"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan tahanan kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agus melanjutkan, proses pemindahan akan berjalan dengan lancar jika pihak Filipina mau mengakui kedaulatan sistem hukum di Indonesia dan setuju menyelesaikan masa tahanan di sana.

"Maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer operasional sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," tambah Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

"Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Secara prinsip, kata Supratman, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya atas dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Meski begitu, lanjut dia, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan napi internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," ucap dia menegaskan.

Menurut dia, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa napi WNA yang dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing-masing sesuai putusan hukum Indonesia.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, sambung dia, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sebisa mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Hingga saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

Dia menuturkan bahwa akan menunjukkan surat permohonan untuk pengalihan napi tersebut kepada Presiden RI.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia. Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Sementara Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sedangkan Tan Duc telah meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Kini, tinggal lima napi dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum kaji pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine" ke Australia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

"Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Secara prinsip, kata Supratman, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya atas dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Meski begitu, lanjut dia, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan napi internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," ucap dia menegaskan.

Menurut dia, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa napi WNA yang dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing-masing sesuai putusan hukum Indonesia.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, sambung dia, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sebisa mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Hingga saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

Dia menuturkan bahwa akan menunjukkan surat permohonan untuk pengalihan napi tersebut kepada Presiden RI.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia. Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Sementara Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sedangkan Tan Duc telah meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Kini, tinggal lima napi dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum kaji pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine" ke Australia

Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

"Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Secara prinsip, kata Supratman, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya atas dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Meski begitu, lanjut dia, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan napi internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," ucap dia menegaskan.

Menurut dia, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa napi WNA yang dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing-masing sesuai putusan hukum Indonesia.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, sambung dia, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sebisa mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Hingga saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

Dia menuturkan bahwa akan menunjukkan surat permohonan untuk pengalihan napi tersebut kepada Presiden RI.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia. Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Sementara Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sedangkan Tan Duc telah meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Kini, tinggal lima napi dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima kedatangan empat warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu yang dideportasi oleh Imigrasi Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin mengatakan bahwa empat warga Belu itu terdiri dari AML. (34), RB. (37), CDS (6), dan F (1,5).

“Berdasarkan pengakuan, mereka melintas perbatasan secara ilegal melalui jalur pantai di sebelah PLBN Mota Ain untuk menjenguk keluarga di Dili,” katanya.

Keempat WNI tersebut diamankan oleh Unit Patroli Perbatasan (UPF) dan Imigrasi Timor Leste saat hendak melintas secara ilegal tanpa dokumen resmi.

Dia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Timor Leste, mereka hanya dapat menunjukkan KTP sehingga kemudian mereka diserahkan ke imigrasi PLBN Mota Ain.

Penyerahan dilakukan di Gedung Kedatangan PLBN Mota Ain dan diterima oleh Asisten Supervisor imigrasi PLBN Jose Pinsu Marsal, disertai dokumen delivery term yang menjelaskan pelanggaran mereka..

Setelah diserahterimakan ke PLBN Mota Ain, petugas PLBN Mota AIn kemudian memberikan edukasi kepada keempat WNI tersebut.

Mereka diedukasi tentang pentingnya menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan melintas melalui tempat pemeriksaan resmi guna mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, petugas juga menekankan pentingnya kesadaran WNI terhadap aturan lintas batas untuk menjaga keselamatan dan hak mereka.

Proses pemulangan ini berjalan lancar dan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu mematuhi tata aturan lintas batas demi menghindari konsekuensi hukum saat berada di luar negeri.

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Belawan melaksanakan bakti sosial dengan cara memberikan paket sembako kepada warga kampung nelayan dan Panti Asuhan Manufa di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

"Kami dari Kantor Imigrasi Belawan bermaksud untuk sedikit berbagi kepada bapak dan ibu sekalian sebagai wujud kepedulian dan bakti kami untuk masyarakat sekitar," ujar Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur S Simanjuntak di Medan, Minggu.

