Jakarta (ANTARA) - UN Women Indonesia memandang bahwa penegakan hukum yang kuat adalah kunci dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

"Mengakhiri impunitas agar korban kekerasan mendapatkan keadilan adalah salah satu kunci penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Berbicara mengenai impunitas, maka kita juga berbicara tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat," kata Officer in Charge for Country Representative UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz dalam acara "UNiTE 2024: Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan", di Jakarta, Rabu.

Laporan Gender Snapshot tahun 2024 yang dilakukan oleh UN Women dan UN Desa mencatat bahwa negara-negara yang memiliki perangkat hukum termasuk UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebut tingkat kekerasan terhadap pasangan yang lebih rendah, turun hingga 9,5 persen dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki UU tersebut.

Pihaknya pun mengapresiasi Indonesia yang telah memajukan harkat perempuan, di antaranya melalui keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah lama dinantikan.

"Masih banyak yang harus dilakukan memang, tetapi hal ini adalah sebuah langkah yang paling signifikan untuk menghentikan impunitas. Salah satu pekerjaan rumahnya adalah untuk mendorong dan memperkuat implementasi hukum yang sudah ada agar impunitas tidak terjadi lagi," kata Dwi Faiz.

Acara UNiTE 2024 bertema "Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan" digelar di M Bloc Space, Jakarta, pada 4 - 8 Desember 2024 dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh UNFPA, UN Women, UNDP, UNESCO, Global Affairs Canada, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, Jakarta Feminist, dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Selama lima hari, pengunjung diajak untuk berdiskusi tentang realitas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, melihat pameran #NoExcuse yang menampilkan pakaian penyintas dan korban, serta Labirin Layanan Kekerasan terhadap Perempuan, mengikuti talkshow dan workshop dengan berbagai organisasi perempuan dan orang muda.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Formasi jabatan notaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mendorong pembaruan formasi jabatan notaris untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih merata dan dinamis bagi masyarakat.

“Formasi jabatan notaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat,” kata Direktur Jenderal AHU Widodo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, yang selama ini menjadi acuan utama dalam pengaturan pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris.

Widodo menjelaskan, penentuan formasi jabatan notaris kini disesuaikan dengan sejumlah indikator strategis, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ia mengatakan bahwa wilayah dengan PDRB di atas 100 juta rupiah masuk kategori A, sementara PDRB antara 60 juta rupiah hingga kurang dari 100 juta rupiah dikategorikan sebagai wilayah B.

Indikator lainnya, yaitu aspek kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan jumlah badan hukum dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini untuk memastikan pemerataan jumlah notaris di seluruh wilayah, demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan.

Widodo memerinci bahwa hingga saat ini, tercatat 1.816 permohonan pengangkatan notaris serta 36 permohonan perpindahan wilayah. Dengan melihat permohonan tersebut, kata dia, diperlukan perbaikan alokasi dan distribusi di kabupaten/kota secepatnya untuk pemerataan notaris di setiap wilayah.

“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat mempercepat proses pengangkatan dan perpindahan notaris, sehingga masyarakat di seluruh daerah dapat menerima layanan hukum yang lebih optimal,” kata dia.

Terkait perubahan tersebut, Ditjen AHU telah melaksanakan Konsinyasi Revisi Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021. Kegiatan itu diharapkan dapat menyelesaikan revisi dalam waktu dekat sehingga proses pengangkatan dan perpindahan notaris dapat segera dilaksanakan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu

Total, sebanyak 101 (seratus satu) Pejabat dilantik dan diambil sumpahnya untuk ditempatkan ke berbagai posisi di lingkungan Kementerian Hukum termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Banten, Romi Yudianto yang dirotasi ke Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Zulhairi yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada para Pejabat yang dilantik, Menteri Hukum menekankan untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” kata Andi dalam keterangan resmi yang diterima media.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah, bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Andi.

