(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan dasar hukum dan alur penggalangan donasi usai ramai polemik mengenai donasi kepada Agus Salim yang sampai menimbulkan konflik beberapa waktu yang lalu.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu, Plt Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos Laode Taufik Nuryadin mengatakan pengumpulan uang dan barang (PUB) harus dilaksanakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Misalnya, seperti yayasan atau lembaga nirlaba.

"(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)," kata Laode.

Ia menjelaskan, untuk pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan dan kabupaten maka memerlukan izin bupati atau wali kota. Jika wilayah PUB mencakup satu provinsi, maka izinnya menjadi kewenangan dinas sosial provinsi.

Ia menambahkan, izin untuk tingkat provinsi harus disertai dengan rekomendasi dari kabupaten. Begitu pun untuk izin secara nasional, lanjutnya, haruslah memiliki rekomendasi dari provinsi.

"Untuk PUB dari luar negeri, harus ada izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu)," kata Laode.

Ia mengatakan perizinan untuk PUB bisa diajukan lewat aplikasi SIMPPSDBS.

Sementara itu, persyaratan dokumen bisa diunggah pada aplikasi tersebut.

Adapun syarat tersebut diantaranya surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Kemenkumham, surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, bukti setor pajak bumi dan bangunan atau surat sewa tempat.

Selain itu, syarat lainnya ialah tempat menampung hasil penyelenggara pengumpulan uang dan barang atau nomor rekening yayasan, syarat KTP ketua yayasan, surat keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur yayasan, dan surat pernyataan bermaterai bahwa PUB tidak digunakan untuk radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

"Lebih lanjut, tanda daftar LKS dari dinsos setempat, rekomendasi dari pejabat yang berwenang, bisa kecamatan atau bupati," katanya.

Ia menambahkan, pengumpul PUB juga harus mengajukan proposal atau surat pengajuan PUB serta harus menyampaikan contoh iklan atau promosi yang tak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Laode menuturkan pemohon PUB nanti akan mengisi pilihan fitur tujuan PUB, wilayah PUB, hingga cara penyaluran PUB. Bila telah memenuhi persyaratan, izin PUB akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan.

"Perizinan bisa keluar 14 hari kerja, kecuali donasi untuk bencana, izin keluar bisa dilakukan penggalangan dana," katanya.

Ia menjelaskan, selama 14 hari kerja akan ada proses validasi dokumen terhadap yayasan bersangkutan. Pemberian izin bisa lebih dari 14 hari kerja bila ada dokumen yang belum dilengkapi.

Adapun dasar hukum PUB diantaranya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan PUB, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB.

"Permensos ini sudah dilakukan penyesuaian karena ada masukan dari ombudsman, nanti kita mintakan untuk diundangkan. Itu regulasi inti UU yang sifatnya prinsipil, tapi terkait juga dengan UU lain," kata Laode.

Ia menyebutkan UU terkait misalnya UU tentang Yayasan, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping itu, PUB juga terkait dengan UU Hak Cipta, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, PP tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Laode mengatakan pelanggaran terhadap aturan PUB akan mendapatkan sanksi berjenjang. Di antaranya teguran tertulis hingga pencabutan izin yayasan.

"Kalau masuk pidana, kurungan tiga bulan atau denda Rp10 ribu," katanya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Bogor (ANTARA) - Sejumlah guru besar hingga praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 7 Tahun 2014 karena dinilai mal praktik dan rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam diskusi bertajuk “Menghitung Kerugian Lingkungan Dengan Permen LH No 7/204, Tepatkah?“ yang berlangsung di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, sejumlah persoalan disebutkan menjadi latar belakang desakan dicabutnya Permen LH No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo MS MPPA menekankan kepedulian terhadap lingkungan tak serta merta mengorbankan kepentingan lain, termasuk ekonomi.

Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung dua kali, bahkan bisa tiga kali hingga penggunaan Permen LH No 7 Tahun 2014 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Parahnya lagi, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak.

“Kerugian itu dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan, PNBP, artinya jika kita ingin PNBP tinggi maka kerusakan negara harus tinggi, apa begitu, itu kan salah logika,” kata Sudarsono kepada wartawan di sela-sela diskusi.

“Kerugian lingkungan itu, oke kita hitung, terus kemudian berapa kerugiannya? Uang harus dikembalikan lagi pada lingkungan. Bukan PNPB. Dikembalikan lagi ke lingkungan. Itu yang tidak terjadi,” tegasnya.

