Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M. Godam mengatakan bahwa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi Harun Masiku telah berakhir sejak tanggal 13 Januari 2021.

“Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021,” kata Godam saat ditemui di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, Harun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir tiga tahun lalu. Pihak Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan KPK mengenai kelanjutan pencegahan itu.

“Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024,” imbuhnya.

Dengan belum diajukan kembali permohonan pencegahan, Harun Masiku dapat bebas bepergian ke luar negeri. Namun, Godam menyebut, Harun Masiku tidak tercatat melakukan perjalanan ke mana pun berdasarkan data perlintasan imigrasi.

Kendati tidak ada perpanjangan permohonan pencegahan terhadap Harun Masiku, Godam menegaskan bahwa Imigrasi tetap memantau perjalanan yang bersangkutan.

“Kita melakukan pemantauan, ya, tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun, kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pencegahan dilakukan atas dasar permohonan dari pihak berwenang.

Ia mencontohkan, pencegahan tersangka korupsi dimohonkan oleh KPK, kasus utang piutang negara dari Kementerian Keuangan, dan tersangka pidana lainnya diajukan oleh kepolisian.

“Sehingga, apabila tidak ada permohonan lanjutan maka sesuai dengan ketentuan, cekal selesai demi hukum, berakhir demi hukum,” kata Godam.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

"Bukti dan petunjuk dalam kasus ini sudah cukup untuk mengungkap secara cepat, dan jika sekarang masih dalam tahapan pembuktian maka harus dijelaskan kepada publik pembuktian seperti apa karena ini teror bom," kata Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Pap

Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menilai perlu koordinasi antara Polda Papua dengan Kodam XVII cenderawasih untuk mengungkapkan pelaku teror bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi).

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Jayapura, Selasa, mengatakan teror bom Kantor Redaksi Jubi dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan memiliki jaringan, sehingga membutuhkan koordinasi dan keberanian dalam mengungkapkan siapa pelaku peristiwa tersebut.

"Bukti dan petunjuk dalam kasus ini sudah cukup untuk mengungkap secara cepat, dan jika sekarang masih dalam tahapan pembuktian maka harus dijelaskan kepada publik pembuktian seperti apa karena ini teror bom," katanya.

Menurut Ramandey, jika pihak kepolisian sudah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada kejaksaan itu berarti sudah mengarah kepada pelaku teror bom molotov.

"Sehingga yang terpenting sekarang ialah membutuhkan koordinasi antara Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih untuk mengungkapkan siapa pelakunya karena ini terkait dengan pesan teror yang menyebar ketakutan," ujarnya

Dia menjelaskan kasus teror yang terjadi di Papua jika dibiarkan maka ini akan terus dilakukan sehingga pihaknya mendesak atas nama keamanan publik sebaiknya pada Desember 2024 Polda Papua segera mengumumkan pelaku pelemparan bom molotov di Kantor Jubi.

"Kami meyakini kasus ini sudah mengarah ke pelaku sehingga kami harap Polda Papua bisa mengungkapkan pelakunya," ujarnya.

Kasus teror bom molotov di Kantor Redaksi Jubi dilakukan oleh orang tak dikenal pada Rabu 16 Oktober 2024 yang mengakibatkan dua kendaraan operasional terbakar.

Saat ini sudah 62 hari peristiwa tersebut, namun pelaku teror tersebut belum terungkap sehingga Koalisi Advokasi dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua kembali menggelar aksi demo di depan Mapolda Papua, Selasa (17/12).

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

saya sangat bahagia dan mengucap syukur

Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya ke Filipina.

"Terima kasih Bapak Prabowo, Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Mary Jane. Tuhan memberkati," kata Mary Jane sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Selasa malam.

Mary Jane juga berterima kasih kepada Indonesia dan mengatakan mencintai Indonesia dalam kesempatan tersebut.

Saat ditanya mengenai perasaannya, Mary Jane mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya.

"Saya sehat, saya sangat bahagia dan mengucap syukur," ucapnya.

Mary Jane diberangkatkan dari LPP Pondok Bambu ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pukul 19.17 WIB. Dia mengenakan kaos warna hitam dan berangkat dikawal petugas menggunakan mobil van hitam.

Sebelum berangkat, Mary Jane mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media yang telah menunggu di luar pagar lapas. Ia juga melambaikan tangan sambil tersenyum.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

Mary Jane tiba di LPP Pondok Bambu pada Senin (16/12) pagi pukul 07.30 WIB. Setibanya di lapas tersebut, Mary Jane menjalani pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima, lalu ditempatkan di kamar hunian yang disediakan.

Sebelum ditransfer ke Filipina, Mary Jane diwajibkan mengikuti program masa pengenalan lingkungan di Lapas Perempuan Pondok Bambu, sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lingkungan lapas.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba), Bea Cukai bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di Pontianak, Batam, dan Padang.

