Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - The Indonesian National Counterterrorism Agency (BNPT) is currently focusing on implementing a balanced approach that combines hard and soft measures to prevent potential terrorism threats.

At the Global Security Forum (GSF) in Doha, on Wednesday (April 30), the agency’s Deputy for International Cooperation, Andhika Chrisnayudhanto, stated that the threat of terrorism in Indonesia persists, even after the dissolution of the radical organization Jamaah Islamiyah (JI).

"A balanced approach prevents potential threats that have not disappeared after the disbandment of JI as well as the trend of lone wolf threats and youth radicalization," Andhika noted in his statement.

He said the BNPT will continue to engage with thousands of former JI members and ensure that those not involved in the declaration are informed of its end.

Related news: BNPT to assist Jemaah Islamiyah ex-members

Meanwhile, Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani discussed the influence of non-state entities that support criminal networks by exploiting the weaknesses of a region.

He explained that non-state actors involved in organized crime networks, including terrorist groups, have the potential to endanger global security.

"These non-state actors exploit the weak security of a region, the rampant chaos, and public dissatisfaction with the government," he stated on the same occasion.

The panel discussion, titled "How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia," was part of the annual GSF held in Doha, Qatar, on April 28-30, 2025.

In addition to terrorism, the conference addressed topics such as the role of non-state actors in cyber and information warfare, the influence of the private sector on energy and environmental security, the impact of non-state actors in conflict zones on state sovereignty and stability, as well as strategies for combating organized crime involving illegal networks and cross-border hostage-taking.

This year's conference is themed "The Impact of Non-State Actors on Global Security."

Indonesia's participation in the forum highlighted its positive progress in countering terrorism and violent extremism, offering a model of best practices for the international community.

Related news: Indonesia secures low-impact rating on 2024 Global Terrorism Index

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara bekerja sama dengan asosiasi hukum daerah itu guna memperkuat langkah dan strategis dalam pemajuan HAM.

"Kerja sama dengan lintas institusi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pemahaman dan implementasi HAM di masyarakat," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Utara Flora Nainggolan di Medan, Jumat.

Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman Kanwil Kemenham Sumut dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Sumatera Utara serta Sentra Perlindungan Hak Asasi.

Flora mengatakan HAM memegang peran penting dalam mendukung Nawacita, sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Karena, ia mengatakan, kolaborasi tersebut adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar HAM secara berkelanjutan.

Flora melanjutkan melalui nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan kajian, diseminasi, serta edukasi HAM kepada publik, khususnya di lingkungan kampus dan komunitas hukum.

"Upaya ini juga mencakup penyebarluasan nilai-nilai prinsip-prinsip dasar HAM, sebagai bagian dari penguatan budaya hukum dan penghormatan terhadap hak asasi di Sumatera Utara," ucapnya.

Di sisi lain, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HAM, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor fundamental yang tak dapat diabaikan.

Sebab, ketersediaan fasilitas yang representatif bukan sekadar masalah administratif, melainkan manifestasi dari komitmen negara terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM.

Seirampah (ANTARA) - Kabupaten Serdang Bedagai mencatatkan lompatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tanah Bertuah Negeri Beradat meraih Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 74,14 dengan predikat “BB”. Angka ini menunjukkan peningkatan yang mencolok dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai skor 56,76 dengan predikat “CC”.

Capaian membanggakan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 dan pengumuman hasil evaluasi Indeks RB 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB secara daring melalui kanal YouTube, Rabu (30/4/2025).

Ditemui di sela-sela aktivitasnya di Sei Rampah, Jumat (2/5/2025), Bupati H. Darma Wijaya menyampaikan apresiasi atas hasil evaluasi tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terlebih lagi, proses penilaian dilakukan oleh tim lintas kementerian dan lembaga negara seperti LKPP, BPKP, Ombudsman RI, BPS, LAN RI, BKN, KPK RI, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenpan RB, dan lainnya.