Menkum berujar, ke depan, dirinya akan menjadi evaluator yang akan mengevaluasi hasil kinerja para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

“Ingat selalu akan 2 hal ini, selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kota Langsa dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Tamiang melakukan edukasi kegunaan Paspor elektronik (e-Paspor) sekaligus aplikasi M-Paspor bagi calon jamaah haji (CJH) daerah itu yang akan berangkat musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tamiang Anwar Padli, Selasa, mengatakan paspor sangat penting bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai identitas, tidak terlepas bagi para jamaah haji.

“Paspor adalah nyawa kita saat dalam perjalanan ke luar negeri, oleh karena itu, jaga baik-baik jangan sampai hilang ataupun tertinggal," katanya di Aceh Tamiang.

Edukasi dan sosialisasi e-Paspor dan aplikasi M-Paspor kepada calon jamaah haji yang secara estimasi akan berangkat tahun depan tersebut berlangsung di Aula Al-Ikhwan Kankemenag Aceh Tamiang.

Anwar menjelaskan jamaah haji Aceh Tamiang yang masuk dalam estimasi keberangkatan tahun 2025 sebanyak 164 orang.

Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada seluruh calon jamaah haji daerah itu yang akan berangkat untuk banyak bersyukur, karena sudah terpilih sebagai jamaah yang akan diberangkatkan musim haji tahun depan.

Ia juga meminta agar para jamaah untuk menjaga kesehatan. Karena, apabila menjelang pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah dinyatakan tidak sehat oleh dinas kesehatan, maka tidak akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Apabila dinyatakan oleh dinas kesehatan tidak sehat (tidak istita'ah) maka bapak dan ibu tidak bisa melunasi (Bipih) dan tidak bisa diberangkatkan,” ujarnya.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa Daniel Ronaldo mengatakan e-Paspor merupakan paspor yang telah ditanamkan chip atau sirkuit terpadu yang berisikan biodata pemegang, dilengkapi dengan data biometrik untuk jaminan kepastian bahwa pemegang paspor ini pemilik yang sah.

“Adapun fungsi chip ini adalah untuk keamanan data pemegang paspor tersebut,” ujarnya.
Daniel menambahkan, ke depannya semua menggunakan e-Paspor di luar negeri. Bahkan kebijakan ini sudah dijalankan sejak 2008, sedangkan di Indonesia baru dimulai tahun 2015.
“Bagi yang masih memegang paspor biasa (tanpa chip) tidak perlu resah karena paspor tersebut masih bisa digunakan hingga masa berlakunya habis,” ujarnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas melantik pimpinan tinggi (pimpti) pratama di jajaran Kementerian Hukum yang dilangsungkan di Graha Pengayoman dan secara virtual di seluruh kantor wilayah, Rabu.

Pada pelantikan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Aceh Meurah Budiman resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Pelantikan berlangsung secara virtual.

Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengatakan momentum pelantikan tersebut penting bagi semua karena sebagai bagian dari proses transisi, di mana Hukum dan HAM kini terbagi dalam tiga kementerian.

" Saya berharap tim kerja, mulai dari menteri hingga kepala divisi, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi lembaga yang terpercaya dan amanah," ujar Supratman.

Supratman juga menekankan tentang pentingnya kekompakan seluruh jajaran Kementerian hukum dalam membangun serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Laksanakan tugas dengan kewenangan yang telah diberikan, untuk membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat, hindari praktik-praktik tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," ajak Supratman.

Selain Meurah Budiman, Menteri Hukum juga melantik pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Yakni Purwandani Harum Pinilihan sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Muhammad Ardiningrat Hidayat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Banten terima penghargaan Kantor Wilayah Terbaik Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024 dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto dalam rangkaian Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Kementerian Hukum Tahun 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan dan pendampingan program reformasi hukum di tingkat wilayah.

"Apresiasi ini komitmen tinggi oleh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program reformasi hukum," kata Andry Indrady dalam keterangan resminya, Rabu.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto dalam pernyataannya mengatakan bahwa Penghargaan ini merupakan wujud kerja keras seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mengimplementasikan program kerja BSK Hukum di wilayah.

