Padang (ANTARA) -

Para narapidana dikeluarkan dari kamar masing-masing secara bergantian untuk mencoblos surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

"Untuk memastikan keamanan kami meningkatkan jumlah petugas yang berjaga, serta dibantu langsung oleh personel Kepolisian dan TNI," ujarnya.

Ia mengatakan selain menjaga keamanan, pegawai Lapas Padang juga bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam helat demokrasi yang sedang berlangsung.

Junaidi menekankan bahwa pihaknya berkewajiban untuk memastikan para warga binaan bisa ikut memilih karena merupakan hak politik yang dimiliki oleh warga negara.

"Memang ada beberapa narapidana yang tidak ikut memilih, tapi itu karena mereka berasal dari luar Padang dan Sumbar, dan ada juga yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak valid," katanya.

Ia mengatakan setelah pemungutan surat suara selesai, proses akan dilanjutkan kepada penghitungan surat suara yang disaksikan langsung oleh pihak penyelenggara Pemilu, Pengawas, serta saksi.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

“Memang yang bersangkutan berkelakuan baik,”

Badung, Bali (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali, menilai dua anggota Bali Nine berkelakuan baik selama menjadi warga binaan di lapas tersebut.

“Memang yang bersangkutan berkelakuan baik,” kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan Raden Mas Kristyo Nugroho kepada ANTARA di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Adapun dua narapidana yang merupakan bagian dari Bali Nine itu yang mendekam di Lapas Kerobokan yakni Si Yi Chen dan Matthew Norman.

Ia menjelaskan kedua warga negara Australia itu aktif mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan pihak lapas baik program kepribadian dan kemandirian.

Tak hanya itu, lanjut dia, keduanya juga tergolong aktif mengikuti kegiatan di Gereja Imanuel Lapas Kerobokan.

Perilaku baik yang ditunjukkan oleh seluruh warga binaan, lanjut dia, maka warga binaan pun berpeluang mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk dua anggota Bali Nine itu yang sudah beberapa kali mendapatkan remisi selama 18 tahun mendekam di lapas.

“Kalau dari perilaku, dari segi hukuman, layak (mendapat pengurangan hukuman),” katanya.

Sementara itu, terkait wacana pemindahan narapidana Bali Nine tersebut kembali ke negara asalnya yakni Australia, Kristyo menyebutkan masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

“Itu adalah kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya kami sebagai unit pelaksana teknis, kami hanya melaksanakan apapun keputusan dari pimpinan kami di Pusat,” katanya.

Selain itu, dari kondisi kesehatan, ia menambahkan keduanya juga dalam kondisi sehat selama menjalani masa sebagai warga binaan.

Ia juga sempat berinteraksi dengan warga binaan termasuk kedua anggota kelompok tersebut saat melakukan sosialisasi terkait Pilkada 2024 kepada seluruh warga binaan.

“Kami kan tidak tahu hasilnya jadi untuk menjaga ketenangan, kenyamanan semua pihak lebih baik kami tunggu saja (wacana pemindahan),” katanya.

Per hari ini, Lapas Kerobokan dihuni 1.570 warga binaan atau melebihi kapasitas sebesar 810 orang yang menghuni dua blok yakni Blok Bima dan Yudistira.

Dari jumlah itu, sekitar 70 orang warga binaan di antaranya adalah warga negara asing yang berasal lebih dari 20 negara.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pemindahan narapidana yang tersisa itu ke Australia.

Meski begitu, saat ini sedang dilaksanakan proses kajian yang tinggal finalisasi terkait rencana pemulangan ke Australia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Saat ini, tersisa lima narapidana dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan Bali, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

kita lakukan edukasi, kemudian kita lakukan pemadanan data, sinkronisasi serta kolaborasi, koordinasi dengan rekan-rekan KPU dan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pendataan warga binaan sebagai pemilih

Jakarta (ANTARA) - Lebih dari 2.000 warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta diingatkan untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta yang digelar pada Rabu.

Menurut dia pihak lapas sudah semaksimal mungkin untuk memfasilitasi seluruh warga binaan agar menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta ini.

"Nah itu selalu kita lakukan edukasi, kemudian kita lakukan pemadanan data, sinkronisasi serta kolaborasi, koordinasi dengan rekan-rekan KPU dan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pendataan warga binaan sebagai pemilih," kata Fonika.

