Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengingatkan bahwa saat ini ancaman terorisme bermetamorfosis lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, para kelompok teror tersebut menggunakan ruang siber yang sulit dideteksi, seperti menggunakan Dark Web untuk melakukan berbagai propaganda dan serangan mereka serta menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mengecoh pengawasan dari aparat penegak hukum.

Menko menyebutkan hal itu sudah diprediksi sejak tahun 1997. Pada saat itu, salah satu Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) mengatakan bahwa ancaman ruang siber merupakan senjata pemusnah massal yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir.

Oleh karenanya, dia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas peluncuran riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Peluncuran tersebut, kata Budi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus-menerus melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, khususnya di dunia maya.

"Saya sekali lagi sangat mengapresiasi konsistensi BNPT bersama seluruh stakeholder terkait untuk terus memperbaharui riset ini yang sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2023 dan tentunya berkelanjutan terus," ucap dia.

Agar terus relevan, dirinya berharap substansi substansi riset itu perlu diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan visualisasi agar menarik dan memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami pengalaman BNPT di lapangan.

Kehadiran hasil riset tersebut, menurutnya, menjadi pedoman dan referensi yang sangat penting bagi BNPT serta seluruh kementerian/ lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang siber secara bersama-sama.

Namun demikian, Budi tetap meminta kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dari ancaman terorisme serta memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Selain itu, ia juga berharap berbagai narasi kontra propaganda dan kontra narasi yang berbasis teknologi kreatif bisa terus diintensifkan, mengadopsi dan mengimplementasikan peta jalan Komstra PE, serta seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bisa terus hadir guna memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun di ruang siber.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 orang terduga teroris ditangkap sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024 serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama.

Berbagai aktivitas tersebut, kata dia, terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia hingga mencapai nol kasus penyerangan teroris atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, BNPT menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE) untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme.

Merespons berbagai ancaman risiko ke depan, dia berpendapat bahwa perlu perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan insani sehingga pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

Hal tersebut, sambung Komjen Pol. Eddy, akan pula secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua.

Kepala BNPT mengajak seluruh komponen negara untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Ia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses atau takedown terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 orang terduga teroris ditangkap sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024 serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama.

Berbagai aktivitas tersebut, kata dia, terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia hingga mencapai nol kasus penyerangan teroris atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme saat ini masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, BNPT menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE) untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme.

Merespons berbagai ancaman risiko ke depan, dia berpendapat bahwa perlu perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan insani sehingga pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

Hal tersebut, sambung Komjen Pol. Eddy, akan pula secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua.

Kepala BNPT mengajak seluruh komponen negara untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Ia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses atau takedown terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam rilis yang diterima di Pangkalping, menyebutkan penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.

Adapun tiga penghargaan yang diraih Kanwil Kemenkumham Babel yaitu, Terbaik I Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah tahun 2024. Kemudian Terbaik II Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil. Serta Terbaik II Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM tahun 2024.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat membuka kegiatan meminta kepada seluruh unit kerja untuk serius dalam melakukan penilaian 4 mandatori yang diberikan Badan Strategi Kebijakan seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), serta Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK).

Menkum Supratman juga menyampaikan jika tantangan Reformasi Hukum salah satunya hiper-regulasi, termasuk dari Kementerian Hukum.

“Badan Strategi Kebijakan Hukum memiliki posisi yang strategis untuk mengatasi masalah hiper-regulasi dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan. Peran tersebut perlu didukung dengan kewenangan yang jelas, legitimasi yang kuat, serta partisipasi para stakeholder di Pusat dan wilayah,” ujarnya.

Supratman berharap, semua unit kerja jika terdapat kebijakan dan aturan Menteri harus dievaluasi oleh Badan Strategi Kebijakan sebelum kebijakan tersebut ditandatangani oleh Menteri. Kepala BSK juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas semua kebijakan yang diambil kepada Kementerian Hukum¬.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady dalam laporannya mengatakan, tema Refleksi Akhir Tahun BSK 2024 ini yaitu “Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti Untuk Mendukung Asta Cita”.

