Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, membentuk unit siber keimigrasian untuk mengawasi warga negara asing (WNA) yang berpotensi melakukan pelanggaran keimigrasian.

“Pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara proaktif,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, tugas utama unit siber keimigrasian itu untuk melakukan pencarian dan analisis data serta mengumpulkan informasi terkait aktivitas orang asing melalui media elektronik dan media sosial.

Kemudian, memantau perilaku orang asing yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, menyusun laporan secara berkala terkait pelaksanaan tugas yang melibatkan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Ia menjelaskan pembentukan unit siber itu menyikapi perkembangan teknologi sehingga perlu dibarengi cara kerja baru dalam mengawasi orang asing di Pulau Dewata.

Ia mengharapkan kinerja petugas menjadi lebih optimal dan responsif menindaklanjuti pelanggaran WNA.

“Petugas Imigrasi harus mampu mendeteksi secara dini potensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing melalui pengawasan pada media sosial dan media pemberitaan,” katanya.

Meski baru dibentuk, unit siber itu telah mengungkap empat) kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dengan tindakan yang diberikan berupa deportasi.

Sementara itu, jumlah WNA yang dideportasi selama periode Januari-Oktober 2024 sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Pancasila Jakarta Marsudi Wahyu Kisworo menargetkan perguruan tinggi tersebut mempunyai 72 guru besar dalam empat tahun ke depan.

"Jumlah dosen Universitas Pancasila saat ini 348 orang, guru besar 33 orang, yang akan di kukuhkan segera setelah keluar surat keputusan ada tiga orang jadi total guru besar 36 orang," kata Marsudi Wahyu Kisworo usai mengukuhkan dua guru besar Universitas Pancasila, di Jakarta, Rabu.

Rektor mengatakan jumlah guru besar ini saat ini belum cukup karena minimal jumlah guru besar harus mencapai 20 persen dari jumlah dosen.

"Sekarang 36 orang, berarti baru setengahnya," katanya.

Rektor menjelaskan guru besar memiliki tiga fungsi penting, yakni memimpin kebebasan mimbar akademik keilmuan artinya memiliki kewenangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;memanfaatkan ilmu pengetahuan agar berguna bagi masyarakat; dan sebagaitokoh masyarakat yang harus jadi panutan.

"Jangan sampai guru besar itu malah mempunyai karakter sombong. Nanti bukan jadi guru besar tetapi malah jadi guru besar kepala," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia menjelaskan.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti, pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” sambung dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya pula.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

"Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Singkawang (ANTARA) - Sedikitnya lima orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat yang berhasil menyelesaikan pendidikan sertifikat Diploma 1 Teologi di wisuda dalam lapas tersebut.

"Lima warga binaan tersebut dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan secara daring (dalam jaringan) selama satu tahun melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB)," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono di Singkawang, Rabu.

"Ini merupakan pencapaian luar biasa karena wisuda Diploma I ini menjadi yang pertama di Lapas Singkawang," ujarnya.

Dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar (YIBB) yang telah memberikan pendidikan teologi kepada warga binaan yang dapat menjadi bekal ketika mereka nantinya kembali ke masyarakat.

Ke depannya, dia akan mengupayakan agar jumlah warga binaan yang mengikuti pendidikan makin bertambah dan akan dibahas mengenai pengembangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

"Ke depannya akan kita kembangkan untuk bisa dilanjutkan ke jenjang sarjana. Kami tentu berharap kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB) akan terus berjalan," ujarnya.

Selain mendukung pendidikan untuk WBP juga memberikan pelatihan keterampilan untuk pertukangan. Hal tersebut sebagai salah satu program pembinaan bagi narapidana di Lapas Singkawang.

"Adapun program kemandirian yang diberikan berupa pelatihan pertukangan, hal ini sangat penting dan bisa bermanfaat bagi narapidana agar mereka memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut yang nantinya bisa dijadikan bekal hidup setelah bebas nantinya," ujarnya.

Dia menambahkan, pemberian pelatihan ketrampilan kemandirian ini untuk persiapan sebagai kompetensi pada masyarakat luar, yang mana nantinya narapidana yang telah selesai ikut pelatihan akan menerima sertifikat pelatihan.

"Sertifikat pelatihan ini sangat penting untuk mereka sebagai salah satu daya kompetensi ketika melamar atau mencari pekerjaan di luar karena ketrampilan mereka diakui dan bersertifikat," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Ia menyampaikan dua rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat hal tersebut, seperti dengan menguatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Kedua, terhadap 82,23 persen pemerintah daerah yang belum memiliki unit Zona Integritas (ZI), Komisi II DPR RI mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Zona Integritas yang merata di seluruh Indonesia," kata Rifqi saat memberikan sambutan dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

Rifqi meyakini bahwa kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah lebih baik dan ingin bekerja berprestasi dengan menghadirkan warisan yang baik.

