Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Advokasi bakal menggelar program advokasi kebijakan guna mendorong seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi lebih inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor.

“Kami percaya bahwa kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam acara yang digelar di Jakarta pada Kamis (19/12) itu, Andry menuturkan program tersebut dilandasi oleh kajian mendalam, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Melalui advokasi itu pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum harus berdasarkan bukti dan fakta di lapangan.

“BSK harus menjadi kritis dan UKE 1 harus siap kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya,” ujar Andry.

Menurut dia kehadiran BSK Hukum dan HAM berperan dalam menemukan common ground bagi berbagai aktor dan pemangku kepentingan untuk berinteraksi dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hal tersebut dapat melalui proses pencarian data, konsultasi kebijakan, dan advokasi kebijakan.

“Harapannya dengan kegiatan advokasi ini, kita bisa benar-benar menemukan common ground bagi seluruh stakeholder terkait, dengan tujuan agar Kualitas Kebijakan pada Kementerian Hukum meningkat dan kebijakan yang dihasilkan pun tepat guna dan tepat sasaran,” ucap dia.

Andy turut menekankan bahwa berlandaskan dengan argumen, pembentukan kebijakan kepada data dan bukti, Kementerian Hukum dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan yang akan dibentuk maupun yang akan diubah.

Data dan bukti yang relevan dan lengkap diyakini dapat meminimalisir dan miskonsepsi dan mispresepsi terhadap kebijakan yang di dorong oleh Kementerian Hukum.

Sebagai informasi, BSK Hukum merupakan salh satu Unit Utama yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum.

BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menganugerahi beberapa kampung yang dibina Kodim dengan penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila 2024 di Mabes AD, Jakarta Pusat.

Penghargaan itu diberikan karena kampung-kampung yang dibina Kodim itu berhasil menggelar program yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila.

"Bagaimana kita mempertahankan ideologi ini perlu tantangannya sangat luar biasa. Jadi kita harus mempererat kekuatan untuk sama-sama membangun ideologi Pancasila di daerah-daerah," kata Maruli dalam acara malam penganugerahan Kampung Pancasila di Mabes AD.

Cara ini pun dinilai Maruli cukup efektif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terbukti dari terciptanya situasi yang aman dan kondusif di kampung binaan Kodim tersebut.

Hingga saat ini, TNI AD tercatat telah membina 1.740 Kampung Pancasila di seluruh Indonesia.

Pembinaan itu juga dibantu oleh beberapa pihak swasta yang mau berkolaborasi dengan TNI AD. Dari 1.740 kampung itu, dipilih beberapa kampung yang layak diberikan penghargaan berdasarkan kategori.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap kampung-kampung yang lain semakin termotivasi dalam menerapkan program-program pancasila.

Daftar penerima penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila

1. Kategori Ketahanan Pangan

Juara pertama, Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Juara kedua, Kodam VI/Mulawarman, Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong, Kodim 0906 Kutai Kertanegara.

Juara ketiga, Kodam II/Sriwijaya, Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo, Kodim 0424 Tanggamus.

2. Kategori Pembinaan UMKM

Juara pertama, Kodam V/Brawijaya, Kelurahan Ngantru, Kodim 0807 Tulungagung.

Juara kedua, Kodam XII/Tanjungpura, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kodim 1016Palangkaraya.

Juara ketiga, Kodam IX/Udayana, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kodim 1606 Mataram.

3. Kategori Pembinaan Perlawanan Rakyat (Wanra)

Juara pertama, Kodam Jaya, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara.

Juara kedua, Kodam III Siliwangi, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunungputri, Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Juara ketiga, Kodam XIV Hasanudin, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kodim 1408 Makassar.

4.Kategori Pembinaan Karang Taruna

Juara pertama, Kodam XV/Pattimura, Desa Rutong, Kecamatan Leitisel, Kodim 1504 Ambon.

Juara kedua, Kodam IV/Diponegoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kodim 0708 Purworejo.

Juara ketiga, Kodam XVIII/Kasuari, Kampung Aisandami, Distrik Teluk Duari, Kodim 1911 Teluk Wondama.