Andry menuturkan, jika Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Dalam usahanya untuk mewujudkan ‘reformasi hukum’ melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, salah satunya melalui Badan Strategi Hukum,” ujarnya.

Andry melanjutkan, sejak tahun 2022 Kemenkumham sebagai leading institution Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui BSK Hukum melaksanakan peran untuk melakukan sinergitas regulasi berbasis simplifikasi, serta partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Penilaian IRH. Hingga saat ini, terdapat jumlah peningkatan partisipan sebesar 22,42% yang disertai peningkatan kualitas IRH sebesar 41,34%.

“Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan reformasi hukum serta penilaiannya,” pungkasnya.

Kepala BSK Hukum melanjutkan, untuk Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), rencana pengembangan kegiatan IKK ke depannya akan menjalin kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara selaku instansi penilai dengan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam penilaian IKK.

Lalu dalam Penilaian Survei SPKP dan SPAK, BSK Hukum melaksanakan kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham untuk seluruh Satker (874 Satker) berdasarkan persepsi dari pengguna layanan melalui Aplikasi Survei 3AS. Aplikasi ini telah dimanfaatkan/ direplikasi oleh 10 (sepuluh) K/L/Pemda.

“BSK Kumham juga mendapatkan penugasan mengukur Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) pada seluruh Satker Kemenkumham. ILK digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesekretariatan yang terdiri atas layanan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, BMN dan Umum, serta Kehumasan,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengapresiasi capaian yang diraih oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Babel. Ia juga berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri diwakili Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemendagri (Yusharto Huntoyungo), Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Nico Afinta), Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Reynhard Silitonga), Plt Dirjen Pemasyarakatan (Y. Ambeg Paramarta), Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I, serta Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Lalu hadir dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto), serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Poppy Rinafany).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui pusat informasi dan kolaborasi Indonesia Knowledge Hub (I-KHub BNPT) pada 2024 mempublikasikan riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Publikasi dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan bersama Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono di Jakarta, Selasa.

"Kegiatan hari ini merupakan bentuk konkret manifestasi dan mandat dari negara kepada BNPT untuk mengembangkan kajian terorisme dan menyediakan analisis strategis guna mendukung pengembangan kebijakan ke depan serta peningkatan komunikasi strategis," kata Kepala BNPT.

Dalam riset tersebut, Eddy mengungkapkan I-KHub menemukan tiga aktivitas utama yang terus dilakukan oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan di ruang siber, yaitu propaganda, perekrutan, dan penggalangan dana secara terselubung.

Meskipun sejak tahun 2023 hingga saat ini Indonesia berhasil mencapai angka nol dalam penyerangan teroris atau zero terrorist attack, ia menjelaskan perumusan riset tersebut sejalan dengan upaya BNPT membangun kewaspadaan nasional di tengah masih tingginya jumlah penangkapan terduga teroris sebanyak 1.703 orang, serta temuan 43.204 konten teroris di ruang siber yang terdeteksi selama tahun 2018-2024.

Melalui publikasi riset I-KHub yang dilakukan setiap tahun, BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme berkomitmen untuk memproduksi analisis strategis dan mengembangkan kajian terorisme berbasis riset guna menunjang kebijakan dan program penanggulangan terorisme yang tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan.

Menurut dia, hal tersebut ditujukan bagi seluruh komponen negara, baik pusat maupun daerah, serta unsur masyarakat sipil yang aktif mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, sejalan dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara terang-terangan memuji kopi arabika gayo pada penutupan tahun tematik indikasi geografis dan pencanangan tahun hak cipta dan desain industri.

"Pada pentas kejuaraan kopi antarnegara, kopi gayo dari Aceh, selalu dalam peringkat yang luar biasa, sehingga menjadi produk ekspor kita yang mempunyai nama besar di luar," ujar Supratman di Jakarta, Selasa.

