Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 503 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang dengan antusias menyalurkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemungutan suara digelar di TPS Khusus 901 Lapas Pangkalpinang, dengan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Rabu.

Dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, menyebutkan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaannya didukung oleh pengamanan dari aparat TNI dan Polri, serta pengawasan ketat dari pengawas TPS. Selain itu, hadir pula saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, guna memastikan transparansi dalam proses pemungutan suara.

Kepala Lapas (Kalapas) Pangkalpinang Hidayat, menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi aktif warga binaan. “Kami sangat bangga melihat antusiasme warga binaan dalam memanfaatkan hak pilih mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun menjalani masa pidana, mereka tetap memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi,” ujar Hidayat.

Lapas Pangkalpinang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang untuk memastikan warga binaan yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi. Dukungan seperti perekaman data kependudukan dan penyediaan fasilitas TPS Khusus diberikan agar pemilu berjalan lancar.

Proses pemungutan suara di TPS Khusus 901 berlangsung sesuai alur yang ditetapkan, mulai dari registrasi, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Warga binaan mengikuti setiap tahapan dengan tertib, menunjukkan semangat tinggi dalam menggunakan hak politik mereka.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, mulai dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, hingga para petugas KPPS yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu di Lapas Pangkalpinang. Semoga partisipasi ini menjadi pembelajaran penting bagi warga binaan dalam memahami demokrasi,” tambah Hidayat.

Pilkada di TPS Khusus 901 Lapas Pangkalpinang merupakan wujud komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia dan inklusivitas dalam proses demokrasi di Indonesia.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) unggul di dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus, yakni TPS 901 dan 902 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Jember, Jawa Timur.

"Di TPS 901, hasil perolehan suara calon bupati dan wakil bupati Jember nomor urut 1 Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman mendapatkan sebanyak 261 suara dan pasangan calon nomor urut 2 M. Fawait-Djoko Susanto mendapatkan sebanyak 183 suara, serta jumlah tidak sah sebanyak 15 suara," kata Kepala Lapas Kelas II-A Jember Hasan Basri kepada wartawan, Rabu petang.

Untuk TPS 902, tercatat pasangan petahana Hendy-Firjaun mengumpulkan sebanyak 177 suara, sedangkan pasangan Fawait-Djoko meraih 150 suara, serta tidak sah sebanyak 12 suara.

Dengan demikian, hasil pemungutan suara di dua TPS khusus Lapas Jember menempatkan petahana Hendy-Gus Firjaun unggul dengan memperoleh sebanyak 438 suara, sedangkan pasangan Fawait-Djoko mendapatkan 333 suara.

Hasan mengatakan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, pasangan calon petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak juga unggul di dua TPS Lapas Jember.

Hasil perolehan suara di TPS 901, pasangan calon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (Luluk-Lukman) mendapatkan 62 suara, pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) memperoleh 261 suara, dan pasangan nomor urut 3 Tri Rismaharini-K.H. Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) meraih 146 suara, serta sebanyak 14 suara tidak sah.

Di TPS 902, tercatat perolehan suara Luluk-Lukman sebanyak 58 suara, Khofifah-Emil 220 suara, Risma-Gus Hans 121 suara, serta 13 suara tidak sah.

Ratusan narapidana dan tahanan yang menjadi warga binaan pemasyarakatan antusias menyalurkan hak pilihnya melalui dua TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember, bahkan partisipasi pemilih di Lapas mencapai 100 persen.

Madiun (ANTARA) - Sebanyak 14 orang tahanan Polres Madiun menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Rabu, yang difasilitasi petugas tempat pemungutan suara di ruang tahanan mapolres setempat.

Kepala Polres Madiun Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Ridwan mengatakan pemungutan suara dilakukan dengan pengawasan ketat petugas kepolisian dan melibatkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 002 dan 003 Desa Kaibon, KPU dan Bawaslu Kabupaten Madiun.

"Kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan para tahanan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini juga diawasi oleh Bawaslu," ujar Ridwan.

Menurutnya, partisipasi para tahanan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang berada dalam masa tahanan.

Proses pencoblosan dilakukan di bilik suara khusus yang disediakan di dalam area ruang tahanan. Sebanyak 14 orang tahanan yang terdiri atas 13 orang laki-laki dan seorang perempuan yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya.

"Pelaksanaan pencoblosan berjalan tertib, aman, dan lancar dengan pengawalan petugas dari Polres Madiun dan instansi terkait," katanya.

Kegiatan pencoblosan di rutan Polres Madiun diakhiri dengan penghitungan suara yang langsung dikirimkan ke TPS induk sesuai prosedur.

Kapolres memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan sesuai aturan, sekaligus menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pilkada yang inklusif dan adil.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Madiun Qoirul Anam mengatakan lembaganya mengawasi langsung layanan memilih dengan ketentuan yang digelar di Mapolres Madiun bagi 14 orang tahanan tersebut.

"Dalam layanan memilih dengan ketentuan ini, secara prinsip Bawaslu tetap mengawasi agar semua tahapan penggunaan hak pilih berlangsung sesuai ketentuan dan prosedur," kata Anam.

Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Ahmad Dawami Ragil Saputro-Sandhika Ratna Veryantiko yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Ahmad Dawami adalah petahana Bupati Madiun.

Kemudian pasangan calon nomor urut 2 Hari Wuryanto-Purnomo Hadi yang diusung delapan partai politik, yakni PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, Partai NasDem, dan PSI. Hari Wuryanto merupakan petahana Wakil Bupati Madiun.

Mereka akan memperebutkan suara sebanyak 568.252 pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Sebanyak 491 warga binaan Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyalurkan hak suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus yakni TPS 901 dan 902.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Imam Sapto Riadi mengatakan total pemilih pada dua TPS Khusus yang bertempat di pendopo dan ruang layanan kunjungan itu mencapai 503 jiwa.

"Jadi total pemilih ada 503 orang, terdiri dari 491 warga binaan berstatus DPT (daftar pemilih tetap) ditambah 12 petugas lapas dengan status DPTb (daftar pemilih tambahan)," kata Imam Sapto di Cikarang, Rabu.

Dia mengatakan proses pemungutan hingga penghitungan suara di TPS Khusus tersebut berlangsung kondusif, aman, dan lancar.

"Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu ini menjalankan tugas secara profesional sehingga berlangsung sukses sampai akhir penghitungan suara barusan," ujarnya.

Penyelenggaraan Pilkada 2024 di lingkungan Lapas Cikarang ini juga turut diawasi ahli utama dan tim Dit. Pamintel Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepolisian Sektor Cikarang Pusat, Danramil Serang Baru, Camat Cikarang Pusat, serta anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Kemudian dihadiri oleh saksi-saksi mandat dari masing-masing pasangan calon, satu pengawas di setiap TPS didampingi anggota panitia pemilihan kecamatan, serta pengamanan khusus dari petugas lapas dibantu unsur TNI/Polri.

Imam Sapto menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan sejak pukul 13.00 WIB menggunakan cara manual melalui formulir model C hasil dan aplikasi Sirekap, pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 memperoleh 72 suara sah.

Paslon nomor urut 2 dengan 47 suara, nomor urut 3 sebanyak 31 suara, nomor urut 4 dengan 336 suara serta nomor urut 5 yakni 16 suara dengan total 502 suara sah.

Sedangkan perolehan suara untuk kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi mencakup 123 suara untuk pasangan nomor urut 1, nomor urut 2 dengan 232 suara serta 96 suara bagi pasangan nomor urut 3. Total suara sah 493 sisanya tidak sah.

"Setelah penghitungan selesai, surat suara dan logistik pemilu 2024 lain dibawa oleh PPS untuk dilakukan pengecekan oleh PPK Cikarang Pusat di kantor kecamatan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Pj. Bupati Bangka M. Haris meninjau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di TPS 901 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat (Lapas Sungailiat), Rabu.

