Sabtu (16/11) untuk sembilan kecamatan dan Minggu (17/11) diikuti tiga kecamatan.

Dalam bimtek tersebut, diawali dengan pengenalan aplikasi Sirekap, dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut oleh anggota KPPS.

Bimtek dan simulasi Sirekap ini guna memastikan aplikasi Sirekap dapat berjalan optimal pada Pilkada kali ini.

Aplikasi Sirekap sebelumnya telah digunakan pada Pemilu 2024. Penggunaan aplikasi ini bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua KPU Kota Batam Mawardi berharap melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS mampu bekerja secara profesional dan transparan.

Sirekap dirancang untuk mencatat dan merekap hasil pemungutan suara secara digital.

Fungsi utama Sirekap adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga tingkat nasional, memungkinkan data pemungutan suara ditransfer secara real-time dan langsung ke pusat data KPU.

Sehingga Sirekap berfungsi sebagai sistem pencatatan yang akurat dan terstruktur dalam proses demokrasi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.

Kondisi tersebut tidak akan berubah sebelum Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

"Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena di pasal 70 UU DKJ dinyatakan UU ini berlaku sejak ditanda tangani keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota," kata Supratman saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Supratman, Presiden akan menandatangani kepres tersebut jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Proses pembangunan infrastruktur tersebut pun bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal tersebut harus menjadi salah satu prioritas agar roda pemerintahan di IKN bisa berjalan dengan baik.

"Sehingga nanti layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu bisa bekerja di sana," kata Supratman.

Setelah infrastruktur dibangun dan kepres sudah ditandatangani, barulah status ibu kota berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di sisi lain, pihaknya juga tetap berusaha mempercepat revisi RUU DKJ bersama Badan Legislali (Baleg) DPR. Revisi tersebut bertujuan untuk mengganti beberapa poin pasal yang ada di UU DKJ seperti penggantian nomenklatur nama DKI menjadi DKJ.

Penggantian itu menurut Supratman harus dilakukan agar DKJ memiliki landasan hukum yang kuat sebagai Provinsi. Pembahasan tersebut pun diupayakan selesai sebelum Pilkada 2024 berakhir pada 27 November mendatang.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Palu (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah itu dalam upaya mencegah pelanggaran keimigrasian.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong siap menghadirkan lima saksi ahli dalam sidang gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi impor gula pada Kamis (21/11) mendatang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengajukan kepada hakim untuk menghadirkan pemohon demi memberikan keterangan secara langsung pada sidang gugatan praperadilan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Minggu (17/11). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK: Larangan keluar negeri Sahbirin Noor masih berlaku

Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini memang serius, tetapi pemenjaraan terhadap pelakunya mesti ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA) -

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berikan sosialisasi dan edukasi terkait keimigrasian kepada para kepala lingkungan di Kecamatan Medan Marelan, Medan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) di wilayah ini.

"Sosialisasi tentang keimigrasian dan tentang bahaya TPPO dan TPPM agar nantinya para kepala lingkungan dapat memberikan edukasi kepada warga dan turut serta dalam melakukan upaya pencegahan sehingga warga khususnya di Medan Marelan dapat terhindar menjadi korban TPPO atau TPPM," ucap Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur Suryadarma Simanjuntak di Medan, Minggu.

Andriw mengatakan sinergi dan kolaborasi
yang sudah dilakukan selama ini oleh bhabinkamtibmas dan babinsa dengan aparat kelurahan hingga kepala lingkungan dalam rangka pengawasan orang asing.

"Para Kepala Lingkungan dapat langsung menginformasikan kepada Pimpasa jika ada orang asing yang sekiranya dicurigai keberadaannya di Wilayah Medan Marelan ini," ujar dia.

Camat Medan MarelanAnanda Sulung Parlaungan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dan menjadi wadah kolaborasi dan silaturahmi," kata Ananda.
.

Istanbul (ANTARA) - Turki pada Sabtu menyatakan peta Perencanaan Spasial Maritim Uni Eropa di Laut Aegea dan Laut Tengah "batal demi hukum" dan "tidak memiliki dampak hukum."

"Kami tidak akan membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak Turki dengan Perencanaan ini," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

"Uni Eropa tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari sengketa maritim antara negara-negara berdaulat. Keterlibatan Uni Eropa dalam inisiatif semacam itu membuat penyelesaian sengketa ini menjadi lebih sulit," tambah pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengatakan bahwa upaya sepihak oleh Uni Eropa "merusak upaya untuk menemukan solusi yang komprehensif, adil dan berkelanjutan bagi masalah-masalah di Laut Aegea yang saling terkait," dan menekankan bahwa masalah-masalah tersebut harus diselesaikan "atas dasar hukum internasional dan hubungan bertetangga yang baik."

