Aekkanopan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Labuhanbatu Utara sempat menikmati kuliner yang ada di kabupaten itu. Paling tidak ada dua lokasi yang sempat disinggahinya untuk menikmati menu yang ada.

Pantauan Antara pada Sabtu (17/5) malam, Wamen dan rombongan menikmati santap malam di Cafe Batik milik mantan Wakil Bupati Labura Drs H Dwi Prantara MM. Di tempat itu Wamen sempat berbincang dengan Dwi Prantara.

Kemudian pada Minggu (18/5) menjelang siang, mantan aktivis mahasiswa 1998 itu juga sempat menikmati kopi dan fooding telur ayam di Kedai Kopi Si Jampang yang berada di Jalan Sudirman Aekkanopan.

Di tempat ini, Wamen ditemani Wakil Bupati Labura Dr H Samsul Tanjung ST MH, Sekdakab dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Labura Drs H Khairuddin Marpaung.

Acara ngopi tersebut dilakukannya sebelum menghadiri Pesta Emas Paroki St Pius X Aekkanopan yang berlangsung di kompleks Yayasan St Thomas Aekkanopan. Pada acara ini hadir Uskup Agung Medan Mgr Kornelius Sipayung OFMCap.

Sehari sebelumnya Wamen mengadakan kegiatan di Padanghalaban terkait persoalan antara perusahaan dengan Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS).

Singkawang (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie menjadi pembicara dalam forum Hak Asasi Manusia (HAM) atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025 yang diselenggarakan oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.

Dalam forum internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin kota, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara itu, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman Kota Singkawang dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik baik dalam menciptakan kedamaian dan menangani potensi konflik di tengah keberagaman etnis dan budaya.

“Saya merasa terhormat diundang menjadi pembicara dalam forum ini, Sabtu (17/5). Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana Kota Singkawang mampu membangun harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan budaya,” kata Tjhai Chui Mie saat dihubungi, Minggu.

Keberhasilan Singkawang sebagai kota yang damai dan inklusif tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Daya tarik Singkawang sebagai kota yang menjadi rujukan dalam forum HAM ini tidak terlepas dari sejumlah pencapaian penting. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Konstitusional pada tahun 2022 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta meraih predikat kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) berdasarkan penilaian Setara Institute.

“Kota Singkawang adalah contoh nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Inilah yang kami sampaikan kepada dunia,” ujarnya.

WHRCF 2025 mengangkat tema besar “Peace and Solidarity : Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini akan membahas bagaimana kota-kota yang peduli hak asasi manusia berperan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Forum ini juga kata Tjhai Chui Mie menjadi wadah penting untuk bertukar pengalaman dan strategi antar kota di dunia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kehadiran kita dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Singkawang di mata internasional sebagai kota percontohan dalam hal toleransi, kerukunan, dan tata kelola yang menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Singkawang (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie menjadi pembicara dalam forum Hak Asasi Manusia (HAM) atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025 yang diselenggarakan oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.

Dalam forum internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin kota, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara itu, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman Kota Singkawang dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik baik dalam menciptakan kedamaian dan menangani potensi konflik di tengah keberagaman etnis dan budaya.

“Saya merasa terhormat diundang menjadi pembicara dalam forum ini, Sabtu (17/5). Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana Kota Singkawang mampu membangun harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan budaya,” kata Tjhai Chui Mie saat dihubungi, Minggu.

Keberhasilan Singkawang sebagai kota yang damai dan inklusif tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Daya tarik Singkawang sebagai kota yang menjadi rujukan dalam forum HAM ini tidak terlepas dari sejumlah pencapaian penting. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Konstitusional pada tahun 2022 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta meraih predikat kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) berdasarkan penilaian Setara Institute.

“Kota Singkawang adalah contoh nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Inilah yang kami sampaikan kepada dunia,” ujarnya.