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Setap juara per kategori mendapatkan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara umum mendapatkan pilada dan uang pembinaan sebesar Rp50 juta.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

masalahnya jumlah Gapoktan itu ada sekitar 64 ribu, sehingga kami butuh bantuan dari notariat khususnya IKANO Unpad

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan membutuhkan bantuan para notaris dari Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO) Universitas Padjadjaran Unpad untuk membentuk badan hukum koperasi bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi.

"Kami di Kementerian Koperasi sebenarnya mau minta tolong. Kebetulan sekarang ada rencana skema penyaluran pupuk dengan harapan bisa langsung digunakan oleh para petani melalui Gapoktan," kata Ferry dalam acara di satu hotel di Bandung, Jumat malam.

Ferry yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad menjelaskan, biaya pembentukan badan hukum itu akan dikumpulkan melalui acara penggalangan dana (endowment fund raising) dari IKANO Unpad.

Ia mengungkapkan pertolongan yang diharapkan dari IKANO Unpad terkait dengan skema penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani, dalam rangka swasembada pangan pemerintah.

Bantuan dari notaris khususnya alumni Unpad itu, kata Ferry, adalah membantu dari sisi legalitas Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mereka berbadan hukum sebagai usaha koperasi.

"Karena masalahnya jumlah Gapoktan itu ada sekitar 64 ribu, sehingga kami butuh bantuan dari notariat khususnya IKANO Unpad. Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa biayanya sekitar Rp2,5 juta mudah-mudahan bisa terealisasi," ucapnya.

Hal ini, dibutuhkan karena selama ini petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk yang menyebabkan tanaman para petani kekurangan nutrisi.

"Karena itu saya mengajak untuk kita sama-sama mencarikan jalan membantu teman-teman keluarga petani yang perlu kita bantu itu agar ada kepastian petani mendapatkan pupuk," ucapnya yang diiringi tepuk tangan para anggota IKANO Unpad.

Terkait penggalangan dana ini, Ferry mengungkapkan pihaknya mendukung inisiasi dari IKANO ini serta berharap yang dilakukan hari ini untuk membantu membiayai mahasiswa dan menambah fasilitas Unpad menjadi lebih baik lagi.

"Kami dari IKA Unpad juga akan ikut melakukan endowment fundraising dan semoga jumlahnya terkumpul bisa jauh lebih besar," kata Ferry.

Di lokasi yang sama Ketua Umum IKANO Unpad Dr Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bahwa dalam penggalangan dana tahun ini, dana yang terkumpul adalah Rp250 juta dengan ada bantuan dari dana pribadi Wamenkop Ferry Juliantono sebesar Rp100 juta.

"Jadi totalnya Rp350 juta yang akan kami salurkan bagi dana abadi Universitas Padjajaran," kata Ranti.

Ranti mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan lima tahun dan secara total dana yang terkumpul dari para alumni dan sponsor adalah Rp1,35 miliar.

"Alhamdulillah ini merupakan bentuk cinta dan kasih dari IKANO Unpad pada almamater. Kami harapkan semoga penyaluran dana abadi ini bisa berjalan dengan lancar, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pemanfaatan dana abadi Unpad ini akan digunakan untuk peringatan pemberdayaan pendidikan mahasiswa, kemudian pengembangan riset, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Semoga kita bisa konsisten terus menggelar kegiatan ini," tutur Ranti.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mantan narapidana terorisme (napiter) Iskandar alias Abu Qutaibah alias Guru Kendo alias Alex mengungkapkan kemenangan Hayat Tahrir Al-sham (HTS) di Suriah bukan berkat kerja keras mujahidin khilafah saja melainkan karena bersatunya warga Suriah yang majemuk.

Iskandar menilai bahwa saat ini di Suriah banyak faksi-faksi yang juga sedang berjuang melawan pemerintahan rezim Bashar Al-Assad.

Mereka yang berjuang bersama HTS merupakan kalangan masyarakat lintas etnis dan kelompok agama yang ada di Suriah.

Bersatunya kalangan masyarakat lintas etnis dan agama terjadi karena banyak yang menjadi korban rezim Bashar Al-Assad, salah satunya kelompok Kristen Ortodoks.

