Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyebut seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu memperoleh predikat Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) dari Kementerian Hak Asasi Manusia.

"Alhamdulillah, enam kabupaten dan satu kota di Kepulauan Babel sudah berpredikat KKPHAM," kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan penetapan KKPHAM ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia nomor MHA-01.HA.02.01.01 tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel sebagai pembina juga mendapatkan penghargaan dari Menteri HAM dan penyerahan piagam penghargaan untuk para gubernur diserahkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada puncak peringatan Hari HAM sedunia di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, awal pekan ini.

Adapun kabupaten kota di Kepulauan Babel yang mendapatkan predikat KKPHAM 2023, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang

Ia menyatakan kriteria penilaian KKPHAM ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 yang meliputi 10 kelompok hak dasar, yaitu hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan.

Selanjutnya, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengapresiasi atas sinergi dengan pemprov dan kabupaten kota di Babel, sehingga dua tahun berturut turut gubernur, bupati dan wali kota di Babel memperoh penghargaan terkait Kabupaten Kota Peduli HAM ini.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji.

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata dia.

Supratman yang juga merupakan politisi Partai Gerindra itu berharap wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa.

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi, karena menurutnya hal itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelasnya.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian.

"Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (Malut) memanfaatkan lahan kosong di lingkungan rutan untuk mendukung program ketahanan pangan.

Kepala Rutan Ternate, Nurchalis Nur di Ternate, Jumat menyampaikan, bahwa lahan kosong tersebut diubah menjadi kebun produktif untuk menanam sayur-mayur yang akan dikelola bersama oleh petugas dan warga binaan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjadikan warga binaan lebih mandiri sekaligus mendukung program ketahanan pangan di daerah," ujar Nurchalis.

Kebun produktif tersebut, tambahnya, akan ditanami berbagai jenis sayuran, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal rutan, masyarakat sekitar, dan memberikan manfaat ekonomi melalui pemasaran hasil panen.

Kaitan dengan itu, Karutan Nurchalis mengungkapkan, saat ini, proses pemindahan bibit ke lahan telah memasuki tahap akhir. Para warga binaan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses, mulai dari persiapan lahan hingga penanaman, dengan bimbingan dari petugas.

"Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial warga binaan," katanya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi dan Kadiv Pemasyarakatan Hensah mengapresiasi langkah yang dilakukan jajaran Rutan Ternate.

Andi Taletting Langi mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong jajaran lapas/rutan memberdayakan warga binaan melalui kegiatan kemandirian.

Hal itu, kata Andi merupakan bagian dari program pemasyarakatan, sehingga nantinya warga binaan memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya setelah kembali di tengah masyarakat, serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang, salah satunya berkaitan dengan penanganan warga binaan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.09 WIB untuk memenuhi panggilan Presiden.

"Ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan, tapi nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan ya, setelah selesai ratas nanti juga saya akan sampaikan ke teman-teman semua," ujar Supratman.

Supratman mengatakan salah satu hal yang akan dibahas mengenai mekanisme transfer narapidana dan pemberian amnesti kepada beberapa warga binaan oleh Presiden.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," kata dia.

Andi mengatakan pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya nantinya Presiden akan meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang pemberian amnesti tersebut.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, Presiden dalam hal ini dengan DPR tentu ini akan dijalankan. Tetapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan, saya akan sampaikan kepada kawan-kawan," kata Supratman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang juga menghadap Presiden, mengatakan bahwa ratas tersebut akan membahas seputar isu hukum dan imigrasi.

"Ada Pak Kapolri mungkin juga ada, ada pak Jaksa Agung juga, berkaitan dengan masalah hukum dan imigrasi," kata Yusril.

Selain Supratman dan Yusril, nampak pula hadir Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Malang Raya (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang, Jawa Timur berkomitmen melakukan pencegahan terhadap munculnya praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi setempat.

"Kami selalu berkomitmen untuk menjaga kantor kami bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Anggoro Widjanarko di Malang, Jumat.

Komitmen ini juga bagian dari tindak lanjut penghargaan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan yang diterima adalah kategori Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 2024.

"Pada tahun 2020, kami mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan selama empat tahun terakhir kami terus berjuang untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan kami," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Herdaus menyampaikan Kemendagri juga memberikan penghargaan predikat WBBM kepada tiga kantor imigrasi di wilayah setempat.

"Selain Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo," katanya.

Dia menyatakan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal seremoni semata, tetapi merupakan komitmen yang harus dijaga oleh ketiga kantor imigrasi sebagai unit pelayanan publik yang transparan, bersih, dan melayani dengan sepenuh hati.