“Alhamdulillah, ini merupakan capaian yang sangat menggembirakan. Informasi yang saya terima, hanya ada 25 kabupaten/kota se-Indonesia yang mengalami kenaikan nilai. Namun yang paling penting bukan sekadar angka. Reformasi birokrasi adalah representasi dari kesungguhan kami dalam menghadirkan layanan publik yang lebih baik. Kami akan terus berbenah,” ujar Bang Wiwik, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Dengan SPBE, pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan. Ini akan memangkas birokrasi yang rumit serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Pencapaian ini juga tidak terlepas dari hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diraih Pemkab Sergai dengan predikat “BB” pada tahun 2024, yang turut memberikan kontribusi positif dalam penilaian reformasi birokrasi.

Kendati berhasil mencatat sejumlah progres, Pemkab Sergai menyadari masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan. Di antaranya, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital yang saat ini masih dalam tahap persiapan. Selain itu, berbagai inovasi pelayanan publik dari Sergai diharapkan mampu bersaing dan menembus seleksi nasional yang digelar oleh Kemenpan RB.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sergai tercatat pada angka 86,53 dengan predikat “Baik”. Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan juga berhasil meraih kategori “PRIMA”.

Menutup pernyataannya, Bupati menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi akan segera ditindaklanjuti, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembenahan perencanaan program, dan penguatan peran organisasi perangkat daerah (OPD).

“Reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dari visi besar kami: Sergai Mantab—Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018–2023 hingga PPATK membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait judi online senilai Rp600 miliar.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Kejagung periksa Miss Indonesia 2010 terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putriambami sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Selengkapnya klik di sini.

2. PPATK blokir 5.000 rekening terkait judi "online" senilai Rp600 miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Selengkapnya klik di sini.

3. Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil anggota DPR di tol Pemalang

Polisi mencatat dua orang tewas dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi anggota DPR Alamudin Dimyati Rois di KM 315 ruas tol Pemalang-Batang di Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat dini hari.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kabareskrim: Tidak ada pemain judi yang menang

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa tidak ada pemain judi yang menang karena kemenangan yang didapatkan hanyalah iming-iming semata.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polri limpahkan tersangka kasus judi "online" Agen138 ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melimpahkan empat tersangka kasus judi online Agen138 kepada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memberikan sosialisasi dan penyebaran informasi keimigrasian di wilayah perbatasan, tepatnya SMK Negeri 1 Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Indonesia) yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), Jumat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar terkait regulasi keimigrasian, pentingnya memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo.

Dalam kegiatan ini, kata dia, Tim dari Kantor Imigrasi Singkawang juga memberikan materi tentang Sekolah Kedinasan Imigrasi kepada para siswa.

Dia berharap melalui kegiatan ini generasi muda di wilayah perbatasan itu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitar.

Kepala Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian, Imam Suroso mengatakan, jika mengganggu sudah melakukan persiapan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait pemeriksaan dokumen perjalanan dan keimigrasian, pemberi tanda masuk dan keluar.

Serta menolak memberikan tanda masuk bagi WNI atau WNA yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, katanya.

Secara terpisah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan mutu dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.

“Dalam meningkatkan kualitas layanan, PLBN Jagoi Babang juga meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) pejabat PLBN melalui diklat (pendidikan dan latihan) dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan untuk memaksimalkan peralatan "x-ray mobile" di PLBN yang saat ini tidak berfungsi dengan baik.

Misdo mengatakan PLBN Jagoi Babang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi pelintas batas negara dalam memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan.

Dia menuturkan PLBN Jagoi Babang telah beberapa kali menggagalkan percobaan penyelundupan kendaraan dan narkotika yang mencoba melewati PLBN.

Dengan memaksimalkan peralatan CCTV yang ada di PLBN Jagoi Babang, kata Misdo, pihaknya telah membantu untuk mencegah kegiatan ilegal dan penerapan zona integritas yang dipersiapkan tim PLBN dan Bea Cukai.

Pihak PLBN Jagoi Babang juga membangun hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait yang berkoordinasi dengan CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan), dan melakukan pertemuan rutin.