“HTS ini tidak terbentuk secara langsung, melalui proses-proses yang sangat panjang, maka terbentuk kelompok HTS. Kelompok HTS terdiri dari berbagai macam kelompok perjuangan yang ada di Suriah,” ujar Iskandar dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Jumat.

Iskandar yang aktif menjadi pembicara dalam pencegahan ekstremisme, dan radikal terorisme itu menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi di Suriah membuat kelompok HTS menjadi cukup moderat, dan mengakomodir kelompok atau agama lain.

Menurut dia, HTS mendapatkan dukungan dari masyarakat Suriah karena memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintah diktator dan kejam, yaitu Bashar al-Assad.

Dia menilai hal itu juga dibuktikan dengan munculnya negara negara lain yang mulai menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Suriah, seperti Inggris, Amerika, Qatar, dan Turki.

Namun Iskandar meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan munculnya isu propaganda yang berpotensi memperluas konflik di Suriah. Hal tersebut kerap terjadi dan tidak jarang berhasil menghasut masyarakat Indonesia dalam pusaran informasi yang sesat.

“Tetapi bisa saja bahwa kelompok-kelompok ekstrem ini memanfaatkan situasi kemenangan HTS ini untuk kembali ke Suriah,” ujarnya.

Karena itu dia menilai perlu adanya forum diskusi dan seminar yang lebih banyak tentang apa yang terjadi di Suriah agar masyarakat tidak mudah sesat paham.

"Karena banyak di kalangan masyarakat yang tidak mengerti persoalan ini, dan mudah terpengaruh dengan isu-isu tentang jihad global dan pembentukan khilafah,” kata Iskandar.

"Jangan sampai narasi hijrah dan khilafah Islam di Suriah ini kembali menguat dan memperdaya masyarakat seperti munculnya ISIS,” katanya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung bersama TNI Polri memperkuat sinergitas dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Koordinasi pengamanan Nataru melibatkan Kodim 0210/TU dan Polres Taput untuk tujuan utama meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode Natal dan Tahun Baru," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Tarutung, James Bond Naibaho, Jumat (20/12).

Disebutkan, koordinasi dijalin untuk memastikan persiapan pengamanan di Rutan Tarutung berjalan maksimal, terutama menjelang momen penting pada tanggal 25, 26, dan 31 Desember 2024.

Pembahasan dalam koordinasi tersebut meliputi langkah-langkah strategis untuk menghadapi potensi kerawanan, memastikan kesiapan personel, serta optimalisasi pengawasan demi terciptanya situasi yang kondusif. Sinergi antara Rutan, TNI, dan Polri menjadi kunci dalam menciptakan keamanan selama periode perayaan yang akan datang.

James berterima kasih atas sinergi yang terjalin sangat baik selama ini bersama Kodim 0210/TU dan Polres Tapanuli Utara. Ia menyampaikan bantuan pengamanan dari jajaran TNI/Polri sangat membantu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

"Menyambut natal dan tahun baru, kami harap sinergi pengamanan ini tetap berjalan dan ditingkatkan. Apalagi, kantor kita berdekatan sehingga sinergi yang dibangun harus lebih erat guna menciptakan situasi aman dan nyaman di Rutan Tarutung," tukasnya.

Depok (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mencatat pengelolaan anggaran yang memuaskan hingga 18 Desember 2024, realisasi anggaran mencapai 98,48 persen dari pagu sebesar Rp26,1 miliar, menyisakan Rp397 juta yang diproyeksikan terserap hingga akhir tahun.

Tingkat serapan ini diharapkan mencapai 99 persen, menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang efektif.

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Hal ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Kantor Imigrasi Depok dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, dalam keterangannya, Jumat.

Selain itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga November 2024 mencapai 97,27 persen, mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang memuaskan.

Kinerja Kantor Imigrasi Depok tahun ini juga diwarnai oleh berbagai prestasi dan program prioritas:

Infrastruktur: Pembelian lima unit rumah dinas tipe D, pengadaan kendaraan operasional, serta renovasi Ruang Aula.

Penghargaan: Tiga tahun berturut-turut mempertahankan predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM (2022-2024) dan juara terbaik dalam pengelolaan arsip selama dua tahun terakhir.