Supratman menyebutkan bahwa tahun tematik indikasi geografis (IG) 2024 telah menjadi momentum penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi.

"Tahun ini, kita bisa melihat bahwa semakin banyak produk-produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. Kopi arabika dari Gayo telah terdaftar langsung di Uni Eropa. Ini sebagai bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa," ungkapnya.

Seluruh upaya untuk meningkatkan permohonan IG ini berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru di tahun 2024. Jumlah ini telah meningkat 324 persen atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 17 permohonan. Kini, ada 182 produk IG yang terdaftar di Indonesia, 167 dari dalam negeri dan 15 dari luar negeri.

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh agar bernilai tambah lebih tinggi.

"Selanjutnya, kita akan melakukan soft launching Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025-2029 yang disusun sebagai panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan IG," terang Supratman.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman menyampaikan bahwa pihaknya selalu mendorong daerah di Aceh untuk menginventarisir indikasi geografis yang potensial.

"Ya, kita terus mendorong daerah untuk melakukan hal tersebut, mendaftarkan indikasi geografis daerahnya," kata Meurah Budiman.

Selain itu, tak hanya IG, per 30 November 2024, DJKI juga berhasil membukukan peningkatan penerimaan permohonan, yaitu untuk hak cipta sebanyak 151.197 permohonan.

Kemudian, desain industri sebanyak 6.769 permohonan, merek sebanyak 130.253 permohonan, paten sebanyak 13.614 permohonan, kekayaan intelektual komunal sebanyak 890 permohonan, desain tata letak sirkuit terpadu sebanyak sembilan permohonan, dan rahasia dagang sebanyak 35 permohonan.

Kami menyampaikan rasa prihatin kami. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan anak terpenuhi dan terlindungi haknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan anak (14) yang berkonflik dengan hukum, yang merupakan terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ayah (40) dan nenek (69) di Jakarta Selatan, mendapatkan pendampingan yang menyeluruh.

"Kami menyampaikan rasa prihatin kami. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan anak terpenuhi dan terlindungi haknya. Apalagi anak sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja, yakni berkonflik dengan hukum. Kehadiran kami di sini untuk memberikan penguatan kepada anak agar bisa melalui proses ini dengan baik," Menteri PPPA Arifah Fauzi, dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya di Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut dia, tim layanan SAPA Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan kepada anak berkonflik hukum mulai dari proses hukum hingga pendampingan psikologis sejak awal.

Kementerian PPPA terus berkoordinasi memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Pendampingan anak dalam proses memberikan keterangan dalam BAP, memberikan penguatan kepada anak agar bisa lebih stabil secara emosional, dan mengikuti proses hukum dari awal penyelidikan hingga sidang nanti dengan baik," kata Arifah Fauzi.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan rasa sedih sekaligus belasungkawa atas kejadian yang memilukan dan membuat geger publik pada Sabtu (30/11) lalu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.

Kasus ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Anak berkonflik hukum kini masih dalam pemeriksaan intensif untuk menggali motif dan kronologi kejadian. Sementara ibu kandung anak berkonflik hukum yang juga menjadi korban, masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berharap terduga pelaku pencabulan terhadap santriwati di pondok pesantren (ponpes) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dapat diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berharap terduga pelaku dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Terduga pelaku pencabulan yang berinisial KH tersebut adalah Pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun.

Dari tiga korban yang masih berusia anak, salah satunya hamil dan diaborsi oleh pelaku. Nahar menekankan pendampingan secara komprehensif bagi para korban anak.

"Para korban yang berusia anak dipenuhi hak-haknya antara lain mendapatkan pendampingan dan jika terbukti menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan hak-haknya sebagai korban, termasuk mendapatkan ganti rugi dalam bentuk restitusi dari pelaku dapat diusulkan dan dipenuhi melalui mekanisme aturan hukum yang berlaku," tutur Nahar.