"Sosialisasi dan edukasi kepada warga binaan terus kita lakukan bahwa di Pilkada Jakarta ada tiga pasangan calon. Kami harap tidak ada warga binaan yang golput," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di lapas itu berjumlah 2.023 orang (petugas 165 orang, warga binaan 1.858 orang). Sementara, daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyaj 69 orang warga binaan.

Sehingga total pemilih Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta mencapai 2.092 orang, dengan jumlah lima tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 905 sebanyak 453 orang, TPS 906 sebanyak 419 orang, TPS 907 sebanyak 389 orang, TPS 908 sebanyak 400 orang, dan TPS 909 sebanyak 431 orang.

Untuk pengamanan sendiri, kata dia, pihaknya melibatkan petugas lapas yang dibantu oleh personel TNI dan Polri.

Dia berharap pelaksanaan Pilkada Jakarta di Lapas Narkotika berjalan aman dan lancar.

Dalam kesempatan itu, Fonika yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang menuturkan di Lapas Cipinang terdapat empat TPS khusus dengan jumlah DPT sebanyak 1.402 orang dan DPTb sebanyak 183 orang.

"Tentunya mekanisme sudah kita siapkan itu sudah penuh dengan kesiapan, dalam arti segi pengamanannya, pelaksanaannya sudah kami pertimbangkan," katanya.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

Adapun rangkaian kampanye Pilkada Jakarta telah dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang (ANTARA) - Warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten terlihat antusias memberikan hak pilihnya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Calon Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang.

Ketua TPS 902 Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Nuraini Prasetiawati di Tangerang, Rabu mengatakan terdapat 76 pemilih melakukan pemilihan sejak pukul 07.00 WIB dengan rincian 51 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 25 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Dari 51 DPT terdiri dari 50 warga binaan kami dan satu orang petugas. Sedangkan, untuk DPTb terdiri dari 12 petugas dan 13 warga binaan. Kami juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan dari KPU, dan kami tadi memulai kegiatan pada pukul 7.15 pagi," katanya.

Ia melanjutkan, para warga binaan sangat antusias untuk memberikan hak suaranya. Mereka juga sebelumnya telah diberikan informasi tentang calon-calon yang akan dipilih pada hari pemungutan suara.

"Mereka sangat antusias karena kegiatan yang ada di sini sama saja dengan di luar, di dalam lapas ini adalah miniatur kecil masyarakat di luar. Hak mereka masih sama dengan masyarakat di luar lapas," lanjutnya.

Diharapkan, pada Pilkada 2024 ini para calon pemimpin terpilih dapat membawa Provinsi Banten dan Kota Tangerang menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan, baik Gubernur Banten dan juga Wali Kota Tangerang yang terpilih pada Pilkada 2024 dapat membawa Provinsi Banten dan Kota Tangerang ke arah yang lebih baik lagi dan semakin maju," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang sebelumnya menyebutkan terdapat 1.956 pemilih di dalam lima Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang Mora Sonang Marpaung mengatakan terdapat lima Lapas yang disediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus diantaranya 3 TPS khusus di Lapas Pemuda kelas II A dengan 1.338 pemilih, 1 TPS khusus di Lapas kelas 1 Tangerang dengan 433 pemilih.

Kemudian Lapas Perempuan kelas IIA ada 1 TPS khusus dengan 51 pemilih, Lapas kelas IIA ada 1 TPS khusus dengan 86 pemilih, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 terdapat 1 TPS khusus dengan 48 pemilih.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan WBP hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam Pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," tegas Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan serta menjamin kelancaran pada saat pemilihan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia di mana 60 di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tersebut, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak memilih 1.244 narapidana dan WBP di wilayah tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70-80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga terpidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga terpidana dan WBP yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan WBP yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenimipas bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan WBP hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam Pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," tegas Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan serta menjamin kelancaran pada saat pemilihan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia di mana 60 di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tersebut, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak memilih 1.244 narapidana dan WBP di wilayah tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70-80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga terpidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga terpidana dan WBP yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan WBP yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu Teguh Wibowo menyebutkan 2.181 warga binaan di provinsi tersebut telah menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu.

Sebanyak 2.181 warga binaan tersebut terdiri atas 2.462 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan 365 daftar pemilih tambahan (DPTb) di rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Provinsi Bengkulu.

Teguh menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu berjalan dengan kondusif, aman, dan terkendali.

Kepala Rutan Kelas II B Bengkulu Yulian Fernando menyebutkan warga binaan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 430 orang. Tercatat 430 warga binaan menggunakan hak suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan sebanyak 312 orang memilih pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu.

