Kebijakan Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan bahwa pembangunan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang lebih efisien dan lincah serta dapat menciptakan iklim yang inovatif.

"Grand design Reformasi Birokrasi 2010—2025 telah selesai dan sudah memberikan landasan yang kokoh untuk penataan birokrasi di Indonesia," kata Taufiq di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kebijakan Reformasi Birokrasi 2010—2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Selain itu, juga penataan pada bidang SDM terkait dengan pelayanan dalam rangka membangun birokrasi yang bersih.

Taufiq mengatakan bahwa reformasi birokrasi ke depan 2025—2045 menjadikan birokrasi lebih efisien, lincah, dan berinovasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Taufiq, para birokrat harus mampu menjawab tantangan zaman ke depan, apalagi Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7—8 persen.

"Birokrasi harus mampu mengawal target pemerintah agar ekonomi meningkat dan mengurangi atau menghilangkan berbagai kebocoran-kebocoran dan inefisiensi," tuturnya.

Ketika transformasi birokrasi berjalan dengan baik, menurut dia, apa yang disampaikan Presiden dapat diminimalkan seperti kebocoran anggaran, inefisiensi, dan inovasi.

Plt. Kepala LAN menegaskan bahwa birokrasi harus mampu bekerja secara lebih efisien serta bekerja dengan integritas dan inovatif dalam langkah mendorong sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan pula bahwa reformasi birokrasi harus mampu menciptakan nilai tambah dalam investasi, sekaligus mendorong adanya investasi, kemudian potensi-potensi ekonomi baru yang berasal dari ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bojonegoro (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bojonegoro, Jawa Timur, menerima seorang narapidana kasus teroris (napiter), Khonurul Anas bin Moch. Bakri dari Rutan Cikeas, untuk dilakukan pembinaan di Lapas kategori menengah (medium security).

"Lapas Bojonegoro menerima pindahan napiter dari Cikeas untuk dilakukan pembinaan, sehingga dikirim ke sini," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Bojonegoro, Sugeng Indrawan, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.

Disampaikan Sugeng, pemindahan napiter tersebut berdasarkan surat Direktur Jendral pemasyarakatan nomor PAS-PK.05.05-1547 tertanggal 26 Juli 2024, terkait persetujuan pemindahan narapidana tindak pidana terorisme. Narapidana tersebut baru masuk Lapas Bojonegoro, pada Kamis (21/11).

"Saat ini napiter masih menjalani orientasi dengan penempatan di ruangan khusus, karena masa pengenalan lingkungan jadi harus disendirikan dan tidak dicampur dengan penghuni lapas yang lain," terangnya.

Setelah menjalani orientasi, menurut Sugeng, melalui program admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang merupakan program awal dalam melakukan penelitian dan pengamatan terhadap sikap maupun perilaku narapidana.

"Orientasi tersebut dilakukan 14 hari, penilaian tergantung dari narapidana itu sendiri, pola pikir, observasi dan perilaku. Dia sudah merasa bisa bergaul dengan narapidana yang lain atau belum," jelas Sugeng.

Dikatakan dia, jika dianggap belum bisa bergaul dengan narapidana yang lain, maka napiter tersebut kembali menjalani masa orientasi selama 14 hari, sebelum dilakukan pembinaan.

"Dikarenakan saat pembinaan baru dilakukan bersama-sama dengan narapidana yang lainnya," katanya.

Sugeng menambahkan, napiter tersebut menjalani hukuman 3 tahun dan dijadwalkan akan bebas pada 1 Desember 2025, serta baru pertama kali terlibat jaringan teroris.

"Remisi akan dilihat nanti seperti apa sikap dan perilaku narapidana," imbuh Sugeng.

Koba, Babel (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Algafry Rahman mengatakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi strategis yang menjadi wadah terdepan dalam melindungi guru dari persoalan hukum.