"Komisi II DPR RI meminta komitmen yang tinggi dari semua pimpinan kementerian/ lembaga, negara, dan kepala daerah sebagai pimpinan dalam melakukan perubahan mindset (kerangka berpikir, red) ASN (aparatur sipil negara) berakhlak agar ke depan Zona Integritas bukan merupakan barang mewah, barang yang sangat sulit dengan effort (usaha, red) yang luar biasa untuk dilakukan. Akan tetapi, menjadi standar kita bersama untuk melakukan pelayanan publik di Republik Indonesia tercinta ini," ujarnya.

Selain mendorong percepatan reformasi birokrasi, ia juga mendorong pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

"Digitalisasi menurut saya sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa lagi mengelak soal ini. Penggunaan gadget (gawai, red) oleh seluruh lapisan masyarakat kita bukan sekadar menjadi kebutuhan, tetapi hampir menjadi kebutuhan dasar," katanya.

Ia melanjutkan, "Dan karena itu kebutuhan dasar, ini harus kita manfaatkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tempat kita."

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendukung komitmen pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru sebab diperlukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini, dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Hugo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun tiga pasal di dalamnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR (judicial review) ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah perlu mengajukan pembahasan RUU tersebut untuk digulirkan kembali bila memang berkomitmen membentuk RUU KKR baru terkait HAM.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan harus ada perubahan pada Undang-Undang Narkotika yang mengatur para pemakai narkotika tidak lagi dipidana, tetapi direhabilitasi.

"Harapan kita semua ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika," kata Yusril di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, pemikiran terkait para pengguna narkotika tidak lagi dipidana karena sesungguhnya mereka merupakan korban dari kejahatan peredaran ilegal narkotika.

Yusril menjelaskan bahwa ketika para pengguna narkotika ini direhabilitasi maka hal itu akan mengurangi jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang saat ini jumlahnya sudah melebihi ambang maksimal atau daya tampung.

Untuk itu, lanjut Yusril, pemikiran terkait perubahan Undang-Undang Narkotika harus terus digaungkan supaya para korban ini bisa direhabilitasi, bukan malah dibui..

"Para korban pemakai tidak lagi dipidana, tetapi harus direhabilitasi. Sekarang memang sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, nantinya warga binaan akan berkurang secara drastis," tuturnya.

Selain mengubah Undang-Undang Narkotika, Yusril mengatakan perlu juga ada tata cara terkait penanganan rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika.

"Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika, ini mohon dipikirkan bersama pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, Menko Yusril mengatakan bahwa spirit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus direformasi, bukan hanya norma hukumnya, tetapi juga aparatur penegak hukum, sarana, dan prasarana," katanya.

Menurut ia, pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.

Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru itu mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena KUHP baru ini tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara. Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia menjelaskan.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti, pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” sambung dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya pula.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

“Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kemensos juga melibatkan pihak keluarga MAS selaku wali

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) masih memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada MAS (14) yang merupakan pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, Kepala Sentra Mulya Jaya Jakarta Romal Sinaga mengatakan pihaknya juga senantiasa mengawal proses hukum bagi MAS.

“Kami melakukan kordinasi secara berkala dengan Polres Metro Jakarta Selatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), BAPAS Jakarta Selatan, dan pihak keluarga untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial demi kepentingan terbaik MAS,” kata Romal.

Tak hanya melibatkan pihak berwajib dalam menjalani proses hukum, Kemensos juga melibatkan pihak keluarga MAS selaku wali.

Ia mengatakan keluarga MAS kerap datang tak hanya untuk memberikan dukungan moril tetapi juga membawakan buku dan makanan.

Selain memfasilitasi proses hukum yang berjalan, Kemensos juga memberikan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar MAS dan juga layanan kesehatan.

Adapun layanan yang diberikan berupa layanan pengasramaan, permakanan, kebersihan diri, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan kesehatan, perawatan/pengasuhan dan layanan rehabilitasi sosial lainnya.

Layanan terapi psikososial juga diberikan kepada MAS melalui berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, apel pagi dan morning meeting.

Pihaknya melaksanakan hal-hal tersebut bersama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lain yang saat ini tengah menjadi residen Sentra Mulya Jaya Jakarta.

Ia menuturkan saat ini kondisi fisik dan kejiwaan MAS lebih baik dibandingkan saat ia mulai tinggal di sentra.