“Sebagai garda pengawasan di perbatasan, Bea Cukai menunjukkan komitmennya untuk memutus rantai gelap peredaran narkoba. Hal ini juga sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat melalui Program Asta Cita Presiden RI,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Sebagai upaya nyata dalam perang melawan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Bea Cukai Nanga Badau bersama APH lainnya memusnahkan barang bukti narkotika berjenis sabu-sabu seberat 35 kilogram yang dilaksanakan di Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak, pada Senin (09/12).

Sabu-sabu tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Nanga Badau, Polres Kapuas Hulu, dan sejumlah APH lainnya. Hal ini menunjukkan upaya nyata Bea Cukai dalam menghadapi ancaman narkoba lintas negara (Indonesia-Malaysia), khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi salah satu jalur utama yang sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional untuk menyusupi wilayah Indonesia.

Upaya pemberantasan narkoba juga terus digaungkan di jalur lintas Sumatra dan Kepulauan Riau melalui pemusanahan barang bukti tindak pidana narkotika di Batam dan Padang. Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri) hadir dalam kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri di Kota Batam pada Rabu (11/12). Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu seberat 12.347,62 gram yang berasal dari empat penindakan narkoba di Kepri.

Sementara itu, di Padang, Bea Cukai Teluk Bayur turut menghadiri pemusnahan narkotika jenis ganja sebanyak 263 kilogram yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat (Sumbar) di Krematorium HBT Padang, pada Jumat (13/12). Bea Cukai Teluk Bayur turut berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut dengan melakukan identifikasi pendahuluan narkotika jenis ganja menggunakan Narcotics Identification System (NIK).

Budi mengungkapkan bahwa melalui kegiatan pemusnahan tersebut, Bea Cukai mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian mencegah peredaran narkoba. “Peredaran gelap narkoba dinilai sebagai musuh bersama yang harus diperangi seluruh komponen bangsa. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melindungi generasi muda menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) atas konsistensinya dalam membela hak asasi dan demokrasi di Tanah Air.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa pada Malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/12).

“Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, pembangunan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terlepas dari peran pers. Menurut dia, nilai-nilai kejujuran, perdamaian, dan keadilan tidak akan tersampaikan kepada publik tanpa kiprah pers.

Pigai mengibaratkan pers sebagai matahari dan bulan yang memberi penerangan, sekaligus membuka cakrawala. Dalam hal ini, Pigai mengapresiasi JMSI sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul insan media dan menginformasi masyarakat secara objektif.

Di samping itu, Pigai mengingatkan bahwa tugas pers bukan hanya menjadi jendela dunia, tetapi juga cahaya dunia yang mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan Natalius Pigai merupakan sosok yang konsisten dalam membela HAM dan demokrasi. Terlebih, kata dia, mantan komisioner Komnas HAM itu kini ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

“Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, kehadiran Kementerian HAM memberi energi positif bagi institusi pers untuk bebas menyampaikan informasi, termasuk kritik membangun kepada pemerintah.

“(Menteri HAM) memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia, termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah,” imbuhnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM terima penghargaan Tokoh Nasional Demokratis Berintegritas

Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) atas konsistensinya dalam membela hak asasi dan demokrasi di Tanah Air.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa pada Malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/12).

“Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, pembangunan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terlepas dari peran pers. Menurut dia, nilai-nilai kejujuran, perdamaian, dan keadilan tidak akan tersampaikan kepada publik tanpa kiprah pers.

Pigai mengibaratkan pers sebagai matahari dan bulan yang memberi penerangan, sekaligus membuka cakrawala. Dalam hal ini, Pigai mengapresiasi JMSI sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul insan media dan menginformasi masyarakat secara objektif.

Di samping itu, Pigai mengingatkan bahwa tugas pers bukan hanya menjadi jendela dunia, tetapi juga cahaya dunia yang mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan Natalius Pigai merupakan sosok yang konsisten dalam membela HAM dan demokrasi. Terlebih, kata dia, mantan komisioner Komnas HAM itu kini ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

“Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, kehadiran Kementerian HAM memberi energi positif bagi institusi pers untuk bebas menyampaikan informasi, termasuk kritik membangun kepada pemerintah.

“(Menteri HAM) memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia, termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah,” imbuhnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) atas konsistensinya dalam membela hak asasi dan demokrasi di Tanah Air.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa pada Malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/12).

“Saya tentu berterima kasih atas apresiasi ini. Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita, khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, pembangunan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terlepas dari peran pers. Menurut dia, nilai-nilai kejujuran, perdamaian, dan keadilan tidak akan tersampaikan kepada publik tanpa kiprah pers.

Pigai mengibaratkan pers sebagai matahari dan bulan yang memberi penerangan, sekaligus membuka cakrawala. Dalam hal ini, Pigai mengapresiasi JMSI sebagai organisasi yang menjadi wadah berkumpul insan media dan menginformasi masyarakat secara objektif.

Di samping itu, Pigai mengingatkan bahwa tugas pers bukan hanya menjadi jendela dunia, tetapi juga cahaya dunia yang mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan Natalius Pigai merupakan sosok yang konsisten dalam membela HAM dan demokrasi. Terlebih, kata dia, mantan komisioner Komnas HAM itu kini ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

“Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh.

