Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengangkat tema “Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045” dalam memperingati Hari HAM Sedunia Ke-76 dengan tujuan memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

“Memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian itu memang menjadi semacam nyawa dan ruh yang mau kita dukung, arahkan, dan wujudkan dalam konteks pembangunan HAM ke depan,” ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta di Jakarta, Kamis.

Menurut Thomas, tujuan digelarnya Hari HAM Sedunia tahun ini sejalan dengan poin pertama misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperkokoh HAM, demokrasi, dan Pancasila.

Melalui peringatan Hari HAM Sedunia, Kementerian HAM menginginkan agar nilai-nilai HAM lebih populer dan implementatif, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga aparatur pemerintah. Dengan begitu, pembangunan HAM di Indonesia dapat lebih merata.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengarusutamakan HAM. Menurut Thomas, pengarusutamaan HAM terdiri dari lapisan dimensi kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan serta dimensi aksiologis yang mengarah pada implementasinya.

“Mainstreaming (pengarusutamaan) HAM lebih kita arahkan kepada aparat sipil, ASN, penyelenggara negara, dan aparat pemerintah, baik itu keamanan maupun pertahanan, dalam konteks ini TNI/Polri,” tuturnya.

Puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 digelar pada Selasa (10/12) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada malam puncak yang terbuka bagi masyarakat umum ini, Kementerian HAM menyiapkan pesta rakyat dan kegiatan yang ramah anak.

Di malam puncak, Menteri HAM Natalius Pigai bakal menganugerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah maupun korporasi atas capaian dan kepedulian terhadap HAM. Selain itu, Kementerian HAM juga akan meluncurkan Indeks HAM Indonesia.

Rangkaian Hari HAM Sedunia Ke-76 telah dimulai sejak bulan September 2024. Sebelum puncak peringatan, Kementerian HAM menggelar berbagai kegiatan, di antaranya perlombaan untuk masyarakat dan ASN, diseminasi HAM, hingga seminar internasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dari warga negara asing (WNA) yang mengancam stabilitas nasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kemen Imipas Yuldi Yusman menyampaikan pernyataan tersebut usai mengungkapkan buron Interpol China terkait judi online berinisial YZ alias Yan Zhenxing telah diamankan di Indonesia.

“Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penanganan Judi Online bidang penindakan akan terus berperan aktif dan bersinergi bersama Interpol dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Astacita Presiden RI,” kata Yuldi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan interogasi awal, YZ tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dengan tujuan liburan.

“Karena pada saat diamankan, yang bersangkutan itu bersama tiga orang anaknya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini anaknya sudah bersama dengan ibunya, karena begitu diamankan, yang bersangkutan menghubungi istrinya, dan istrinya datang ke Batam, dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya, dan yang bersangkutan kami amankan.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa YZ merupakan pemegang permanent resident Singapura, dan belum pernah tinggal di Indonesia.

“Kemudian terkait dengan judi online tadi, dia juga tidak beroperasi di sini, makanya website-nya (situs webnya) tadi seperti Pak Brigjen Pol. Untung (Sekretaris National Central Bureaus Interpol Indonesia Untung Widyatmoko) bilang ada di China, ya, ada di China. Jadi, bukan di sini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Kemen Imipas dan NCB Interpol Indonesia, YZ mengelola situs judi onlineMakau Zianja, dan merupakan buronan Interpol China berdasarkan Red Notice Interpol terkait Fugitive Wanted for Prosecution Nomor A-7619/7/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 302 narapidana (napi) yang terbukti mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) telah dipindahkan ke tahanan super ketat di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto saat jumpa pers Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terus mengawasi terpidana narkoba yang saat ini mendekam di tahanan, dan manakala mereka terbukti masih mengendalikan peredaran narkoba selama menjalani hukumannya itu, mereka bakal dipindahkan ke Nusakambangan.

“Ini akan terus berlanjut,” kata dia.

Kemudian, terkait kasus peredaran narkoba di lapas yang melibatkan sipir dan pimpinan lapas, Agus menyebut ada 14 pegawai di lembaga permasyarakatan yang dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebanyak 14 pegawai lapas yang nonaktif itu mencakup kepala lembaga permasyarakatan (kalapas), kepala rumah tahanan (karutan), kemudian anggota kesatuan pengamanan lembaga permasyarakatan (KPLP), sipir, dan pegawai lainnya.

