Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa intoleransi dan radikalisme merupakan akar dari terorisme yang menjadi ancaman negara.

Dalam kegiatan sosialisasi di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/11), Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menyampaikan intoleransi tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan NKRI terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

"Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman," kata Roedy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dia menekankan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme tumbuh dari bibit intoleransi.

Oleh karenanya, BNPT terus gencar melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, salah satunya PT Pindad.

Di sisi lain, ia pun mengungkapkan bahwa terorisme berbeda dengan tindak pidana umum karena pelaku kriminal umum biasanya sadar bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum.

Sementara, sambung dia, pelaku tindak pidana terorisme cenderung tidak sadar yang dilakukan salah, bahkan merasa tindakannya benar dan merasa menjadi orang yang paling benar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan sosialisasi pencegahan terorisme kepada PT Pindad menjadi hal penting mengingat jumlah karyawan perusahaan yang relatif banyak dan tersebar di Bandung maupun Malang, Jawa Timur.

"Tentunya kami sangat memerlukan pemahaman atau sosialisasi ini," ucap Abraham

Sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di PT Pindad merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran direksi beserta para pegawai PT Pindad yang hadir secara daring maupun luring.

Sebelumnya, BNPT dan Kementerian BUMN telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama, di mana salah satu isi dari ruang lingkup MoU tersebut berupa pelaksanaan kegiatan pencegahan paham radikal terorisme, termasuk di PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

"Karena masalah utama bukan pada proses hukum atau sanksi, melainkan pada kemauan dan keinginan bersungguh-sungguh," ujar dosen di Departemen Kriminologi UI itu.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model negara demokrasi yang sukses di dunia.

Namun untuk mewujudkannya, tantangan di sektor politik, hukum, dan keamanan harus dijawab dengan langkah strategis yang konkret.

Sebagai negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam budaya, agama, dan etnis, Indonesia berada di pusat perhatian dunia.

Peran strategis di kawasan Asia Tenggara, komitmen pada isu global, serta kiprah dalam forum internasional menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.

Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi.

Pemilihan umum langsung dan transisi kekuasaan yang damai menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem politik yang lebih terbuka.

Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, tebang pilih kasus hukum, dan korupsi masih menjadi isu yang harus diatasi.

Keberhasilan Indonesia memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) 2023 menjadi salah satu capaian besar dalam diplomasi politik.

Indonesia berperan penting dalam menyuarakan resolusi terhadap krisis politik Myanmar, termasuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN.

Meskipun hasilnya belum optimal, inisiatif ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk memimpin kawasan menuju stabilitas politik.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.

Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong penyelesaian konflik dua negara yang adil.

Dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan keuletan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu RI periode 2014--2024, Retno Marsudi, menempatkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan global.

Diplomasi global: Dari G20 hingga APEC

Keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan APEC telah meningkatkan pengaruhnya di kancah global.

Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mendorong agenda-agenda penting, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

Di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Isu integrasi ekonomi digital menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.

Diplomasi global Indonesia juga tercermin dalam keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Selama periode 2019--2020, Indonesia aktif mendorong dialog damai, termasuk dalam isu konflik di Timur Tengah dan Afrika.

Hukum: Supremasi yang harus ditegakkan

Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat supremasi hukum.

Laporan Transparency International 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Angka ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih serius untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus besar tetap layak mendapat apresiasi internasional.

Namun, konsistensi dalam penegakan hukum harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi langkah simbolik rendah substansi.

Dalam isu hak asasi manusia, penanganan konflik di Papua menjadi perhatian dunia. Kritik terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif sering mencuat di forum internasional.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis kesejahteraan untuk menyelesaikan isu ini.

Langkah positif lainnya adalah pengesahan Omnibus Law yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.

Meski menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara kepulauan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun nontradisional.

Terorisme, kejahatan siber, jaringan narkoba dan judi online internasional, serta konflik perbatasan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.

