Damaskus (ANTARA) - Pemerintah sementara Suriah memiliki cadangan strategis barang-barang kebutuhan pokok yang cukup untuk lima hingga enam bulan ke depan, demikian menurut Maher Khalil al-Hassan, pelaksana tugas menteri perdagangan dalam negeri Suriah.

Berbicara kepada kantor berita Al Arabiya pada Kamis (19/12), Hassan menyebutkan bahwa otoritas berencana merevisi peraturan dan mengurangi pajak impor guna merevitalisasi pasar domestik.

Dia memaparkan bahwa pendekatan ekonomi yang bebas dan pencabutan pembatasan terhadap komoditas-komoditas penting tertentu akan membantu menurunkan biaya.

Hassan mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan serangkaian reformasi, termasuk kenaikan upah hingga 400 persen dan penghapusan dukungan pemerintah terhadap sejumlah barang strategis, guna meliberalisasikan ekonomi dan meredam pengambilan untung yang berlebihan (pencatutan).

Hassan juga menjelaskan perlunya amendemen undang-undang perdagangan dan pengurangan bea impor untuk mengurangi tekanan inflasi.

Dia menyatakan optimismenya untuk kembali ke tatanan normal dan membangun kembali lembaga-lembaga negara agar dapat melayani warga Suriah secara lebih baik.

Hassan berharap reformasi ekonomi yang lebih luas pada akhirnya akan menstabilkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup seluruh rakyat Suriah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Kortastipidkor Polri memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi hingga Densus Antiteror 88 Polri bersama menangkap tiga warga terduga teroris di Kota Palu dan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Mantan Menkominfo Budi Arie diperiksa Kortastipidkor

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membenarkan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi diperiksa penyidik korps tersebut.

"Betul (tengah diperiksa, red)," kata Wakil Kepala Kortastipidkor Brigadir Jenderal Polisi Arief Adiharsa ketika dihubungi awak media di Jakarta, Kamis.

Mengenai alasan dan substansi pemeriksaan, Arief enggan menjelaskan lebih lanjut dan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada Polda Metro Jaya.

Baca selengkapnya di sini.

KPK kembali periksa Rina Lauwy Kosasih terkait korupsi di PT Taspen

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan istri Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, Rina Lauwy Kosasih, soal aliran uang ke salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Taspen (Persero).

"Saksi hadir didalami terkait dengan aliran uang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain Rina Lauwy, penyidik KPK juga memeriksa satu orang saksi lainnya yakni Karyawan BUMN PT Taspen Tuti Nurbaiti. Yang bersangkutan juga diperiksa penyidik soal aliran uang terkait perkara tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

BNPT: Objek vital strategis kini dijadikan target serangan terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Sidang perdana sengketa pilkada digelar pada 8 Januari 2025

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 direncanakan digelar pada tanggal 8 Januari 2025.

Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

"Tahapan: Pemeriksaan pendahuluan. Kegiatan: Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Jadwal: 8–16 Januari 2025," demikian dikutip dari Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Densus 88 tangkap tiga warga terduga teroris di Palu dan Ampana

Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri bersama Tim dari Korps Brimob Polda Sulawesi Tengah menangkap tiga warga terduga teroris di Kota Palu dan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Kamis.

Di Kota Palu, satu terduga teroris bernama Wawan alias Mut. Sementara di Ampana, dua orang ditangkap berinisial AS dan RR. Ketiganya ditangkap Karena diduga terlibat dalam jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Wawan ditangkap di salah satu rumah kerabatnya di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Dia berada di Palu serai satu bulan terakhir. Wawan masuk daftar pencarian orang (DPO), dan diketahui buron serai 11 tahun lalu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kami sudah ditagih terus oleh DPR untuk mendigitalisasi manajemen ASN kita, termasuk RPP tentang Manajemen ASN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Sekarang ini untuk RPP Manajemen ASN-nya itu sudah di Setneg. Mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aba menjelaskan bahwa RPP Manajemen ASN merupakan salah satu dari 24 mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang harus diwujudkan dalam kurun waktu satu tahun sejak diundangkan.

“Kami sudah ditagih terus oleh DPR untuk mendigitalisasi manajemen ASN kita, termasuk RPP tentang Manajemen ASN,” ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa beberapa hal yang diatur dalam RPP Manajemen ASN adalah perencanaan sampai dengan pemberhentian ASN.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pengaturan cuti yang dibayar turut diatur dalam RPP tersebut.