Dalam kunjungan tersebut, Pj. Bupati Bangka memastikan bahwa seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

“Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk bagi warga binaan. Kami ingin memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam Pilkada," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kunrat Kasmiri didampingi Kepala Lapas Sungailiat, Ary Nirwanto, juga melihat langsung proses pelaksanaan Pilkada agar berjalan tertib dan aman.

"Sebagai warga negara, warga binaan juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pilkada, untuk itu kita upayakan agar mereka juga memperoleh hak tersebut,” ujar Kunrat.

Pada Pilkada 2024 ini, tercatat 391 warga binaan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta 58 warga binaan dan 5 pegawai merupakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

356 warga binaan dan 5 pegawai sudah menyalurkan hak suaranya, sedangkan 91 warga binaan sudah bebas dan 2 orang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Tanjungpinang (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) memfasilitasi 369 warga binaan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di TPS khusus 901 yang telah disiapkan KPU setempat.

Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang Yan Patmos yang memantau langsung jalannya pemungutan suara menjelaskan dari total 457 warga binaan yang berada di rutan itu, sebanyak 224 orang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), sementara 145 lainnya masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Kami pastikan seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya secara aman dan nyaman. Pelaksanaan pilkada ini juga menjadi bagian dari upaya kami mendukung hak-hak politik warga binaan,” kata Yan Patmos, Rabu.

Untuk menjamin kelancaran proses pemungutan suara, kata dia, ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS khusus ini berasal dari jajaran ASN Rutan Kelas I Tanjungpinang. Hal ini sesuai surat penetapan dari KPU Kota Tanjungpinang.

"Seluruh ASN Rutan Kelas I Tanjungpinang dipastikan tetap bersikap netral, mulai dari sebelum hingga usai pelaksanaan pilkada 2024," ujarnya.

Salah seorang warga binaan Yudi Armada mengungkapkan rasa senangnya karena pemerintah turut menyediakan TPS di lingkungan Rutan Tanjungpinang.

“Dengan adanya TPS di sini, kami bisa memilih langsung untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang,” katanya.

Penyelenggaraan pilkada di Rutan Kelas I Tanjungpinang berjalan dengan tertib dan lancar. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Pewarta: Ogen
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Berada di balik jeruji besi ternyata tidak mengendurkan semangat warga binaan di Lapas kelas 2 A Banda Aceh untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024. Mereka justru antusias saat memberikan suara di TPS yang berada di dalam lapas, yang juga disaksikan oleh Pj. Gubernur Aceh Safrizal. (Aprizal Rachmad/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sebanyak 570 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur, menyalurkan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, R. Budiman Priatna Kusumah, di Tulung Agung, Rabu menyampaikan hal itu setelah memantau jalannya pemungutan suara di Lpas tersebut hingga pukul 13.00 WIB.

Menurut dia, jumlah 570 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 di Lapas Tulungagung seluruh pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan saua hari ini.

"Tingkat kehadiran di Lapas Tulungagung mencapai 100 persen," ujarnya.

Dia menyebutkan dari total 600 warga binaan di Lapas Tulung Agung, terdapat 19 orang yang tidak dapat memberikan suara karena berbagai alasan, di antaranya berasal dari luar Provinsi Jawa Timur, berstatus polisi aktif yang tersangkut kasus hukum, serta dua narapidana kasus terorisme.

Dia mengatakan warga binaan asli Tulungagung memilih untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tulung Agung serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur.

Sementara itu, warga binaan dari luar Tulungagung yang masih berasal dari Jawa Timur hanya memberikan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Budiman juga menjelaskan jumlah pemilih dalam DPT di Lapas itu kerap mengalami perubahan, seperti pada Juli 2024 sebanyak 77 warga binaan dibebaskan sebelum hari pemungutan suara.