“Mereka yang terlibat pesta sabu seperti yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Jember, yang diinformasikan, mereka diberikan hukuman khusus. Kemudian, kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang,” kata Agus Andrianto.

Dalam beberapa minggu terakhir, kasus-kasus “pesta sabu” dalam sel terungkap, di antaranya yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemudian di Lapas Kelas II-A Jember, Jawa Timur.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba, yaitu satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024. Desk itu, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, terdiri atas sejumlah k/l antara lain Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Rapat koordinasi perdana Desk Pemberantasan Narkoba digelar hari ini di Mabes Polri, Jakarta, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Banyuwangi (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi Agus Wahono secara mendadak melakukan pemeriksaan gawai puluhan pegawainya untuk memastikan tidak terlibat permainan judi daring.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai kami bersih dan terbebas dari aktivitas judi online," katanya kepada wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Agus Wahono melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti satu per satu gawai milik pegawainya Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi aplikasi maupun aktivitas browser yang berkaitan dengan praktik judi daring.

Menurutnya, inspeksi mendadak ini juga dilakukan untuk mendukung salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan judi daring yang marak dan meresahkan di kalangan masyarakat.

Judi daring di kalangan ASN, lanjut Agus, khususnya bagi pegawai lembaga pemasyarakatan sama sekali tidak memberikan dampak positif, melainkan melahirkan berbagai dampak negatif.

Salah satunya hilangnya fokus dalam bekerja yang dapat berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan.

"Jika kami tidak mencegah, maka juga akan berdampak pada keamanan dan ketertiban di Lapas Banyuwangi," ucapnya.

Agus Wahono menegaskan bahwa pemeriksaan gawai pegawainya penting untuk memastikan tidak adanya keterlibatan pegawai dalam berbagai aktivitas judi daring.

"Ini juga menghindari berbagai pelanggaran dalam bekerja akibat dari potensi kekalahan yang mungkin dialami pada saat bermain judi daring," katanya.

Ia menambahkan, pemeriksaan gawai puluhan pegawai Lapas akan terus dilakukan secara berkala, dan ia tidak akan memberi toleransi jika terdapat pegawai yang kedapatan memiliki aplikasi atau jejak aktivitas judi daring di perangkat pribadi mereka.

"Sebagai bentuk komitmen kami dalam mencegah dan memberantas judi daring, maka akan ada sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat," kata Agus.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 awak kapal perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (30/11). Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia.

Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka di berangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

Sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochamad Idnillah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

“Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini. IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” lanjut Lotharia Latif dalam siaran resmi KKP, Kamis (5/12/2024).

KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

“Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” ujar Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochamad Idnillah.

Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024. Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Adapun untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono secara berkala telah meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan. Menteri Trenggono juga sudah bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Sanya, Tiongkok, (ANTARA/PRNewswire)- Di 5th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance, diadakan oleh Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, National Institute for South China Sea Studies, China Oceanic Development Foundation, serta Hainan Free Trade Port Research Institute, para pembicara berbagi perspektif tentang Tatanan di Laut Tiongkok Selatan. Menurut Dang Dinh Quy, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Laut Tiongkok Selatan tengah menghadapi tantangan konvensional, seperti klaim wilayah kelautan dan militerisasi yang berlebihan, serta tantangan nonkonvensional, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU), serta pencemaran lingkungan. Maka, negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan harus membuat konsensus yang melindungi keamanan laut. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) harus menjadi dasar hukum dalam mengatasi tantangan-tantangan kelautan. Siswanto Rusdi, Pendiri dan Direktur National Maritime Institute, Indonesia, menilai, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Untuk itu, kedua negara harus bekerja sama. Indonesia juga dapat membentuk polisi perairan dengan mempelajari pengalaman negara-negara tetangga.