Di tingkat internasional, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memberantas jaringan terorisme melalui kerja sama dengan negara lain. Program deradikalisasi menjadi salah satu inisiatif yang diakui dunia, termasuk oleh PBB dan Interpol.

Namun, tantangan keamanan di Laut Natuna Utara tetap menjadi prioritas. Ketegangan dengan China terkait klaim di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk mengambil sikap tegas tanpa mengorbankan diplomasi.

Termasuk salah satunya adalah sikap yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China dan Amerika Serikat (AS) terkait stabilitas di Indo-Pasifik.

Peran Indonesia sebagai mediator yang netral dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

Copyright © ANTARA 2024

Jangan sampai WNI di luar negeri merasa dinomorduakan karena akses pelayanan publik yang sulit.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan layanan paspor elektronik (e-paspor) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, Jerman untuk membantu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sekitar kota tersebut.

"Dengan implementasi paspor elektronik di perwakilan RI, WNI sudah tidak perlu pulang ke Tanah Air untuk melakukan penggantian e-paspor. Kami berupaya agar jangan sampai WNI di luar negeri merasa dinomorduakan karena akses pelayanan publik yang sulit," kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Jumlah WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg tercatat 6.718 orang dengan sebaran terkonsentrasi di Hamburg dan Niedersachsen, yakni sekitar 2.500 orang tiap provinsinya. Selebihnya, WNI berdomisili di Bremen dan Schleiswig Holstein.

Latar belakang WNI yang bermukim di wilayah kerja KJRI Hamburg, antara lain, pengusaha, karyawan profesional, mahasiswa, pelajar, dan suami atau istri warga negara Jerman. Dengan adanya layanan e-paspor ini, WNI diharapkan dapat dimudahkan dalam mengurus dokumen perjalanannya.

Layanan e-paspor di KJRI Hamburg diresmikan pada hari Selasa (19/11). KJRI Hamburg menjadi perwakilan RI ketiga di Jerman yang melayani e-paspor setelah Kedutaan Besar RI di Berlin dan KJRI Frankfurt membuka layanan e-paspor pada bulan Juli lalu.

Saat ini terdapat 22 perwakilan RI di luar negeri yang sudah melayani permohonan paspor elektronik. Ditjen Imigrasi mencatat 15.493 e-paspor telah diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri pada periode 1 Januari hingga 19 November 2024.

Angka penerbitan e-paspor tertinggi ditorehkan oleh KBRI Singapura sebanyak 6.256 paspor, disusul oleh KBRI Seoul Korea Selatan sebanyak 2.776 paspor, KBRI Den Haag Belanda sebanyak 1.404 paspor, KBRI Tokyo Jepang sebanyak 1.260 paspor, dan KJRI Sydney Australia sebanyak 857 paspor.

"Layanan paspor elektronik di perwakilan RI mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia di luar negeri," kata Sengky.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa paspor elektronik dilengkapi dengan teknologi cip untuk penyimpanan data biometrik yang memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi sehingga memberikan rasa aman kepada pemegang paspor.

Fitur keamanan itu juga memudahkan WNI di luar negeri yang sering bepergian dalam rangka bekerja atau berbisnis. WNI bisa melewati pemeriksaan keimigrasian otomatis, dan lebih percaya diri saat mengajukan permohonan visa.

Dalam acara peresmian yang juga dihadiri perwakilan pelajar Indonesia di Kota Hamburg itu, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian menyerahkan paspor elektronik terbitan KJRI Hamburg pertama kepada dua WNI, yaitu Konsul Jenderal RI untuk Hamburg Renata Siagian dan perwakilan WNI di Hamburg, Melissa.

Sengky menegaskan bahwa peluncuran layanan paspor elektronik di KJRI Hamburg merupakan wujud sinergi antara Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri.

"Implementasi paspor elektronik adalah salah satu wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa negaranya mendukung Indonesia mengatasi konflik Laut China Selatan sesuai dengan hukum laut internasional yang diterapkan negara-negara di dunia yakni UNCLOS.