Pelayanan Publik: Penerbitan 77.529 dokumen perjalanan, termasuk paspor biasa dan elektronik, dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,85 miliar.

Di bidang pengawasan, Kantor Imigrasi Depok berhasil mendeportasi 211 WNA serta melaksanakan berbagai operasi intelijen, termasuk Operasi Jagratara dan pembentukan Desa Tapos sebagai desa binaan.

"Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing tetap menjadi prioritas kami. Dengan dukungan kendaraan patroli baru, kami optimis akan lebih sigap dalam menjaga ketertiban keimigrasian," tambah Irvan.

Melalui berbagai program dan pencapaian di 2024, Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di tahun mendatang.

"Prestasi ini menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga tata kelola yang transparan," tutup Irvan.

Kinerja gemilang ini menegaskan peran Kantor Imigrasi Depok sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Iran telah berkirim surat meminta agar narapidana berkewarganegaraan Iran yang ditahan di Indonesia dipindahkan ke negara asalnya.

Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, menyebut, surat tersebut telah diterima dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan tetapi, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai surat dimaksud.

“Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50 [orang], dan belum kita bahas sama sekali, tapi saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Indonesia belum bersikap apa-apa terhadap surat dari pemerintah Iran. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia tengah mempelajari kasus per kasus, mengingat cukup banyaknya jumlah narapidana yang diminta untuk dipindahkan.

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Yusril mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dipidana di Iran.

“Kita mendapat informasi ada dua orang Indonesia dipidana di Iran, sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran, dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi, kita enggak punya narapidana di Iran,” ucap Yusri menjelaskan.

Lebih lanjut, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati psikotropika Serge Atlaoui yang merupakan warga negara Prancis. Menurut Yusril, permintaan pemindahan hanya disampaikan secara pribadi oleh Serge Atlaoui, tetapi belum ada permintaan resmi dari pemerintah Prancis.

Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, Rabu (18/12) dini hari. Mary Jane dipindahkan atas dasar permintaan resmi pemerintah Filipina dan berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement) yang disepakati kedua negara.

Pemerintah juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Minggu (15/12) pagi. Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens merupakan sisa narapidana kasus Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Iran telah berkirim surat meminta agar narapidana berkewarganegaraan Iran yang ditahan di Indonesia dipindahkan ke negara asalnya.

Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, menyebut, surat tersebut telah diterima dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan tetapi, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai surat dimaksud.

“Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50 [orang], dan belum kita bahas sama sekali, tapi saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Indonesia belum bersikap apa-apa terhadap surat dari pemerintah Iran. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia tengah mempelajari kasus per kasus, mengingat cukup banyaknya jumlah narapidana yang diminta untuk dipindahkan.

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Yusril mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dipidana di Iran.

“Kita mendapat informasi ada dua orang Indonesia dipidana di Iran, sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran, dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi, kita enggak punya narapidana di Iran,” ucap Yusri menjelaskan.

Lebih lanjut, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati psikotropika Serge Atlaoui yang merupakan warga negara Prancis. Menurut Yusril, permintaan pemindahan hanya disampaikan secara pribadi oleh Serge Atlaoui, tetapi belum ada permintaan resmi dari pemerintah Prancis.

Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, Rabu (18/12) dini hari. Mary Jane dipindahkan atas dasar permintaan resmi pemerintah Filipina dan berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement) yang disepakati kedua negara.

Pemerintah juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Minggu (15/12) pagi. Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens merupakan sisa narapidana kasus Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Yusril sebut pemerintah Iran bersurat untuk pemindahan napi

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat mengusulkan sebanyak 647 orang warga binaan pemasyarakatan berstatus narapidana memperoleh remisi khusus pada perayaan Hari Raya Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Piet Bukorsyom di Manokwari, Jumat, mengatakan narapidana yang diusulkan menerima remisi berasal dari enam lembaga pemasyarakatan dan satu rumah tahanan negara.

"Ini hanya bersifat usulan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kalau keputusan akhir dari Dirjen PAS," kata Piet saat konferensi pers akhir tahun.

Ia menjelaskan bahwa enam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dimaksud meliputi Lapas Kelas II B Sorong mengusulkan 219 narapidana, Lapas Kelas II B Manokwari 203 narapidana, dan Lapas Kelas II B Fakfak 45 narapidana.