“Orang begitu cuti dipertimbangkan untuk dibayar uang cutinya, misalnya gitu ya. Kalau yang cutinya 12 hari dibayar gitu ya, tetapi kalau yang enggak, ya mungkin enggak. Akan tetapi, jangan sampai ketika enggak punya duit, ah cuti ah biar dibayar,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN juga turut diatur dalam RPP Manajemen ASN.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian rencana amnesti dan abolisi.

Rencana tersebut, kata dia, merupakan salah satu dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery), sejalan dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi merupakan upaya pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif, dan pemulihan kerugian negara.

Adapun Presiden mengemukakan bahwa orang yang diduga melalukan korupsi, orang yang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi, dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

Menurut Yusril, pernyataan Presiden itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

Dengan demikian, sambung dia, penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

"Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," katanya.

Ia menilai apabila para pelaku hanya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara, lanjut dia, jika uang hasil korupsi mereka kembalikan dan pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyejahterakan rakyat.

Dirinya mencontohkan, pelaku korupsi di dunia usaha misalnya, bisa meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak mengulangi praktik korupsi.

Dengan begitu, Yusril menyebutkan usaha pelaku tersebut tidak tutup atau bangkrut, negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak menganggur, pabrik tidak jadi besi tua, dan sebagainya.

Maka dari itu, dia berpendapat penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya.

Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kata dia, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana korupsi, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden akan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sebagai pembantu presiden, para menteri siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Presiden telah mengirim surat meminta pertimbangan," ucap Yusril menegaskan.

Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap beberapa kasus korupsi.

Langkah tersebut, menurut Yusril, merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44 ribu narapidana, yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba, sedangkan khusus untuk narapidana kasus korupsi terdapat beberapa syarat yang sedang dibahas.

Ia menyampaikan beberapa hal yang sedang dikoordinasikan antara lain terkait dengan perhitungan besaran pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut.

"Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Achmad Ghufron Sirodj (Lora Gopong), Taufik Hidayat, menyebut pernyataan pengacara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Anwar Rachman, bukan substansi perkara.

Menurut dia, ungkapan Anwar tersebut merujuk pada gugatan yang sudah dicabut pihaknya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan gugatan Achmad Ghufron Sirodj di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat teregister dengan Nomor 695/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst. Namun, karena majelis hakim berpandangan ini perkara kaitannya dengan partai politik, perkaranya berubah menjadi perdata khusus sengketa partai politik.

"Dengan alasan tersebut, penggugat mencabut gugatannya setelah persidangan pembacaan gugatan dengan mengajukan surat secara resmi," ujarnya.

Taufik memastikan perkara gugatan kliennya terhadap Cak Imin telah dicabut sebelum adanya jawaban tergugat. Pencabutan terjadi setelah penggugat membacakan gugatan.

Proses hukum yang berkaitan dengan perkara pihaknya menggugat Cak Imin, menurut dia, justru sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan, bukan PN Jakarta Pusat.

"Dengan Nomor Perkara: 1191/Pdt Sus-Parpol/2024/PN.JKT.SEL dan proses hukum masih sidang lima kali dengan agenda sidang jawaban tergugat (Muhaimin Iskandar/Ketum DPP PKB)," paparnya.

Dengan dilakukannya pencabutan perkara, lanjut Taufik, semestinya perkara tidak dilanjutkan oleh majelis hakim. Sejak penggugat mencabut perkaranya secara resmi, penggugat sudah tidak memperhatikan persidangan lagi.

"Namun, tiba-tiba keluar putusan yang menyatakan menolak gugatan. Tentu hal ini merupakan putusan yang yang patut dipertanyakan karena mestinya perkara yang sudah dicabut dikeluarkan penetapan bukanlah putusan," ujarnya.

Taufik mengatakan bahwa saat ini proses perkara dalam tahapan agenda persidangan jawaban tergugat dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan teregister dengan Nomor 1191/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa gugatan Achmad Ghufron Sirodj merupakan gugatan berkenaan dengan pemberhentian dirinya sebagai anggota PKB berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No: 33591/DPP/01/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024.

