Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan pihaknya akan memaksimalkan program perlindungan dan pendampingan untuk korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar seluruh hak milik korban yang sebelumnya hilang bisa dipulihkan sehingga mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

"Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan asesmen, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” kata Antonius dalam siaran pers resmi LPSK dalam rangka menyambut hari HAM sedunia, Selasa.

Menurut Antonius, LPSK memiliki dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pendampingan untuk korban PHB masa lalu.

Mandat tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, kata Antonius, pemberian perlindungan dan pendampingan itu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK," ujarnya.

Antonius mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, tercatat ada 1.238 orang korban PHB masa lalu yang mendapatkan perlindungan LPSK. Mereka terdiri dari Jawa Tengah sebanyak 662 orang, Yogyakarta 335 orang, Sumatera Barat 100 orang, Jawa Timur 35 orang, DKI Jakarta 32 orang dan Jawa Barat 27 orang.

"Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup korban, pada 2024 LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada korban dan keluarga korban berupa modal usaha kepada 215 orang, biaya renovasi rumah kepada 38 orang, pelatihan kerja kepada 10 orang dan bantuan alat kerja tiga orang.

Walau sudah berjalan maksimal, Antonius mengaku perlu adanya penguatan program perlindungan korban PHB masa lalu melalui kebijakan yang strategis dari pemerintah.

Dia berharap dalam momentum hari HAM sedunia ini pemerintah dapat mendukung segala bentuk upaya LPSK dalam melindungi dan mengembalikan hak-hak korban.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat upaya pencegahan terorisme melalui kerja sama strategis dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan kolaborasi tersebut dirancang untuk mendukung proses deradikalisasi secara terpadu dan berkelanjutan, yang akan diwujudkan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kepada eks narapidana terorisme (mitra deradikalisasi).

"Kami akan berfokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapatkan keterampilan dan modal usaha. Ke depan, ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," kata Eddy dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT PNM dan jajaran di Jakarta, Senin (9/12), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam kolaborasi tersebut, bidang usaha yang menjadi prioritas, yakni sektor pendukung ketahanan pangan karena sektor tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BNPT menambahkan kerja sama antara BNPT dan PNM merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai radikalisme terorisme.

Menurutnya, program tersebut bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial mitra deradikalisasi di tengah masyarakat.

"Negara hadir untuk melakukan pencegahan sehingga kerja-kerja ini lebih dirasakan oleh mitra deradikalisasi, sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Dirut PNM Arief Mulyadi menyambut baik program pencegahan dan deradikalisasi bersama BNPT.

Ke depannya, PNM dan BNPT akan mengintensifkan koordinasi agar program tepat sasaran, efektif, dan memberi nilai tambah.

"Program pemberdayaan yang efektif harus berdasarkan data informasi yang memadai. Ini yang kami harapkan sehingga pelaksanaan tugas kami akan lebih tepat sasaran dan efektif, meningkatkan nilai tambah kami dengan mendukung dan berkontribusi pada kebutuhan BNPT," ujar Arief.

Kolaborasi tersebut merupakan implementasi dari perjanjian kerja sama BNPT dan PNM yang telah terjalin sejak tahun 2021.

Program wirausaha bagi mitra deradikalisasi diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan, tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dalam membangun harmoni sosial yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

RUU itu nantinya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Ia membeberkan, upaya itu untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada Pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, RUU itu nantinya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi.

"Tetapi hal-hal seperti itu dapat diselesaikan dengan cara rekonsiliasi didasarkan pada undang-undang," ujar pria yang juga pakar hukum tata negara itu.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM karena 50 persen dari poin Astacita yang diusung menyangkut tentang hal-hak asasi.

"Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM," kata Pigai dalam sambutannya saat puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa malam.

Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," imbuh Pigai.

Menurut Pigai, menghormati dan menegakkan HAM merupakan tanggung jawab konstitusional bagi Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab Pemerintah tersebut ditegaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

"Dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045, salah satu sasarannya menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan pada terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat, dan berlandaskan HAM untuk mencapai Indonesia Emas 2045," sambung dia.

Lebih lanjut, Pigai menyebut, pembentukan Kementerian HAM merupakan salah satu potret keseriusan pemerintahan baru dalam pembangunan HAM. Komitmen itu tidak hanya sekadar tertulis dalam Astacita, tetapi juga melalui program-program prioritas.

Menteri HAM mengatakan, sedikitnya ada 15 poin membangun HAM dalam Astacita dan program prioritas Pemerintah, yaitu prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender, penguatan demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian, perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia), hak atas rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, kehidupan yang layak, perumahan, air, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, budaya, dan reforma agraria.

"Itulah sebenarnya semua aspek HAM menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun mendatang, 2024–2029, semua menyangkut HAM," tegasnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan ada sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN) sepanjang tahun 2024.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas HAM, sebanyak 2.305 kasus itu telah diterima dan ditangani oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Aduan yang diterima, lanjut dia, melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan," katanya.