"PGRI menjadi rumah dan sebuah organisasi yang harus mampu memperjuangkan hak-hak guru dan melindungi dari persoalan hukum serta tindak kekerasan," kata Algafry di Koba, Senin.

Bupati mendukung penuh adanya rencana menerbitkan undang-undang khusus untuk memberikan perlindungan kepada guru dan payung hukum ini diminta bersifat lex specialis atau aturan atau hukum bersifat khusus.

"Saya ingin mengajak seluruh guru yang tergabung dalam PGRI untuk bersama memperkuat ukhuwah para guru melalui wadah ini, agar bisa menyatukan dan menyamakan program dari para guru dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman saat ini," ujar Algafry.

Algafry meminta para guru mempunyai kesepakatan di antara mereka dalam membangun SDM agar akhlak dan kepintaran memiliki keseimbangan.

"Saya meyakini para guru harus segera membentuk forum dalam PGRI ini untuk berdiskusi minimal tiga bulan sekali, membahas langkah-langkah para guru dalam melindungi dari dari persoalan hukum," ujarnya.

Algafry memberikan apresiasi penuh kepada guru atas tugas mulia mereka dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2024 menjadi momentum yang tepat dalam menempatkan para pendidik sebagai bagian pilar penting dalam membangun bangsa yang lebih kuat.

"Jangan pernah melupakan jasa seorang guru, apalagi mengabaikan hak mereka dan bersikap tidak adil terhadap mereka karena sebagian besar orang hebat itu juga berawal dari peran seorang guru yang hebat pula," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A di Kabupaten Bangli, Bali, menerapkan transparansi soal wacana pemindahan ke Australia kepada salah satu anggota kelompok Bali Nine, Scott Rush yang mendekam di lapas tersebut.

“Semua informasi mengenai mereka dari luar, tetap kami transparan, kami segera jelaskan,” kata Kepala Lapas Kelas II-A Narkotika Bangli Marulye Simbolon dihubungi di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menuturkan pihaknya sudah memanggil Scott untuk menjelaskan terkait kabar pemindahan dirinya ke Australia.

Tujuannya, lanjut dia, agar informasi yang diterima warga binaan itu tidak bias.

Scott, kata dia, juga sudah mengetahui informasi terkait pemindahannya ke negara asal karena melihat pemberitaan melalui layar televisi yang ada di Blok D, lokasi dia mendekam bersama narapidana lokal lainnya.

“Tentunya apabila (pemulangan) itu terjadi, dia senang. Dia menunggu. Hanya itu tanggapannya,” ucap Marulye menuturkan respons Scott.

Meski begitu, ia menekankan kepada Scott bahwa saat ini pihak lapas masih menunggu kelanjutan dari pemerintah pusat di Jakarta baik melalui penyampaian secara lisan maupun tertulis.

“Kami sampai hari ini belum ada penyampaian lisan maupun tertulis terhadap kegiatan pemulangan itu. Kami di daerah menunggu perintah dari pimpinan di Pusat,” katanya.

Ia juga tidak memiliki persiapan khusus terkait informasi termasuk. Namun memastikan proses pembinaan kepada warga binaan berjalan optimal.

Di sisi lain, pihaknya juga akan menyampaikan informasi yang jelas kepada warga binaan dari negara lain yang tidak terkait dengan Bali Nine agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

“Tapi sampai saat ini pertanyaan itu (pemulangan warga binaan asing lain) belum ada kepada kami. Saya sudah cek itu dan belum ada pertanyaan,” ucapnya.

Sejak dipindahkan dari Lapas Kerobokan dan mendekam di Lapas Narkotika Bangli sejak 2018, Marulye mengungkapkan Scott memiliki perilaku yang baik.

Ia bahkan aktif dalam kegiatan pembinaan yang diadakan lapas dan memiliki interaksi yang baik dengan pegawai dan sesama warga binaan.