Alasannya, pemberhentian tersebut dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. Hal tersebut dirasa merupakan perbuatan yang merasa sewenang-wenang dan melawan hukum.

Atas hal tersebut, kata Taufik, penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengajukan gugatan ke mahkamah partai sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Namun, upaya penyelesaian internal tersebut tidak kunjung diselesaikan dan diproses sebagaimana mestinya oleh mahkamah partai sehingga sampai penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, penggugat belum mendapatkan putusan dari mahkamah partai karena perkaranya tidak ada kepastian penyelesaiannya," ungkapnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian rencana amnesti dan abolisi.

Rencana tersebut, kata dia, merupakan salah satu dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery), sejalan dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi merupakan upaya pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif, dan pemulihan kerugian negara.

Adapun Presiden mengemukakan bahwa orang yang diduga melalukan korupsi, orang yang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi, dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

Menurut Yusril, pernyataan Presiden itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

Dengan demikian, sambung dia, penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

"Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," katanya.

Ia menilai apabila para pelaku hanya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara, lanjut dia, jika uang hasil korupsi mereka kembalikan dan pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyejahterakan rakyat.

Dirinya mencontohkan, pelaku korupsi di dunia usaha misalnya, bisa meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak mengulangi praktik korupsi.

Dengan begitu, Yusril menyebutkan usaha pelaku tersebut tidak tutup atau bangkrut, negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak menganggur, pabrik tidak jadi besi tua, dan sebagainya.

Maka dari itu, dia berpendapat penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya.

Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kata dia, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana korupsi, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden akan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sebagai pembantu presiden, para menteri siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Presiden telah mengirim surat meminta pertimbangan," ucap Yusril menegaskan.

Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap beberapa kasus korupsi.

Langkah tersebut, menurut Yusril, merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44 ribu narapidana, yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba, sedangkan khusus untuk narapidana kasus korupsi terdapat beberapa syarat yang sedang dibahas.

Ia menyampaikan beberapa hal yang sedang dikoordinasikan antara lain terkait dengan perhitungan besaran pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut.

"Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi, Jawa Barat, Kamis, yang menjadi unit layanan keimigrasian di luar kantor pertama yang hadir di provinsi tersebut.

“Karena ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian immigration lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Immigrasion lounge yang berada di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi ini dihadirkan untuk menjawab permasalahan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Godam mengatakan, Immigrastion Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi mengedepankan prinsip layanan yang cepat, nyaman, dan praktis. Layanan dibuka pada hari Senin hingga Jumat pukul 10.00–18.00 WIB, serta hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00–14.00 WIB.

Masyarakat yang ingin mendaftar layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat mengakses aplikasi M-Paspor dan datang langsung ke immigrationlounge yang terletak di lantai empat Grand Metropolitan Mal Bekasi.

Selain itu, immigration lounge tersebut juga melayani pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, Immigrastion Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi melayani kuota 100 permohonan di hari kerja dan 50 permohonan di akhir pekan.

Uckhy pun menjelaskan, pemilihan Grand Metropolitan Mall sebagai lokasi immigration lounge pertama di Jawa Barat karena lokasinya yang dekat dengan pintu keluar tol Bekasi Barat sehingga mudah diakses masyarakat.

“Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan immigration lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriat di kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor, tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan,” ujarnya.

Untuk informasi terkini mengenai layanan Immigration Lounge Grand Metropolitan, Uckhy mengimbau masyarakat mengakses kanal media sosial Kantor Imigrasi Bekasi, yakni @imigrasibekasi (Instagram), @kanim_bekasi (X atau Twitter), dan 081380005977 (WhatsApp).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menerbitkan sebanyak 42.691 paspor atau dokumen perjalanan luar negeri Republik Indonesia pada 2024.

"Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah menerbitkan sebanyak 42.691 paspor sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Kamis.

Paspor yang diterbitkan tersebut, kata dia, terdiri paspor dengan pemohon sebanyak 30.744 orang, terdiri laki-laki sebanyak 14.001 orang dan perempuan sebanyak 16.743 orang.

Sedangkan paspor elektronik dengan pemohon sebanyak 11.947 orang dengan rincian 5.909 laki-laki dan 6.038 pemohon perempuan, kata Gindo Ginting menyebutkan.