Turki telah berulang kali menekankan bahwa masalahnya dengan Yunani, yang merupakan negara tetangganya di Laut Aegea, harus ditangani antara kedua negara, bukan melalui Uni Eropa atau negara ketiga mana pun.

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Densus 88 AT Polri bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan sosialisasi pencegahan terorisme kepada jajaran perusahaan milik negara tersebut

Pegawai dan staf PT PLN (Persero) UIW MMU di lingkup Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) diberikan sosialisasi mengenai pencegahan terorisme dan penerapan sistem manajemen pengamanan.

General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula di Ternate, Sabtu, menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya insan PLN.

Selain itu, kata dia, juga untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan seluruh pegawai PLN dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

"Ekstremisme dan aksi terorisme bisa saja terjadi, baik dari lingkungan luar maupun internal. Nah, ini yang perlu kita cegah dengan sosialisasi seperti ini," kata Awat.

Kegiatan sosialisasi itu diselenggarakan dengan menggandeng Satgas Wilayah (Satgaswil) Malut Densus 88 AT Polri.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Kepala Tim I Intelejen Sub Opsnap Intelejen Satgaswil Maluku Utara Densus 88 AT Polri, Ipda Herry Rinsampessy.

Herry Rinsampessy menyampaikan materi tentang strategi deteksi dini dan langkah pencegahan radikalisme di lingkungan kerja. Materi tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan, pemahaman tentang radikalisme, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh pegawai BUMN untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman sejak dini.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Tobelo, Ramli Malawat mengapresiasi Densus 88 yang telah bersedia menyampaikan materi pada kegiatan tersebut.

Ramli menekankan pentingnya kegiatan ini untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dari pengaruh negatif paham radikal.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim Densus 88 yang telah memberikan pencerahan mengenai pencegahan radikalisme. Kami berharap seluruh pegawai PLN semakin memahami peran penting mereka dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dan turut berkontribusi dalam mencegah potensi ancaman radikalisme di masyarakat," ujar Ramli.

Melalui sosialisasi ini, kata dia, PT PLN (Persero) UP3 Tobelo berkomitmen untuk terus memperkuat upaya preventif dan membangun sistem pengamanan yang solid, sehingga lingkungan kerja dapat terjaga dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di BUMN.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, berwawasan kebangsaan, dan berkomitmen pada integritas serta keamanan nasional," ujarnya.

Jambi (ANTARA) - Sebanyak 36 orang narapidana di Jambi bebas bersyarat setelah menerima program pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Jambi.

"Mereka secara resmi telah diizinkan mendapatkan pembinaan di luar lapas dan bisa kembali ke rumah masing-masing," kata Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Bapas Kelas I Jambi, Nasrul, di Jambi, Sabtu.

Ke-36 orang tersebut mendapatkan program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Beryarakat (PB/CB) pada pertengahan November ini, dimana mereka adalah narapidana dalam kasus tindak pidana seperti korupsi, narkotika dan pidana lainnya yang sebelumnya mereka adalah warga binaan dari Lapas Kelas II A Jambi, Lapas Kelas II B Muara Bulian, Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, Lapas Kelas II B Kuala Tungkal dan Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak.

Setelah melaksanakan pendataan dan registrasi, puluhan klien pemasyarakatan tersebut bertemu dengan keluarga mereka yang telah menunggu di halaman kantor Bapas Jambi.

Nasrul mengatakan Bapas Jambi telah menerima klien pemasyarakatan sebanyak 19 orang program PB dari Lapas Jambi kemudian lima orang program PB dan satu orang program CB dari Lapas Kuala Tungkal, 10 orang PB dari Lapas Narkotika Muara Sabak, dua orang program PB dari Lapas Perempuan Jambi.

Untuk mendapatkan syarat WBP agar mendapatkan PB maupun CB yakni Telah menjalani minimal 2/3 masa pidana, berperilaku baik selama di dalam lapas dan program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan adanya surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah/kepala desa yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri atau pun melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program PB atau CB dan lainnya.

Nasrul juga menegaskan PB atau CB bukan berarti narapidana mutlak bebas namun, PB atau CB ini merupakan program pembinaan di luar penjara agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

“Tujuan dari PB/CB ini salah satunya agar klien tersebut dapat kembali menjadi masyarakat normal dan bisa berkontribusi baik bagi lingkungan sekitarnya dan adanya pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupannya,” katanya.

Selanjutnya program dari Bapas Jambi bisa bermacam-macam seperti konseling, pembimbingan, pengawasan, kemandirian jika terhambat masalah pekerjaan, memfasilitasi agar klien mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain.