Celakanya, tutur Sudarsono, ahli yang ditunjuk menghitung kerugian dengan menerapkan Permen LH No 7/2014 di berbagai kasus hukum adalah ahli yang bersaksi. Sehingga kesannya, negara secara tidak langsung menjadikan beleid tersebut sebagai bancakan untuk menaikkan PNBP dengan dalih kerusakan lingkungan.

“Kurang lebih seperti itu (bancakan PNBP). Jadi PNBP bukan dikembalikan ke lingkungan tapi jadi mobil baru. Yang menikmati bukan rakyat terdampak,” tukasnya.

Dirinya mendorong pemerintahan Prabowo dapat merevisi Permen LH No 7/2014 bahkan mendesak pemerintah segera menyusun peraturan baru guna menggantikan Permen LH No 7/2014 dengan melibatkan akademisi di foum-forum akademik untuk memastikan kebenaran prosedur dan metoda penghitungan yang digunakan, sehingga nilai kerugian lingkungan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Sebelum ada peraturan baru tentang penghitungan kerugian lingkungan yang secara akademis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka demi menjaga nama baik institusi, keterlibatan akademisi dalam penghitungan kerugian lingkungan sebaiknya sangat dibatasi atau dihentikan sama sekali,” tandasnya.

Senada, Guru Besar Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan, FEM IPB, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc berpendapat di Indonesia ganti rugi kerusakan lingkungan menjadi penghasilan negara bukan pajak (PNBP). Sementara di luar negeri seperti Amerika sebagian besar dikembalikan ke alam bukan jadi pendapatan negara.

"Selain itu di Amerika perhitungan kerugian negara juga harus didiskusikan secara panel,” ucapnya.

42 perusahaan jadi korban

Di lokasi yang sama, pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Dr. Sadino, S.H., M.H memiliki argumen yang sama perihal regulasi Permen LH No 7/2014 sebagai mal praktek. Ia menyampaikan setidaknya sudah ada 42 perusahaan menjadi korban perkara lingkungan menggunakan Permen LH No 7/2014 dengan nilai total kerugian yang dihitung Rp29 Triliun.

“Regulasi permen no 7 sudah mal praktek. Saya pernah komplain ke Kadin. Ada 42 perusahaan jadi korban perkara lingkungan. Salah satu contohnya PT CA yang dipaksa membayar denda miliaran rupiah, tapi tidak pernah ada pemulihan. Kenapa Permen jadi PNBP? Perhitungan sebenarnya sulit tapi putusannya gampang banget,” tutur Sadino.

“Agak mengherankan kalo pengusaha diberi izin tapi lahan tak bisa dieksploitasi. Kalo gitu tutup saja semua. Yang lebih parah setelah pengusaha mengolah dia dipidana. Hitungannya semua parameternya disamakan. Padahal ada hutan konservasi, ada hutan produksi jadi cara hitungnya tidak sama. Lebih aneh misal ada perusahaan yang modalnya hanya puluhan atau ratusan miliar tapi dihukum triliunan. Maka tak heran kalau ada 5 prusahaan yang memilih mempailitkan diri,” lanjutnya.

Dirinya turut mengkritisi perihal isu lingkungan disangkutpautkan ke ranah korupsi. Kerugian lingkungan bukan kerugian negara jadi seharusnya dikembalikan ke lingkungan. Sadino mengingatkan dalam beleid perlu ada pemilahan sektor menyangkut lingkungan.

“Karena nafas dalam Permen LH No 7 itu semua dipulihkan menjadi hutan. Padahal lahan itu sudah diproyeksi jadi lahan perkebunan, misalnya. Bagaimana itu dihutankan. Sehingga harus dipilah pilah. Kalau untuk privat seperti apa hitungannya, terus kalau hutan alam seperti apa, apalagi konservasi seperti apa, kalau masih satu aturannya standarnya masih satu, semua akan rugi,” pesannya.

Sadino melanjutkan, Presiden Prabowo telah mencanangkan ketahanan pangan dan energi dalam program kerjanya, namun jika penerapan Permen LH No 7 secara serampangan apalagi diseret ke ranah korupsi.

“jadi sekarang pelaku usaha akan takut. Pada saat dia membuka lahan, maka mereka akan dianggap merusak lingkungan. Saya pikir orang tidak mau usaha, dengan risiko yang sangat tinggi,” Sadino berpendapat .