“Dia (Scott) bergaul dengan kami di lapas baik pegawai dan warga binaan lain. Dia juga orangnya aktif, tidak pernah buat masalah,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pemindahan narapidana Bali Nine yang tersisa ke Australia.

Meski begitu, saat ini sedang dilaksanakan proses kajian yang tinggal finalisasi terkait rencana pemindahan ke Australia.

"Kalau Bali Nine, sekali lagi, saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Atgas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Saat ini, tersisa lima narapidana dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi Chen, Michael, Matthew, Scott, dan Martin Stephens.

Selain di Lapas Narkotika Bangli, beberapa kelompok Bali Nine itu juga mendekam di Lapas Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - West Ham United menundukkan tuan rumah Newcastle United 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion St James' Park, Newcastle, dengan salah satu gol merupakan sumbangan perdana bek Aaron Wan-Bissaka untuk West Ham.

Mengutip laman Liga Inggris di Jakarta pada Selasa, gelandang Thomas Soucek menjadi pencetak gol West Ham lainnya pada pertandingan yang digelar Selasa dini hari WIB itu.

Bagi Wan-Bissaka, gol ke gawang Newcastle menjadi yang ketiga sepanjang kariernya di Liga Inggris. Uniknya, dua dari tiga gol itu dibuat di kandang Newcastle United, Stadion St James' Park.

Kemenangan ini membuat West Ham United memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Newcastle United dalam semua kompetisi.

Bagi West Ham, tiga poin ini sangat berharga setelah hanya mendapatkan satu poin dari dua laga sebelumnya.

West Ham United unggul 1-0 pada menit ke-10 berkat gol Tomas Soucek yang memanfaatkan assist bek kiri Emerson Palmieri.

Sementara Aaron Wan-Bissaka, yang baru bergabung dengan West Ham United pada musim ini dari Manchester United, melesakkan gol pada menit ke-53 usai menerima operan kapten Jarrod Bowen.

Kemenangan 2-0 itu membuat West Ham United berada pada posisi ke-14 klasemen liga dengan 15 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Newcastle pada urutan ke-10 dengan 18 poin dari 12 laga.

Hasil positif itu pun disambut bahagia oleh pelatih dan para pemain West Ham United.

"Kami senang karena mendapatkan tiga poin. Kami pantas menang. Pemain sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik di lapangan," ujar pelatih West Ham United Julen Lopetegui.

Kapten West Ham United Jarrod Bowen menyebut penampilan timnya sangat bagus.

Newcastle, Bowen melanjutkan, adalah tim yang apik dan terkenal sulit ditaklukkan di Stadion St James' Park.

"Namun, kami membuat dua gol ke gawang mereka ditambah tidak kebobolan. Itulah level West Ham United. Setiap pemain menunjukkan hasrat dan kerja keras. Sekarang waktunya istirahat karena kami harus memiliki laga sulit pada hari Sabtu nanti," tutur dia.

West Ham United selanjutnya menjamu Arsenal pada Minggu dini hari WIB pekan ini.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (25/1 1).

Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Hakim PN Andoolo vonis bebas guru honorer Supriyani

​​​​​​Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani.

Anggota majelis hakim PN Andoolo Vivi Fatmawaty Ali saat membacakan amar putusan mengatakan bahwa dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua.

Baca selengkapnya di sini.

Seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Dwi Subagio membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan siswa yang tinggal di Kembangarum, Kota Semarang itu.

Baca selengkapnya di sini.

Polri menegaskan telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan senjata api (senpi) pada personel kepolisian.

“Tentu saja setiap SOP sudah dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik itu terkait dengan masalah administrasi maupun tes psikologinya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Baca selengkapnya di sini.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) akan menggunakan uang hasil korupsi untuk ongkos tim sukses pada Pilkada Bengkulu.

"Kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan dari HP-nya itu tergambar jelas, bahwa uang ini nanti untuk tim sukses. Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara kembali mengadakan tes urine bagi narapidana dan beberapa petugas lapas.