Sebelumnya warga merusak bangunan Pondok Pesantren Bani Ma'mun di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Minggu (1/12), lantaran marah atas terungkapnya kasus kekerasan seksual terhadap tiga santriwati yang diduga dilakukan oleh KH, sang pimpinan ponpes.

KH sempat bersembunyi di plafon rumah salah seorang warga karena takut dihakimi massa. Penyidik Polres Serang akhirnya membekuk tersangka dan menahannya.

Kota Bogor (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan perlu payung hukum yang lebih tinggi untuk mengatur kebijakan pupuk subsidi guna menyelesaikan permasalahan yang ada secara keseluruhan.

Yeka usai Lokakarya “Tantangan Peluang dan Arah Kebijakan Subsidi Pupuk pada Kabinet Merah Putih dalam Rangka Mewujudkan Swasembada Pangan” bersama FEM IPB University di Kota Bogor, Senin, mengatakan setidaknya payung hukum tersebut memiliki rujukan yang lebih kuat.

Saat ini peraturan penyaluran pupuk bersubsidi ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang berlaku sejak 17 April 2024. Permentan Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Yeka mengatakan Ombudsman memandang perlu peraturan pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden.

Ombudsman yang membuka forum konsultasi permasalahan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi, pernah menemukan ketidakakuratan data dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Misalnya, masih ditemukan perorangan yang bukan petani namun terdaftar dalam e-RDKK, adanya data ganda petani yang terdaftar dalam e-RDKK, data tidak mutakhir, petani kecil tidak terdaftar dalam e-RDKK, NIK petani di e-RDKK tidak sesuai data kependudukan, dan banyaknya data luas lahan yang homogen pada data e-RDKK.

Sedangkan pada penebusan pupuk subsidi, Ombudsman menemukan ketidaksiapan implementasi Kartu Tani secara serentak. Seperti belum optimalnya pendistribusian Kartu Tani serta belum siapnya infrastruktur pendukung seperti mesin EDC dan jaringan internet.

Yeka mengatakan Kementerian Pertanian telah secara progresif senantiasa mengikuti dan menindaklanjuti saran ataupun tindakan korektif dari Ombudsman. Ia pun mengapresiasi hal tersebut.

"Progres ini harapan Ombudsman mampu menjadi angin segar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pupuk bersubsidi yang sifatnya sistematis,” ucapnya.

Ia pun memberi masukan, antara lain, pertama, terkait pendataan menurutnya perlu ada lembaga atau kelembagaan khusus yang bertanggung jawab dalam pendataan.

“Karena sampai saat ini tidak ada satu institusi pun yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendataan. Jadi harus ada misalnya petugas pendataan dan itu ditugaskan dan itu mendapatkan insentif dari pemerintah,” katanya.

Kedua, Yeka mengatakan, terkait perbaikan insentif untuk distributor dan kios, sebab sejauh ini besaran insentif untuk keduanya selama 13 tahun tidak berubah meski inflasi terus meningkat setiap tahun.

“Ini masih di angka Rp50 per kilo untuk distributor, Rp75 per kilo untuk kios. Ombudsman menilai insentif yang kecil ini menjadi salah satu faktor dari berbagai macam penyelewengan sehingga untuk dalam rangka minimalisasi, maka insentif distributor dan kios ini harus ditingkatkan,” kata dia.

Ketiga, ia mengatakan, dilakukan penguatan dalam pengawasan. Karena dalam subsidi pasti menimbulkan disparitas harga.

“Sudah ada lembaga pengawasan, namun belum didukung oleh program yang matang yang mengawasi persoalan pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir. Program pengawasan menindaklanjuti berbagai persoalan pupuk bersubsidi,” kata Yeka.

Keempat, menurut Yeka, menghentikan berbagai praktik yang mengakibatkan banyaknya para penyuluh hingga petugas dinas menjadi objek pemeriksaan dari kejaksaan akibat dari permasalahan pendataan ini.

Mekanisme pendataan dan padu padan data perlu ditampilkan dalam dashboard di pusat data dan informasi.