“Amerika Serikat terus mendukung dengan kuat bahwa semua diskusi, baik itu dengan Indonesia atau tetangga-tetangga Indonesia, harus didasarkan pada hukum internasional UNCLOS. Itulah komitmen kami kepada Indonesia,” kata Dubes Lakhdhir saat konferensi pers di Kedubes Amerika Serikat, Jakarta, Rabu.

Dubes Lakhdhir menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden dan pejabat senior lainnya di Washington menyampaikan komitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Kami mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif-nya dan bahwa diskusi-diskusi ini harus berada dalam kerangka hukum internasional UNCLOS,” ucapnya.

Adapun melalui pernyataan bersama antara Presiden Biden dan Presiden Prabowo usai pertemuannya di Gedung Putih, Amerika Serikat pada 12 November, kedua pemimpin menegaskan bahwa menghormati hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pesisir atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS.

Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya pelaksanaan penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan 2002 dan menyatakan dukungan untuk upaya ASEAN dalam mengembangkan Kode Etik Perilaku yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Lebih lanjut Presiden Subianto menyambut dukungan berkelanjutan dari AS untuk sentralitas ASEAN dan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik serta mengakui nilai mekanisme regional dan subregional di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia yang bekerja dengan ASEAN pada area-area kepentingan bersama.

Kedua pemimpin juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam mempertahankan arsitektur regional yang terbuka, inklusif, berbasis aturan, dan berpusat pada ASEAN yang menjunjung tinggi hukum internasional.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menggelar festival pelajar Pancalisa tahun 2024 dipusatkan di Alun-Alun Suka Makmue.

“Festival Profil Pelajar Pancasila ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangkitkan semangat dan memberikan apresiasi atas kerja keras sekolah dalam mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Zulkifli di Nagan Raya, Rabu.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian Program Sekolah Penggerak yang telah berjalan sejak tahun 2021 lalu, dan melibatkan 27 sekolah penggerak di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Nagan Raya.

Zulkifli mengatakan, di lokasi ini juga terdapat 25 stan yang mewakili sekolah penggerak dan satu stan khusus untuk guru penggerak guna menyemarakkan acara ini.

Acara ini juga dimeriahkan oleh kegiatan festival seni yang diikuti oleh siswa-siswi dari jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nagan Raya.

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Zulfika mengatakan sebagai bagian dari kebijakan pada episode ketujuh, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan Program Sekolah Penggerak.

"Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non-kognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru),” ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan perubahan di lingkungan sekolah.

Perubahan ini dapat dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang dapat menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lainnya.

“Sekolah penggerak dapat menjadi tempat bagi kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan kompetensi, khususnya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyenangkan, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif,” demikian Zulfika.

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Timor Leste(RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah kepada ANTARA dari Atambua, Rabu mengatakan bahwa operasi gabungan ini melibatkan berbagai instansi terkait dalam pengamanan perbatasan.

“Mulai dari Satgas Pamtas RI-RDTL, Kepolisian BNPP, Karantina kesehatan Bea Cukai, Brimob, BAIS serta badan Intelijen,” katanya.

Reza menjelaskan bahwa operasi gabungan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian terhadap jalur terbuka di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Jalur perbatasan itu diduga menjadi jalur perlintasan ilegal oleh warga negara Republik Demokratik Timor Leste untuk masuk ke Indonesia.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Silvester Donna Making yang memimpin operasi tersebut menjelaskan bahwa dalam operasi gabungan itu mereka menyusuri jalur ilegal yang kerap digunakan pelintas tanpa dokumen resmi.

“Kami temukan juga jalur utama di dekat patok batas RI-RDTL. meski tidak ditemukan pelintas ilegal,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa operasi ini berhasil mengidentifikasi potensi pelanggaran serta memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan perbatasan.

“Dengan adanya operasi ini, kami memastikan tidak adanya pelintas ilegal di jalur perbatasan dan semakin memperkuat sinergisitas antar instansi di PLBN Napan,” tambah dia.