"Pemeriksaan tes urine ini, untuk memastikan bahwa narapidana sebagai warga binaan menjalani masa pidana mereka dengan baik tanpa pengaruh zat-zat terlarang," kata Kepala Lapas Sanana, Ardian Alamsyah di Ternate, Senin.

Dia mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan di Klinik Laksana Lapas Sanana oleh dokter dan tim medis Lapas.

Di samping itu, tes urine ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan Lapas.

Sedangkan, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi dan Kadiv Pemasyarakatan Hensah mengapresiasi pelaksanaan tes urine oleh jajaran Lapas Sanana.

Andi Taletting Langi terus mendorong jajaran lapas/rutan di Malut untuk menghindari masuknya narkotika oleh oknum yang tak bertanggung jawab ke dalam lapas.

"Jaga nama baik diri, keluarga dan organisasi dengan menghindari narkoba dan benda terlarang lainnya, terutama cegah dan deteksi dini jangan sampai masuk ke dalam lapas/rutan," tegas Andi Taletting Langi kepada para Kepala Lapas/Rutan.

Dokter Farid, ASN Lapas Sanana yang memimpin tim medis dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa hasil tes urine menunjukkan hasil yang memuaskan.

"Dari sejumlah WBP yang menjalani tes urine, semua menunjukkan hasil negatif. Ini berarti upaya kami untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas sudah berjalan dengan baik," ujar dr Farid.

Ternate (ANTARA) - Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (Malut), memperkuat sinergi dengan Polres Ternate dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Kota Ternate.

"Tentunya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama yang lebih solid dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba," kata Kasat Narkoba Polres Ternate, IPTU Suherman di Ternate, Senin.

Dia mengatakan bahwa kolaborasi dengan Rutan Ternate Kemenkumham Malut merupakan langkah positif untuk memitigasi dan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba, baik di dalam maupun di luar rutan.

"Kami mengapresiasi inisiatif ini. Dengan kerja sama yang erat, kami optimis dapat memberantas peredaran narkoba secara lebih efektif," ujarnya.

Sedangkan, Kepala Rutan Ternate, Nurchalis Nur menambahkan, sinergisitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, maupun di lingkungan rutan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi narkoba untuk berkembang, baik di dalam rutan maupun di masyarakat," ujar Nurchalis.

Nurchalis mengungkapkan, pihaknya bersama Polres Ternate bersepakat untuk meningkatkan koordinasi melalui razia gabungan, edukasi kepada warga binaan.

"Selain itu, pelatihan deteksi dini penyelundupan narkoba juga akan diberikan kepada petugas rutan sebagai langkah preventif," ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi mendukung penuh langkah sinergisitas jajarannya bersama Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan narkoba.

Andi Taletting Langi mengungkapkan, seluruh satker Kanwil Kemenkumham Malut baik lapas, rutan, maupun imigrasi berkomitmen dalam pemberantasan narkoba.

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum Herman Budiyono, yakni Michael SH MH CLA, CTL, CCL menganggap aneh tuntutan 4 tahun penjara terhadap kliennya dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

Michael dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin mengatakan tuntutan itu hampir batas maksimal ancaman hukuman pasal 374 KUHP yakni 5 tahun.

"Padahal, jelas dalam fakta persidangan bahwa jaksa ini tidak mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa," katanya.

Sebelumnya, Herman Budiyono, dalam sidang lanjutan di PN Mojokerto dituntut 4 tahun penjara. Oleh JPU, terdakwa dianggap terbukti secara sah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana tertuang dalam pasal 374 KUHP.

Dalam pertimbangannya JPU menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa mengakibatkan kerugian pelapor Rp12,2 miliar. Terdakwa juga pernah terjerat tindak pidana penganiayaan dan dihukum empat bulan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa sopan, tidak berbelit belit selama persidangan.

