Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) mencatat sebanyak 1.017 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik tahanan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wagub Malut 2024.

"Mereka yang masuk DPT itu merupakan narapidana maupun anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di lingkungan," kata Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Rabu.

Ia memastikan bahwa kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap Lapas/Rutan di Malut telah optimal. Hal tersebut, kata Andi berkat sinergi dan kolaborasi jajarannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

"Warga binaan yang masuk ke DPT Pilgub tersebar pada 10 Lapas, Rutan, LPKA di Malut dan kami pastikan semua mengikuti pencoblosan, karena suara setiap warga negara Indonesia dalam mencoblos, akan berdampak pada perkembangan daerah kedepannya," ujar Andi.

Andi memastikan bahwa TPS khusus pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut telah steril. Dirinya meminta agar petugas Lapas/Rutan dapat menjaga netralitas ASN dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun atas pilihan setiap WBP.

Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan Hensah menerangkan bahwa jajaran Lapas, Rutan, LPKA saat ini telah siap mengikuti pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).

Sebab, selama ini, UPT pemasyarakatan telah membangun sinergi dan terlibat aktif dalam setiap persiapan bersama KPU.

"Warga binaan dapat mencoblos pada TPS khusus yang telah tersedia pada Lapas dan Rutan. Gunakan hak suara sebaik mungkin untuk memilih calon pemimpin," katanya.

Adapun sebaran WBP yang masuk DPT Pilgub di Malut yaitu, Lapas Ternate 245, Lapas Sanana 121, Lapas Tobelo 173, Lapas Jailolo 72, Lapas Labuha 52, LPP Ternate 34, LPKA Ternate 21, Rutan Ternate 123, Rutan Soasiu 119, Rutan Weda 57.

"Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya 141 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 515 rancangan peraturan kepala daerah dan 28 kali pendampingan serta 4 kali konsultasi,"

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, 688 produk hukum daerah itu berasal dari berbagai daerah di Sulsel.

"Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya 141 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 515 rancangan peraturan kepala daerah dan 28 kali pendampingan serta 4 kali konsultasi," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, Raperda terbanyak berasal dari Kota Makassar dengan jumlah 14 Raperda. Sedangkan, Ranperkada terbanyak berasal dari Kabupaten Luwu Timur sebanyak 56.

Menurut Andi Haris, fasilitasi ini meliputi harmonisasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan rancangan peraturan.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman mengucapkan terima kasih atas sinergisitas dan kerja sama yang baik antara Kemenkumham Sulsel dengan Pemprov Sulsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel dalam penyusunan produk hukum daerah.

"Kami akan terus mendukung dan memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat," katanya.

Ia pun mendorong peningkatan kerja sama dan kolaborasi untuk peningkatan pembentukan rancangan produk hukum daerah di seluruh daerah demi mengakomodir kepentingan publik.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengharapkan pelaksanaan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang aman dan lancar.

"Di Lapas Cipinang ada 4 TPS, diharapkan bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jurdil (jujur dan adil), sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

Hal itu disampaikan saat menyaksikan penyerahan logistik Pilkada 2024 di Lapas Kelas I Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa.

Peninjauan itu dilaksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur serta Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Bayu Megantara.

Kegiatan itu juga untuk memastikan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi menjelaskan, dari empat TPS khusus yang di Lapas Cipinang terdapat 1.402 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 183 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selama ini pihaknya sudah biasa melaksanakan dari pemilihan presiden dan sekarang Pilkada. "Tentunya mekanisme sudah kita siapkan itu sudah penuh dengan kesiapan, dalam arti segi pengamanannya, pelaksanaannya sudah kami pertimbangkan," katanya.

Pencoblosan atau pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. 'Insya Allah besok kita sudah tinggal pelaksanaannya saja. Pemilihan dimulai pukul 07.00 WIB," kata dia.

Namun, pihaknya akan mengutamakan pemilih yang terdata dalam DPT karena mereka sudah terdaftar. "Setelah pemilih dari DPT selesai, maka pemilih dari DPTb baru bisa melakukan pencoblosan," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI,"

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyampaikan Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI Tahun 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa.

Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan tindak lanjut perbaikan reformasi birokrasi di Ombudsman RI.

"Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI," ucap Suganda dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ke depan, dirinya menegaskan bahwa Ombudsman akan selalu melakukan perbaikan dan peningkatan terkait reformasi birokrasi, sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan Insan Ombudsman.

Beberapa tahun ini, ia menyebutkan Ombudsman telah menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan koridornya, terbukti dari berbagai kegiatan yang sudah sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

Dia menuturkan dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029, terkait kolaborasi sudah disusun agar tidak tumpang tindih (overlap) dalam tugas dan fungsinya.

Seperti pada tahun ini, kata Suganda, sesuai arahan presiden terkait pengelolaan sawit, Ombudsman ikut turut serta dalam pengawasannya dan berkolaborasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan yang sama , Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan agar Ombudsman bisa menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang telah dilakukan di internal maupun yang berdampak bagi masyarakat serta perlu untuk berkolaborasi agar para lembaga khususnya tidak tumpang tindih terkait tugas dan fungsi masing-masing dan semakin tajam.

Adapun Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu menyerahkan laporan didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Ombudsman Esti Budiyarti kepada Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 417 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, siap berpartisipasi aktif menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan menyebutkan dari jumlah keseluruhan warga binaan sebanyak 445 orang di rumah tahanan negara itu, tercatat 417 yang punya hak pilih.

"Sementara 28 orang warga binaan lainnya tidak bisa memberikan hak pilihnya karena berbagai alasan di antaranya 3 orang tidak punya NIK, 8 orang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, 15 orang domisili luar Jawa Timur dan 2 orang warga binaan lainnya usia anak," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.

Rudi Kristiawan mengemukakan, selain warga binaan pemasyarakatan ada sebanyak 63 Pegawai rumah tahanan negara yang juga akan memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) Khusus 901.

"Pegawai rutan termasuk saya juga akan memberikan hak pilih saya di sini," ujarnya.

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu (27/11) besok, lanjut Rudi Kristiawan, telah mempersiapkan TPS dengan tema "Kepahlawanan" seiring dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada bulan November termasuk juga peringatan Hari Guru Nasional.

"Di TPS khusus ini kami bikin TPS tema 'Kepahlawanan' karena November kan bulan peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Hari Guru," katanya.

Rudi Kristiawan memastikan seluruh warga binaannya yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak pilihnya.

"Dari sebanyak 417 warga binaan yang punya hak pilih itu, 238 orang di antaranya warga Situbondo, selebihnya warga kabupaten/kota Jawa Timur," ujarnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 5/PMK.010/2020 dinyatakan bahwa semua buku (baik cetak maupun digital) adalah buku pelajaran umum yang bebas PPN.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan semua buku dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali buku yang melanggar hukum yang berlaku.

Dia melanjutkan ketentuan itu tidak berlaku untuk buku yang mengandung unsur yang bertentangan dengan Pancasila; suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); pornografi, dan lain-lain.

Adapun untuk mengategorikan suatu buku mengandung unsur-unsur tersebut, perlu melalui proses pengadilan.

“Pembuktian tentang kandungan unsur tersebut harus melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, sepanjang tidak ada putusan pengadilan, semua buku bebas PPN,” kata Dwi.

Dalam Pasal 1 PMK 5/2020, buku didefinisikan sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Sementara Pasal 2 merinci impor dan/atau penyerahan buku yang dibebaskan dari pengenaan PPN mencakup buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Salah satu definisi buku pelajaran umum dalam aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, dengan buku pendidikan adalah buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Definisi lain buku pelajaran umum adalah buku umum yang mengandung unsur pendidikan. PMK 5/2020 menjelaskan buku umum yang mengandung unsur pendidikan yang berhak menerima fasilitas pembebasan PPN adalah buku yang tidak bertentangan dengan Pancasila; diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA); serta mengandung pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum,"

Semarang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta tindakan hukum ditegakkan jika terjadi pelanggaran hukum dalam kasus siswa SMKN 4 Semarang, GRO, yang meninggal dunia diduga akibat ditembak polisi.