“Akhirnya program Pak Prabowo, terhadap ketahanan pangan dan energi kalau tanpa didukung dengan kesediaan lahan yang bisa dikelola dengan baik, ya mau menanam di mana? Apa yang mau ditanam. Harapan kami direvisi, peraturan menteri ini semua diubah, agar semua harus jelas,”

Diketahui sebelumnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebutkan adanya kerugian lingkungan yang mencapai Rp 300 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Kejaksaan menggunakan Permen LH No 7/2014 ini sebagai dasar penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Jaksa Agung Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengharapkan duta pelajar sadar hukum menjadi teladan program sosialisasi dan edukasi sejak dini dalam menyampaikan kepada rekan pelajar lainnya untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman.

"Diharapkan pelajar yang terpilih jadi duta hukum jadi teladan dalam sosialisasi dan edukasi hukum di kalangan pelajar," ujar Sanitiar Burhanuddin saat menerima kunjungan duta pelajar sadar hukum Provinsi Kalimantan Timur 2024, melalui keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA, Sabtu.

Duta pelajar sadar hukum harus bisa menyampaikan kepada seluruh rekan pelajar untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman, jelas dia, dari yang paling kecil seperti tidak menyontek, tidak bolos sekolah dan lainnya.

Kegiatan pemilihan duta pelajar sadar hukum patut ditiru dan dilakukan secara berkelanjutan, ia menimpali lagi, dan harus dikembangkan di masa yang akan datang.

"Bukan saja kenalkan hukum kepada pelajar atau remaja, tapi juga berikan pengetahuan dampak yang diakibatkan ketika berhadapan dengan hukum," tambahnya.

Kegiatan seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus dan jaksa masuk pesantren, serta kegiatan lainnya, juga dilakukan kejaksaan sebagai upaya mengeliminasi kejahatan masuk lingkungan pendidikan seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bullying (pembulian/perisakan/0erundungan) dan perdagangan orang (trafficking).

"Semua punya kewajiban jaga generasi muda bangsa untuk taat hukum.dam miliki etika, serta berakhlak yang baik," tegasnya.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024 bertujuan dapat menumbuhkan pelajar sadar hukum yang dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah sehingga ketertiban dan ketentraman umum dapat terpelihara di tengah kehidupan masyarakat.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum bentuk kerja sama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Sanitiar Burhanuddin memberikan apresiasi sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan pemerintah provinsi setempat melahirkan duta pelajar sadar hukum.

Menerima kunjungan duta pelajar sadar hukum Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagai apresiasi, dan ada rasa bangga karena sejak usia dini, pelajar sekolah menengah pertama sederajat sudah mulai dikenalkan mengenai hukum, demikian Sanitiar Burhanuddin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon, Maluku, mengusulkan sebanyak 172 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman khusus Hari Raya Natal 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Dari total 407 warga binaan sebanyak 172 orang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Natal 2024," ucap Kepala Lapas Kelas II A Ambon Mukhtar di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mengupayakan pengusulan pemberian remisi kepada 172 warga binaan itu.

Mengenai besaran remisi khusus Natal, Mukhtar merinci sebanyak 15 orang diusulkan mendapat remisi 15 hari, 127 orang remisi satu bulan, 23 orang remisi satu bulan 15 hari, dan sembilan orang remisi dua bulan.

"Kami sementara menunggu surat keputusan remisi khusus Natal dari Kemenkumham dan kalau semua sudah rampung, nanti pada tanggal 25 Desember 2024 saat perayaan Natal akan diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku," ujarnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Natal, Mukhtar mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain," tuturnya.

Mukhtar mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi.

"Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat diberi sanksi pencabutan remisi," ujarnya.

Sedangkan bagi warga binaan yang belum diusulkan mendapatkan remisi, Mukhtar berharap untuk bersabar dan tetap berkelakuan baik agar pada tahun depan dapat diusulkan.

"Hindari pelanggaran sekecil apa pun agar menerima remisi tahun depan," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.

Selain untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran, pada pertemuan kali ini Dubes Iran menanyakan kemungkinan perjanjian pemindahan tahanan atau transfer of sentenced person (TSP) antarnegara, demikian siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu.

Pembahasan ini berkaitan dengan 59 Warga Negara (WN) Iran yang ditahan di Indonesia terkait kasus narkotika.

Menurut Menkum, sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun naskah akademik, yang nantinya akan digunakan untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

"Kami sedang mempelajari dengan seksama mekanisme dan politik hukum yang akan diterapkan dalam RUU tersebut, dan saat ini RUU tersebut sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional 2025-2029," jelas Supratman di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (13/12).

Lebih lanjut Menkum menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia bersama DPR sepakat untuk tidak memberikan grasi atau amnesti terhadap kasus-kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seperti korupsi, narkotika, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

"Namun, keputusan terakhir tetap menjadi hak presiden dengan pertimbangan tertentu," tandas Supratman.