Meski tengah menjalani proses hukum, Kemensos tetap mendukung pemenuhan dasar kebutuhan MAS sebagai anak, salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Romal menjelaskan MAS yang masih duduk di sekolah menengah tersebut masih bisa menjalani ujian akhir semester meski lewat daring.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa spirit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus direformasi, bukan hanya norma hukumnya, tetapi juga aparatur penegak hukum, sarana, dan prasarana," kata Yusril di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.

Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru itu mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena KUHP baru ini tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi.

"Saya kira spirit KUHP baru itu lebih dekat pada filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Yusril menambahkan KUHP baru itu lebih dekat dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan hukum Islam.

Menurut ia, masih banyak orang yang beranggapan bahwa hukum pidana Islam itu keras dan kejam, namun sesungguhnya dalam hukum Islam banyak kemudahan.

"Dalam hukum pidana Islam itu, orang yang membunuh pun disuruh bermusyawarah dengan korban pembunuhan, mau memaafkan damai, mau mengganti rugi diat atau minta dihukum mati," ujarnya.

Kalau ahli waris korban minta hukum mati, kata Yusril, hakim akan mengadili. "Permintaannya pun bukan datang dari jaksa, namun dari ahli waris karena ahli waris itulah yang secara langsung menderita akibat kematian orang yang dibunuh," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej mengatakan perubahan paradigma hukum pidana di bidang pemasyarakatan merupakan tanggung jawab besar petugas pemasyarakatan.

Ia menjelaskan perubahan paradigma hukum pidana tersebut sesuai dengan prinsip universal, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga memberikan beban kerja yang besar bagi petugas pemasyarakatan.

“Para petugas pemasyarakatan nantinya terlibat dalam proses praajudikasi, ajudikasi, dan postajudikasi," ucap pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Poltekip Poltekim Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, yang dipantau secara daring.

Dengan demikian apabila polisi dan jaksa hanya terlibat dalam proses keadilan korektif dan restoratif, maka ia menuturkan petugas pemasyarakatan akan terlibat dalam seluruh proses tersebut, termasuk pada proses keadilan rehabilitatif.

Selain petugas pemasyarakatan, kata dia, petugas keimigrasian juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar di tengah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Apalagi, sambung dia, Imigrasi merupakan jendela bangsa dan negara, yang memegang empat fungsi keimigrasian, yaitu fasilitator pembangunan, keamanan, inteligen, dan penegakan hukum di tengah maraknya TPPO.

Untuk itu sebagai pejabat imigrasi, Eddy mengungkapkan terdapat asas utama yang wajib dipegang teguh, yakni asas kepercayaan karena objek pekerjaan petugas imigrasi merupakan orang asing pada saat masuk dan keluar dari Indonesia.

Menurut Wamenkum, asas kepercayaan menjadi yang utama karena ketika bertemu dengan orang asing, nilai internasionalisme harus diterapkan.

“Terapkan nilai internasionalisme, maka penghormatan dan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang utama,” ucap dia.

Adapun terdapat 625 wisudawan yang diwisuda, yang meliputi sebanyak 335 wisudawan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan 290 wisudawan dari Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Dia menilai jumlah wisudawan tersebut cukup besar, sejalan dengan beban dan tanggung jawab yang besar nantinya saat para wisudawan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam mengemban tugas menjadi seorang ASN, lanjut dia, terdapat tiga kunci penting, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

"Kalau sudah mengemban tiga kunci tersebut, akan masuk pada jiwa profesionalitas saudara, baik sebagai petugas keimigrasian maupun petugas pemasyarakatan,” ujar Eddy.

Ia pun memberikan selamat kepada para wisudawan Poltekip dan Poltekim dan berpesan agar seluruh wisudawan untuk selalu berbakti kepada orang tua.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup.

"Perlu mengingat adanya kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dengan membentuk jabatan administrasi pada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pertimbangan kebutuhan dan fungsi otorisasi yang dilakukan dalam bidang penegakan hukum terkait lingkungan hidup,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Rini saat menerima audiensi Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Menurut Rini, kementerian yang dipecah dari kabinet sebelumnya harus bisa bekerja secara optimal untuk mencapai target nasional.

Selain itu, kecepatan dan ketepatan untuk eksekusi program juga menjadi poin utama.

Rini mengingatkan eksekusi program harus bisa dilakukan dengan kelembagaan yang minim tapi berfungsi dengan baik. Pada pertemuan itu, salah satu yang menjadi fokus adalah penegakan hukum.

"Pada prinsipnya, penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup memperhatikan efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Namun, Rini mengatakan bahwa jajarannya terbuka dengan segala masukan terkait dinamika organisasi. Evaluasi kelembagaan bisa dilakukan setelah program-program berjalan.

Organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Pada pertemuan itu, hadir pula Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024