"Permohonan paspor terbanyak untuk ibadah haji dan umrah. Lainnya, untuk berwisata, sosial budaya atau kunjungan keluarga, pendidikan, serta berobat di rumah sakit di luar negeri," kata Gindo Ginting.

Selain paspor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh juga menerbitkan sebanyak 50 izin tinggal kunjungan kepada warga negara asing. Serta menerbitkan sebanyak 21 perpanjangan izin tinggal kunjungan. Dan menerbitkan alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas kepada dua orang pemohon.

"Kami juga menerbitkan izin tinggal terbatas kepada 89 pemohon, perpanjangan izin tinggal terbatas kepada 141 pemohon, serta menerbitkan izin tinggal tetap kepada enam pemohon, di mana satu pemohon di antaranya merupakan perpanjangan izin," kata Gindo Ginting.

Terkait dengan pemeriksaan imigrasi, kata dia, dilakukan di dua tempat, yakni di Bandar Internasional Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, serta Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Pemeriksaan imigrasi di Bandara Sultan Iskandar Muda dilakukan terhadap 85.824 orang yang datang, terdiri sebanyak 57.120 orang warga negara Indonesia dan sebanyak 28.704 orang warga negara asing.

Sedangkan pemeriksaan terhadap keberangkatan di Bandara Sultan Iskandar Muda dilakukan terhadap 92.820 orang, terdiri sebanyak 64.785 warga negara Indonesia dan sebanyak 28.036 warga negara asing.

Sementara, pemeriksaan imigrasi di Pelabuhan Malahayati dilakukan terhadap kedatangan sebanyak 314 orang, terdiri 66 warga negara Indonesia dan 248 warga negara asing. Serta keberangkatan sebanyak 286 orang terdiri 78 warga negara Indonesia dan 208 warga negara asing.

"Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan keimigrasian, terutama dalam permohonan paspor. Ke depan, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Imigrasi Banda Aceh guna mempermudah masyarakat mengurus permohonan paspor," kata Gindo Ginting.

Sorong (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Daud Randa Payung mengatakan ada sebanyak 10 warga negara asing (WAN) yang melakukan pelanggaran aturan imigrasi di daerah itu pada 2024.

"Penyalahgunaan izin tinggal dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin masuk adalah jenis pelanggaran WAN sepanjang 2024," katanya di Sorong, Kamis.

Ke-10 WNA itu terdiri atas tiga orang asal Amerika Serikat, dan masing-masing satu orang dari Filipina, Belanda, China, Malaysia, Hong Kong, Perancis, dan Swiss .

Atas pelanggaran itu mereka telah mendapatkan sanksi tindakan administrasi imigrasi berupa deportasi sebanyak satu orang, penahanan sebanyak tiga orang, pengenaan biaya beban sebanyak lima orang dan larangan untuk berada di satu/beberapa tempat tertentu satu orang.

Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ahmad Husny menjelaskan Imigrasi Sorong tidak akan menoleransi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh slapa pun, termasuk WNA.

"Tindakan tegas ini kami lakukan untuk menegakkan hukum serta melindungi kepentingan ketertiban masyarakat," ujar Husny.

Pihaknya juga akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas WNA melalui kerja sama dengan berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) seperti pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.

"Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap WNA mematuhi peraturan yang berlaku," katanya.

Selain itu, pihaknya pun akan terus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal untuk melaporkan apabila terdapat aktivitas WNA yang sifatnya mencurigakan.

"Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas kami. Jika ada hal- hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti," harapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak, masih sama-sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dia mengatakan, untuk menilai kedua sistem pilkada itu tidak bisa dilakukan secara hitam putih. Karena baik langsung maupun tidak langsung, menurut dia, pemilihan umum masih merupakan sistem demokrasi.

"Dulu di jaman tertutup itu atas nama demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi yang terbuka yang katanya "sangat liberal", ini juga dalam alam Pancasila," kata Willy di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sejauh ini Bangsa Indonesia masih belum bisa menentukan sistem pilkada atau pemilu yang lebih pancasilais. Namun, dia mengatakan bahwa Bung Karno sebagai salah satu tokoh perumus Pancasila, tidak menginginkan demokrasi dijalani dengan gontok-gontokan.

