Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah tengah memantau dengan serius kasus penyerangan terhadap terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga di Inggris.

"Belum ada sikap apa pun dari Pemerintah, tapi kami mempelajari dan memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain," kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kumham Imipas, Jakarta, Jumat.

Yusril mengatakan bahwa dia menugaskan jajarannya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Reynhard Sinaga. Pemerintah ingin mengetahui sikap keluarga yang bersangkutan terkait kasus penyerangan tersebut.

Di samping itu, Yusril juga menugaskan deputi di Kemenko Kumham Imipas untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri supaya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di London, guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai peristiwa itu.

Menurut Yusril, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara wajib melindungi segenap warga negaranya. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynard Sinaga, Pemerintah tetap akan memberikan perlindungan.

"Soal salah, itu persoalan lain, tapi sebagai warga negara, negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Jadi, sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini," tutur dia.

Menko juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap narapidana WNI di luar negeri, seperti halnya negara lain yang menaruh perhatian terhadap warga negaranya yang ditahan di Indonesia.

"Filipina, misalnya, terhadap Mary Jane ataupun Bali Nine menjadi concern (kekhawatiran) bagi pemerintah Australia, betapa pun salah. Kita pun, betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri," ujarnya.

Diketahui, Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan, Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

"Baru-baru ini, yang bersangkutan (Reynhad, red.) diserang oleh narapidana yang lain dan kemudian mengancam hidupnya. (Reynhard mengalami) luka-luka dan orang yang menyerang pun sekarang diadili juga oleh Pengadilan Manchester," ucap Yusril menjelaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) -

“Yang bersangkutan (Serge, red.) menyurat kepada pemerintah Prancis, meminta supaya hukumannya itu dipindahkan ke Prancis. Jadi, belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Perancis,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Prancis belum menyampaikan permintaan resmi pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui yang saat ini tengah ditahan di Indonesia.

Menurut Yusril, permintaan pemindahan baru disampaikan oleh Serge Atlaoui yang belakangan mengidap sejumlah penyakit. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak bisa menanggapi permintaan pribadi napi karena pemindahan narapidana asing merupakan kerja sama antarnegara.

“Yang bersangkutan (Serge, red.) menyurat kepada pemerintah Prancis, meminta supaya hukumannya itu dipindahkan ke Prancis. Jadi, belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Prancis,” kata Yusril saat konferensi pers usai menerima kunjungan bilateral Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di Jakarta, Jumat.

Yusril menyebut, pemindahan Serge Atlaoui cukup berbeda dengan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia yang sebelumnya telah dilakukan oleh Indonesia.

Ia menjelaskan, pemerintah Filipina secara resmi melalui Kementerian Kehakiman Filipina meminta agar Mary Jane dipindahkan ke kampung halamannya. Selain itu, Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos juga berbicara secara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun, Kementerian Dalam Negeri Australia menyurati pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Disamping itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga sempat membicarakan pemindahan lima napi Bali Nine dengan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Peru beberapa waktu lalu.

“Kemudian, [permintaan itu] ditindaklanjuti dengan pembicaraan bilateral dan sampai kepada kesepakatan yang dituangkan dalam practical arrangement (pengaturan praktis) yang ditandatangani antara saya, Menteri Kehakiman Filipina, dan Menteri Dalam Negeri Australia,” imbuh Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Lebih lanjut, Yusril menguraikan, belum ada penukaran draf kerja sama pemindahan Serge Atlaoui dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Prancis pada Jumat siang ini. Menurut dia, pertemuan itu baru mendiskusikan mengenai kondisi peraturan hukum di kedua negara.

“Jadi, masih panjang diskusinya. Saya kira belum ada hal yang dapat saya katakan mengenai keputusan apa yang akan diambil terhadap narapidana Serge, warga negara Prancis ini, karena masih dalam pembicaraan di tahap yang awal sekali,” kata Yusril.

Dia menambahkan, apabila pemerintah Prancis akan meminta secara resmi Serge Atlaoui dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan mempertimbangkan untuk menyusun pengaturan praktis sebagaimana pemindahan narapidana berkewarganegaraan Filipina dan Australia sebelumnya.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Republik Indonesia Melati mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di daerah itu.

"Saya memberikan apresiasi dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Pangkalpinang ini," kata Melati saat mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi ini merupakan mitra Komisi XIII DPR. Oleh karena itu, diharapkan dalam kunjungan hari ini bisa menyerap aspirasi dari seluruh pegawai dan masyarakat langsung dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR.

"Saya berharap kunjungan ini akan bermanfaat kedepannya. Setiap masukan yang tadi telah diberikan oleh bapak dan ibu sekalian akan menjadi bahan saya dalam rapat komisi kedepannya. Semoga Imigrasi dapat selalu jaya dan maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin menyampaikan selamat datang kepada Melati bersama Tim DPR RI yang berkenan memberikan masukan dan arahan untuk peningkatan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Melati atas kunjungannya dan tentunya saya sangat mengharapkan kunjungan ini dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan Imigrasi Pangkalpinang kedepannya," ujar Alimuddin.

Pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peran fundamental dalam mencegah masyarakat terpengaruh dengan paham radikal dan terorisme.

"Saya percaya bahwa pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme," kata Satryo saat berpidato pada acara peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian di Jakarta, Jumat.

Pendidikan, kata Satryo, merupakan usaha yang paling ampuh untuk menyebarkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusif, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh sebab itu, Mendiktisaintek mengapresiasi buku seri yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Buku seri itu terdiri atas dua buku dengan tajuk Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

Menurut dia, peluncuran dua buku ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif Pemerintah untuk melawan ideologi radikalisme dan melumpuhkan jaringan terorisme berdasarkan pengalaman langsung mantan terpidana terorisme.

Buku-buku yang diluncurkan, lanjut Staryo, tidak hanya merefleksikan hasil analisis mendalam terhadap sumber-sumber radikalisme, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara akademisi dan berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan Indonesia tanpa radikalisme dan terorisme.

"Saya sangat mengapresiasi upaya BNPT bersama seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Kami yakin, buku ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami akar permasalahan radikalisme untuk mengatasi persoalan tersebut," kata Mendiktisaintek.

Ia juga mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kedamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pencegahan terorisme," katanya pula.

Buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menganalisis buku-buku radikal itu.

Buku seri tersebut menjadi kontranarasi dari buku-buku radikal yang dirujuk oleh teroris. BNPT mendistribusikan kedua buku yang diluncurkan itu dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Iran telah berkirim surat meminta agar narapidana berkewarganegaraan Iran yang ditahan di Indonesia dipindahkan ke negara asalnya.

Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, menyebut, surat tersebut telah diterima dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan tetapi, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai surat dimaksud.

“Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50 [orang], dan belum kita bahas sama sekali, tapi saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Indonesia belum bersikap apa-apa terhadap surat dari pemerintah Iran. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia tengah mempelajari kasus per kasus, mengingat cukup banyaknya jumlah narapidana yang diminta untuk dipindahkan.

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Yusril mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dipidana di Iran.

“Kita mendapat informasi ada dua orang Indonesia dipidana di Iran, sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran, dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi, kita enggak punya narapidana di Iran,” ucap Yusri menjelaskan.

Lebih lanjut, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati psikotropika Serge Atlaoui yang merupakan warga negara Prancis. Menurut Yusril, permintaan pemindahan hanya disampaikan secara pribadi oleh Serge Atlaoui, tetapi belum ada permintaan resmi dari pemerintah Prancis.

Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, Rabu (18/12) dini hari. Mary Jane dipindahkan atas dasar permintaan resmi pemerintah Filipina dan berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement) yang disepakati kedua negara.

Pemerintah juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Minggu (15/12) pagi. Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens merupakan sisa narapidana kasus Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.

Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Ia menjelaskan bahwa amnesti berbeda dengan grasi. Pemberian amnesti memiliki syarat tertentu, termasuk salah satunya syarat mengikuti program komcad, sementara grasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Yusril mengatakan syarat komcad tersebut nantinya diberikan kepada narapidana kasus narkotika yang masih berusia produktif.

Para narapidana yang diberi amnesti itu bisa mengikuti program komcad dan disalurkan untuk membantu program-program pemerintah.

Di sisi lain, Yusril menyebut narapidana narkotika usia produktif yang diberi amnesti dan mengikuti komcad bukanlah kebijakan militeristik, melainkan military way atau penyelesaian sesuatu hal dengan cara-cara militer.

"Anak-anak ini, yang muda-muda ini dilatih disiplin, baris-baris, segala macam, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua dan Kalimantan, mereka yang sudah dilatih komcad ini bisa diterjunkan ke sana, kalau mereka berminat," ujar Yusril.

Menko Yusril mengatakan sebagian besar dari sekitar 44 ribu narapidana yang akan diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo merupakan pengguna narkotika, sedangkan narapidana kasus korupsi hanya sebagian kecil.

"Yang korupsi itu cuma berapa ribu, yang paling banyak narkotika," katanya.

Rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu orang narapidana disampaikan kepada publik usai rapat terbatas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, narapidana yang diberi amnesti didorong terlibat dalam program komcad.

"Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan bagi yang umur produktif," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mitra deradikalisasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapat bantuan dari sejumlah BUMN yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) senilai Rp2,3 miliar melalui Program Sinergisitas.

Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko di Jakarta, Jumat, mengatakan bantuan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, pendidikan dan beasiswa. Penyerahan bantuan secara simbolis telah dilakukan di Jakarta pada Rabu (18/12).