Silvester menambahkan bahwa tim gabungan akan tetap berkomitmen untuk terus mengawasi keberadaan orang asing yang masuk melalui jalur ilegal di Napan dan sekitarnya,

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi lapangan serta komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi demi menjaga keamanan wilayah perbatasan RI-RDTL.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

New York (ANTARA) - Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan, New York City, Amerika Serikat pada Selasa (19/11) setuju untuk menunda lebih lanjut putusan hukuman terhadap Presiden terpilih AS Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut, menurut laporan media.

Dalam sebuah surat kepada hakim yang bertanggung jawab atas kasus ini, kantor kejaksaan itu mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman hingga akhir masa jabatan kepresidenannya selama empat tahun ke depan, yang akan dimulai pada 20 Januari 2025.

Namun, sejumlah jaksa Manhattan menolak permintaan Trump untuk membatalkan hukuman pidananya pada Mei.

Jika vonis tetap dijatuhkan, Trump akan menjadi seorang narapidana yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Trump diperkirakan akan terus mendorong pembatalan hukuman tersebut.

"Ini adalah kemenangan total dan definitif bagi Presiden Trump dan Rakyat Amerika yang telah memilihnya dengan telak," kata juru bicara Trump, Steven Cheung, dalam sebuah pernyataan.

Tim hukum Trump sedang bergerak untuk menghentikan kasus ini untuk selamanya, ujar Cheung.

Mahkamah Agung New York County pada Selasa membatalkan hukuman terhadap Trump dalam kasus uang tutup mulut, yang dijadwalkan pada 26 November, menurut Bloomberg yang mengutip sebuah catatan singkat dari pengadilan.

Pada 30 Mei, juri di pengadilan New York memutuskan bahwa Trump bersalah atas 34 dakwaan kejahatan memalsukan catatan bisnis yang dimaksudkan untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film porno pada 2016, namun tanggal penjatuhan hukuman ditunda beberapa kali.

Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome mengapresiasi kinerja dari aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan pelanggaran hukum di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut diungkapkan Haris Tome usai menghadiri pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo, Selasa.

"Daerah kita saat ini menghadapi 43 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang telah didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini menjadi tugas berat bagi kita semua," ungkap Haris.

Ia juga menyoroti situasi di Kabupaten Gorontalo terkait pelecehan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peredaran narkoba.

Haris juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk program inovatif seperti "Jaksa Sayang Anak," "Polisi Sahabat Anak," hingga kerja sama dengan TNI melalui program "Anak Sahabat Tentara."

"Pemerintah Daerah mendukung penuh langkah APH dalam menekan kriminalitas. Kolaborasi ini akan memperkuat pencegahan dan penanganan kasus di masyarakat," pungkas Haris.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Abvianto Saifulloh mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari minuman keras, narkotika dan senjata tajam.

Abvianto menegaskan, kegiatan itu mencerminkan komitmen kolaborasi aparat penegak hukum, khususnya antara Kejaksaan dan Kepolisian.

"Kami berharap ke depan forum komunikasi pimpinan daerah semakin solid dalam kolaborasi untuk mencegah dan mensosialisasikan bahaya tindak pidana di Kabupaten Gorontalo," ujar Abvianto.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi pada Selasa (19/11), mulai dari Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAP, sampai Kemenimipas-Polri kerja sama kejar buronan Rutan Salemba.

Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.

Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAP

Calon Pimpinan (Capim) KPK Johanis Tanak menginginkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK ditiadakan karena tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut dia, OTT tidak tepat karena kata operasi adalah sesuatu hal yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Lalu pengertian tangkap tangan berdasarkan KUHAP adalah peristiwa penindakan hukum yang pelakunya seketika langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Selengkapnya baca di sini.

BNN musnahkan barang bukti dua kasus sabu seberat 20 kg

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,22 kilogram yang berasal dari dua kasus, yakni penyergapan di Bogor, Jawa Barat, serta penyergapan di Batam, Kepulauan Riau.