WHRCF 2025 mengangkat tema besar “Peace and Solidarity : Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini akan membahas bagaimana kota-kota yang peduli hak asasi manusia berperan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Forum ini juga kata Tjhai Chui Mie menjadi wadah penting untuk bertukar pengalaman dan strategi antar kota di dunia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kehadiran kita dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Singkawang di mata internasional sebagai kota percontohan dalam hal toleransi, kerukunan, dan tata kelola yang menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Pewarta: Narwati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Pertukaran tahanan skala besar yang melibatkan masing-masing 1.000 orang dari Ukraina dan Rusia kemungkinan akan dilakukan pekan depan, demikian disampaikan Kepala Intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, pada Sabtu (18/5) usai perundingan damai di Istanbul.

“Saya harap pertukaran itu terjadi pekan depan,” kata Budanov kepada stasiun televisi Ukraina TSN, seperti dikutip Interfax-Ukraina. “Siapa pun yang bisa kami ambil, akan kami ambil. Dan kami akan mengembalikannya dengan cara yang sama,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, juga memastikan bahwa kedua pihak secara prinsip telah sepakat akan format dan waktu pertukaran tersebut.

“Kami sudah tahu tanggalnya, tapi belum bisa diumumkan sekarang,” ujar Umerov. Ia menambahkan, delegasi Ukraina bertindak berdasarkan arahan langsung dari Presiden Volodymyr Zelenskyy. Pembahasan juga mencakup kemungkinan gencatan senjata.

Sementara itu, ketua delegasi Rusia, Volodymyr Medinsky, menyatakan bahwa persiapan untuk skema pertukaran “1.000 banding 1.000” masih terus berjalan.

Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadym Skibitsky, juga memastikan bahwa proses resmi pemulangan tahanan perang Ukraina telah dimulai.

Pertemuan pada 16 Mei di Istanbul tersebut merupakan bagian dari upaya mediasi Turki untuk mengakhiri perang, dengan fokus utama pada langkah-langkah kemanusiaan seperti gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik agraria antara warga Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan pihak perusahaan.

"Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini ke depannya bisa selesai," ujar
Mugiyanto dalam keterangan yang diterima di Medan, Minggu.

Untuk itu, Wamen HAM mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan di Padang Halaban tersebut.

"Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan hak guna usaha itu, kita juga harus patuh hukum,” ucap dia.

Wamen HAM secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan semua cara kekerasan dan bentuk intimidasi apapun, karena persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik bagi semua pihak.

Menurut dia, beberapa konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia itu sudah merupakan persoalan yang menahun. Bahkan, sudah diturunkan ke anak cucu warga di wilayah tersebut.

Kementerian HAM akan terus berusaha meredam konflik yang ada melalui jalur dialog, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul berharap kunjungan Wamen HAM tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Wamen HAM, semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Sukardi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerima puluhan narapidana yang dipindahkan dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Karawang, Farid Sandhika, di Karawang, Sabtu, (17/5) mengatakan pemindahan para narapidana dari Lapas Narkotika Bandung ke Lapas Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penerimaan narapidana di Lapas Karawang diawali dengan pengecekan berkas narapidana dan pengecekan kesehatan oleh Dokter Klinik Lapas Karawang.

Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan serta penempatan pada kamar hunian.

Terdapat 30 narapidana yang dipindah ke Lapas Karawang. Ke-30 narapidana ini mayoritas terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika. Selain itu, ada pula narapidana dari kasus perampokan, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Disebutkan, pemindahan narapidana tersebut bertujuan untuk mengurai kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Bandung serta untuk pemerataan persebaran warga binaan di Jawa Barat, demi terwujudnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang optimal.

Sementara itu, Kepala Lapas Karawang, Christo Toar menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga binaan.

Karawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerima puluhan narapidana yang dipindahkan dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Karawang, Farid Sandhika, di Karawang, Sabtu, (17/5) mengatakan pemindahan para narapidana dari Lapas Narkotika Bandung ke Lapas Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penerimaan narapidana di Lapas Karawang diawali dengan pengecekan berkas narapidana dan pengecekan kesehatan oleh Dokter Klinik Lapas Karawang.

Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan serta penempatan pada kamar hunian.