Lebih lanjut Menkum mengucapkan terima kasih kepada Iran yang telah mendukung Indonesia, untuk bersama-sama memerangi kejahatan lintas negara (Transnational Organized Crime), dengan menandatangani Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Iran Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Iran Tentang Ekstradisi di tahun 2016.

Supratman menyebutkan, bahwa Republik Islam Iran sebagai salah satu negara kawasan timur tengah memiliki posisi strategis. Ia juga berharap hubungan kerja sama kedua negara akan semakin baik dan stabil, khususnya di bidang hukum, energi, dan teknologi.

"Saya yakin melalui kerja sama di bidang hukum antara ke dua negara dapat menguatkan hubungan strategis yang ada saat ini, tentunya dengan berlandaskan supremasi hukum," ucap Supratman.

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum Supratman, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan(BSK) Hukum Andry Indrady, dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Ronald Lumbuun.

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sikap intoleran sebagai cikal bakal yang mengarah pada terorisme.

"Artinya kalau orang sudah eksklusif gitu ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," ungkap Eddy saat ditemui usai acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan aparatur kecamatan terus mengajak masyarakat agar bisa lebih dr Bu waspada.

BNPT saat ini pun terus menggencarkan program Desa Siapsiaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi agar para warga di suatu desa bisa saling menghargai dengan perbedaan yang ada.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Ia menjelaskan Program Desa Siapsiaga dilaksanakan dengan berdasarkan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini yang terus kami bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala, justru malah menjadi harmoni. Kedamaian dan toleransi agar bisa tercipta di tingkat pedesaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Eddy pun menilai pentingnya wajib lapor bagi masyarakat yang baru datang ke suatu lingkungan baru agar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa mengetahui keberadaan orang baru tersebut.

Dia juga berharap aparat keamanan setempat maupun RT/RW bisa menyambangi warga yang cenderung tidak mau keluar rumah dan bergaul.

"Jadi ada proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga sejak dini dapat melakukan pencegahan," tutur Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur dia.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

Lebih lanjut Supratman menambahkan bahwa Menurut data Kementerian Imipas, ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Supratman.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami koordinator yang mengarahkan 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara.

"Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Yuldi, ke-12 WN Vietnam yang telah diamankan tersebut masuk ke Indonesia secara sendiri-sendiri. Mereka masuk menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Mereka masuknya ini sendiri-sendiri, jadi tidak secara rombongan. Seperti orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata, di sini mereka melakukan kegiatan pekerja seks komersial," ujarnya.

Di samping itu, Yuldi juga mengatakan bahwa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, termasuk dalam hal membongkar pihak yang mengoordinasikan ke-12 WN Vietnam dimaksud.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan, penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan bahwa ada 12 warga Vietnam yang menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Adapun, tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Seluruh WN Vietnam tersebut dijerat Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Oleh sebab itu, mereka dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia untuk kurun waktu dua tahun.

Sementara itu, terkait penegakan pidana terhadap ke-12 WN Vietnam tersebut, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam.

"Untuk selanjutnya diproses di Vietnamnya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana karena ‘kan yang dilakukan adalah tindakannya di Indonesia dengan dikenakan masalah izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal," ucap Yuldi menjelaskan.

Mukomuko (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Jumat (13/12), mulai dari deposit dalam rekening masyarakat untuk judi daring mencapai Rp43 triliun hingga Presiden Prabowo Subianto akan berikan amnesti kepada sejumlah narapidana.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. PPATK: Deposit judi daring pada kuartal III 2024 capai Rp43 triliun

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengatakan bahwa deposit atau uang jaminan dalam rekening masyarakat untuk judi daring mencapai Rp43 triliun hingga kuartal III 2024.

Saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Korupsi dan Kejahatan Siber: Membedah skema penipuan dan judi daring", ia mengungkapkan deposit masyarakat untuk kegiatan ilegal itu terus meningkat sejak 2023, yakni sebanyak Rp34 triliun sehingga kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut Yasonna dipanggil terkait perkara Harun Masiku

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku.

Selengkapnya baca di sini.

3. Prabowo akan beri amnesti napi pengguna narkotika hingga kasus Papua

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

4. Imigrasi amankan 12 WNA Vietnam diduga jadi PSK di Jakarta Utara

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi mereka justru bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

Selengkapnya baca di sini.