“Menuntut, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 374 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun. Menyerahkan barang bukti bukti ke pelapor,” ujar jaksa dalam tuntutannya.

Lebih lanjut, Michael mengatakan jaksa dalam tuntutannya hanya menyampaikan perpindahan uang. Padahal perpindahan uang tersebut belum tentu suatu tindak pidana.

"Bahkan ahli dari jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 374 KUHP harus akurat dan konkret, tidak bisa sepenggal penggal,” ujar Michael.

Apabila jaksa menyampaikan tuntutan dengan dasar sepenggal penggal atau tidak konkret dan akurat, lanjut Michael, maka akan menjadi kesimpulan yang tidak valid, tidak ada nilai kebenaran dan keadilan.

“Prinsipnya, jaksa menyampaikan dalam tuntutan bahwa hanya soal perpindahan uang. Apakah perpindahan uang ini serta merta menyebabkan kerugian? Apakah serta merta ada itikad buruk?” tanya Michael.

Dia menyatakan jika jaksa terbuka dalam mengungkap fakta persidangan adanya hutang kakak-kakak terdakwa yang mencapai Rp13 miliar, mestinya hal itu dijadikan pertimbangan juga. Karena akibat adanya hutang-hutang itulah yang mestinya dianggap merugikan perusahaan.

“Bukan malah terdakwa yang menjadi salah satu pemilik modal dan menguntungkan perusahaan malah dikatakan merugikan perusahaan. Jangan dibolak balik faktanya,” ujar Michael.

Michael menegaskan bahwa, prinsip tindak pidana penggelapan jabatan harus ada yang dirugikan. Yakni melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak orang lain.

Sementara dalam kasus ini, tidak ada hak orang lain yang diambil oleh terdakwa. Sementara di sisi lain hutang para pelapor ini sampai sekarang belum dibayar.

"Orang yang menguntungkan CV kok malah dianggap merugikan, kalau memang CV itu merugi kenapa kok mereka berebut," katanya.

Michael menandaskan terdakwa merupakan penyetor modal di CV MMA. Terdakwa selama mengelola CV ini juga tidak mendapat gaji.

"Kalau bicara badan usaha kepemilikan dua orang yakni pasif dan aktif yakni Herman dan papanya. Maka Herman ini memiliki hak atas perusahan tersebut karena sebagai pemodal juga, lalu hak mana yang dilanggar? Kenapa tuntutan empat tahun?” ujar Michael.

"Kalau memang ada pergantian rekening tersebut bukan untuk kepentingan pekerjaan, kenapa pelapor yang namanya Lidyawati saat order barang transfernya ke rekening tersebut,” tutur Michael.

Banjarmasin (ANTARA) - Pengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banjarmasin jajaran Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) memberikan pelatihan kesiapan bagi warga binaan saat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Kepala Lapas Banjarmasin Faozul Ansori di Banjarmasin, Senin, mengatakan kegiatan tersebut berupa sosialisasi reintegrasi sosial dan peran keluarga bagi warga binaan.

"Proses reintegrasi sosial merupakan hal penting bagi warga binaan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana," kata Faozul.

Faozul menuturkan tujuan utama kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan mempersiapkan warga binaan menjalani proses reintegrasi sosial agar beradaptasi dengan baik setelah menjalani hukuman termasuk mendukung pemulihan sosial dan mental.

Lebih lanjut, Faozul mengharapkan warga binaan mendapatkan motivasi, bimbingan, dan dapat mengelola emosi, memperbaiki perilaku, serta membangun kepercayaan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.

Faozul menyebutkan Lapas Banjarmasin bekerja sama dengan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin guna menggelar kegiatan tersebut agar memberikan manfaat lebih dan membantu proses reintegrasi sosial warga binaan.

Melalui kegiatan tersebut, Faozul pun menambahkan warga binaan menjadi individu yang lebih produktif, bermanfaat, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga tidak menerima stigma negatif.