Sementara itu, Teguh mengapresiasi Rutan Kelas II B Bengkulu yang mengangkat tema kearifan lokal pada TPS khusus di wilayah tersebut.

"Saya mengapresiasi Kepala Rutan Kelas II B Bengkulu yang mengangkat kearifan lokal Bengkulu sebab ini kebudayaan yang harus dilestarikan," ujarnya.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Ratusan narapidana dan tahanan yang menjadi warga binaan pemasyarakatan antusias menyalurkan hak pilihnya melalui dua tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

"Ada sebanyak 981 orang pemilih warga binaan yang menyalurkan hak pilihnya di dua TPS khusus, yakni TPS 901 dan TPS 902," kata Kepala Lapas Kelas II A Jember Hasan Basri.

Ia menjelaskan jumlah warga binaan Lapas Jember tercatat 1.045 orang, namun yang memiliki hak pilih sejumlah 981 orang. Warga binaan sisanya tidak memiliki hak pilih karena belum pernah terdata pada daftar pemilih tetap (DPT) di luar lapas dan juga tidak bisa pindah memilih menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Selain itu, mereka yang tidak bisa memilih karena NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak ditemukan dan juga tidak memiliki KTP," tuturnya.

Ia mengatakan partisipasi pemilih di Lapas Jember cukup tinggi dan bisa mencapai 100 persen karena petugas memanggil satu per satu warga binaan. "Semuanya terlokalisasi di dalam lapas," katanya.

Mengenai pengamanan selama pemungutan suara, Hasan menjelaskan bahwa lembaganya dibantu aparat TNI dan Polri melakukan penjagaan di dalam lapas.

"Penjagaan dari petugas Lapas Jember juga dimaksimalkan selama pemungutan suara. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan aman," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupetan Jember Arief Tjahyono bersama rombongan forkopimda memantau pemungutan suara di dua TPS khusus yang berada di Lapas Jember.

"Pencoblosan di dua TPS khusus berjalan lancar dan semua warga binaan menyalurkan hak pilihnya dengan tertib," katanya.

Ia berharap pelaksanaan Pilkada Jember berjalan lancar hingga proses penghitungan suara nanti. Forkopimda melakukan pemantauan di sejumlah TPS di beberapa kecamatan.

Pilkada Jember diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan petahana Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman nomor urut 1 dan M. Fawait-Djoko Susanto nomor urut 2.

Jumlah DPT Pilkada Jember sebanyak 1.995.219 orang, dengan rincian 965.055 orang laki-laki dan 990.164 orang perempuan. Mereka menyalurkan hak suaranya melalui 4.046 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 31 kecamatan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Malang Raya (ANTARA) - Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rabu.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Lapas Kelas I Lowokwaru Muhammad Faishol Nur, mengatakan total ada lima TPS di lokasi tersebut, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai lebih dari 2.000 orang.

"Pada Pilkada Serentak 2024 untuk Lapas Kelas I Lowokwaru yang merupakan lokasi khusus, total ada lima TPS bernomor 901 sampai 905, urut. Kemudian DPT kurang lebih 2.573 orang," kata Faishol.

Dia menyatakan jumlah warga binaan asal Kota Malang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus itu ada 802 orang.

"Selain itu sisanya merupakan warga binaan dari luar kota, tetapi ber-KTP Jawa Timur. Ada yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena berasal dari luar provinsi, kurang lebih 50 orang," ucapnya.

Lebih lanjut, dari total DPT yang menggunakan hak pilihannya pada Pilkada 2024, ada tiga orang warga binaan berstatus narapidana teroris.

"Untuk napi terorisnya itu MBA, S, dan RR," ucapnya.

Faishol menyatakan bahwa satu dari ketiga narapidana teroris itu bisa menggunakan hak pilihannya secara penuh, yakni untuk surat suara jenis Pilkada Kota Malang dan Jawa Timur.

"Napi teroris ada tiga, satu dari Kota Malang dan dua dari luar kota, dari Madura," ujar dia.

Pelaksanaan tahapan pemungutan suara di Lapas Kelas I Lowokwaru, Kota Malang sudah dilaksanakan sedari pukul 07.30 WIB. Para warga binaan terlihat tertib memenuhi kolom absensi dan mengantre menunggu giliran masuk ke bilik suara.