Menurut Teguh, kehadiran Kementerian HAM memberi energi positif bagi institusi pers untuk bebas menyampaikan informasi, termasuk kritik membangun kepada pemerintah.

“(Menteri HAM) memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia, termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah,” imbuhnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (16/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12) dini hari.

“Sekitar 00.15 WIB yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram.

Baca selengkapnya di sini.

Tim penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, masih melakukan pendalaman terkait motif dalam peristiwa tewasnya tiga orang dalam satu keluarga yang diduga melakukan bunuh diri di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur pada Minggu (15/12).

"Dalam peristiwa tersebut belum diketahui motif bunuh diri yang melibatkan satu keluarga," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas M.S. Arifin.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya juga membuka opsi untuk untuk mengundang Dedy Mandarsyah dalam rangka klarifikasi LHKPN.

Baca selengkapnya di sini.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dari tujuh terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Rifaldy Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto, dan Sudirman.

Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada Senin, 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana,” kata Juru Bicara MA, Yanto.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bandung (ANTARA) -

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menerima penghargaan sebagai satuan kerja dengan pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan baik.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat refleksi akhir tahun Kemenkumham di Tangerang, Banten, Senin.

Natalius Pigai dalam sambutannya menyebut ia akan mendorong "Lapor HAM" yaitu untuk mendorong satuan satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan pelayanan publik berbasis HAM.

"Kami akan terus dorong pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di satuan satuan kerja," kata Natalius dalam keterangan resminya.

September lalu, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mendapatkan pembinaan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dalam menyediakan layanan ramah kelompok rentan.

Berbagai perbaikan sarana dan prasarana dilakukan Kemenkumham Banten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat khususnya di Wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Hukum RI berkat Indeks Reformasi Hukum selama tahun 2024 mencapai angka 99,82 poin dengan nilai A atau istimewa.

Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kota Tangerang, Banten, Senin.

Nilai diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat variabel dan indikator, pertama mengenai penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan harmonisasi regulasi.

Kedua, bagaimana kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan berkualitas, ketiga penilaian berkaitan dengan kualitas deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), berdasarkan hasil review dijadikan kebijakan analisis dan evaluasi terhadap pembentukan Per-UU.

Variabel terakhir adalah penilaian penataan data base Per-UU dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

Bachril menyebutkan, prestasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor sudah taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita pertahankan terus untuk semakin baik, tertibnya hukum tertibnya pembentukan produk hukum, tertib dalam penyelenggaraan hukum, penyusunan regulasi karena indeks reformasi ini berkaitan dengan regulasi, deregulasi dan peningkatan penguatan hukum,” ujar dia.

Menurut Bachril, prestasi ini merupakan satu hal membanggakan karena Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional dalam reformasi hukum.

“Secara tidak langsung akan berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, insya Allah tahun depan akan meningkat nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor,” cetus Bachril.

Sementara Kepala Bagian Per-UU Setda Kabupaten Bogor Adi mengatakan, penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Bogor untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai dengan sasaran roadmap reformasi birokrasi.

“Tentunya ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang memang dilakukan oleh tim, baik yang dilakukan bagian Per-UU, tim indeks reformasi hukum, tim asesor dan Perangkat Daerah yang terkait dengan indeks penilaian reformasi hukum ini,” ujar Adi.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Hukum RI berkat Indeks Reformasi Hukum selama tahun 2024 mencapai angka 99,82 poin dengan nilai A atau istimewa.

Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kota Tangerang, Banten, Senin.

Nilai diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat variabel dan indikator, pertama mengenai penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan harmonisasi regulasi.

Kedua, bagaimana kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan berkualitas, ketiga penilaian berkaitan dengan kualitas deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), berdasarkan hasil review dijadikan kebijakan analisis dan evaluasi terhadap pembentukan Per-UU.

Variabel terakhir adalah penilaian penataan data base Per-UU dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

Bachril menyebutkan, prestasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor sudah taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita pertahankan terus untuk semakin baik, tertibnya hukum tertibnya pembentukan produk hukum, tertib dalam penyelenggaraan hukum, penyusunan regulasi karena indeks reformasi ini berkaitan dengan regulasi, deregulasi dan peningkatan penguatan hukum,” ujar dia.

Menurut Bachril, prestasi ini merupakan satu hal membanggakan karena Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional dalam reformasi hukum.

“Secara tidak langsung akan berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, insya Allah tahun depan akan meningkat nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor,” cetus Bachril.

Sementara Kepala Bagian Per-UU Setda Kabupaten Bogor Adi mengatakan, penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Bogor untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai dengan sasaran roadmap reformasi birokrasi.

“Tentunya ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang memang dilakukan oleh tim, baik yang dilakukan bagian Per-UU, tim indeks reformasi hukum, tim asesor dan Perangkat Daerah yang terkait dengan indeks penilaian reformasi hukum ini,” ujar Adi.