Depok (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) terus melangkah menuju panggung global dengan melakukan sinergi internasional denganOxford University dan Pyongtek University.

Delegasi Universitas Pancasila dalam kunjungan kerjanya selama 1 minggu, dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Indonesia dan kegiatan di Oxford University, demikian siaran pers Universitas Pancasila, Senin.

Dalam kunjungan strategis ini, UP melakukan kerja sama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Prodi Kajian Asia Timur Oxford University, Inggris yang diwakili oleh Prof. Jieun Kiaer dan Prof. Kim Dhe Wann sebagai utusan dari Pyongtek University, Korea Selatan.

Kerja sama tripartit ini bertujuan mengembangkan pengajaran dengan pendekatan interaktif learning dan kontekstual, untuk memberikan wawasan budaya dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan global.

Sementara itu Kerjasama dengan Pyongtek University bertujuan untuk membuka peluang magang dan studi lanjutan bagi mahasiswa UP ke Korea Selatan dan sebaliknya.

Disela kunjungan kerja ini, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. bersama Sekretaris Universitas Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog., mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford.

Diskusi yang berlangsung di salah satu pusat pendidikan terkemuka dunia ini mengangkat tema strategis: “Empowering Indonesia’s Future: The Role of Education, Technology, and Global Collaboration”.

Diskusi yang dilakukan bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford, Rektor dan Sekretaris Universitas Pancasila membahas mengenai peran vital pendidikan, teknologi, dan kolaborasi global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan tekad kuat dan langkah strategis, Universitas Pancasila kian mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan pendidikan bertaraf internasional.

Kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi antara pelajar Indonesia di Oxford dengan para pemimpin pendidikan dari tanah air khususnya Universitas Pancasila.

Kehadiran Rektor beserta Tim memberikan perspektif praktis dan akademik mengenai peran pendidikan tinggi dalam menciptakan generasi unggul, kreatif, dan inovatif.

Memulai rangkaian Tim Universitas Pancasila mengunjungi KBRI di London yang diterima oleh Wakil Duta Besar RI, Sahadatun Donatirin, S.H., M.Si.

Dalam diskusi yang dilakukan dengan Pihak KBRI, delegasi Universitas Pancasila membicarakan mengenai peluang dan tantangan kerja sama pendidikan di tingkat internasional ditengah dinamika global saat ini yang menekankan pada kolaborasi dan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan seluruh stakeholder.

Setelah diskusi, Prof. Marsudi yang didampingi dengan Sekretaris Universitas Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog dan Kepala Biro Komunikasi Dr. Fitria Angeliqa, M.Si diundang menghadiri jamuan makan malam di kediaman Duta Besar RI untuk Inggris, Drs. Desra Percaya M.A., Ph.D.

Situbondo (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak enam orang warga binaannya mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada perayaan Natal 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan di Situbondo, Senin, mengemukakan bahwa dari tujuh orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang beragama Nasrani ada enam orang yang diusulkan memperoleh remisi Natal.

"Enam orang warga binaan yang kami usulkan karena yang satu orang sudah menjalani hukuman pokok, tinggal hukuman subsidier," katanya.

Rudi Kristiawan menjelaskan bahwa pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana pada momen perayaan Natal 2024 yang telah menyelesaikan syarat administratif dan substantif.

Pengurangan masa pidana kepada enam warga binaan pada momentum Hari Raya Natal 2024 ini, lanjut ia, masing-masing dari mereka diusulkan mendapatkan remisi 15 hari sampai dengan 1 bulan. "Sampai dengan saat ini kami masih menunggu usulan pengurangan masa pidana enam orang narapidana tersebut," ujar Rudi Kristiawan.

Enam orang warga binaan Rutan Situbondo yang diusulkan memperoleh remisi khusus Natal 2024, yakni Krisliawan (kasus penipuan), Kristin Halim (kasus penipuan), Melkianus (kasus pencurian), Noven Ardiansyah (kasus narkotika), Oni Suganda (kasus pencurian) dan Viktor Rudi Hartono (kasus narkotika).

Remisi khusus Natal ini merupakan hak narapidana Nasrani yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan.

Singapura (ANTARA) - Singapura telah mengalami peningkatan sebesar 31,6 persen dalam penangkapan terkait penampungan atau mempekerjakan pelanggar imigrasi dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, dengan 304 orang ditahan, demikian kata Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA) kepada media lokal.

Hal ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan dengan 231 penangkapan pada periode yang sama tahun lalu.

Mayoritas pelanggar imigrasi merupakan pemegang izin kerja yang izinnya telah kedaluwarsa atau dibatalkan.

Banyak yang tinggal melebihi batas waktu izin mereka dan, selama masa itu, terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan ilegal, menurut laporan ICA.

Selain itu, media lokal mengatakan bahwa jumlah penangkapan karena pelanggaran masuk secara ilegal dan tinggal melebihi batas waktu juga mengalami peningkatan pada 2023, dengan 587 orang ditangkap, dibandingkan dengan 357 orang pada 2022.