Setiap KPPS hingga petugas keamanan di lima TPS di lokasi tersebut sepenuhnya merupakan pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

"Kecuali pendampingan ada dari Bawaslu," ucapnya.

Sementara itu, Camat Blimbing, Kota Malang Nina Sudiarti mengatakan jalannya pemungutan suara TPS lokasi khusus di Lapas Kelas I Lowokwaru juga sudah ditinjau langsung oleh forum koordinasi pimpinan daerah setempat.

Kedatangan jajaran pemangku kebijakan di Kota Malang guna memastikan kelancaran proses demokrasi tingkat daerah.

"Untuk surat suara aman, cuma di sini banyak penduduk dari luar Kota Malang sehingga lebih banyak untuk pemilihan gubernur. Lima TPS sudah mencukupi surat suaranya," katanya.

Dia memperkirakan seluruh proses penyampaian suara di Lapas Lowokwaru telah mencapai 98 persen. Diharapkan tahapan bisa selesai tanpa adanya catatan khusus dalam bentuk apapun.

"Tadi Pak Sekda menyampaikan aman dan mengucapkan terima kasih kepada pihak lapas yang sudah memenuhi hak warga binaan," tuturnya.

Ternate (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Maluku Utara memastikan ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di provinsi itu menyalurkan hak pilih pada Pilkada serentak 2024.

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi di Ternate Rabu, mengatakan sesuai regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hak warga binaan sudah kita akomodasi, WBP bisa menyalurkan aspirasinya pada Pilkada serentak 2024. Saya terus mengingatkan jajaran lapas/rutan jangan sampai ada intervensi, atau intimidasi kepada warga binaan saat memilih," kata Andi.

Berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Malut total WBP yang potensial mengikuti Pilwalkot sebanyak 315 orang. Sementara WBP yang potensial mengikuti Pilbup sebanyak 363 orang.

Andi juga mengingatkan jajarannya khususnya pada lapas/rutan/LPKA agar menjaga netralitas ASN selama, saat maupun sesudah pencoblosan. Hal itu merupakan bagian dari kontribusi ASN mendukung pilkada damai dalam melahirkan calon pemimpin daerah yang baik.

Senada dengannya, Kadiv Pemasyarakatan Hensah menerangkan bahwa jajarannya terus berkoordinasi dengan KPU maupun aparat penegak hukum guna memastikan pencoblosan nanti dapat berjalan lancar. Hensah juga terus memantau dan mengupdate data terbaru DPT WBP pada pilkada serentak.

Berdasarkan data yang dihimpun, total WBP potensial mengikuti Pilwalkot baik di Kota Ternate maupun di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 315 orang. Sebarannya yaitu Lapas Ternate 126, Lapas Labuha 52, LPP Ternate 29, LPKA Ternate 2, Rutan Ternate 50, Rutan Soasiu 56.

Sementara jumlah WBP potensial mengikuti Pilbup di Malut sebanyak 363 orang. Sebarannya yaitu Lapas Sanana 91, Lapas Tobelo 128, Lapas Jailolo 60, Lapas Labuha 52, dan Rutan Weda 32.

Sedangkan, Komisioner KPU Malut, Reni S. Banjar mengungkapkan jika terdapat kendala kertas suara atau kendala teknis lainnya di TPS khusus lapas/rutan, maka jajaran Kemenkumham Malut dapat berkoordinasi dengan petugas kelompok penyelenggara pemilihan umum (KPPS) untuk melengkapi. Sehingga hal tersebut tidak berdampak pada efektivitas pelaksanaan pencoblosan.

Reni turut mengajak WBP untuk dapat menyampaikan hak suaranya. Di hadapan WBP Lapas Ternate, dirinya menerangkan bahwa WBP memiliki hak untuk memilih pada momen Pilkada.

"Gunakan hak pilih memilih pemimpin terbaik di Malut. Setiap pilihan akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh antusias mengikuti pemungutan suara Pilkada 2024 yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh Edi Sigit Budiman di Aceh Besar, Rabu, mengatakan ada satu tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas tersebut. TPS tersebut masuk wilayah pemungutan suara Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

"Warga binaan tampak antusias menggunakan hak pilihnya. Mereka bebas memilih sesuai hati nurani. Tidak ada intervensi terhadap mereka dalam menentukan pilihannya," kata Edi Sigit Budiman menyebutkan.

Edi Sigit Budiman mengatakan jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh banyak 603 orang. Sedangkan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 508 orang, terdiri 493 orang pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dan 15 orang pemilih DPT tambahan.