Jakarta (ANTARA) - Puasa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh para umat Muslim. Dalam ibadah puasa, terdapat berbagai jenis puasa yang berbeda masing-masing hukumnya. Termasuk puasa Ayyamul Bidh, apa hukum puasa ini?

Dalam Islam, terdapat berbagai amalan ibadah yang dikerjakan oleh para umatnya. Amalan ibadah tersebut memiliki hukum yang dibagi menjadi dua, yakni hukum wajib dan sunnah. Hukum tersebut juga berlaku untuk ibadah puasa.

Ibadah wajib merupakan syariat yang harus dilakukan oleh para umat Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Meskipun ditinggalkan, menjadi kewajiban untuk menggantinya atau akan berdosa.

Sementara, ibadah sunnah merupakan syariat yang tidak harus dilakukan, namun dianjurkan untuk dikerjakan. Bila dilakukan akan mendapatkan lipatan pahala dan tidak berdosa kalau ditinggalkan.

Salah satu jenis puasa wajib yakni seperti puasa Ramadhan. Sedangkan, puasa Ayyamul Bidh termasuk salah satu puasa sunnah.

Hukum puasa Ayyamul Bidh

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah yang dilakukan selama tiga hari dalam sebulan. Waktu pelaksanaan puasa ini sesuai kalender Hijriyah pada hari 13, 14, dan 15 dalam tiap bulan Qamariyah.

Puasa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu amalan sunnah yang mendatangkan banyak pahala dan manfaat.

Berdasarkan hadist riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia pernah berkata:
"Dari Ibnu Abbas, Rasullullah SAW terlihat sering tidak makan (berpuasa) pada hari yang malamnya cerah, baik sedang berada di rumah atau berpergian.".

Kemudian, dari Ibnu Milhan Al Qoisiy bahwa ayahnya pernah berkata:
"Rasullullah SAW sering memerintahkan pada kami agar berpuasa pada ayyamul bidh yakni 13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Lalu, beliau bersabda 'Puasa ayyamul bidh seperti puasa setahun'." (HR Abu Daud dan An-Nasai).

Berpacu pada hadist tersebut, puasa Ayyamul Bidh merupakan ibadah yang sering diperintahkan dan dilakukan oleh Rasullullah SAW.

Selain untuk mendapatkan amalan pahala yang besar, beliau senang berpuasa pada malam yang cerah yakni munculnya sinar bulan purnama yang penuh dan sering terjadi pada setiap bulan di hari ke 13, 14, dan 15.

Malam cerah tersebut menjadi asal usul dinamai puasa Ayyamul Bidh yang artinya "hari hari yang cerah".

Oleh karena itu, puasa Ayyamul Bidh menjadi ibadah puasa yang hukumnya sunnah muakkad.

Sunnah muakkad adalah hukum ibadah yang tidak wajib namun sering dikerjakan Rasullullah SAW, sehingga sangat dianjurkan terhadap umat Muslim untuk mengerjakannya.

Keutamaan puasa Ayyamul Bidh

Walaupun menjadi amalan ibadah yang tidak wajib atau sunnah, sangat beruntung bagi umat Muslim yang mengerjakannya. Hal ini disebabkan terdapat berbagai keutamaan dalam puasa Ayyamul Bidh. Berikut adalah keutamaan puasa Ayyamul Bidh.

1. Mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun

Dalam Islam, satu amal kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat pahalanya. Puasa tiga hari setiap bulan seperti setara dengan berpuasa selama 30 hari. Oleh karena itu, puasa Ayyamul Bidh memberikan pahala yang besar, seolah-olah seseorang berpuasa sepanjang tahun.

2. Memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
​​​​​​​
Puasa adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan rutin melaksanakan puasa Ayyamul Bidh, seorang Muslim dapat memperkuat keimanan dengan memperbaiki ibadahnya.

3. Melatih kesabaran dan emosi
​​​​​​​
Puasa mengajarkan para umat Muslim untuk bersabar, menahan hawa nafsu, dan mengontrol emosi. Hal ini dapat membentuk diri agar lebih kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan.

4. Memberikan rasa syukur terhadap nikmat
​​​​​​​
Selain menahan lapar, haus, dan emosi, puasa dapat memberikan kesadaran diri untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang selama ini Allah SWT telah berikan. Sehingga, diri kita bisa terhindar dari sifat sombong dan lebih peduli terhadap orang lain yang kekurangan.

5. Dampak positif terhadap kesehatan
​​​​​​​
Tidak makan dan minum saat berpuasa bukan akan menimbulkan penyakit, namun mengurangi risiko penyakit. Hal ini disebabkan tubuh yang dapat melakukan detoks racun dalam tubuh, menghindari nafsu makan yang berlebihan, dapat bakar lemak, mengurangi berat badan dengan ideal, hingga mampu meningkatkan metabolisme tubuh.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024