“Kami juga rutin melakukan sosialisasi kepada para pelintas tentang pentingnya memiliki dokumen resmi, menghindari bahaya narkoba, dan menghentikan praktik ilegal,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, kata dia, PLBN Jagoi Babang juga merekrut tenaga pendukung seperti pengamanan dalam (pamdal) dan "cleaning service" dari masyarakat sekitar perbatasan.

Pontianak (ANTARA) - Yayasan Kolase bersama jejaring organisasi non-pemerintah (NGO) nasional mencatat sepanjang 2024 terdapat tujuh kasus perdagangan ilegal trenggiling di Kalimantan Barat yang diproses hingga ke pengadilan dengan total barang bukti yang diamankan 624,68 kilogram sisik trenggiling.

"Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Artinya ada rantai perdagangan yang berjalan aktif dan masif, sementara perhatian publik dan media masih minim," kata Co-Founder Yayasan Kolase, Andi Fachrizal, dalam forum pelatihan jurnalistik investigasi tematik trenggiling di Pontianak, Jumat.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat masih menjadi jalur perdagangan satwa liar yang signifikan, terutama untuk trenggiling (Manis javanica) yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Yayasan Kolase juga menyoroti kurangnya perhatian media terhadap kasus-kasus tersebut. Dari tujuh kasus sepanjang 2024, hanya tercatat 52 berita yang menyinggung isu trenggiling di Kalbar, kebanyakan belum menyentuh aspek investigatif atau mendalam.

"Padahal, media punya peran penting dalam mengungkap rantai kejahatan ini. Tanpa pemberitaan yang kuat, isu trenggiling akan hilang di tengah hiruk-pikuk informasi lainnya," kata Fachrizal yang akrab disapa Rizal Daeng.

Untuk itu, pihaknya menginisiasi pelatihan jurnalistik investigasi khusus trenggiling dengan melibatkan 30 jurnalis se-Kalbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendorong pengawasan publik dan menguatkan kerja kolaboratif antara media, aktivis lingkungan, dan penegak hukum.

Melalui catatan bersama NGO lingkungan, tren perdagangan ilegal trenggiling tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menjadi indikator lemahnya pengawasan dan sanksi hukum. Trenggiling, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terus diburu karena permintaan pasar gelap, terutama di luar negeri.

"Sebanyak 624 kilogram sisik itu bukan jumlah kecil. Ini menunjukkan skala kejahatan yang serius. Negara harus hadir lebih tegas, termasuk dengan penguatan peran aparat penegak hukum dan pengadilan," kata Rizal.

Yayasan Kolase berharap data yang dikumpulkan ini menjadi alarm bagi pemerintah, media, dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap perlindungan satwa liar yang semakin terancam.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.

Kendari (ANTARA) - Puluhan warga binaan itu terlihat rapi dan antusias untuk mengikuti arahan sipir penjara untuk mengikuti pendidikan kesetaraan atau kejar paket. Mereka duduk berjajar dan menyimak dengan baik arahan tutor dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Kendari.

Hal yang menarik dari kelas tersebut, terdapat beberapa para warga binaan yang tangannya hampir dipenuhi tato, memegang bolpoin dan dengan lancar menulis apa yang disampaikan oleh pengajar mereka.

Tidak sedikit di antara mereka yang mengenakan seragam berwarna merah dengan tulisan "Warga Binaan Pemasyarakatan" itu juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengajar terkait dengan materi yang disampaikan kepada mereka.

Pendidikan kesetaraan itu merupakan wujud program inovasi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para warga binaan tersebut.

Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk para warga binaan, itu sudah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Untuk memberikan hak pendidikan kepada para warga binaan itu, SKB dan Lapas Kendari menjadwalkan dalam satu pekan untuk mengajar mereka yang tertinggal dalam hal pembelajaran, yakni pada Senin dan Kamis. Upaya itu untuk tetap memberikan mereka kesempatan menimba ilmu, walau dari balik jeruji.