Guntur mengatakan semoga paket sembako yang diserahkan dapat berguna bagi bapak ibu sekalian.

"Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik," tuturnya.

Guntur juga mengajak para nelayan untuk ikut berperan dalam menjaga kedaulatan Wilayah Indonesia dengan melaporkan kepada aparat yang berwajib jika mengetahui terdapat kapal ilegal yang membawa korban penyelundupan manusia datang dari luar negeri.

"Kampung nelayan ini adalah salah satu wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Di sini peran para nelayan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia dalam hal menghalau kapal ilegal yang membawa korban penyelundupan manusia dan mencegah keberangkatan WNI ke Malaysia yang melalui jalur laut ilegal," ucap Guntur.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Belawan untuk mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Medan (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kotapinang dibekali bimbingan teknis (bimtek) pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.

"Petugas KPPS Lapas Kotapinang merasa terbantu dengan materi yang telah diperoleh selama bimtek berlangsung," kataKepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Kotapinang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima di Medan, Minggu.

Loviga mengatakan petugas juga diberikan panduan mengenai apa saja yang harus dimasukkan ke kotak suara yang tersegel dan berkas yang harus diserahkan kepada petugas Panitia Pemungutan Suara.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Labuhanbatu Selatan dan Tim PPK Kecamatan Kotapinang atas pembekalan informasi dan pemahaman komprehensif tentang pilkada dalam bimtek ini," tutur dia.

Sementara itu, Ketua KPU Labuhanbatu Selatan Adnan Rasyid menekankan pentingnya netralitas bagi para petugas KPPS.

“Kami selalu mengingatkan tugas KPPS adalah melayani pemilih tanpa memihak. Netralitas dan profesionalisme adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan pilkada berjalan adil dan transparan,” ujar Adnan.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe melakukan razia di kamar hunian warga binaan untuk mencegah barang terlarang yang masuk di lingkungan ini.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang bisa mengganggu ketertiban, serta menjaga agar warga binaan tetap dalam pengawasan yang ketat," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Kabanjahe Boni H Manullang, di Kabanjahe, Minggu.

Boni mengatakan selama razia, petugas menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan dan beberapa barang yang dapat digunakan untuk melanggar aturan seperti mancis, kartu domino, gunting dan lainnya.

Lebih lanjut, semua barang tersebut segera disita dan akan dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Rutan Kabanjahe dapat terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan rasa aman baik bagi warga binaan maupun petugas yang bertugas.

Razia ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan yang ketat sangat penting dalam lingkungan Rutan, demi mencegah potensi masalah di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR R M. Nasir Djamil mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal untuk mengatasi permasalahan maraknya impor ilegal.

“Jika ini (pembentukan panja) berhasil, kita tidak hanya menyelamatkan pendapatan negara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik pada hukum,” ujar Nasir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Nasir mengatakan bahwa langkah tersebut selaras dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku impor ilegal.

Nasir menilai jika maraknya impor ilegal dibiarkan tanpa solusi, maka permasalahan tersebut akan membuat negara terperosok mengalami kerugian ekonomi yang bernilai ribuan triliun.

Ia juga menerangkan impor ilegal akan menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional. Oleh karena itu, secara tegas, dirinya mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal.

“Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? Ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini harus dihentikan,” ucap dia.

Jika integritas aparat penegak hukum ditegakkan, ucap dia, maka tabir gelap soal jaringan ilegal bisa terbuka dan diproses secara hukum.

Ia berharap, pembentukan panja dapat menjadi solusi strategis untuk memetakan sekaligus menghentikan praktik tersebut.

Baginya, menuntaskan isu impor ilegal mencerminkan tantangan besar penegakan hukum di Indonesia. Setiap kasus menuntut lebih dari sekadar solusi jangka pendek.