5. "Crazy rich" Surabaya dituntut 16 tahun penjara terkait korupsi Antam

Terdakwa Budi Said selaku pengusaha sekaligus crazy rich Surabaya dituntut pidana penjara selama 16 tahun terkait kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk. (Antam).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Nurachman Adikusumo di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, deposit judi daring Rp43 triliun hingga amnesti Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menyebutkan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada setiap kedutaan besar (kedubes) terkait beberapa permohonan dari warga negara Jepang untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan konfirmasi kepada kedubes diperlukan untuk menilai kesungguhan para warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI.

“Ini kami lakukan agar profil calon WNI tersebut terkonfirmasi baik dan bukan untuk menghindari kasus hukum di negaranya, atau permasalahan lainnya di negara asal,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Supratman pun mendorong kerja sama yang lebih lancar terkait penuntasan Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assisstance (MLA) dengan Jepang.

Ia pun berterima kasih karena Jepang telah membantu Indonesia mendeportasi buronan warga negara Jepang di Batam berapa lalu.

Menkum turut mengapresiasi kerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah membantu Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum RI dalam peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut," ujarnya.

Menanggapi isu permohonan kewarganegaraan oleh warga negara Jepang, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi tidak dapat menanggapi lebih jauh dan akan berkonsultasi dengan koleganya yang terkait untuk didiskusikan lebih lanjut.

Sementara terkait buronan Jepang yang berhasil dideportasi, Masaki mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta polisi beberapa waktu lalu di Batam.

“Saya memahami pentingnya MLA tersebut dan berharap akan ada diskusi lebih dulu dengan para ahli dan pakar di Jepang. Semoga perundingan dapat dilanjutkan kemudian," kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Dubes Jepang pun mengucapkan selamat kepada Supratman atas pengangkatannya sebagai Menkum RI.

Sebaliknya, Supratman turut mengucapkan selamat kepada Masaki atas penunjukannya menjadi Dubes Jepang untuk Indonesia menggantikan Dubes Kanasugi Kenji sejak awal tahun 2024.

Keduanya juga saling mengapresiasi dan mengakui hubungan diplomatik kerja sama yang baik antara Indonesia dan Jepang serta kerja sama di bidang ekonomi yang telah dibangun sejak 1958 (setelah Perang Dunia II).

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (PP) Kemenkum RI Dhahana Putra, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum RI Razilu, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, Serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum RI konfirmasi kedubes terkait permohonan warga Jepang jadi WNI

Ini kami lakukan agar profil calon WNI tersebut terkonfirmasi baik dan bukan untuk menghindari kasus hukum di negaranya, atau permasalahan lainnya di negara asal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menyebutkan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada setiap kedutaan besar (kedubes) terkait beberapa permohonan dari warga negara Jepang untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan konfirmasi kepada kedubes diperlukan untuk menilai kesungguhan para warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI.

“Ini kami lakukan agar profil calon WNI tersebut terkonfirmasi baik dan bukan untuk menghindari kasus hukum di negaranya, atau permasalahan lainnya di negara asal,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Supratman pun mendorong kerja sama yang lebih lancar terkait penuntasan Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assisstance (MLA) dengan Jepang.

Ia pun berterima kasih karena Jepang telah membantu Indonesia mendeportasi buronan warga negara Jepang di Batam berapa lalu.

Menkum turut mengapresiasi kerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah membantu Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum RI dalam peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut," ujarnya.

Menanggapi isu permohonan kewarganegaraan oleh warga negara Jepang, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi tidak dapat menanggapi lebih jauh dan akan berkonsultasi dengan koleganya yang terkait untuk didiskusikan lebih lanjut.

Sementara terkait buronan Jepang yang berhasil dideportasi, Masaki mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta polisi beberapa waktu lalu di Batam.

“Saya memahami pentingnya MLA tersebut dan berharap akan ada diskusi lebih dulu dengan para ahli dan pakar di Jepang. Semoga perundingan dapat dilanjutkan kemudian," kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Dubes Jepang pun mengucapkan selamat kepada Supratman atas pengangkatannya sebagai Menkum RI.

Sebaliknya, Supratman turut mengucapkan selamat kepada Masaki atas penunjukannya menjadi Dubes Jepang untuk Indonesia menggantikan Dubes Kanasugi Kenji sejak awal tahun 2024.

Keduanya juga saling mengapresiasi dan mengakui hubungan diplomatik kerja sama yang baik antara Indonesia dan Jepang serta kerja sama di bidang ekonomi yang telah dibangun sejak 1958 (setelah Perang Dunia II).

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (PP) Kemenkum RI Dhahana Putra, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum RI Razilu, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, Serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024