“Saya berharap Perpres itu mengarah ke sana dan dengan seperti itu saya berkeyakinan pelayanan pupuk bersubsidi akan semakin berkembang dan baik,” kata Yeka.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menerima penghargaan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait pelayanan publik berbasis HAM.

Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu Irsan Setiawan di Bengkulu, Senin, menyebutkan Kota Bengkulu menjadi 10 besar dari 583 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut.

"Pada 10 Desember nanti kami DPMPTSP Kota Bengkulu dipanggil untuk menerima penghargaan dari Kementerian HAM, salah satu opini pelayanan publik berbasis HAM. Penghargaan ini bisa disyukuri karena dari 583 lebih kabupaten dan kota yang memiliki DPMPTSP," ujar dia.

Ia mengatakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian HAM tersebut berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan tim mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan infrastruktur, hingga evaluasi langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penilaian tersebut dilakukan guna memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan layanan dari DPMPTSP tanpa adanya diskriminasi dan sesuai dengan SOP tanpa adanya yang merasa dimarjinalkan.

Sebab, terang Irsan, pada pelayanan pelayanan publik berbasis HAM, DPMPTSP Kota Bengkulu memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung tersedia bagi semua kalangan masyarakat, seperti aksesibilitas bagi kelompok rentan, transparansi dalam prosedur, serta kenyamanan bagi warga yang mengurus perizinan atau layanan lainnya.

Untuk itu ia berharap agar dengan adanya penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di MPP Harapan dan Doa maupun DPMPTSP Kota Bengkulu.

"Tentunya ini menjadi cambuk bagi kita di Kota Bengkulu untuk semakin meningkatkan pelayanan yang ada di MPP maupun DPMPTSP, sehingga masyarakat Bengkulu merasa benar-benar dilayani dengan oleh pemerintah dan dapat melaksanakan dan memenuhi keinginan mereka dalam mengurus perizinan maupun non-perizinan secara baik," terang Irsan.

Surabaya (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Jatim meraih penghargaan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, karena berperan aktif dalam meningkatkan permohonan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait indikasi geografis.

Kepala Kanwilkumham Jatim Heni Yuwono dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mengatakan penghargaan itu diterima dalam kegiatan Penutupan Tahun jndikasi geografis (IG) 2024 dan launching Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025.

Heni mengatakan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja kolektif yang telah dilakukan jajarannya selama tahun 2024. "Apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Kanwil Kemenkumham Jatim yang telah bekerja keras selama tahun 2024," kata Heni.

Heni juga menyinggung sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah menjadi kunci penting. "Tentu pemda melakukan kerja sama yang baik, memberikan dukungan yang kami butuhkan, sehingga capaian terbaik bisa diraih," kata Heni.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman menyatakan bahwa tahun tematik indikasi geografis (IG) 2024, menjadi momentum penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi.

"Tahun ini, kita bisa melihat bahwa semakin banyak produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. Kopi Arabika Gayo, Garam Amed Bali, dan Lada Putih Muntok telah terdaftar di Uni Eropa. Ini sebagai bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa,” ujarnya.

Selama tahun tematik IG 2024, kata dia, DJKI melaksanakan berbagai program strategis, di antaranya forum indikasi geografis nasional, penyusunan peta jalan IG nasional, serta GI goes to marketplace yang mendorong promosi dan komersialisasi produk IG di tujuh wilayah terdaftar.

Program lainnya, termasuk GI drafting camp untuk mempercepat penyelesaian permohonan IG, dan pameran IG di Jakarta dan Jenewa, yang memperkenalkan produk IG Indonesia ke pasar internasional. Seluruh upaya untuk meningkatkan permohonan IG ini berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru di tahun 2024.

Jumlah ini meningkat 324 persen atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 17 permohonan. Kini, ada 182 produk IG yang terdaftar di Indonesia, 167 dari dalam negeri dan 15 dari luar negeri. Pemerintah tengah mendorong hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh agar bernilai lebih tinggi.