Atnike menambahkan, dalam penanganan aduan, Komnas HAM juga melakukan respons cepat berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM, dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan.

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, tambah dia, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Bahkan, sebagai bentuk penanganan cepat, Komnas HAM telah mengeluarkan enam surat respons cepat atau surat perlindungan sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah agenda tersisa, seperti restrukturisasi komando teritorial, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan reformasi peradilan militer sudah seharusnya menjadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 menjadi oase reformasi peradilan militer, khususnya penanganan tindak pidana korupsi.

Putusan MK tersebut menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan militer.

"Adanya Putusan MK 87/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kewenangan KPK untuk menangani perkara anggota TNI yang terlibat dalam kasus korupsi merupakan oase di tengah mandeknya reformasi peradilan militer," ujar Ardi di Jakarta, Selasa.

Menurut Ardi, penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani sendiri oleh institusi TNI mengakibatkan minimnya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa TNI dan pemerintah harus segera menaati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final dan mengikat.

Langkah tersebut bertujuan untuk melaksanakan reformasi peradilan militer, sebab Ardi menilai bahwa peradilan militer seharusnya menjadi agenda prioritas untuk mereformasi TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Ardi juga mengakui sejumlah capaian positif reformasi sektor keamanan, seperti pemisahan TNI dan Polri, serta penghapusan doktrin dwifungsi yang berhasil dilakukan pada awal reformasi.

"Sejumlah agenda tersisa, seperti restrukturisasi komando teritorial, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan reformasi peradilan militer sudah seharusnya menjadi prioritas," ujar Ardi.

Mahkamah Konstitusi pada akhir pekan lalu (29/11) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Uji materi itu, yang masuk dalam perkara nomor 87/PUU-XXI/2023, dilayangkan advokat Gugum Ridho Putra.

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan menjelaskan Pasal 42 itu bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga ditambahkan frasa penegasan pada bagian akhir yang berbunyi: "Sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK".

Semula, Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 berbunyi: "KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum".

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Menurut dia, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan ditempuh oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo terkait isu HAM dan kebutuhan untuk penegakannya ke depan.

"Pemerintahan baru sekarang ini akan terus berupaya untuk menyelaraskan pikiran-pikirannya, menyelaraskan juga program-programnya ke depan," kata Yusril saat di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, guna memperingati Hari HAM Sedunia di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pemerintah juga senantiasa menyelaraskan program-program untuk membangun atau menegakkan HAM yang sejalan dengan agenda Komnas HAM.

"Jadi apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM terhadap berbagai persoalan-persoalan HAM di Indonesia itu akan diterima oleh pemerintah, diperhatikan dengan sungguh-sungguh," ujar dia.

Yusril menambahkan, rekomendasi-rekomendasi atau input dari lembaga tersebut juga akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, dan untuk kebutuhan ke depannya guna memajukan HAM di dalam negeri.

Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, tambah dia, pemerintah melalui Kementerian HAM akan berupaya bergandengan tangan dengan banyak pihak, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan secara komprehensif dan tuntas.

Selain itu, bentuk komitmen terkait penegakan HAM, pemerintah juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru terkait HAM.

Jika telah disahkan, maka nantinya UU itu akan menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menekankan urgensi Deklarasi Universal HAM (DUHAM), sebuah standar umum yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada momentum Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diperingati pada Selasa ini.

“DUHAM merupakan salah satu janji global paling inovatif dan sekaligus langkah maju dalam sejarah peradaban manusia,” kata Natalius Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, DUHAM ialah dokumen penting yang mengabadikan hak-hak fundamental manusia.

Peringatan Hari HAM Sedunia, kata dia, bertepatan dengan tanggal DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

DUHAM berisi 30 pasal yang secara garis besar menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang mesti diakui dan dihormati. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara dalam menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Kementerian HAM akan menggelar perayaan puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa malam. Puncak peringatan akan diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, serta masyarakat umum.

Adapun tema yang diangkat tahun ini ialah Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut diangkat sebagai apresiasi terhadap keberagaman bangsa yang merupakan aspek fundamental hak asasi, sekaligus menjadi modal penting bagi masa depan Indonesia.

Plt. Sekjen Kementerian HAM Novita Ilmaris dalam keterangan yang sama, menjelaskan, puncak peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini dimeriahkan dengan pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pergelaran tari yang menggambarkan keberagaman dan harmoni.

Selain dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri, puncak peringatan Hari HAM Sedunia juga akan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, kepala daerah, lembaga HAM nasional lainnya, serta para aktivis HAM.

“Panitia juga telah menyiapkan pesta rakyat sekaligus hiburan bagi masyarakat umum yang hadir di TMII nanti malam. Kami mengajak masyarakat umum untuk hadir meramaikan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76,” ucap dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hari HAM Sedunia 2024, Natalius Pigai tekankan urgensi DUHAM

Jakarta (ANTARA) - Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) menyerukan pemerintah di seluruh Asia Tenggara untuk mengambil tindakan konkret dan segera guna melindungi anggota parlemen yang menghadapi ancaman, pelecehan, dan kekerasan atas pekerjaan mereka dalam membela HAM, demokrasi, dan supremasi hukum.