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa.

Menurut dia, Komnas HAM belum memperoleh pengaduan resmi tentang peristiwa yang menewaskan siswa kelas XI SMKN 4 Semarang itu.

Ia memastikan Komnas HAM akan memroses perkara tersebut jika sudah ada laporan yang disampaikan.

Selain menerima laporan resmi, lanjut dia, Komnas HAM bisa secara proaktif menangani perkara tersebut nantinya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam siaran persnya juga meminta Komnas HAM untuk turun tangan dalam perkara tersebut.

Direktir LBH Semarang Syamsudin Arif meminta Komnas HAM bersama LPSK dan Kompolnas terlibat langsung dan memberi perlindungan terhadap keluarga, teman, pihak sekolah, serta saksi lain dalam perkara itu.

"Menuntut pengusutan perkara secara transparan dan berkeadilan dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," katanya.

LBH juga mendesak reformasi di tubuh kepolisian untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dinihari.

Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar gangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar M. Godam mengatakan bahwa instansinya selalu berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendeteksi buron internasional.

"Ditjen Imigrasi selalu berkomitmen untuk berperan aktif serta bersinergi dengan stakeholder (pemangku kepentingan), baik dengan stakeholder dalam negeri, dalam hal ini kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, serta internasional," kata Saffar saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Saffar menegaskan sinergi itu tidak hanya dilakukan untuk pelaku kejahatan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana kabur ke luar negeri, tetapi juga warga negara asing (WNA) buron yang melarikan diri ke Indonesia.

"Dengan status sebagai buronan atau rednotice, terutama pelaku kejahatan internasional," ucap Godam.

Pada hari Selasa ini, Ditjen Imigrasi bersama Divisi Hubungan Internasional Polri mengumumkan pemulangan buronan Kepolisian Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP).

HAP diduga melakukan penipuan (scamming) kasino di negaranya. HAP kabur ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 10 Oktober 2024 dan berhasil ditngkap pada tanggal 9 November 2024.

Godam menjelaskan penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan memasukkan HAP ke dakan daftar cegah. HAP berhasil ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat hendak hendak bertolak menuju Hong Kong.

Pemerintah Filipina kemudian mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi yang meminta agar HAP dipulangkan. HAP bakal dipulangkan pada Rabu (27/11) dengan didampingi pihak Kepolisian Filipina yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

Terpisah, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan menyampaikan, Ditjen Imigrasi menegaskan akan terus mendukung dan memperkuat kerja sama dengan Interpol.

"Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Pemerintah Filipina, khususnya interpol, merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Kami berperan aktif dalam meringkus pelaku kejahatan lintas negara dan berkontribusi menjaga keamanan di tingkat regional," kata Barron.

Tidak hanya itu, baru-baru ini Ditjen Imigrasi juga berhasil mengamankan buronan internasional asal China yang merupakan pelaku investasi fiktif, LQ alias JL, berkat ketahuan sistem autogate di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/10), Ditjen Imigrasi menyerahkan LQ alias JL kepada Divisi Hubungan Internasional Polri untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang bersangkutan demi keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil meningkatkan daya produktivitas positif di lingkungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pembentukan kelompok tani dan sentra aquaponik, Hasil budi daya sektor pertanian dan perikanan ini tidak hanya bermanfaat bagi kemandirian penghuni rutan, namun juga membawa pengaruh pada ketahanan pangan. (Indra Budi Santoso/Yovita Amalia/Rinto A Navis)

Beijing (ANTARA) - Administrasi Imigrasi Nasional China memperluas dukungan bahasa untuk hotline layanan imigrasi 12367, yang kini mencakup bahasa Rusia, Jepang, dan Korea.

Administrasi Imigrasi China sebelumnya memiliki layanan dalam bahasa Mandarin dan Inggris, menurut badan administrasi keimigrasian tersebut, Selasa (26/11).

Pengguna layanan hotline 24 jam yang siaga setiap hari itu dapat memilih bahasa yang mereka inginkan melalui sistem navigasi suara. Hotline berfungsi sebagai pusat layanan pelanggan terpadu yang menangani pertanyaan terkait administrasi imigrasi, saran, dan pelaporan aktivitas ilegal.

