Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

Menurutnya, pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Namun ini karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan ya. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Kami punya data-datanya di mana-mana daerah yang dianggap rawan," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis.

Harvey Moeis merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022.

"Menurut hukum acara, jaksa penuntut umum (JPU) memiliki waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Jadi, kita tunggu sikap JPU," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Kejagung, kata Harli, menghormati putusan yang telah diambil dan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Harvey Moeis.

Jawaban senada juga disampaikan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno ketika dihubungi secara terpisah.

Dia menyatakan bahwa JPU akan pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Pada Senin ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Eko Aryanto menjatuhkan pidana penjara kepada Harvey Moeis selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama.

"Hal ini sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer," kata Eko.

Dengan demikian, Harvey terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Harvey juga dikenakan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider dua tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

Dalam tuntutan, JPU menuntut Harvey agar dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Selain itu, Harvey juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider pidana penjara selama 6 tahun.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan potongan video saat Presiden Prabowo berpidato di KTT D-8 di Kairo, Mesir.

Saat sedang berpidato, sejumlah delegasi termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinarasikan walk out atau meninggalkan lokasi, dan dinarasikan karena isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih melekat dengan masa lalu Prabowo.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Presiden Turki Erdogan Walk Out saat Prabowo pidato di KTT D8, disusul beberapa delegasi dari negara lain turut keluar dari forum.

Ternyata diluar negeri isu pelanggar HAM masih melekat.

Macan Asia jadi Meong Asia”

Namun, benarkah hal tersebut?

Penjelasan:

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan peristiwa beberapa delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang keluar ruangan itu, terjadi saat Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara tersebut karena adanya pertemuan paralel.

“Sifat keluar masuk ruangan pertemuan adalah hal yang lumrah dalam pertemuan internasional (termasuk di forum PBB),” kata Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, dilansir dari ANTARA.

Dia mengatakan hal tersebut dapat dilakukan karena para delegasi melakukan banyak pertemuan paralel, seperti pertemuan bilateral dengan ketua delegasi di ruangan lain.

“Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan,” kata dia.

Jubir Kemlu yang biasa dipanggil Roy itu memastikan bahwa Presiden Prabowo berkesempatan untuk melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah konferensi, termasuk dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara makan siang yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT.

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo perintahkan untuk hentikan pemberian dana desa

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index Tahun 2024 berada pada kategori low impacted setelah beberapa waktu sebelumnya masih dalam posisi medium impacted.

Eddy menyebut Global Terorism Index (GTI) Indonesia sempat berada pada posisi 24, kemudian saat ini angka indeks itu berada pada posisi 31 yang artinya semakin membaik.

"Kita juga bersyukur ya bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index Tahun 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat, dari 24 ke 31," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Peningkatan kondisi keamanan yang ditunjukkan dari indeks tersebut mengkategorikan Indonesia masuk dalam negara low impact by terrorism.

Menurutnya, prestasi ini dapat diraih dengan sinergi efektif antara BNPT, kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada kategori low impact by terrorism. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT berserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," ujarnya.

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa Global Peace Index Tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut membuat Indonesia masuk kategori negara yang tergolong dalam kondisi damai (high peace).

"Juga dalam laporan Global Peace Index Tahun 2024, mengalami kenaikan lima peringkat. Jadi, kategori menjadi high peace," tambah Eddy.

Ia berharap Global Terrorism Index dan Global Peace Index Indonesia yang meningkat dapat membantu Indonesia menstabilkan iklim keamanan serta iklim ekonomi. Hal ini mengingat kondisi ekonomi dapat stabil bila kondisi keamanan stabil.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," jelas dia.

"Kalau keamanan ini, insyaallah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," imbuhnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan penurunan angka GTI juga diikuti dengan berkurangnya angka kematian akibat terorisme di Indonesia.

"Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka minus 22 persen, berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," kata Andhika.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas expected former members of the Jamaah Islamiyah (JI) militant organization to prove their contribution to Indonesia following the organization's disbandment and their declaration of allegiance to Indonesia.

"Per their declaration, we expect ex-members of Jamaah Islamiyah in Surakarta and its surrounding regions to adhere to prevailing laws in Indonesia," Agtas noted in his written statement on Monday.

The minister's remarks were conveyed in response to members of JI in the Surakarta, Kedu, and Semarang regions in Central Java having renounced their allegiance to the militant group and announced the group's dissolution at a declaration ceremony in Surakarta on Saturday (December 21).

Agtas viewed JI's dissolution as a "historical event" that marks the return of its now ex-members "to Indonesia's embrace."

He then called on the former members to strengthen Indonesia's Pancasila ideology, realize a harmonious life in society, and refrain from anarchism and breaking the laws.

"The Indonesian government awaits their positive contribution to the Indonesian independence instead of (ruining it) through anarchism or violence," Agtas remarked.

As they declared loyalty to Indonesia during the Saturday declaration, the former JI members also reaffirmed their endorsement of the declaration of JI's disbandment by key members of the group in Bogor, West Java, on June 30, 2024.

The 1,400 ex-members of JI who joined the declaration ceremony further committed to adhering to Indonesian law, contributing to national development, and no longer associating with extremism.