Ia berharap, penghargaan ini dapat mendorong semangat kolaborasi yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas layanan dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung reformasi hukum, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12) dikutip dari keterangan resminya pada Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023 sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan yang mana Kemenkum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum, yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum, yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Kemudian, Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12) dikutip dari keterangan resminya pada Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023 sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan yang mana Kemenkum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum, yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum, yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Kemudian, Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Beitung menggelar layanan jemput bola atau "eazy passpor" di Desa Air Bara Kabupaten Bangka Selatan, guna mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor secara kolektif.

"Eazy passpor ini untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada warga desa ini," kata Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel Erwin Hariyadi di Desa Air Bara, Rabu.

Ia mengatakan layanan imigrasi sistem jemput bola ini terlaksana melalui Program Imigrasi Corner untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh informasi serta layanan keimigrasian.

"Melalui imigrasi corner pada hari ini, kita juga menghadirkan layanan pembuatan paspor jemput bola dan langkah ini kita lakukan agar masyarakat merasakan kehadiran imigrasi di tengah-tengah mereka sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian bisa lebih meningkat" ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin menyatakan Imigrasi Pangkalpinang selalu siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Divisi Keimigrasian dan pemerintah daerah terutama dalam mendukung inovasi Imigrasi Corner yang merupakan gagasan dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel.

"Sejauh ini, Imigrasi Pangkalpinang telah ikut serta mensukseskan layanan Imigrasi Corner yang digagas oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkunham Babel dengan menghadirkan juga layanan eazy passport kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menyatakan sampai saat ini kegiatan eazy passport yang telah dilaksanakan pada imigrasi corner sebanyak enam kali dengan rincian dua kegiatan di Kabupaten Bangka, satu di Bangka Tengah dan tiga kegiatan di Bangka Selatan.

"Melalui imigrasi corner ini, layanan eazy passpor menjadi semakin mudah, efektif dan efisien. Lokasi, sarana dan prasarana juga sudah tersedia dengan baik sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat juga semakin cepat dan murah," katanya.

Ia menambahkan layanan Eazy Passport ini sendiri telah dilaksanakan oleh Imigrasi Pangkalpinang sejak tahun 2020 yang merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi guna mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor secara kolektif.

Saat ini, untuk memperoleh layanan Eazy Passport pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, masyarakat dapat menghubungi agen literasi yang ada di setiap Imigrasi Corner yang kemudian akan mendata dan menjadwalkan pelaksanaan pembuatan paspor jemput bola secara kolektif.

"Saya harap masyarakat dapat memanfaatkan inovasi ini dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya kami selalu siap untuk melayani masyarakat," demikian Alimuddin.

Guangzhou (ANTARA) - Konferensi Understanding China 2024, yang berfokus pada modernisasi China dan peluang baru bagi dunia, dibuka pada Selasa (3/12) di Guangzhou, ibu kota Provinsi Guangdong, China selatan.

Konferensi tahun ini, yang mengusung tema "Menjalankan Reformasi Hingga Akhir: Modernisasi China dan Peluang Baru bagi Pembangunan Dunia" (Carry through the Reform to the End: Chinese Modernization and New Opportunities for World Development), mempertemukan lebih dari 600 partisipan termasuk politisi, pejabat, akademisi, utusan asing, dan perwakilan media.

Acara yang berlangsung hingga Rabu (4/12) tersebut meliputi enam seminar paralel, 14 forum tematik, dua diskusi panel tertutup, serta pameran yang menyuguhkan video-video pendek dan pencapaian upaya modernisasi China, menurut pihak penyelenggara.

Konferensi itu juga akan berfokus pada vitalitas ekonomi dan potensi Kawasan Teluk Besar (Greater Bay Area) Guangdong-Hong Kong-Makau sebagai pendorong utama modernisasi China dan menjajaki peluang pembangunan di berbagai industri dalam konteks era kecerdasan digital, ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy), dan kekuatan produktif berkualitas baru.