"Dengan penghargaan ini semoga semakin memperkuat posisinya sebagai instansi pemerintah yang memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap dia.

Moskow (ANTARA) - Rusia berharap dapat mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Suriah, mengingat hal tersebut penting dalam perang melawan terorisme, seperti disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov pada Kamis (12/12).

"Saya rasa ada kesepakatan umum bahwa perang melawan terorisme dan ISIS belum berakhir, ini membutuhkan upaya bersama. Dalam hal ini, kehadiran kami berperan penting dalam perang melawan terorisme internasional," demikian dilansir kantor berita RIA milik pemerintah Rusia mengutip Bogdanov.

Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa Moskow telah menjalin kontak dengan komite politik kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Suriah dan membahas berbagai isu untuk memastikan keamanan misi diplomatik dan warga Rusia di negara tersebut.

Rusia siap memberikan bantuan kepada warga negara Rusia yang ingin meninggalkan Suriah, ujarnya.

Bogdanov juga mengatakan Rusia telah melakukan kontak dengan Israel terkait situasi di Suriah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Fakultas ilmu komunikasi, Universitas Pancasila mengadakan Festival 12.12 Fikom 2024 merupakan kolaborasi perdana dari luaran 8 mata kuliah yaitu kewirausahaan, komunikasi lintas budaya, fotografi, proyek strategic Communication, proyek multimedia Journarlistic, copywriting, kepancasilaan, dan komunikasi media visual.

Wakil Dekan 1 Fikom UP, Muhamad Rosit, M.Si. dalam keterangannya, Jumat memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, yang menjadi wadah kolaborasi kreatif antar mahasiswa dari beragam mata kuliah, dengan tujuan mendukung implementasi Outcome-Based Education (OBE).

"Kegiatan Festival 12.12 merupakan contoh konkret dari integrasi teori dan praktik melalui kolaborasi lintas mata kuliah serta menunjukkan bagaimana kreativitas mahasiswa dapat diwujudkan dalam kegiatan nyata yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberi dampak sosial yang nyata," ujar Rosit.

Upaya seperti ini katanya sangat sejalan dengan prinsip Outcome-Based Education yang menekankan pada pencapaian hasil pembelajaran yang aplikatif dan bermanfaat.

Dalam kegiatan ini ditampilkan 100 jenis produk dan jasa tradisional dari kelas kewirausahaan yang mengusung tema "Nusantara Groove ", Pameran Budaya dengan tema "Menjaga Identitas, melestarikan lingkungan: integrasi dan keberlanjutan".

Pameran fotografi, event EcoChic, penanyangan video dengan tema pemahaman nilai-nilai Pancasila, Seminar Fotografi, serta pameran Kebudayaan dari Edutolia Turki yang bekerjasama dengan Lembaga Bahasa Universitas Pancasila.

Festival 12.12 Fikom UP 2024 juga menjadi ajang promosi dengan mengundang perwakilan murid darii lebih 20 SMA/SMK sederajat di wilayah Jakarta Selatan.

Pontianak (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil meraih tiga penghargaan dari acara Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Tiga penghargaan yang diraih yakni Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kinerja Kehumasan Kategori Infografis, dan Satuan Kerja yang lolos penilaian TPI sebagai Satuan Kerja Berpredikat WBK.

Kepala Rutan, David Anderson Setiawan menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan capaian yang baik dan menjadi bukti kinerja Rutan Pontianak dalam membangun pelayanan publik yang profesional.

"Alhamdulillah, kita bersyukur atas penghargaan yang diberikan, penghargaan ini merupakan komitmen dan pemicu Rutan Pontianak dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM, keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta komitmen seluruh pegawai untuk meraih predikat WBK," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga Kepala Kantor Wilayah Muhammad Tito Andrianto didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama memaparkan hasil kerja dari 1.707 Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 19 UPT Pemasyarakatan dan 8 UPT Keimigrasian.

Kinerja luar biasa ini tercermin dari pencapaian target di bidang administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum. Selain itu, Rutan Kelas IIA Pontianak menjadi salah satu kontestan WBK, menandai langkah progresif Kanwil menuju reformasi birokrasi yang lebih baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan puas dengan pembahasan bersama Taliban (yang tengah di bawah sanksi PBB untuk terorisme) mengenai standar yang lebih luas mengenai isu hak asasi manusia, dan percaya bahwa diskusi tersebut berlangsung "konstruktif".