"Selanjutnya, kita akan melakukan soft launching Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025–2029 yang disusun sebagai panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan IG," kata Supratman.

Tak hanya IG, per 29 November 2024, DJKI juga berhasil membukukan peningkatan penerimaan permohonan, yaitu untuk hak cipta sebanyak 150.217 permohonan; desain industri sebanyak 6.231 permohonan; merek sebanyak 129.819 permohonan; paten sebanyak 13.577 permohonan; kekayaan intelektual komunal sebanyak 1.091 permohonan.

"Total penerimaan permohonan sebanyak 273.990 permohonan dan jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan akhir Desember 2024," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengatakan bahwa DJKI berkomitmen untuk melakukan penguatan ekosistem KI dari hulu ke hilir.

"Kita tidak hanya bicara soal masyarakat mengajukan permohonan KI dan diberi hak. Kita bicara tentang ekosistem KI yang terdiri atas empat pilar utama, yaitu penciptaan karya, pelindungan karya, utilisasi, dan penegakan hukum. Seluruh komponen ini dilakukan oleh DJKI. Kita dorong mulai dari pemahaman masyarakat hingga penegakan hukumnya," tutur Razilu.

Ia menjelaskan upaya ini juga perlu didukung dengan kerja sama pentahelix dengan para pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat dan media.

Semua pihak harus bekerja sama, terutama media sebagai corong DJKI untuk melakukan publikasi dan edukasi KI ke masyarakat. Perlu ada lokakarya untuk media agar lebih memahami KI. Sebagai kelanjutan dari program ini, DJKI mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun hak cipta dan desain industri.

"Fokus utama adalah memperkuat pelindungan kekayaan intelektual yang relevan dengan kreativitas dan inovasi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas penanganan masalah dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun.

"(hal) Yang paling utama (untuk mengatasi masalah dualisme) yakni penugasan pimpinan agar pak menteri hukum menjadi ketua umum tenis meja," kata Dito Ariotedjo dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Senin.

Dito yang didampingi Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama dan Staf Khusus Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri juga menyampaikan terima kasih kepada Menhum yang telah banyak membantu dalam proses naturalisasi atlet-atlet untuk olahraga Indonesia.

Terkait dualisme PTMSI tersebut, Staf Khusus Menpora Dito Bidang Hukum dan Tata Kelola Alvin Saptamandra menjelaskan bahwa dualisme di cabang olahraga tenis meja terjadi sejak lama atau lebih dari satu dekade.

Akibat dualisme tersebut, lebih dari tiga kali ajang tenis meja Indonesia tidak mengirim atlet untuk mengikuti ajang SEA Games.

"Mas Menpora sebelumnya juga telah melakukan komunikasi keduanya tapi hasilnya masih belum," ujarnya.

Ia menjelaskan, Menpora juga telah melakukan komunikasi intensif dengan federasi internasional dan telah mendapatkan dukungan untuk pembentukan federasi baru yang direncanakan bernama Federasi Tenis Meja Indonesia.

Sementara itu, Menhum Supratman Andi Agtas menyarankan agar proses lebih lanjut terkait persoalan tersebut bisa dilakukan melalui Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berkomunikasi dengan federasi internasional tenis meja.

Dengan demikian, kata dia, tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah melakukan intervensi lebih jauh terhadap federasi.

"Dari federasi internasional dengan penyelenggaraan kejuaraan kita tidak masalah kan?, nanti KOI saja yang maju koordinasi karena kalau dari pemerintah pasti tidak diterima karena dianggap intervensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, komitmennya untuk mendukung Kemenpora dalam segala hal termasuk terkait dengan hukum dan prestasi olahraga Indonesia.

"Nanti disiapkan saja apapun itu, termasuk seperti Permenpora nanti kami support. Intinya, siap pak menteri nanti kita sukseskan dan kita dukung Kemenpora demi kejayaan olahraga Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024