PT PLN memberi dukungan elektrifikasi senilai Rp1,16 miliar, lalu bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan masing-masing dari PT Telkom Rp618,5 juta, PT BTN Rp275 juta, Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, PT Taspen senilai Rp102,9 juta, dan PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

Tejo menuturkan BNPT tidak bisa bergerak sendiri, harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN," ucap Jaoharul.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyerahkan bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp2,3 miliar kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi melalui program Sinergisitas.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan bentuk bantuan yang diberikan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, dan beasiswa.

"Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian BUMN yang sudah memberikan bantuan," ujar Tejo seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bekasi yang bersedia bersama-sama untuk menyerahkan bantuan kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi.

Tejo menuturkan dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bisa bergerak sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN," ucap Jaoharul pada kesempatan sama.

Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Bekasi akan mendukung program penanggulangan terorisme.

Nominal dan rincian bantuan BUMN yang diserahkan pada acara tersebut terdiri atas kegiatan dukungan elektrifikasi dari PT PLN senilai Rp1,16 miliar, bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Telkom Indonesia senilai Rp618,5 juta, serta dukungan kegiatan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Bank Tabungan Negara senilai Rp275 juta.

Kemudian, bantuan alat kerja dan beasiswa dari Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, dukungan alat kerja dan beasiswa dari PT Taspen senilai Rp102,9 juta, serta dukungan alat kerja dari PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peran fundamental dalam mencegah masyarakat terpengaruh dengan paham radikal dan terorisme.

"Saya percaya bahwa pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme," kata Satryo saat berpidato pada acara peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian di Jakarta, Jumat.

Pendidikan, kata Satryo, merupakan usaha yang paling ampuh untuk menyebarkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusif, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh sebab itu, Mendiktisaintek mengapresiasi buku seri yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Buku seri itu terdiri atas dua buku dengan tajuk Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

Menurut dia, peluncuran dua buku ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif Pemerintah untuk melawan ideologi radikalisme dan melumpuhkan jaringan terorisme berdasarkan pengalaman langsung mantan terpidana terorisme.

Buku-buku yang diluncurkan, lanjut Staryo, tidak hanya merefleksikan hasil analisis mendalam terhadap sumber-sumber radikalisme, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara akademisi dan berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan Indonesia tanpa radikalisme dan terorisme.

"Saya sangat mengapresiasi upaya BNPT bersama seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Kami yakin, buku ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami akar permasalahan radikalisme untuk mengatasi persoalan tersebut," kata Mendiktisaintek.

Ia juga mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kedamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pencegahan terorisme," katanya pula.

Buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menganalisis buku-buku radikal itu.

Buku seri tersebut menjadi kontranarasi dari buku-buku radikal yang dirujuk oleh teroris. BNPT mendistribusikan kedua buku yang diluncurkan itu dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendiktisaintek: Pendidikan punya peran fundamental cegah terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian yang terdiri atas dua buku dengan judul Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia untuk mencegah penyebaran radikalisme di tanah air.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan peluncuran buku itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terorisme, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Pencegahan di dalam undang-undang diatur ada tiga hal, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Hari ini, (peluncuran buku) ini bagian dari kesiapsiagaan nasional, yaitu melalui kajian terorisme," kata Eddy di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dua buku yang diluncurkan merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan pelaku tindak pidana terorisme. Berdasarkan putusan pengadilan, buku-buku yang berisi narasi radikal itu dinyatakan dirampas oleh negara.

"Buku-buku ini merupakan awalnya barang bukti. Kemudian putusan pengadilan (menyatakan buku-buku tersebut) dimusnahkan, diberikan kepada negara, dalam hal ini BNPT," ucap Eddy.

Dalam menganalisis buku-buku radikal itu, BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hasil kajian dijadikan buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai bentuk kontranarasi dari isi buku radikal dimaksud.

"(15) buku itu selama ini dijadikan rujukan para pelaku terorisme untuk melakukan amaliah. Hal ini dilakukan kajian untuk (membuktikan) buku tersebut memang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama maupun sosial kemasyarakatan sehingga dilakukan kontranarasi," imbuhnya.

Kedua buku yang diluncurkan BNPT berisi penjelasan tentang akar radikal terorisme di Indonesia serta membicarakan pengalaman mantan narapidana terorisme. Kepala BNPT berharap, buku-buku tersebut dapat mencerahkan masyarakat Indonesia.

"Buku ini diharapkan mampu mereduksi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga buku ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat supaya tidak terpapar oleh paham radikal terorisme," tuturnya.

Kedua buku yang diluncurkan didistribusikan dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta DPR RI untuk penyebaran buku-buku tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih juara kedua penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 berkat program reformasi hukum yang diakui Kementerian Hukum sebagai langkah progresif pada tingkat kementerian.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Rudy Heriyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.

Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Rudy menambahkan sepanjang 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya, variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review. Serta variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya, Menteri Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024