JI was a militant Islamist organization aiming to establish an Islamic state in Southeast Asia. The group was behind several terror attacks in Indonesia, including the 2002 and 2005 Bali bombings and the 2009 bombings of hotels in Jakarta.

Houston (ANTARA) - Lebih dari 250 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.270) telah dihasilkan sejak tahun 2000 melalui pemotongan upah para narapidana yang dipekerjakan ke perusahaan-perusahaan swasta di Alabama, sebuah negara bagian di Amerika Serikat (AS) bagian selatan di mana sistem penjaranya termasuk di antara "yang paling kejam, penuh sesak, dan tak terkendali" di AS, demikian dilaporkan Associated Press (AP) pada Sabtu (21/12).

Menurut investigasi yang dilakukan selama dua tahun oleh AP, selain Alabama, tidak ada negara bagian yang memiliki sejarah lebih panjang dan lebih berorientasi pada profit dalam mengontrakkan narapidananya ke perusahaan-perusahaan swasta.

Alabama memiliki sejarah penyewaan narapidana selama lebih dari 150 tahun. Sejak 2018, lebih dari 10.000 narapidana telah mencatatkan 17 juta jam kerja di luar tembok penjara Alabama.

Mereka bekerja di berbagai entitas, seperti pemerintah kota dan county, serta perusahaan-perusahaan. Burger King dan Walmart termasuk di antara lebih dari 500 perusahaan yang menyewa para pekerja narapidana. Perusahaan lain yang juga menyewa mereka adalah produsen suku cadang mobil besar, pabrik pengolahan daging, dan pusat distribusi untuk peretail besar, ungkap laporan itu.

Meski para narapidana menghasilkan sedikitnya 7,25 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.270) per jam, negara bagian tersebut mengambil 40 persen dari semua upah dan biaya retribusi, termasuk 5 dolar AS per hari untuk transportasi menuju tempat kerja dan 15 dolar AS per bulan untuk penatu, papar investigasi tersebut.

Jika narapidana menolak, mereka berisiko mendapat hukuman, termasuk tidak diizinkan untuk menerima kunjungan keluarga atau dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi, lanjut laporan investigasi itu.

Menolak bekerja juga dapat membahayakan peluang mereka untuk dibebaskan lebih cepat. Namun, kerja paksa semacam itu dapat memberikan keringanan dari kekerasan berlebihan di dalam penjara, papar laporan tersebut.

Sepanjang 2023 dan paruh pertama 2024, satu narapidana di Alabama meninggal hampir setiap harinya di balik jeruji besi. Angka ini lima kali lebih tinggi dari rata-rata nasional AS. "Ini adalah gejala dari sistem yang benar-benar rusak," ujar Chris England, seorang anggota parlemen Alabama yang mendorong reformasi peradilan pidana.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror akan membuat peta panduan atau roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

Selain itu, upaya ini juga selaras dengan amanat Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di mana Astacita pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian, Astacita kedelapan dalam memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota JI menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12). Hal ini menjadi tanda bahwa organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Diketahui, JI ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. JI pun akhirnya mulai melakukan pengkajian soal paham mereka yang bertentangan dengan NKRI pada 2019.

"Jadi sudah mungkin kalau dihitung ada 45 kali kegiatan mereka berkumpul dan mengkaji. Selama ini rupanya mereka salah dalam implementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Dari kajian yang dilakukan di bawah pengawasan BNPT dan Densus 88 Antiteror, organisasi itu akhirnya membubarkan diri.

"Nah dalam perkembangannya, itu tadi makanya kemarin di Solo, JI secara ikhlas dan sadar melakukan deklarasi (kembali ikrar kepada Pancasila)," jelas Eddy.

Eddy menyampaikan Densus 88 Antiteror akan melakukan penegakan hukum apabila mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi melakukan perbuatannya kembali.

"Inilah wujud-wujud implementasi yang BNPT beserta kementerian lembaga melaksanakan itu, sehingga itu menjadi komitmen kami bersama untuk hari ini kita sampaikan," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jambi (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," ungkap Eddy dalam acara Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12), seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, kata dia, para mantan anggota Jamaah Islamiyah bisa hidup rukun dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa momentum Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah dan Ikrar Setia Eks Anggota Jamaah Islamiyah kepada NKRI dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM tersebut merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, sambung dia, kegiatan di Solo itu sekaligus menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," ucap dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi BNPT, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri, dan para pihak yang terlibat.

"Kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah, yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan serta ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke NKRI," ungkap Listyo dalam kesempatan yang sama

Listyo pun berpendapat deklarasi dan ikrar tersebut merupakan buah dari pendekatan secara lembut atau soft approach dalam program deradikalisasi serta komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI.

Deklarasi disambut hangat oleh Siswanto, salah satu mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang mengharapkan hilangnya tindakan-tindakan ekstremisme di Indonesia.

Dia menjelaskan proses pendampingan telah berjalan sejak deklarasi pertama pada 30 Juni 2024 hingga pertemuan ke-45.

Dengan begitu, dirinya berharap kegiatan tersebut menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme.

"Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," tutur Siswanto.

Adapun Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024