Untuk memerangi imigrasi ilegal, ICA menyampaikan bahwa mereka melakukan rata-rata 60 operasi penegakan hukum setiap bulannya, yang meliputi pemeriksaan perbatasan, penggerebekan lokal, dan operasi gabungan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya atas dasar kebijakan diskresi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang jelas Presiden punya diskresi kebijakan untuk ini," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Kaffah menyebutkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.

Akan tetapi, Pasal 45 ayat (2) UU Pemasyarakatan memang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pemindahan narapidana tersebut diatur dengan undang-undang turunan. Dalam hal inilah Presiden mengambil diskresi, yakni dengan memindahkan napi internasional berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement).

"Jadi, sah-sah saja dari dua dimensi ada payungnya, payung kebijakan maupun payung dari pasal tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi concern (kekhawatiran) di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Di sisi lain, Kaffah juga menegaskan bahwa pemindahan narapidana oleh pemerintah Indonesia atas dasar niat baik Presiden Prabowo. Hal itu untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan baik Indonesia dengan negara lain.

Diketahui bahwa Indonesia telah memindahkan lima narapidana kasus Bali Nine ke negara asalnya, Australia, Minggu (15/12). Kelima napi anggota Bali Nine yang dipindahkan itu adalah Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen

Pemerintah Australia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tony Burke menandatangani practical arrangement pemindahan lima napi Bali Nine secara virtual pada hari Kamis (12/12). Sementara itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, pemerintah Filipina yang diwakili Wakil Menteri Kehakiman Raul T. Vasquez menandatangani practical arrangement pemindahan Mary Jane Veloso secara langsung di Jakarta, Jumat (6/12). Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu akan dipindahkan ke kampung halamannya pada Rabu (18/12) dini hari.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Terpidana mati kasus narkoba di Indonesia, Mary Jane Veloso sudah resmi dipindahkan tahanannya dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Yogjakarta ke Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Tangerang, Senin (16/12) menyebut saat ini Mary Jane tengah dititipkan di Lapas yang ada di Pondok Bambu, Jakarta Timur sebelum diserahkan ke Pemerintah Filipina dalam waktu dekat. (Agung Andhika Indrawan/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

Pontianak (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil mendapat penghargaan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) 2024.

Rutan Pontianak tercatat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kepala Rutan Pontianak, David Anderson Setiawan, menerima piagam penghargaan predikat WBK dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Polteknik Pengayoman Indonesia, Jakarta, Senin.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi yang diberikan atas pelaksanaan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan berkualitas kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Rutan Pontianak sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan.

David memaparkan kontestasi Rutan Pontianak dalam upaya meraih predikat WBK sudah dimulai sejak tahun 2020.

Berbagai upaya dan usaha dalam melaksanakan tahapan pembangunan tentu saja membutuhkan usaha maksimal dengan komitmen melangkah bersama dalam satu kata, satu tekad, dan satu tujuan untuk meraih sukses bersama.

Hal ini agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kami selalu berkomitmen dalam pencegahan KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata David.

Atas predikat WBK yang berhasil diraih, rasa syukur, sukacita, dan bangga pun dirasakan seluruh jajaran Rutan Pontianak.

"Semoga prestasi ini menjadi motivasi kami untuk berbuat yang terbaik bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan terus melakukan terobosan dalam menggerakkan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," harap David.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto akan meminta pertimbangan DPR RI terkait rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Apabila sudah cukup lengkap semua datanya, pertimbangannya, itu Presiden nanti akan menulis surat ke DPR minta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," ujar Yusril.

Yusril mengatakan pemberian amnesti dibahas secara mendalam oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah koordinasi kementeriannya, agar mendapatkan data yang akurat dari segi jumlah.

"Dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan Menteri Hukum bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas Yusril.

Lebih jauh Yusril juga mengungkapkan kemungkinan pemberian abolisi atau penghentian proses hukum oleh Presiden kepada sejumlah narapidana yang belum memperoleh keputusan hukum.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto akan meminta pertimbangan DPR RI terkait rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Apabila sudah cukup lengkap semua datanya, pertimbangannya, itu Presiden nanti akan menulis surat ke DPR minta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," ujar Yusril.

Yusril mengatakan pemberian amnesti dibahas secara mendalam oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah koordinasi kementeriannya, agar mendapatkan data yang akurat dari segi jumlah.

"Dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan Menteri Hukum bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas Yusril.

Lebih jauh Yusril juga mengungkapkan kemungkinan pemberian abolisi atau penghentian proses hukum oleh Presiden kepada sejumlah narapidana yang belum memperoleh keputusan hukum.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mereka ingin di sana, di Australia, tidak ramai, itu saja. Kita juga sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita [serta] menghormati kedaulatan negara kita dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak?

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjelaskan, pemindahan lima narapidana anggota Bali Nine dipindahkan ke Australia secara tertutup atas dasar permintaan Pemerintah Australia.