Terdapat 30 narapidana yang dipindah ke Lapas Karawang. Ke-30 narapidana ini mayoritas terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika. Selain itu, ada pula narapidana dari kasus perampokan, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Disebutkan, pemindahan narapidana tersebut bertujuan untuk mengurai kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Bandung serta untuk pemerataan persebaran warga binaan di Jawa Barat, demi terwujudnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang optimal.

Sementara itu, Kepala Lapas Karawang, Christo Toar menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga binaan.

Pelayanan itu merata dan sama, termasuk bagi 30 narapidana yang baru dipindah ataupun tahanan yang baru masuk.

"Kami tentu akan memberikan pelayanan dengan baik untuk pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, seperti layanan makan, layanan kesehatan, layanan informasi serta berbagai layanan lainnya," katanya.

Christo menyampaikan, setelah masuk ke Lapas Karawang, sebanyak 30 narapidana pindahan dari Lapas Bandung itu akan menjalani proses masa pengenalan lingkungan terlebih dahulu.

Masa pengenalan lingkungan dilakukan sebelum mereka berbaur bersama warga binaan lainnya, untuk mendapatkan program pembinaan kepribadian maupun kemandirian.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari eksekusi hukuman Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga status warga negara Indonesia (WNI) Satria Arta Kumbara, eks anggota TNI yang bergabung dengan militer Rusia.

Berikut berita hukum sepekan terakhir yang dapat kembali Anda simak.

1. KPK jebloskan SYL ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5).

Baca selengkapnya di sini.

2. Seorang pengantin pria di Palembang diserang dan dibacok jelang akad nikah

Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan, nyaris meregang nyawa setelah dibacok dan diancam ditembak oleh orang tak dikenal sesaat menjelang acara akad nikahnya pada Minggu (11/5).

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Anda (31) bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuan Parida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha, Palembang.

Baca selengkapnya di sini.

3. TNI AL gagalkan penyelundupan 1,2 ton kokain dan 750 kilogram sabu

TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkoba berupa 1.200 kilogram (1,2 ton) kokain dan 705 kilogram sabu menggunakan kapal ikan asing berbendera Thailand di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana TNI I Made Wira Hady Arsanta dikonfirmasi di Batam, Jumat (16/5), membenarkan pengungkapan penyelundupan narkoba tersebut dilakukan Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pemain Tangerang Hawks ditangkap polisi

Pemain asing Tangerang Hawks Basketball, Jarred Dwayne Shaw (JDW) ditangkap aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja seberat 8,69 gram.

Wakapolresta Bandara Soetta AKPB Joko Sulistiono dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (14/5) mengatakan penangkapan Jarred Shaw yang masih tercatat sebagai atlet bola basket profesional ini dilakukan setelah mendapat laporan kecurigaan petugas Bea dan Cukai terkait penemuan barang berupa permen yang mengandung zat narkoba jenis ganja.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menkum sebut eks anggota TNI ikut militer Rusia tak lagi berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia usai mengikuti operasi militer di Rusia.

Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (14/5), mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait gugurnya status WNI Satria tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Aekkanopan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto melakukan kunjungan kerja di Labuhanbatu Utara, Sabtu (17/5). Lokasinya bertempat di Perkebunan Padanghalaban Kecamatan Aekkuo.

Pada pertemuan itu masalah yang diperbincangkan adalah terkait persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Padanghalaban dan Sekitarnya (KTPHS).

Mugiyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang Persoalan yang ada di Padang Halaban tersebut.

“Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini kedepannya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan HGU ini, kita juga harus patuh pada aturan hukum dan menunggu hasil dari pengadilan," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Labura Dr H Samsul Tanjung ST MH dalam sambutannya berharap kunjungan Wamen tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wakil Menteri di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok. Semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara.” ujar Wabup.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekdakab Labura, Dandim 0209 Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu serta para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai elemen masyarakat Labuhanbatu Utara dan Kelompok KTPHS Padang Halaban

Ternate (ANTARA) - Kepala Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara Budi Argap Situngkir bersama Gubernur Sherly Tjoanda Laos menjajaki kerja sama dalam implementasi pembentukan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Malut.

"Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilaksanakan melalui kerja sama dengan OBH, serta pembentukan posbankum pada desa/kelurahan di Maluku Utara. Selain itu, para kades dan lurah juga dapat berperan dalam juru damai di wilayahnya, dan ikut berkompetisi dalam ajang paralegal justice award," kata Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkum didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Zulfahmi, Kadiv Yankum Chusni Thamrin, dan jajaran.

Implementasi program strategis tersebut, ungkap dia dilaksanakan melalui pembentukan pos bantuan hukum (posbankum), pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), maupun suksesi Paralegal Justice Award (PJA) yang diikuti para kepala desa dan lurah di Malut.

Dalam ajang PJA, sebanyak 102 kades/lurah di Malut ikut mendaftar di platform Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Meski hanya 60 kades/lurah yang lolos saat seleksi tingkat kabupaten/kota. Pendirian posbankum menjadi salah satu syarat dalam penilaian.

"Untuk itu, dukungan dari Gubernur Malut, Sherly dalam mendorong keterlibatan pemda dan kepala desa maupun lurah dalam pelaksanaan pembinaan melalui bantuan hukum tersebut menjadi sangat penting," ujar dia,

Gubernur Malut Sherly antusias atas program bantuan hukum bagi masyarakat. Hal itu sejalan dengan program strategis Pemprov Malut dalam memberikan keadilan hukum yang inklusif bagi masyarakat.

"Kita bisa buat PKS (perjanjian kerja sama) dengan Pemprov Malut. Dari kerja sama tersebut, kita dapat menyurat kepada 10 kepala daerah untuk diteruskan kepada para kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing," ungkap Sherly.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir mengungkapkan kerja sama ini sangat penting guna implementasi bantuan hukum bagi masyarakat.

Sedangkan, Kadiv P3H Zulfahmi mengatakan bahwa dalam pemberian bantuan hukum, saat ini terdapat 13 OBH di Malut yang telah menjalin kerja sama. Untuk PJA dan posbankum pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pemda, dan mendorong para kades/lurah di Malut dapat berperan aktif guna menunjang kegiatan tersebut.

Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti!

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum.

Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak pernah gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada mereka.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu.

Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu.

"Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak kita akan berhenti!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan sejak menerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya bertekad untuk menyelamatkan uang-uang rakyat dari tangan-tangan koruptor.

"Untuk kesekian kali lagi, saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya, dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Presiden mengingatkan rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin Indonesia tidak dapat mandiri dan tidak berdaya.

"(Mereka) takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sejak (masa) Proklamator kita Bung Karno sampai dengan sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita," kata Presiden Prabowo.

Kekuatan-kekuatan besar itu, Presiden melanjutkan, melakukan berbagai cara dan upaya untuk melemahkan bangsa dan negara.

"Dengan segala dalih dan teknik, mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan komitmennya untuk terus berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan undang-undang, untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, dan merugikan negara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 Warga Negara Asing (WNA) dari 27 negara lewat kegiatan operasi Wira Waspada yang digelar pada 14-16 Mei 2025 di Jadetabek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor atar penjamin fiktif dan 10 orang overstay, kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmianya diterima, Sabtu.

Pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan lapangan oleh petugas, dimana pengawasan dimulai pada 14 Mei lalu. Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, kemudian kami membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi.

Selain itu, tim juga menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dia menerangkan, WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang).

Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Mereka juga melanggar pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administras Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam daftar penangkalan.

Operasi Wira Waspada kali ini menjadi operasi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasi serupa telah diadakan di wilayah Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan Tobelo. Dalam operasi ini, sepuluh kantor imigrasi yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok turut bertugas. Operasi ini merupakan pengembangan dari adanya beberapa kasus WNA yang melanggar aturan dengan membuat keributan di tempat umum.

Yuldi juga menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

“Imigrasi akan menindak tegas warga negara asing yang tidak mematuhi peraturan keimigrasian. Kami juga mengimbau kepada pengelola dan pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan WNA,” Katanga.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan operasi pengawasan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin dan dalam skala nasional demi kedaulatan negara.

“Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya simultan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA nakal yang melanggar aturan,” katanya.