"Tim hak asasi manusia kami telah mengadakan diskusi konstruktif dengan otoritas de facto (Afghanistan) mengenai isu-isu yang lebih luas tentang norma dan standar hak asasi manusia, serta isu-isu spesifik mengenai akses tahanan," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan Rosa Otunbayeva pada Kamis (12/12) dalam pertemuan PBB mengenai Afghanistan.

Di sisi lain, meskipun otoritas de facto menganggap serius perubahan iklim, mereka berjuang untuk menanggulangi "berbagai konsekuensi berbahaya dari berbagai guncangan iklim dan lingkungan," tambah Otunbayeva.

Sejak Taliban berkuasa, PBB mengecam keras pihak berwenang di Kabul karena kurangnya pendidikan formal bagi anak-anak perempuan di negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan pada Agustus 2021, menyusul pengambilalihan negara tersebut secara cepat oleh Taliban.

PBB sebelumnya telah mendesak otoritas Taliban untuk mempertimbangkan kembali implementasi pembatasan akses wanita dan anak perempuan untuk mengikuti pelatihan medis di Afghanistan.

""Kami sungguh-sungguh khawatir dengan sebuah laporan mengenai perintah dari otoritas de facto Taliban yang melarang wanita dan anak perempuan mengikuti kelas di institusi-institusi medis swasta," kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, dalam sebuah taklimat pers harian pada Rabu (4/12).

Sejumlah media melaporkan bahwa Taliban memerintahkan institusi-institusi swasta maupun publik untuk berhenti memberikan kursus medis bagi wanita dan anak perempuan.

Lima institusi di Afghanistan mengatakan bahwa Taliban telah menginstruksikan mereka untuk tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Jika diimplementasikan, peraturan tersebut akan memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak wanita dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, ujar Dujarric.

Pada akhirnya, peraturan tersebut akan berdampak buruk pada sistem perawatan kesehatan dan pembangunan Afghanistan, imbuhnya.

Sumber: Sputnik-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mendorong adendum nota kerja sama atau memorandum of cooperation (MoC) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dan Kementerian Kehakiman Jepang.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan adendum nota kerja sama diperlukan karena Kementerian Hukum yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Transformasi di Kemenkumham kini menjadi tiga kementerian. Untuk itu, perlu dilakukan adendum, mengingat MoC yang sebelumnya melingkupi bidang imigrasi, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, dan peraturan perundang-undangan,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun salah satu MoC yang akan didorong pelaksanaan adendumnya, yakni yang telah ditandatangani pada 2018 lalu di bidang hukum dan HAM.

Menkum RI mengakui kontribusi Jepang dalam investasi di Indonesia dan akan berkomitmen untuk mendukungnya. Dengan demikian, dirinya menyatakan terbuka terhadap kerja sama yang berpotensi positif.

“Saya melihat peran Jepang yang sangat besar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya dalam membuka banyak lapangan kerja baru," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah tersebut juga merujuk pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pengusaha Jepang dalam mendukung program prioritas dalam periode pemerintahannya, terutama di bidang industri.

Dalam pesannya, kata dia, Presiden RI mengharapkan Jepang dapat terus membantu dalam hilirisasi.

Dirinya pun menuturkan akan menyampaikan masukan kepada Prabowo tentang kemitraan yang penting dengan Jepang, khususnya memberikan ruang yang besar bagi investasi Jepang, terutama di bidang pangan, mengingat teknologi pangan Jepang sudah sangat baik.

“Tentunya semua ini dapat mendukung visi Presiden RI untuk swasembada dan ketahanan pangan,” kata Supratman menambahkan.

Menanggapi adendum MoC, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan pihaknya akan segera mempelajari agar adendum dapat segera dilakukan, sehingga kerja sama dengan Kemenkum dapat segera dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi MoC yang telah ada antara Kementerian Kehakiman Jepang dengan Kemenkumham, bahkan telah lama Jepang menugaskan dua tenaga ahli di bidang Kemenkumham,” kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kelanjutan kerja sama yang akan berakhir pada bulan September 2025 tersebut juga akan mempertimbangkan untuk menugaskan tenaga ahli di bidang lain yang dapat membantu selanjutnya. Untuk itu, dirinya akan meminta para jajarannya guna mendiskusikan hal tersebut.

Terkait investasi dan pesan Presiden Prabowo kepada para pengusaha Jepang, Masaki mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan MoC.