“Itu permintaan Pemerintah Australia bahwa mereka ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan kami juga ingin memastikan bahwa negosiasi juga terus diperbarui dan semuanya aman,” kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah, saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Menurut Kaffah, pihak Australia menginginkan pemindahan kelima narapidana Bali Nine itu tidak ramai diperbincangkan di negaranya. Namun begitu, Kaffah memastikan bahwa kedaulatan kedua negara menjadi hal yang diutamakan dalam pemindahan narapidana internasional.

“Mereka ingin di sana, di Australia, tidak ramai, itu saja. Kita juga sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita [serta] menghormati kedaulatan negara kita dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak?,” ujar Kaffah.

Di sisi lain, Pmerintah Indonesia juga menginginkan proses pemindahan berjalan tepat waktu. Hal ini mengingat terpidana yang dipindahkan itu ditahan di daerah yang berbeda-beda, yakni Surabaya (Jatim), Bangli (Bali), dan Kerobokan (Badung, Bali).

“Napi dari Surabaya dan Bangli harus tepat waktu tiba di Kerobokan, Badung, Bali, supaya bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi,” imbuh Kaffah.

Sementara itu, Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram menjelaskan kronologis kejadian hingga proses pemindahan.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah memindahkan lima anggota Bali Nine, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen ke negara asalnya, Australia pada Minggu (15/12).

Sebelum dipindahkan ke Australia, kelima narapidana itu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali, tempat Matthew James Norman dan Si Yi Chen menjalani hukuman.

Sementara itu, Martin Eric Stephens dan Michael William Czugaj diberangkatkan terlebih dahulu dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12) malam dan tiba di Lapas kelas IIA Kerobokan pada Sabtu (14/12) dini hari.

Adapun, Scott Anthony Rush diberangkatkan dari Lapas Kelas IIA Bangli pada Jumat (13/12) malam. Ia sampai di Lapas Kelas IIA Kerobokan pada hari yang sama.

Kelima narapidana Bali Nine itu diterbangkan menuju Darwin, Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Minggu (15/12) pukul 10.35 WITA. Mereka tiba di Darwin, Australia pada pukul 14.42 atau sekitar pukul 13.12 WITA.

Pemindahan kelima napi Bali Nine itu berdasarkan pengaturan teknis (practicalarrangement) yang diteken oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis (12/12).

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia. Adapun, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara di

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa reformasi tata kelola diperlukan untuk pencegahan korupsi.

“Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” ujarnya dalam acara Penguatan Komitmen Anti Korupsi dan Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) versi 2.0 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Rachmat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita.

Pemerintah disebut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengharapkan kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik guna menjawab tantangan besar terkait pencegahan korupsi demi mewujudkan pembangunan transparan dan berkeadilan.

“Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur, dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan,” ucap Menteri PPN.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Trisacti Wahyuni menyampaikan bahwa pihaknya telah meraih predikat integritas dalam Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat komitmen antikorupsi melalui inovasi seperti WBS versi 2.0, yang mendukung transparansi pelaporan dengan fitur pelacakan pengaduan dan dashboard digital yang lebih canggih,” ungkap Irtama.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa jumlah kasus hukum yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun ini mencapai 2.321, 77 persen di antaranya, atau 1.761 kasus, terkait penipuan daring.

Dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin (16/12), Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha mengatakan ada tren peningkatan jumlah WNI yang atas keinginan sendiri bekerja di industri judi daring di luar negeri, khususnya Kamboja.

Hal itu terlihat dari semakin beraninya bandar penipuan dan judi daring yang terang-terangan menawarkan pekerjaan sebagai pengelola penipuan daring dengan gaji yang menggiurkan.

Sebelumnya, pada bandar menarik pekerja melalui tawaran kerja palsu, kata Judha.

“Tentunya, perlu ada perangkat koordinatif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mencegah hal ini semakin merebak di masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Judha juga melaporkan bahwa jumlah WNI yang secara mandiri melaporkan diri ke Kedutaan Besar RI di Kamboja melonjak sebesar 638 persen pada 2023.

“Berdasarkan data lapor diri di KBRI Phnom Penh, ada 2.332 WNI yang melapor pada 2020. Jumlah tersebut melonjak menjadi 17.212 pada 2023,” katanya.

Namun, kata Judha, jumlah itu tidak mencerminkan jumlah sebenarnya WNI di Kamboja, karena menurut otoritas setempat, ada 123.000 WNI yang masuk ke negara itu hingga September 2024.

Imigrasi Kamboja juga melaporkan ada 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal di sana, kata dia.

“Terjadi ketimpangan besar antara data imigrasi Kamboja terkait izin tinggal (bagi WNI) yang tercatat ada 89.000, dibanding data lapor diri yang hanya 17.212 orang,” katanya.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Hukum pada 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," katanya menambahkan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementerian hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata dia.