Kemudian, Lapas Kelas III Kaimana ada 44 narapidana, Lapas Kelas III Teminabuan 32 narapidana, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 26 narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari 20 orang.

"Termasuk 58 narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Teluk Bintuni," ujarnya.

Menurut Piet, narapidana yang diusulkan menerima remisi khusus Natal 2024 telah memenuhi syarat administratif maupun substantif sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.

Pengajuan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) oleh tim asesmen pada setiap lapas dan rutan di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

"Wilayah kerja kami dua provinsi (Papua Barat dan Papua Barat Daya). Sekarang kami sedang persiapan untuk pemisahan kementerian mulai tahun depan," ucap Piet.

Saat ini, kata dia, jumlah warga binaan yang tersebar di tujuh lapas maupun rutan tercatat sebanyak 1.526 orang, terdiri atas 1.232 orang berstatus narapidana dan 294 orang tahanan.

Lapas Sorong ada 518 orang, Lapas Manokwari 482 orang, Lapas Fakfak 133 orang, Lapas Kaimana 86 orang, Lapas Teminabuan 69 orang, LPKA Manokwari 29 anak, Lapas Perempuan Manokwari 52 orang, dan Rutan Bintuni 157 orang.

"Daya tampung Lapas Sorong 354 orang dan Lapas Manokwari 274 orang, artinya jumlah penghuni sudah over kapasitas (melebihi daya tampung)," ujar Piet Bukorsyom.

ANTARA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Jumat (20/12) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengampuni koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Yusril menyebut Pemerintah akan mengkaji dan menunggu keputusan Presiden mengenai pemberian Amnesti dan Abolisi. (Azhfar Muhammad Robbani/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

Sebagai lembaga negara, OJK berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bekerja sama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Sebagai lembaga negara, OJK berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Jumat.

OJK juga memastikan bahwa seluruh layanan OJK kepada sektor jasa keuangan dan masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu.

"OJK akan terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat," ujar dia.

Penyidik KPK menggeledah kantor OJK terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran CSR BI.

"Tanggal 19 Desember (2024) kemarin, telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan penggeledahan tersebut adalah lanjutan dari kegiatan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), Thamrin, Jakarta, Senin (16/12) malam.

"Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat," ujarnya.

Penyidik selanjutnya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

"Jadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK tersebut.

"Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan," ujar Denny.

Ia mengatakan bahwa BI akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. BI senantiasa akan mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah tengah memantau dengan serius kasus penyerangan terhadap terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga di Inggris.

"Belum ada sikap apa pun dari Pemerintah, tapi kami mempelajari dan memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain," kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kumham Imipas, Jakarta, Jumat.

Yusril mengatakan bahwa dia menugaskan jajarannya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Reynhard Sinaga. Pemerintah ingin mengetahui sikap keluarga yang bersangkutan terkait kasus penyerangan tersebut.

Di samping itu, Yusril juga menugaskan deputi di Kemenko Kumham Imipas untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri supaya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di London, guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai peristiwa itu.

Menurut Yusril, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara wajib melindungi segenap warga negaranya. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynard Sinaga, Pemerintah tetap akan memberikan perlindungan.

"Soal salah, itu persoalan lain, tapi sebagai warga negara, negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Jadi, sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini," tutur dia.

Menko juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap narapidana WNI di luar negeri, seperti halnya negara lain yang menaruh perhatian terhadap warga negaranya yang ditahan di Indonesia.

"Filipina, misalnya, terhadap Mary Jane ataupun Bali Nine menjadi concern (kekhawatiran) bagi pemerintah Australia, betapa pun salah. Kita pun, betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri," ujarnya.

Diketahui, Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan, Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

"Baru-baru ini, yang bersangkutan (Reynhad, red.) diserang oleh narapidana yang lain dan kemudian mengancam hidupnya. (Reynhard mengalami) luka-luka dan orang yang menyerang pun sekarang diadili juga oleh Pengadilan Manchester," ucap Yusril menjelaskan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pantau kasus Reynhard Sinaga dikeroyok di Inggris