Zheng Zhihua, Associate Professor, Japan Research Center, Shanghai Jiao Tong University, menyatakan, sebagian besar negara di Pasifik Selatan telah menyelesaikan penetapan batas wilayah laut berdasarkan kesamaan regional. Negara-negara ini banyak menerapkan sejumlah praktik yang menyangkut klaim exclusive economic zones (EEZs) dan landas kontinen berdasarkan terumbu karang. Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris juga menjalankan praktik serupa di Pasifik Selatan. Praktik-praktik yang berhubungan dengan klaim wilayah laut ini dapat menjadi referensi bagi wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Menurut Zou Keyuan, Profesor Ilmu Hukum, Dalian Maritime University, Tiongkok, terdapat beragam cara untuk menyelesaikan sengketa, dan cara-cara legal merupakan salah satu opsi yang tersedia. Akibat perbedaan latar belakang kebudayaan di Asia Timur, mekanisme penyelesaian sengketa hukum regional hingga kini belum tersedia di Asia Pasifik. Maka, metode hukum seharusnya tidak terlalu diutamakan dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Natalie Klein, Profesor Ilmu Hukum University of New South Wales, Australia, memaparkan aturan spesifik yang berhubungan dengan kebebasan bergerak, termasuk aturan yang terkait dengan batas-batas wilayah laut dan laut lepas, serta menjelaskan makna dan cakupan dari kebebasan bergerak.

SOURCE National Institute for South China Sea Studies, China

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Tanjungpinang (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kaswo meresmikan Gereja Cahaya Mulia Kebenaran di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang.

Kaswo menyebut keberadaan gereja itu dalam rangka memenuhi hak warga binaan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi rehabilitasi spiritual di Rutan Kelas I Tanjungpinang.

"Peresmian gereja ini menjadi salah satu langkah nyata untuk mendukung tujuan reintegrasi sosial warga binaan," kata Kaswo usai peresmian, Kamis.

Kaswo menyampaikan bahwa peresmian gereja di Rutan Tanjungpinang juga bertujuan memberikan pelayanan rohani yang setara kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan tanpa memandang latar belakang keyakinan dan agama.

Kehadiran gereja ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi simbol toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang humanis di Rutan Kelas I Tanjungpinang.

"Kami mengapresiasi kolaborasi yang baik antara pihak rutan dengan berbagai pihak yang telah mendukung pembangunan sehingga gereja ini dapat berdiri," ujar Kaswo.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang Yan Patmos menekankan pentingnya kebebasan beribadah bagi setiap individu, termasuk warga binaan.

Menurutnya, keberadaan gereja di lingkungan Rutan Tanjungpinang sudah ada sejak lama, namun terkendala dengan fasilitas yang masih terbatas.

Beruntung, pihaknya mendapatkan dana CSR CV Nagoya Modern sebesar Rp120 juta untuk melengkapi fasilitas gereja, terdiri dari tempat ditambah peralatan musik yang memadai. Untuk program pembinaan kerohanian di rutan sudah terjadwal setiap minggunya.

"Kami mendatangkan pendeta dari luar rutan untuk memberikan siraman rohani bagi warga binaan, meliputi 27 orang Protestan dan empat orang Katolik," ujar Yan Patmos.

Ia menambahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, setiap orang memiliki hak untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing.

Kehadiran gereja ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan.

Pewarta: Ogen
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima laporan permintaan perlindungan dari MA, korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan tersangka penyandang disabilitas yakni IWAS (21) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan bahwa laporan permintaan perlindungan itu diterima LPSK sejak Senin (2/12).

"Dalam permohonannya, MA meminta bantuan ahli kepada Ketua LPSK dengan alasan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor bernama I Wayan Agus Suartama alias IWAS," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati dalam siaran pers tersebut, Rabu.

Tidak hanya itu, MA juga mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Sri memastikan pihaknya tengah memproses permintaan tersebut agar layanan perlindungan bisa diberikan secara maksimal.

Sri sendiri mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual terutama ketika menimpa perempuan dan anak-anak.

Menurut dia, korban dari tindak pidana tersebut harus diberikan perlindungan yang layak demi memulihkan kondisi fisik dan mental korban.

Selain itu, dia juga berharap proses hukum kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus dapat diusut secara adil oleh polisi sesuai dengan tindak pidana yang berlaku.

Sebelumnya, IWAS, seorang laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Tunadaksa adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, war

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, tetap menjalani hukuman di Australia, bukan dibebaskan jika kedua negara sudah mencapai kesepakatan.

Hal itu dikatakan Yusril saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

"Kalaupun Bali Nine mau ditransfer ke Australia bukan kita membebaskan mereka. Kita transfer mereka ke Australia tetap sebagai narapidana," kata Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Namun demikian, kata Yusril, jika gubernur jenderal Australia mau memberikan grasi, remisi, amnesti kepada para terpidana itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka.

Tugas pemerintah Australia membina narapidana itu dan Indonesia diberikan akses untuk memantau perkembangan para narapidana.

Masa memberikan grasi kepada warga negara asing. Kita pulangkan dalam status sebagai narapidana terserah pemerintah anda mau kasi grasi, amnesti silahkan, pungkas Yusril.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jambi (ANTARA) - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jambi berkoordinasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror untuk melakukan pembinaan terhadap para narapidana teroris (napiter) yang ada pada sejumlah lapas di Provinsi Jambi.

"Dalam koordinasi tersebut pihak Bapas mencoba mencegah pengaruh dari napiter kepada narapidana lainnya yang ada di dalam lapas, kami bersama Densus 88 anti teror terus berupaya untuk mencegah bahaya laten tindak terorisme di Jambi," kata Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Bapas Jambi Nasrul, di Jambi Kamis.

Bapas Jambi terima kunjungan dan koordinasi Tim Idensos Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Satgaswil Jambi dimana pihak Bapas Kelas I Jambi yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (upt) yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Jambi.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bapas Kelas I Jambi, Andi Mulyadi yang diwakili Kasi BKD Bapas Jambi, Nasrul.

Nasrul selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Bapas Jambi, menjelaskan mekanisme pembinaan bagi napi teroris sekaligus menjelaskan mengenai mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana teroris.

Koordinasi ini sangat penting bagi Bapas Jambi dan Densus 88 Anati Teror Polri sebagai laporan ke pusat maupun pemerintah setempat juga sebagai informasi kepada Tim Idensos Densus 88 AT Polri terkait bagaimana mekanisme pembinaan napiter dan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi napiter dari tahapan awal hingga akhir.

Perwakilan Densus 88 Anti Teror mengapresiasi Bapas Jambi dalam upaya pembinaan dan pembimbingan kepribadian maupun kemandirian kepada napiter yang dilaksanakan dengan berbagai program serta disusun secara baik oleh pihak Bapas Jambi.

Kegiatan ini dilakukan sebagai koordinasi terkait Penanganan dan pembinaan terhadap napi teroris yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Terutama mekanisme pembinaan dan proses usulan Integrasi bagi narapidana teroris (napiter).

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka layanan komunikasi khusus, sebagai antisipasi dini konflik antara warga dengan tenaga kerja asing (TKA) di daerah itu.

"Saat ini potensi konflik antara masyarakat dengan TKA cukup rawan terjadi," kata Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Wahyu Purwanto saat Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada saat kondisi ekonomi pascakasus korupsi tata niaga pertimahan di Kepulauan Bangka Belitung berdampak terhadap banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya serta sulitnya mendapatkan pekerjaan.

"Pascakasus pertimahan ini, lowongan kerja susah didapat, sehingga rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan TKA, karena adanya kecemburuan sosial dan ekonomi di daerah ini," katanya.

Ia menyatakan dalam mengantisipasi potensi konflik antara masyarakat dan TKA ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah menyediakan sarana komunikasi melalui whatsapp, nomor telpon khusus pelaporan WNA.

Selain itu, layanan nomor telpon kolang kaling, komunikasi langsung dengan Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang dan barcode APOA atau aplikasi pelaporan orang asing, sebagai media pelaporan orang asing .

Ia berharap bantuan dan partisipasi masyarakat untuk dapat turut serta melaporkan terkait keberadaan atau aktivitas orang asing melalui kanal-kanal sarana komunikasi dan barcode APOA.

"Timpora perlu meningkatkan sinergitas dalam hal pengawasan orang asing untuk mengantisipasi adanya pelanggaran maupun tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kota Pangkalpinang," katanya.