Saat ini, ada kurang lebih dua ribu perusahaan Jepang di Indonesia dan 65 ribu warga negara Jepang di Indonesia, sehingga ia berharap Menkum RI dapat terus mendukung iklim usaha yang baik untuk investasi Jepang di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya.

“Kedubes dan pemerintah Jepang akan terus mendorong para pengusaha Jepang untuk berkontribusi lebih dan mendukung pembangunan di Indonesia. Saya harap kerja sama dengan Kemenkum RI dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kemudian menanggapi kerja sama dalam ketahanan pangan, dirinya berharap dan mendorong Indonesia agar dapat terus memperbaiki dan meningkatkan transparansinya.

Jepang, kata dia, turut membantu Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), sebab penting bagi Jepang bila ingin terus lebih berinvestasi di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum pada Kamis (12/12) yang menarik telah diwartakan di kanal Hukum, mulai dari KPK memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly hingga Polri bongkar laboratorium narkotika di Kabupaten Bandung.

Berikut sejumlah berita yang masih menarik untuk disimak kembali menemani pagi hari Anda menjelang akhir pekan ini;

KPK panggil eks Menkumham Yasonna Laoly

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly untuk diperiksa sebagai saksi salah satu perkara dugaan korupsi yang disidik oleh komisi antirasuah.

"Betul, ada panggilan kepada Bapak YL untuk besok (Jumat, 13 Desember 2024)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

MK terima 15 permohonan sengketa pilkada provinsi, tak ada Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus menerima permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi, tercatat sebanyak 15 permohonan yang menyoal hasil pemilihan gubernur telah terdaftar hingga Kamis pukul 15.00 WIB.

Dilihat dari laman resmi Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, gugatan pemilihan gubernur itu berasal dari berbagai provinsi. Akan tetapi, tidak ada yang menggugat hasil pemilihan gubernur Jakarta.

Selengkapnya di sini

Presiden tegaskan kerukunan syarat mutlak berbangsa dan bernegara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga kerukunan antara umat beragama sebagai salah satu syarat mutlak dalam berbangsa dan bernegara.

"Kerukunan adalah mutlak syarat bagi Indonesia berbangsa, bernegara, ya," ujar Prabowo usai meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, di Jakarta, Kamis

Selanjutnya di sini

Helena Lim bantah disebut pengumpul dana kerja sama smelter

Jakarta (ANTARA) - Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim membantah jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menyebut bahwa QSE adalah alat pengumpul dana keuntungan kerja sama smelter.

"Saya menyatakan penolakan keras," ujar Helena dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

Bareskrim Polri bongkar laboratorium narkotika di Bandung

Bandung (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar laboratorium narkotika jenis happy water dan liquid di sebuah perumahan mewah di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa pengungkapan kasus jaringan narkoba internasional tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika jenis happy water di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Bandung (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai bahwa tema yang diusung Kementerian HAM dalam peringatan Hari HAM Sedunia 2024 ini, yakni "Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045", bukanlah sekedar semboyan belaka.

"Lebih jauh, tema yang diusung ini merupakan refleksi cita-cita besar sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman," kata Daddy dalam pesan singkatnya yang diterima di Bandung, Kamis.

Sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa dengan beragam bahasa, ujar Daddy, Indonesia pasti memiliki banyak tantangan, namun menurutnya juga, bangsa ini patut berbangga mengingat hingga kini bisa tetap merajut kesatuannya hingga bisa tetap utuh.

Walau di balik keutuhan dan kerukunan itu ada riak-riak kecil, menurut Daddy, itulah ciri demokrasi, di mana dalam persatuan itu ada perbedaan yang amat beragam.

"Itulah demokrasi. Tinggal kita menyikapinya secara bijak," ujarnya.

Daddy melanjutkan bahwa dibutuhkan pemahaman atas berbagai perbedaan yang ada, itu pula ciri kedewasaan dan ciri demokrasi.

Menurutnya, dibutuhkan pemahaman dan kesabaran dari masing-masing pihak atas berbagai perbedaan yang ada, di mana semakin banyak orang sampai pada tahap itu, akan semakin demokratis kehidupannya.

"Untuk sampai ke titik itu memang tidak mudah. Dibutuhkan jam terbang yang memadai. Titik itu tidak mungkin digapai secara instan. Sekali lagi, dibutuhkan jam terbang. Untuk posisi kita sekarang di mana? Silakan jawab dengan nurani dan akal sehat masing-masing," tuturnya.

Diketahui, setiap tahun dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap tanggal 10 Desember, yang ditetapkan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme.

Tanggal 10 Desember itu, dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.