Seruan tersebut disampaikan melalui rilis pers APHR yang diperoleh pada Selasa untuk memperingati Hari HAM Internasional.

Mereka menyebutkan bahwa lonjakan serangan terhadap pejabat terpilih, khususnya perempuan merupakan upaya yang disengaja untuk membungkam perbedaan pendapat dan melestarikan otoritarianisme di kawasan tersebut.

Anggota parlemen perempuan, kata mereka, menghadapi ancaman yang unik dan mengerikan.

Anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rashid berbagi pengalaman pribadinya dengan menggarisbawahi bahaya yang dialami perempuan dalam kehidupan publik.

"Di luar parlemen, saya menghadapi tantangan yang sangat mengguncang rasa aman dan tujuan saya. Salah satu momen yang paling mengerikan adalah ketika saya menerima ancaman pembunuhan disertai peluru di kantor saya. Saya takut bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi untuk semua perempuan yang berani melangkah ke ranah publik," kata dia.

Syerleena menambahkan, "Jalan menuju kesetaraan gender memerlukan upaya berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat. Memperkuat kerangka hukum dan memastikan penegakannya yang efektif merupakan langkah penting, tetapi perubahan budaya dan inisiatif proaktif harus melengkapinya."

Anggota parlemen Filipina Francisca L. Castro menambahkan bagaimana suaranya yang kuat di parlemen yang menyuarakan isu pekerja sektor pendidikan, buruh, petani, perempuan dan pemuda terus membahayakan keselamatan dan keamanannya.

Sembari merenungkan pengalamannya, Francisca berbagi, "Enam tahun lalu, pada 28 November, agen pemerintah Duterte menangkap saya tanpa surat perintah, termasuk 17 pembela HAM lainnya yang menyelamatkan siswa dan guru dari komunitas Lumad," katanya.

"Kami ditahan selama 3 hari 2 malam, kemudian didakwa dengan tuduhan palsu penculikan, perdagangan anak, dan pelecehan anak," tambah dia.

Di Thailand, anggota parlemen Chonthicha “Lookkate” Jangrew menyatakan bahwa “hukum di Thailand dijadikan senjata oleh negara untuk meneror, melecehkan, dan membungkam orang - termasuk anggota parlemen - yang ingin melindungi demokrasi dan HAM, atau menyerukan korupsi dan pelanggaran HAM serius."

Kasus-kasus tersebut, menurut APHR, mencerminkan pola yang mengkhawatirkan dari meningkatnya penindasan di Asia Tenggara, di mana pemerintah menggunakan pelecehan, penganiayaan hukum, dan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penargetan sistematis anggota parlemen—terutama perempuan—yang menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan oposisi demokratis, dan bagian dari pemerintahan otoriter yang mengakar.

Pada peringatan Hari HAM Internasional tersebut, APHR menekankan perlunya tindakan kolektif yang mendesak untuk melawan tren yang mengkhawatirkan.

“Sebagai wakil rakyat yang dipilih, APHR dan anggota parlemennya akan terus bersatu dan teguh dalam perjuangan melawan otoritarianisme yang merusak kebebasan mendasar, termasuk kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul," kata Wakil Ketua APHR sekaligus mantan anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena melibatkan multi-stakeholder atau pemangku kepentingan.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan penguatan dan penegakan HAM yang kolaboratif serta melibatkan banyak pihak, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Dan menuju Indonesia Emas, yakni Indonesia Emas yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia tentu memerlukan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Selain upaya dari Komnas HAM, lanjut Atnike, dukungan dari negara, masyarakat, dan sektor-sektor sipil lainnya juga dibutuhkan sehingga penegakan HAM bisa lebih masif dan tuntas.

Dia mengatakan Komnas HAM selalu berupaya menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karena itu, tema peringatan HAM tahun ini adalah 25 tahun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, memperkuat demokrasi dan HAM menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Atnike menambahkan bahwa untuk penyelidikan judisial yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua kasus besar yang menjadi perhatian utama, yakni proses penyelidikan kasus Bumi Flora di Aceh dan juga kasus pembunuhan Munir Said Talib.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia.

“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dia pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan sebab HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik.

"Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Ketua DPR RI dua periode itu menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat sebab setiap anak bangsa berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Begitu pula masyarakat marjinal yang harus menjadi subjek pembangunan, tak hanya sekedar menjadi objek belas kasihan.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan HAM yang diupayakan negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.

Senada dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 "Our Rights, Our Future, Right Now", Puan mengatakan pemenuhan HAM bagi masyarakat harus bisa diberikan saat ini juga, termasuk bagi masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina hingga Ukraina.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.

Dia menambahkan hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat menjadi pengingat terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat.

DPR pun memastikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi dunia yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024