Diluncurkan pada April 2021, platform layanan telah menangani lebih dari 14 juta pertanyaan dari para pengguna domestik dan internasional di 156 negara dan kawasan per akhir Oktober 2024.

Platform mempertahankan tingkat penyelesaian panggilan pertama sebesar 99,9 persen dan tingkat kepuasan 98,6 persen, menurut data resmi.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembinaan mental dan moral aparat penegak hukum merupakan upaya berkelanjutan yang harus terus dilaksanakan.

Hal itu disampaikannya menanggapi dua kasus penembakan oleh anggota Polri yang terjadi dalam waktu berdekatan beberapa waktu lalu.

"Masalah pembinaan mental, moral, saya kira merupakan suatu upaya berkelanjutan yang harus tetap dilaksanakan untuk seluruh aparat penegak hukum," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebab, kata dia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugasnya dengan didukung beberapa perangkat, termasuk persenjataan, sehingga dapat berakibat fatal apabila disalahgunakan.

Dia menuturkan bahwa di samping aksi main hakim sendiri dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, terdapat pula permasalahan tambang ilegal yang menyulut aksi penembakan tersebut.

Dia pun mengimbau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penindakan secara serius terhadap maraknya tambang-tambang ilegal di sejumlah wilayah.

"Karena maraknya illegal mining apalagi ada indikasi bahwa adanya kekuatan besar yang melindungi illegal mining tersebut ya tentu itu merupakan program tersendiri terpisah yang memang harus ditangani," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada hari Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Polda Sumatera Barat menjerat Kabag Ops Kepolisian Resor Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan pasal pembunuhan berencana.

Lalu yang terbaru, seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang tewas akibat tertembak diduga oleh oknum polisi, Minggu (24/11) dini hari. Sejauh ini belum diketahui detail kronologi dari kejadian tersebut, namun pihak Polrestabes Semarang menyebut insiden terjadi saat aksi tawuran antarkelompok berlangsung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

“Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi tempat yang aman dan tertib,”

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menangkap seorang wanita yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) asal Filipina dalam Operasi Jagratara 2024.

“Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi tempat yang aman dan tertib,” kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Selasa.

Petugas mendapati sejumlah barang bukti terkait dugaan praktik PSK dari WNA asal Filipina berinisial CAI itu di salah satu permukiman di Sanur, Denpasar.

Saat digeledah petugas, CAI juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor kepada petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar.

Selain CAI, Imigrasi Denpasar juga menangkap lima orang WNA lainnya dengan kasus berbeda di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal, melebihi izin tinggal dan pencurian di sejumlah titik dalam Operasi Jagratara tersebut.

Kelima WNA itu yakni berinisial APY dan MMS yang keduanya asal Tanzania yang ditangkap karena mencoba kabur saat petugas mendatangi indekos mereka di kawasan Padangsambian Kelod, Denpasar.

Keduanya ternyata tidak mengantongi dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah.

Selain itu, ada juga WNA asal Jerman berinisial AUH di Ubud, Kabupaten Gianyar karena menyalahgunakan izin tinggal sebagai investor, yang justru membuka bisnis ilegal pengurusan visa.

Kemudian, dua orang WNA asal Rusia berinisial LO dan asal Belarus berinisial PC juga ditangkap di kawasan wisata Ubud karena bekerja sebagai terapis tanpa izin.

Sedangkan satu WNA asal Amerika Serikat berinisial DQS dilimpahkan dari Polsek Denpasar Barat karena kedapatan melakukan pencurian dua toples selai kacang di salah satu pusat perbelanjaan di Denpasar.

Saat ditindaklanjuti petugas Imigrasi, ia hanya mampu menunjukkan foto paspor dengan izin tinggal yang masih berlaku hingga Juli 2025.

“Seluruh WNA yang ditangkap kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Denpasar,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar, selama Januari-Juni 2024 pihaknya telah mendeportasi sebanyak 29 orang WNA dan 20 orang didetensi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024