"Sedangkan warga binaan lainnya tidak bisa memilih karena mereka tidak memiliki identitas kependudukan. Syarat terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki identitas kependudukan dan merupakan warga Provinsi Aceh," katanya.

Jenis pemilihan di Lapas Banda Aceh yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan jumlah pemilih sebanyak 439 orang serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar dengan jumlah pemilih mencapai 69 orang.

Untuk teknis pemilihan, kata dia, dilakukan dengan cara memanggil warga binaan per kamar. Sedangkan yang lain menunggu di kamar masing-masing Mereka dipanggil setelah giliran.

"Tidak semua warga binaan datang ke TPS yang berada di kompleks lapas secara bersamaan. Dan ini untuk mencegah kejadian tidak diinginkan. Pemungutan suara juga berlangsung lancar," katanya.

Menyangkut dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Edi Sigit mengatakan direkrut dari petugas lapas. Sedangkan petugas linmas dari kecamatan.

"Pemungutan suara di lapas juga diawasi petugas pengawas pemilu dan para saksi-saksi dari peserta pemilu. Pelaksanaannya juga mendapat pengamanan dari aparat kepolisian," kata Edi Sigit Budiman.

Ikshan, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengaku antusias mengikuti pilkada. Dirinya menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dan tidak ada intervensi atau paksaan dari siapa pun.

"Sebagai warga negara, tentu saya menggunakan hak konstitusi, memilih pada pilkada ini. Kalau pasangan calon yang dipilih, kami mengenalnya karena ada sosialisasi. Ada juga calon yang sudah kami kenal sebelum masuk lapas ini," katanya.

Ikhsan mengharapkan pasangan yang terpilih pada pilkada tersebut amanah serta memberi kemaslahatan masyarakat, mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan kepala daerah yang terpilih bisa menekan angka pengangguran dengan membuka banyak lapang pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tindak pidana seperti yang pernah kami lakukan," kata Ikhsan.

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 21.159 warga binaan pemasyarakatan (narapidana) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di Jatim siap untuk menyalurkan hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono di Surabaya, Rabu, mengatakan jumlah pemilih tetap warga binaan pemasyarakatan tersebut berdasarkan ketetapan dari KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU daerah masing-masing kabupaten dan kota.

"Jika dirinci, sebanyak 91 persen atau 19.268 orang merupakan warga binaan laki-laki dan sisanya, sebanyak 1.891 orang adalah warga binaan perempuan. Per hari ini, jumlah warga binaan yang ada di lapas atau rutan di Jatim adalah 26.961 orang," ujarnya.

Ia menjelaskan terdapat perbedaan jumlah pemilih gubernur dan kepala daerah lain seperti bupati dan wali kota. Untuk warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih bupati atau wakil bupati di 29 kabupaten sejumlah 7.062 warga binaan.

"Sedangkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, yang terdaftar sejumlah 2.422 warga binaan," katanya.

Dia menjelaskan persoalan warga binaan yang tidak masuk DPT dikarenakan beberapa warga binaan tercatat tidak berdomisili di Jawa Timur, sedangkan untuk perbedaan jumlah DPT provinsi dan kabupaten atau kota dikarenakan domisili tidak sesuai dengan domisili warga binaan sesuai KTP.

"Karena pertimbangan pemerataan jumlah penghuni atau faktor keamanan dan ketertiban, sering kali warga binaan tidak ditahan sesuai dengan domisili masing-masing," ujarnya.

Salah satu contoh paling mencolok, untuk warga binaan yang terdata berdomisili di Surabaya. Mereka tidak bisa menyalurkan hak pilih pada pilkada wali kota atau wakil wali kota Surabaya, karena tidak ada lapas atau rutan yang lokasinya berada di Surabaya.

"Lapas dan Rutan Surabaya itu lokasinya berada di Sidoarjo, sehingga walaupun penghuninya didominasi warga Surabaya, mereka tetap tidak bisa memilih Wali Kota atau Wakil Wali Kota Surabaya karena KPU Kota Surabaya tidak memberikan alokasi surat suara," katanya.

Pihaknya juga telah menyiapkan 66 tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas atau rutan jajaran. Paling banyak ada di Lapas Malang dan Lapas Surabaya dengan lima dan empat TPS khusus.

"Penentuan TPS telah disesuaikan dengan jumlah penghuni setiap lapas, kami pastikan semua sesuai proporsi yang telah ditentukan," ujarnya.