Jika panja ini dibentuk dan dilaksanakan dengan konsisten, lanjut dia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, memperkuat integritas institusi, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Namun, tanpa tindakan nyata, Nasir mengatakan semua ini akan menjadi harapan kosong yang tidak akan membuahkan perubahan berarti.

“Momentum ini harus menjadi pijakan untuk reformasi serius. Jika tidak, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada hukum,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung China, Sabtu, menyatakan, kejahatan-kejahatan kejam harus dihukum berat menurut hukum, seraya menggarisbawahi komitmen negara itu untuk menjunjung tinggi hukum dan menjamin keamanan khalayak.

Pada pertemuan tentang hal itu, Mahkamah Agung China menekankan kepentingan pengadilan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran hukum itu untuk menjamin rasa keadilan rakyat, sebagaimana dinyatakan Xinhua yang dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Mahkamah Agung China menyoroti kombinasi hukuman berat dan keringanan hukuman dalam penanganan kasus pidana, dengan mengatakan bahwa keringanan hukuman diberikan untuk pelanggaran ringan, di mana pelaku mengaku bersalah, mengungkapkan penyesalan, dan memperoleh pengampunan dari para korban.

Mahkamah Agung China menyerukan peningkatan upaya untuk mencegah kejahatan dengan mengatasi konflik dan perselisihan dari sumbernya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia

Medan (ANTARA) - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sub Direktorat IV Renakta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menangkap pelaku yang diduga agen memberangkatkan dua orang pekerja migran ilegal untuk bekerja ke Malaysia.

"Pekerja calon migran ilegal ini merupakan hasil kerja sama dengan antarPolda Sumut dan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono di Medan, Minggu.

Sumaryono mengatakan berawal dari petugas imigrasi bandara menemukan tiga orang yang dicurigai hendak berangkat ke Malaysia tersebut.

Dari laporan imigrasi, personel Polda Sumut melakukan penyelidikan di bandara itu, kemudian dilakukan pengamanan terhadap ketiga orang yang hendak berangkat ke Malaysia pada Jumat (22/11).

"Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia," kata Sumaryono.

Ia mengatakan tersangka GR, para calon migran ilegal tersebut akan digaji Rp5,2 juta, hanya saja setelah bekerja gaji mereka dipotong sebagai biaya pengganti pembuatan paspor dan tiket pesawat.

Selain itu, personel menyita tiga handphone, tiga lembar boarding pass pesawat, satu lembar pembayaran pesawat melalui aplikasi sebagai barang bukti.

Terhadap tersangka GR, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk dua calon pekerja migran ilegal tersebut diserahkan ke BP3MI Sumut untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan pembinaan serta pemulangan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan pemindahan tahanan Mary Jane Veloso

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa pemindahan terpidana di kawasan ASEAN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Menurut lulusan Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) itu, pemindahan terpidana mati seperti kasus Mary Jane Veloso yang merupakan narapidana hukuman mati asal Filipina yang dikembalikan ke negaranya sesuai dengan UU tersebut sehingga penerapannya sudah tepat.

"Indonesia punya UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, jadi bukan lagi masalah wacana ini pelaksanaan UU," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Dampak dari keputusan pemindahan terpidana mati itu, kata dia, akan membuat hubungan Indonesia dan Filipina makin baik. Bahkan, pemerintah Indonesia bisa memiliki peluang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa ke depan.

"Dampaknya kerja sama antara kedua negara makin baik. Suatu saat Indonesia juga akan butuh Filipina untuk kepentingan WNI dan negara," ujar akademisi tersebut.

Chairul menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu khawatir dengan keputusan tersebut.

Untuk agenda-agenda lain ke depannya yang serupa seperti itu, menurut dia, Pemerintah bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya.

"Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan transfer of prisoner (pemindahan tahanan) yang bersangkutan (Mary Jane Veloso)," ujar dia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengesahkan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).

UU itu memungkinkan negara yang ikut menandatanganinya seperti Indonesia dan Filipina, kata dia, untuk saling meminta bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024