“Hari ini dimusnahkan barang bukti jenis sabu-sabu seberat 20.221,35 gram yang berasal dari dua kasus,” ucap Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana dalam kegiatan pemusnahan barang bukti di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenag gandeng KPK awasi pelaksanaan haji

Menteri Agama Nasaruddin Umar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dan mengawasi berbagai program Kementerian Agama, salah satunya adalah soal penyelenggaraan haji.

"Poin konkretnya kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji, termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan," kata Nasaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim: Narkoba dari lab di Bali dipasarkan bentuk "pods system"

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri menyebutkan pemasaran narkotika jenis hasis dari clendestine laboratory di Bali menggunakan pods system.

"Modus operandi peredaran narkoba dengan menggunakan pods system merupakan strategi yang digunakan oleh para pelaku karena memanfaatkan tren populer di kalangan anak muda," kata Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada saat konferensi pers di Badung, Bali, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenimipas-Polri kerja sama kejar buronan Rutan Salemba

Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Polri untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

“Pada saat ini, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) 7 orang tersebut,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan retribusi dari seluruh kantin sekolah.

“Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kami koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) DKI Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Adapun rinciannya yakni sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pernyataan ini disampaikan Purwosusilo sebagai tanggapan atas pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno.

Dia berpendapat kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

Hal ini dia katakan setelah mengetahui adanya kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun.

“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.

Dia lalu berharap, Dinas Pendidikan mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

“Sudah kami sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” demikian tutur Sutikno.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Rantauprapat (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPO PP) Kabupaten Labuhanbatu, Deni Hendra Sitepu mengapresiasi kinerja polisi menangkap terduga pelaku teror bom molotov atau bom bakar di rumah Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC PP) Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe.

"Terima kasih dan penghormatan kami sampaikan kepada Kepolisian Resor Labuhanbatu atas keberhasilan menangkap terduga pelaku teror bom bakar di rumah Ketua MPC PP, dan juga sampaikan terima kasih serta apresiasi Polda Sumut atas atensinya," kata Deni Hendra Sitepu, di Rantauprapat, Selasa malam.

Hendra menyampaikan, Pemuda Pancasila akan terus mendukung Polri untuk mewujudkan tugas-tugas keamanan, kenyamanan bagi masyarakat luas. Dan berharap Polri terus meningkatkan upaya preventif dalam penanganan kejahatan konvensional di Kabupaten Labuhanbatu.

"Kami dukung Polri dalam memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat luas terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu," jelas tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ini.

Hendra juga mengimbau kepada masyarakat dalam tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024, menjaga kondusifitas, aman dan damai bersama.

Pilkada, ujar tokoh masyarakat yang karismatik ini, adalah momentum memilih pemimpin yang baik dan amanah. Dengan demikian, mari bersama sukseskan Pilkada.

"Mari ciptakan pemimpin yang amanah dalam Pilkada serentak ini, dengan menjaga situasi aman, damai dan menjaga suasana kondusif sehingga menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Berkompetisi dengan bijak di media sosial atau dalam kampanye terbuka, untuk Labuhanbatu yang lebih baik," imbau Hendra Sitepu.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe membenarkan dua orang terduga pelaku teror telah diamankan Polres Labuhanbatu.

Kabar itu membuatnya lega dan berterima kasih kepada Polres Labuhanbatu yang telah mengusut tuntas kasus ini.

Bupati Labuhanbatu periode 2019-2021 ini meminta para pelaku dihukum maksimal karena berupaya ingin membunuhnya dan keluarga.

"Iya benar kabar pelaku bom bakar dirumah saya telah diamankan Polisi pada hari Minggu kemarin. Teror bom bakar itu sangat kejam dan ingin membunuh saya dan keluarga. Saya minta pelaku dihukum maksimal," tegas Andi Suhaimi Dalimunthe, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanabatu.