Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menurunkan tim untuk menemui langsung keluarga GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa penembakan oleh oknum polisi, Aipda RZ.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, tim tersebut diturunkan pada pekan lalu. Selain menemui keluarga korban, LPSK juga menemui saksi, Polrestabes Semarang, dan Polda Jawa Tengah.

“Kami memandang bahwa tentu keluarga korbannya perlu dibantu, bisa dilakukan pendampingan dan sebagainya, sehingga kami memutuskan bahwa ini perlu proaktif, kami pergi ke sana untuk ketemu keluarga korban,” kata Susilaningtias kepada ANTARA ketika dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat.

Pada saat menemui keluarga korban, terang dia, LPSK menjelaskan perihal hak restitusi atau ganti rugi. Tim LPSK juga menyampaikan hak perlindungan, pendampingan, serta pemulihan yang dimiliki oleh keluarga korban maupun saksi.

“Restitusi kami jelaskan, termasuk pendampingan kami jelaskan kepada keluarga korban, dan ada beberapa saksi yang juga kita temui berkaitan dengan kasus ini, kami tawarkan juga, LPSK bisa melakukan pendampingan atau perlindungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susilaningtias menjelaskan bahwa perlindungan dilakukan secara prinsip sukarela dari pihak yang ingin dilindungi. Oleh sebab itu, LPSK akan melindungi saksi maupun korban apabila ada permohonan yang diajukan.

Akan tetapi, hingga saat ini, LPSK belum menerima permohonan perlindungan secara resmi, baik dari keluarga maupun kuasa hukumnya. “Kami kemarin sudah meninggalkan formulir permohonan perlindungan supaya diisi, tapi [formulir itu] belum kembali,” ucap dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemantauan atas kasus ini, Komnas HAM merekomendasikan LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. Menurut Komnas HAM, oknum polisi yang melakukan penembakan, RZ, memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Komnas HAM menilai, RZ melanggar hak hidup dan melakukan pembunuhan di luar proses hukum; melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; serta melanggar hak atas perlindungan anak, mengingat korban penembakan masih berusia di bawah 18 tahun.

Peristiwa penembakan yang menyebabkan satu korban tewas dan dua orang luka-luka ini terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Singkawang, Kalimantan Barat memberlakukan tarif baru untuk pembuatan paspor baru pada tanggal 17 Desember 2024.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Herry Pranowo mengatakan, jika pemerintah resmi melakukan penyesuaian tarif paspor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2024 lalu.

"Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk terus meningkatkan pelayanan keimigrasian, memberikan pilihan yang lebih fleksibel, dan menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat," kata Herry, di Singkawang, Jumat.

Sehingga, per 17 Desember 2024 akan berlaku tarif paspor baru sebagai berikut, paspor dengan masa berlaku 5 tahun seperti paspor non-elektronik sebesar Rp350 ribu dan paspor elektronik sebesar Rp650 ribu.

Sedangkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun seperti paspor non-elektronik sebesar Rp650 ribu dan paspor elektronik sebesar Rp950 ribu.

"Buat masyarakat yang mau membuat paspor, hingga tanggal 16 Desember 2024 nanti masih berlaku tarif dan masa berlaku yang lama. Sementara kuota juga masih tersedia di aplikasi M-Paspor," ujarnya.

Namun, pada tanggal 17 Desember 2024 nanti sudah berubah. "Jadi pilihlah paspor sesuai kebutuhan," ujarnya.

Dia juga menambahkan, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, permohonan paspor di Kantor Imigrasi Singkawang tetap normal seperti biasa dan tetap dilayani sesuai dengan kuota 150 per hari.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim) Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Farhan Ferdiansyah menambahkan, dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pihaknya telah melakukan penundaan/penolakan penerbitan 127 paspor sejak Januari hingga Oktober 2024.

"Penundaan/penolakan paspor dilakukan dikarenakan sewaktu tes wawancara, pemohon terindikasi untuk bekerja yang dapat berpotensi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujarnya.

Dalam upaya pencegahan TPPO yang kian marak di luar negeri, katanya, Imigrasi Singkawang akan memperketat untuk pembuatan paspor. Upaya ini juga adalah sebagai bentuk komitmen Imigrasi Singkawang dalam mendukung secara penuh program pemerintahan yang baru.

"Mekanisme pencegahannya, kita akan perdalam di tes wawancara dengan pemohonnya, apabila saat wawancara terdapat indikasi pemohon akan bekerja ke luar negeri maka permohonan tersebut akan kita tunda atau ditangguhkan bahkan dibatalkan," ujarnya.

Terkait dengan TPPO, sejauh ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang juga telah melakukan upaya sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya TPPO. Sosialisasi dilakukan mengingat Kota Singkawang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

"Maka dalam hal ini, kami selalu memberikan pemahaman baik kepada warga Singkawang maupun masyarakat yang berada di perbatasan," kata dia.

Bisa saja menurunkan kepadatan di lapas, karena selama ini di lapas tidak ada pemilahan antara korban, pengedar, serta bandar narkotika

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof Dr Faisal Santiago mengatakan keadilan restoratif untuk masyarakat yang terindikasi sebagai korban dari penggunaan narkoba dapat mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan.

“Bisa saja menurunkan kepadatan di lapas, karena selama ini di lapas tidak ada pemilahan antara korban, pengedar, serta bandar narkotika,” ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masyarakat yang terindikasi sebagai korban dari penggunaan narkotika harus disembuhkan melalui rehabilitasi, baik dengan biaya dari negara maupun keluarga apabila berasal dari keluarga yang mampu.

Meskipun demikian, Faisal berpandangan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak boleh diterapkan kepada pengedar dan bandar narkoba. Baik pengedar maupun bandar, kata Faisal, harus dihukum seberat-beratnya.

“Bahkan, kalau memungkinkan, hukuman mati,” ucap dia.

Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, Faisal menegaskan bahwa Polri harus lebih meningkatkan kinerja karena memberantas narkoba merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan anak bangsa.

"Sehingga Polri harus menjadikan (pemberantasan narkotika) sebagai skala prioritas," ucap Faisal.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 membentuk Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan proses hukum keadilan restoratif tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan bandar yang mengincar hukuman ringan.

Dia menjelaskan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) digunakan secara selektif oleh Polri dan Kejaksaan, dan hanya para pengguna yang dapat mendapatkan fasilitas hukum tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan pendekatan keadilan restoratif hanya digunakan kepada mereka yang lolos penilaian (assessment) dari BNN.

"Mereka dinyatakan sebagai kelompok yang harus direhabilitasi, tentunya tetap ada pengawasan oleh aparat penegak hukum dan kembali dilakukan assesment sampai dipastikan yang bersangkutan betul-betul sembuh," kata Kapolri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan skema amnesti dan rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba sebagai alternatif solusi bagi penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang jumlahnya sudah sangat melebihi kapasitas (overcrowded).

Dalam pertemuan dengan kementerian di Jakarta, Rabu (4/12), Kepala Badan Narkotika (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan amnesti dan rehabilitasi akan dijadikan alternatif solusi overcrowded lapas dan rutan dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum serta parameter yang jelas dan terukur.

"Saya menyambut baik rencana ini karena pengguna narkoba merupakan korban yang harus dipulihkan melalui rehabilitasi, namun proses seleksi dalam pemberian amnesti tentu harus dilakukan dengan benar,” kata Marthinus seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, ia mengusulkan rencana pemberian amnesti dilakukan dengan turut melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut, kata dia, bertujuan menyelenggarakan rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba yang akan mendapatkan amnesti.

Ia pun juga mengingatkan agar dilakukan asesmen secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya tampung lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia dan biaya rehabilitasi yang merupakan tanggung jawab negara.

"Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan pada lapas dan rutan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk menjalani pemulihan secara menyeluruh," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta berharap proses amnesti para warga binaan kasus narkoba yang akan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi dapat segera terlaksana.

Segera setelah pertemuan rapat tersebut, Nico meminta untuk dapat segera dilakukan pembentukan tim kecil agar pelaksanaan teknis agar tepat sasaran.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ambeg Paramarta juga menyatakan telah siap dengan data warga binaan.

Dia mengungkapkan data itu yang nantinya akan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi oleh tim dan pendalaman sebelum akhirnya amnesti diberikan serta dilakukan rehabilitasi sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat.

Pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen BNN, Kemenkum dan Kementerian Imipas untuk menangani overcrowded lapas dan rutan secara terintegrasi.

Kelebihan jumlah penghuni dalam lapas dan rutan yang disebabkan sebagian besar oleh kasus narkoba menjadi masalah yang telah mengakar.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gaza (ANTARA) - Israel, pada Kamis (5/12) membebaskan 34 tahanan Palestina dari Jalur Gaza utara. Para tahanan itu menunjukkan kelemahan dan kelelahan yang ekstrem serta tanda-tanda adanya penyiksaan.

Mereka dibawa ke Rumah Sakit Gaza Eropa di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, setelah dibebaskan melalui perbatasan Kerem Shalom, kata sumber medis seperti dilaporkan Anadolu pada Jumat.

Sumber tersebut mengatakan bahwa tim medis segera mulai pemeriksaan kesehatan yang diperlukan dan memberikan perawatan kepada para tahanan saat mereka tiba.

Dia menyampaikan bahwa puluhan tahanan tersebut tampak sangat lelah, lemah, dan tidak bertenaga, dengan beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

Sumber itu menambahkan bahwa para tahanan ditangkap oleh militer Israel dari berbagai wilayah di Gaza utara, terutama dari kota Beit Lahia dan kamp pengungsi Jabalia, dalam kampanye genosida yang berlangsung selama 62 hari.

Menurut Kantor Media Gaza, Israel telah menahan lebih dari 1.750 orang Palestina dari Gaza utara sejak 5 Oktober.

Israel mengatakan mereka melancarkan operasi darat skala besar di Gaza utara sejak 5 Oktober untuk mencegah kelompok perjuangan Palestina, Hamas, bangkit kembali.

Namun, Palestina menuduh Israel berusaha menduduki wilayah tersebut dan mengusir paksa penduduknya.

Sejak saat itu, tidak ada bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang menyebabkan sebagian besar penduduk yang saat ini diperkirakan berjumlah 80.000, berada di ambang kelaparan.

Tak hanya itu, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dan hilang, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan tersebut merupakan episode terbaru dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang telah menewaskan lebih dari 44.500 orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Bulan lalu, Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikan mereka di Gaza.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan China berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan terorisme pada pertemuan di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kerja sama Indonesia dan China dalam rangka peningkatan kapasitas sangat penting dalam mencegah terorisme.

"Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam menangani permasalahan terorisme, yang tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga stabilitas kawasan," ujar Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT RI bersama Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat China untuk RI Wang Lutong membahas penguatan kerja sama dalam meningkatkan keamanan nasional kedua negara dan kawasan.

Eddy menegaskan bahwa BNPT RI akan berupaya maksimal untuk memastikan situasi dalam negeri tetap kondusif dan aman dari terorisme.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga keamanan karena ini kewajiban kami supaya situasi tetap kondusif agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan,” ucap dia.

Mengingat kedua negara memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi terorisme, diskusi tersebut menyoroti berbagai langkah konkret yang dapat diambil untuk saling mendukung upaya penanggulangan terorisme, termasuk penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teror.

Ia menilai pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Wang Luntong berharap BNPT RI dan pemerintah China bisa melakukan kerja sama penanggulangan terorisme dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kedua negara.

"Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia dan China adalah korban terorisme," ungkap Wan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menurunkan tim untuk menemui langsung keluarga GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa penembakan oleh oknum polisi, Aipda RZ.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, tim tersebut diturunkan pada pekan lalu. Selain menemui keluarga korban, LPSK juga menemui saksi, Polrestabes Semarang, dan Polda Jawa Tengah.

“Kami memandang bahwa tentu keluarga korbannya perlu dibantu, bisa dilakukan pendampingan dan sebagainya, sehingga kami memutuskan bahwa ini perlu proaktif, kami pergi ke sana untuk ketemu keluarga korban,” kata Susilaningtias kepada ANTARA ketika dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat.

Pada saat menemui keluarga korban, terang dia, LPSK menjelaskan perihal hak restitusi atau ganti rugi. Tim LPSK juga menyampaikan hak perlindungan, pendampingan, serta pemulihan yang dimiliki oleh keluarga korban maupun saksi.

“Restitusi kami jelaskan, termasuk pendampingan kami jelaskan kepada keluarga korban, dan ada beberapa saksi yang juga kita temui berkaitan dengan kasus ini, kami tawarkan juga, LPSK bisa melakukan pendampingan atau perlindungan,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan China berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan terorisme pada pertemuan di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kerja sama Indonesia dan China dalam rangka peningkatan kapasitas sangat penting dalam mencegah terorisme.

"Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam menangani permasalahan terorisme, yang tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga stabilitas kawasan," ujar Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT RI bersama Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat China untuk RI Wang Lutong membahas penguatan kerja sama dalam meningkatkan keamanan nasional kedua negara dan kawasan.

Eddy menegaskan bahwa BNPT RI akan berupaya maksimal untuk memastikan situasi dalam negeri tetap kondusif dan aman dari terorisme.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga keamanan karena ini kewajiban kami supaya situasi tetap kondusif agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan,” ucap dia.

Mengingat kedua negara memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi terorisme, diskusi tersebut menyoroti berbagai langkah konkret yang dapat diambil untuk saling mendukung upaya penanggulangan terorisme, termasuk penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teror.

Ia menilai pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Wang Luntong berharap BNPT RI dan pemerintah China bisa melakukan kerja sama penanggulangan terorisme dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kedua negara.

"Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia dan China adalah korban terorisme," ungkap Wan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12).

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta

Jakarta (ANTARA) - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara menangkap dan mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial HS, YJ, SR, dan TJ yang menjadi pekerja kasar membangun sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.

"Karena terbukti menyalahi izin tinggal, keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan keempat warga asing tersebut ditangkap saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara saat melakukan Operasi Pengawasan l Keimigrasian pada sebuah restoran di Kawasan Pantai Indah Kapuk pada Minggu (10/11).

Ia mengatakan pada saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian keempat tersangka berinisial HS, YJ, SR, dan TJ ditemukan tengah bekerja sebagai pekerja kasar pada restoran yang tengah direnovasi.

"Mereka diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata dia.

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa WN China HS, YJ, SR, TJ merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) dan petugas mengambil tindakan dengan membawa keempat warga asing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami telah memeriksa HS, YJ, SR, dan TJ dan semuanya terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap pasal 122 huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata dia.

Keempat pelaku ini telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai pekerja kasar untuk merenovasi sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Ia mengatakan selain dikenakan tindakan deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

Ia mengatakan operasi Imigrasi ini digelar atas instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.l untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasiaan.

"Kemudian warga asing yang mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Sebanyak 86 narapidana kasus korupsi saat ini ditahan dan menempati Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang tersebar di berbagai wilayah di Maluku Utara .

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Malut, Hensyah di Ternate, Kamis, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penambahan narapidana kasus korupsi di wilayah Maluku Utara.

"Memang, sesuai data terbaru untuk narapidana kasus korupsi yang kami miliki adalah sebanyak 86 orang," ujarnya.

Dia berharap tidak ada lagi peningkatan jumlah narapidana kasus korupsi di Maluku Utara, sehingga wilayah tersebut dapat terbebas dari tindak pidana korupsi.

Meskipun belum ada perbandingan dengan provinsi lain terkait jumlah narapidana korupsi,

Hensyah memastikan bahwa semua tahanan diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Ia juga mengingatkan para warga binaan untuk bersikap sopan selama menjalani masa hukuman.

"Semua warga binaan diperlakukan sama. Kami terus mengimbau mereka untuk mematuhi aturan selama di lapas atau rutan," katanya.

Menurut Hensyah, jumlah tersebut terbagi di beberapa lapas dan rutan, yakni di Lapas Ternate sebanyak 34 orang, Lapas Jailolo 4 orang, Lapas Kepulauan Sula 3 orang, Lapas Tobelo 12 orang, Lapas Perempuan Ternate sebanyak 10 orang, Rutan Soa-Sio Tidore Kepulauan 2 orang, Rutan Ternate 16 orang dan Rutan Weda, Halmahera Tengah sebanyak 5 orang

Untuk itu, dalam menjaga integritas petugas Lapas, pihaknya intensif melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan (Rutan).

Pihaknya berharap kepada Karutan dan jajaran untuk menghindari masuknya barang terlarang, seperti narkoba, hp dan lainnya yang masuk di Rutan Weda. Fokus pada capaian kinerja dan prestasi.

Dirinya menegaskan akan menindak tegas jika terdapat pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan di luar ketentuan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (5/12), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT), hingga mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun vonis.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper (fit and proper test), OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai DPR RI memberikan persetujuan terhadap dirinya sebagai pimpinan KPK terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Selengkapnya baca di sini

2. Menko Polkam ungkap dugaan narkoba sintetis dijual online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis sintetis dalam beberapa tahun terakhir, dan penjualannya diyakini menggunakan platform online

Dalam jumpa pers terkait pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan narkoba jenis sintetis itu ada yang dibuat di Indonesia, tetapi ada juga yang dibawa dari luar negeri.

“Ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi, dan indikasi kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online,” kata Budi Gunawan.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BNN: Perkuat intelijen jadi upaya jaga jalur perbatasan negara

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa dengan memperkuat informasi intelijen menjadi salah satu upaya untuk menjaga jalur perbatasan antarnegara, di tengah keterbatasan yang dimiliki lembaga antinarkoba itu.
Menurut dia, dengan memperkuat informasi intelijen, maka langkah pencegahan bisa lebih mudah dalam beroperasi untuk menindak atau mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara dari kami dalam menjaga wilayah perbatasan negara," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

4. KPK geledah Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pasca-OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis(5/12), sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Disnakertrans para penyidik dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

Selengkapnya baca di sini

5. Mantan Dirut PT Timah dituntut penjara 12 tahun terkait kasus timah

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi menilai Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mochtar melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (5/12), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT), hingga mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun vonis.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper (fit and proper test), OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai DPR RI memberikan persetujuan terhadap dirinya sebagai pimpinan KPK terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Selengkapnya baca di sini

2. Menko Polkam ungkap dugaan narkoba sintetis dijual online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis sintetis dalam beberapa tahun terakhir, dan penjualannya diyakini menggunakan platform online

Dalam jumpa pers terkait pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan narkoba jenis sintetis itu ada yang dibuat di Indonesia, tetapi ada juga yang dibawa dari luar negeri.

“Ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi, dan indikasi kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online,” kata Budi Gunawan.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BNN: Perkuat intelijen jadi upaya jaga jalur perbatasan negara

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa dengan memperkuat informasi intelijen menjadi salah satu upaya untuk menjaga jalur perbatasan antarnegara, di tengah keterbatasan yang dimiliki lembaga antinarkoba itu.
Menurut dia, dengan memperkuat informasi intelijen, maka langkah pencegahan bisa lebih mudah dalam beroperasi untuk menindak atau mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara dari kami dalam menjaga wilayah perbatasan negara," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

4. KPK geledah Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pasca-OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis(5/12), sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Disnakertrans para penyidik dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

Selengkapnya baca di sini

5. Mantan Dirut PT Timah dituntut penjara 12 tahun terkait kasus timah

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi menilai Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mochtar melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024