Kepala Satuan SKB Kota Kendari Sarjan, saat ditemui ANTARA di Lapas Kelas IIA Kendari menjelaskan bahwa pembelajaran itu sudah mulai sejak Oktober 2024, setelah ditandatangani naskah kerja sama. Para narapidana itu mengikuti pendidikan kesetaraan atau Paket B (sederajat SMP) dan Peket C (sederajat SMA).

Meskipun pesertanya adalah narapidana, materi pembelajaran sama dengan yang diterapkan dalam lingkup SKB, yakni menggunakan kurikulum yang diacu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mata pelajaran yang diberikan kepada mereka juga sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sedangkan yang berbeda hanya karakteristiknya saja. Dengan demikian, para pengajar harus menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi peserta yang secara kondisi psikisnya berbeda dengan murid yang berada di luar lapas.

Dalam memberikan pelajaran kepada mereka, para tutor dari SKB juga mengedepankan cara agar para warga binaan bisa mendapatkan perubahan yang baik dan terus bersemangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran.

Dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, maka warga binaan yang tadinya sudah tidak ada semangat untuk ikut belajar, semangatnya tumbuh bahwa pendidikan itu sangat penting bagi mereka.

Ketika mereka bersemangat untuk terus belajar, diharapkan kegiatan pembelajaran yang merupakan layanan khusus di Lapas Kendari bisa mereka jadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 ini, SKB sebagai penyelenggara pendidikan yang juga menjadi mitra Lapas Kendari dapat melayani hak-hak warga binaan untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan dengan mendapatkan ijazah layaknya pendidikan formal.

Data di Lapas Kendari menunjukkan masih banyak warga binaan di lapas itu yang sangat tertinggal dalam pendidikan formal. Kondisi tersebut yang menggerakkan lapas untuk membuka kelas-kelas khusus untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang kemampuannya tertinggal, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain.

Kelas-kelas itu dibuat agar mereka yang tertinggal dalam pendidikan bisa kembali merasakan suasana belajar, seperti yang pernah mereka rasakan pada saat bersekolah.

Pendidikan kesetaraan itu juga melengkapi berbagai kemampuan dan keterampilan yang mereka peroleh lewat pelatihan-pelatihan di lapas. Semua pengetahuan dan keterampilan itu dapat menjadi bekal bagi mereka, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat atau saat mereka keluar dari lapas, nantinya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Herman Mulawarman menyampaikan bahwa semangat warga binaan untuk ikut dalam pendidikan itu sangat tinggi dan menyambut baik para tenaga pengajar atau tutor yang datang dua kali dalam sepekan ke lapas.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu sangat bermakna, terutama bagi mereka yang masih buta huruf. Adanya beberapa warga binaan yang buta huruf, kemudian menjadi perhatian pengelola Lapas Kendari untuk memberikan program pendidikan kepada mereka, yang diharapkan mereka nantinya memiliki keterampilan membaca dan menulis, termasuk menghitung.

Selain buta huruf, ada juga beberapa warga binaan yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dengan pendidikan kesetaraan itu, mereka kemudian menjadi terlatih untuk menggunakan Bahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan.

Dalam satu kelas pendidikan kesetaraan paket B yang diadakan itu berjumlah 25 orang, sedangkan untuk kelas Paket C terdapat sebanyak 40 orang warga binaan.

Selain pendidikan kesetaraan, Lapas Kendari juga memberikan kesempatan kepada warga binaan yang tengah menempuh pendidikan jenjang Strata-1 atau S1 di perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya hingga mereka mampu menyelesaikan ujian skripsi.

Beberapa bulan lalu, dosen dari satu perguruan tinggi melaksanakan ujian skripsi di lapas untuk warga binaan yang tengah menempuh pendidikan tinggi dan sudah pada tahap menyelesaikan skripsi.

Apa yang dilakukan oleh pengelola Lapas Kendari bersama SKB Kota Kendari merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan kesempatan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025