Ia memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Tulungagung berlangsung aman dan tertib tanpa kendala.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 578 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 901 di dalam Lapas di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum pelaksanaan hari pencoblosan dalam rangka pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Sebelum ini kita telah melakukan simulasi dari KPU Kota Gorontalo," ucap dia.

Sulistyo mengungkapkan, pelaksanaan pemungutan suara pada hari ini berjalan dengan aman dan terkendali, dari 659 warga binaan pemasyarakatan, 578 diantaranya menggunakan hak pilih mereka.

"Ini termasuk tahanan dengan narapidana ya, dari sekian itu yang tidak memilih 81 orang. jadi ini dikarenakan dia dari luar daerah sehingga tidak bisa memilih," kata Kepala Lapas.

Ia menjelaskan, pada kegiatan itu juga, ada 17 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melakukan pencoblosan di TPS 901 Lapas Gorontalo.

"Pada hari ini petugas pengamanan tetap bersiaga, dan juga dibantu oleh pihak kepolisian," pungkas dia.

Pelaksanaan pencoblosan di Lapas Gorontalo diawasi langsung oleh KPU kota dan provinsi Gorontalo, Bawaslu hingga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Gorontalo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

"Kami punya kantor wilayah di Jawa tengah. Sudah diperintahkan," kata Pigai saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, Pigai menjelaskan bahwa penyelidikan atas kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian itu merupakan kewenangan Komisi Nasional (Komnas) HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi yudisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," ujarnya.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster itu disebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang melintas di lokasi tawuran. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Irwan mengatakan bahwa anggota yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Dalam penanganan tawuran antargangster tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oknum polisi itu saat ini telah ditahan untuk jalani penyelidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Sekitar 12.000 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel) menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Hari ini sekitar 12 ribu (WBP) menggunakan hak suaranya di 33 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan sekitar 80 persen WBP dari 15.693 orang menggunakan hak suaranya, sedangkan 20 persen WBP tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada 2024, karena saat pendataan pemilih mereka lalai tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan KTP, serta dokumen, juga tidak mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, dipengaruhi kondisi WBP yang fluktuatif, dinamis dan terus berubah-ubah jumlahnya.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar atau sesuai harapan, termasuk Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya.

Untuk petugas KPPS adalah pegawai setiap lapas dan dibantu petugas KPPS dari luar yang ditunjuk KPU.

Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Maka, seluruh warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat dapat memilih selagi hak politiknya tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

"Dengan persiapan maksimal dan koordinasi intensif dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah itu dapat berlangsung di lingkungan lapas dan rutan dengan aman, tertib, jujur, dan adil," ujar Ilham.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya ketika bersilaturahim dengan Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya mengapresiasi Kemenkumham Sumsel yang proaktif dan komunikatif dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga WBP di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Sekitar 12.000 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel) menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Hari ini sekitar 12 ribu (WBP) menggunakan hak suaranya di 33 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan sekitar 80 persen WBP dari 15.693 orang menggunakan hak suaranya, sedangkan 20 persen WBP tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada 2024, karena saat pendataan pemilih mereka lalai tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan KTP, serta dokumen, juga tidak mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, dipengaruhi kondisi WBP yang fluktuatif, dinamis dan terus berubah-ubah jumlahnya.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar atau sesuai harapan, termasuk Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya.

Untuk petugas KPPS adalah pegawai setiap lapas dan dibantu petugas KPPS dari luar yang ditunjuk KPU.

Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Maka, seluruh warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat dapat memilih selagi hak politiknya tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

"Dengan persiapan maksimal dan koordinasi intensif dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah itu dapat berlangsung di lingkungan lapas dan rutan dengan aman, tertib, jujur, dan adil," ujar Ilham.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya ketika bersilaturahim dengan Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya mengapresiasi Kemenkumham Sumsel yang proaktif dan komunikatif dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga WBP di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024