"Bung Karno di dalam pidato 1 Juni, dia menolak demokrasi gontok-gontokan, dia memilih musyawarah mufakat yang namanya socio democracy," kata dia.

Untuk itu, dia pun menyarankan agar perumusan sistem pilkada mendatang dilakukan berdasarkan riset dari berbagai kalangan. Dari riset tersebut, menurut dia, sistem politik bakal berdasarkan kebutuhan Bangsa Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan.

Dia juga ingin agar seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari berbagai universitas di Indonesia membahas sistem pemilu ke depan. Semua pihak, kata dia, perlu menggelar survei walaupun nantinya tak berarti menjadi sebuah keputusan.

"Sebelum ada penyesalan, empat tahun ke depan nggak ada pemilu, jadi ini nggak mendesak-mendesak amat. Kita butuh tarik nafas, kita butuh riset, negara maju itu berbasis riset," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara (WN) Swiss karena kelebihan izin tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bahwa warga negara Swiss tersebut atas nama Pamela, yang bersangkutan merupakan wisatawan.

"Warga negara Swiss tersebut dideportasi melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, ke TPI di Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Selanjutnya diberangkatkan ke negara asal," katanya.

Pamela masuk melalui pintu imigrasi di Bali. Warga negara Swiss tersebut sudah tinggal di wilayah Indonesia selama 90 hari. Padahal, izin tinggalnya hanya 30 hari. Yang bersangkutan juga tidak mampu membayar denda kelebihan izin tinggal atau over stay.

"Terhadap warga negara Swiss ini, kami mengajukan cekal dan masuk daftar hitam selama enam bulan tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Dan ini juga dilakukan terhadap warga negara Amerika yang sebelumnya sudah dideportasi," katanya.

Gindo menyebutkan warga negara Amerika Serikat atas nama Walter Paul dideportasi pada pekan lalu. Yang bersangkutan dideportasi karena merusak rumah dan mengancam warga di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, menggunakan senjata tajam.

"Setelah ini, juga akan ada pendeportasian seorang warga negara Denmark. Saat ini, warga negara Denmark tersebut dalam proses pemeriksaan atau detensi karena melanggar izin tinggal," katanya.

Terkait pendeportasian, kata dia, Kantor Imigrasi Banda Aceh mendeportasi enam warna negara asing sepanjang 2024. Selain warga negara Swiss dan Amerika Serikat tersebut, ada juga pendeportasian warga negara Turki, Malaysia, Korea Selatan, dan India.

"Kami mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah," kata Gindo Ginting.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Imam Margono menilai penerapan standar pengamanan sangat penting dalam menciptakan ketahanan objek vital terhadap ancaman terorisme.

"Penting untuk dicatat bahwa seluruh sektor industri, termasuk objek vital, harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," kata Imam saat ditemui usai acara penyerahan sertifikat kepada pengelola 16 objek vital di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, BNPT terus mendorong agar semua kegiatan operasional di sektor industri, khususnya berbagai sektor yang merupakan objek vital strategis terhindar dari penyebaran paham radikal terorisme melalui serangkaian strategi untuk mendeteksi ancaman terorisme sejak dini.

Dengan demikian, kata dia, pengelola objek vital strategis dapat mengambil berbagai langkah pencegahan dan mitigasi dengan lebih efektif.

Objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Bagi pengelola objek vital strategis yang berhasil menerapkan standar minimum pengamanan, Imam menyampaikan bahwa BNPT akan sertifikat penerapan standar minimum pengamanan setelah dilakukan asesmen dan audit.

Pada tahun 2024, ia menyebutkan terdapat 16 objek vital strategis dari berbagai bidang maupun sektor yang diberikan sertifikat tersebut.

"Penyerahan sertifikat merupakan pengakuan terhadap kontribusi besar para pengelola objek vital strategis dalam membantu BNPT melaksanakan program kesiapsiagaan nasional, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia," ucap dia menjelaskan.

Dirinya berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, para pihak dapat menciptakan iklim yang lebih aman dan terkendali di seluruh sektor industri berisiko tinggi terhadap ancaman terorisme.

Selain itu, ia turut mengharapkan objek vital yang telah memenuhi standar pengamanan dapat semakin meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengancam keberlanjutan operasionalnya.

"Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja," tutur Imam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024