Topik-topik lainnya akan mencakup perlindungan dan pewarisan peninggalan budaya dan sejarah dalam konteks modernisasi, serta kerja sama Selatan-Selatan.

Guangzhou, yang terletak di area inti Delta Sungai Mutiara dan memiliki penduduk tetap sebanyak lebih dari 18 juta jiwa, merupakan kota pelabuhan terkemuka di dunia sekaligus salah satu kota paling terbuka dan berorientasi pasar di China. Kota itu memiliki sejarah budaya yang panjang dan mendalam yang ditandai dengan keterbukaan, inklusivitas, dan semangat inovasi.

Konferensi Understanding China 2024 diselenggarakan bersama oleh Institut Inovasi dan Strategi Pembangunan China, Institut Urusan Luar Negeri Rakyat China, dan pemerintah Provinsi Guangdong.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Ternate menjatuhkan vonis dua tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp100 juta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara nonaktif, Imran Yakub terkait perkara suap.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Rudy Wibowo, didampingi hakim anggota Kadar Noh dan R. Moh. Yakob Widodo, di PN Ternate, Rabu.

Dia menyatakan bahwa Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sehingga, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pidana kurungan selama 2 bulan apabila terdakwa tidak membayar denda.

Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim menyebut, Imran Yakub terbukti memberikan uang secara bertahap senilai total Rp1,145 miliar kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), melalui orang-orang terdekatnya.

Uang tersebut diberikan untuk memastikan dirinya diangkat menjadi Kadikbud tanpa melalui seleksi terbuka atau uji kompetensi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Andry Lesmana, menuntut terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan.

Setelah pembacaan putusan itu, baik terdakwa maupun JPU menerima putusan tersebut.

"Saya terima putusan majelis hakim," kata Imran Yakub dalam persidangan.

Oleh karena itu, dengan diterimanya putusan oleh para pihak maka perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini menambah daftar panjang tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat tinggi daerah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemulangan narapidana asing yang belakangan sedang dilakukan pemerintah Indonesia ke beberapa negara tidak melihat jenis pidananya.

Yusril mengatakan pemulangan napi asing dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan karena jenis hukuman yang diberikan pengadilan Indonesia kepada para napi asing tersebut merupakan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sehingga menjadi fokus utama sejumlah negara yang meminta pemindahan napi itu.

"Itu yang jadi concern mereka. Kalau warga negara mereka dipidana kasus pencurian dan dihukum hanya satu tahun, mereka juga tidak akan gigih berusaha untuk memulangkan para napi tersebut ke negaranya," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hingga kini, terdapat tiga negara yang meminta pemindahan napi kepada Indonesia, yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Tiga negara itu meminta pemindahan napi tindak pidana narkotika yang dihukum di Indonesia.

Pemerintah Filipina meminta pemindahan terpidana mati Mary Jane, kemudian Australia meminta pemindahan lima orang terpidana seumur hidup anggota Bali Nine, serta Prancis meminta pemindahan terpidana mati Serge Atlaoui.

Pemindahan Mary Jane sudah disepakati pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, sedangkan pemindahan terpidana Bali Nine berada dalam pembahasan mengenai syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Sedangkan pemindahan Serge Atlaoui masih dalam proses menunggu kedatangan pemerintah Prancis untuk membahas kesepakatan.

Nantinya setelah dipulangkan ke negaranya, para napi tersebut akan ditangkal apabila ingin masuk ke Indonesia. Khusus pidana narkotika, penangkalan yang berlaku selama seumur hidup.

Tidak hanya menerima permintaan pemindahan napi asing, Yusril mengatakan pemerintah Indonesia saat ini juga gigih mengupayakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi untuk diampuni dan dipulangkan ke Indonesia, yang umumnya terjerat kasus pembunuhan.

"Kami tidak lihat kasusnya, tetapi lihat hukumannya. Di Saudi hanya pembunuhan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ucap Yusril.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024