Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum terjadi pada Senin (23/12), dan berikut yang telah kami rangkum untuk Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari sidang putusan Harvey Moeis hingga komitmen Bareskrim Polri untuk menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Harvey Moeis divonis penjara 6,5 tahun, terbukti korupsi di kasus timah

Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim Polri pastikan akan tangkap Fredy Pratama

Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama yang saat ini termonitor berada di Thailand.

"Kalau Fredy pasti akan kami tangkap," kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa dikutip di Jakarta, Senin (23/12).

Selengkapnya baca di sini.

Penasihat hukum tak terima aset Sandra Dewi ikut dirampas negara

Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad, tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.

Pasalnya, kata dia, Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum melangsungkan pernikahan.

Selengkapnya baca di sini.

Empat orang tewas dalam kecelakaan di Tol Pandaan-Malang

Empat orang tewas dalam kecelakaan antara bus dan truk di Kilometer (KM) 77+200 Jalan Tol Pandaan-Malang, Jawa Timur, Senin (23/12) sore.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang AKBP Putu Kholis Aryana di Malang, mengatakan satu dari empat korban yang tewas pada kecelakaan itu merupakan sopir bus.

Selengkapnya baca di sini.

Hakim tetapkan negara rugi Rp300 triliun akibat kasus korupsi timah

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan negara mengalami kerugian senilai Rp300 triliun akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim anggota Suparman Nyompa mengungkapkan bahwa kerugian negara yang sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasiu jajaran Kanwil Kemenkumham Malut bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menggelar perayaan Natal Bersama dalam suasana penuh sukacita dan kekhidmatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Soasiu, Wayan Arya Budiartawan di Ternate, Senin, mengatakan perayaan Natal bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kasih, pengharapan, dan pembaharuan diri bagi seluruh warga binaan.

Perayaan ini diadakan di Gereja Rutan Soasiu dan dipimpin oleh Pendeta Susan Charoline selaku Analisis Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenag Malut.

"Kami berterima kasih kepada Kanwil Kemenag Malut yang telah mendukung kegiatan ini . Harapan kami, suasana damai Natal ini dapat memberikan motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik," kata Arya.

Sementara, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kemenag Malut dalam perayaan Natal di Rutan Soasiu.

Hal itu, kata Andi diharapkan dapat meningkatkan kerohanian warga binaan yang merayakan sebagai upaya memperkuat kepribadian warga binaan dalam proses pembinaan pemasyarakatan.

Sebanyak 37 jemaat Nasrani dari warga binaan menghadiri ibadah ini, didampingi oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Rahman Muhammad.

Menurutnya, perayaan Natal bersama ini menjadi bukti nyata dari sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pembinaan keagamaan di lingkungan Rutan Soasiu.

Di tempat terpisah, Pendeta Susan Charoline yang turut hadir bersama jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Malut dan Penyuluh Agama Kristen Kota Tidore menyampaikan apresiasi atas Rutan Soasiu Kanwil Kemenkumham Malut yang melibatkan pihaknya dalam perayaan Natal bersama warga binaan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Rangkuman peristiwa di Bangka Belitung pada Senin (23/12) yang menarik dibaca kembali, dari Babel berikan 300 bantuan hukum gratis untuk warga miskin hingga Ketua DPRD Belitung desak Pemkab segera reaktivasi BPJS PBI.

Selain itu ada berita menarik lainnya, di antaranya:

1. Babel berikan 300 bantuan hukum gratis untuk warga miskin
Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2024 telah memberikan 300 bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin, guna membantu masyarakat mendapatkan keadilan di hadapan hukum.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Pemkab Belitung gandeng Kejari Belitung percepat penagihan pajak walet
Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggandeng Kejaksaan Negeri Belitung guna mempercepat penagihan tunggakan pajak dan retribusi sarang burung walet di daerah itu.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Angkutan Nataru, BPTD Babel catat kenaikan penumpang dan keberangkatan kendaraan dari Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian selama periode angkutan masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Berita selengkapnya klik di sini

4. Jenguk pegawai ASN di rumah sakit, Mie Go: KORPRI wadah kesejahteraan dan solidaritas kepegawaian
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang, Mie Go, menyempatkan diri membesuk seorang pegawai Dinas Perhubungan yang tengah menjalani perawatan karena sakit, Senin (23/12) sore.

Berita selengkapnya klik di sini

5. Ketua DPRD Belitung desak pemkab segera reaktivasi peserta BPJS PBI
Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendesak agar pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali status kepesertaan masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan Program Bantuan Iuran (PBI) di daerah itu.

Berita selengkapnya klik di sini

Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. ‘Insyaallah’ sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mendata para narapidana (napi) mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bisa bebas bersyarat atau didorong mengajukan grasi.

Menko Yusril mengatakan pendataan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Hukum, serta Kementerian HAM.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Yusril menuturkan melalui pendataan itu pihaknya akan mengetahui jumlah napi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada Presiden.

Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.

"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.

Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

Terhadap narapidana, terlebih anak-anak dan usia produktif, Menko Yusril menuturkan bahwa Prabowo menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti.

Kemudian terhadap napi berkebangsaan asing, kata dia, Presiden setuju untuk secara selektif memindahkan mereka ke negara asalnya, di mana sebagian dari mereka kini sudah dipulangkan.

"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," tutur Yusril​​​​​​​.

Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.

Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Setelah deklarasi pembubaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imipas dan lembaga pemasyarakatan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sumatera Utara meningkatkan program perlindungan HAM dalam kegiatan seminar nasional Aisyah di Medan.

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Flora Nainggolan di Medan, Senin, mengatakan program yang berskala nasional terkait pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya perempuan dan anak, yaitu program aksi HAM.

"Dimana tiga dari Aksi HAM tersebut adalah bantuan usaha dan perempuan sebagai kepala keluarga, melakukan review dan kajian kebijakan peraturan yang diskriminatif Perempuan dan program menuju Indonesia bebas dari pekerja anak," kata dia.

Flora menyampaikan dukungan terhadap perlindungan HAM bagi Perempuan dan Anak melalui program pelayanan aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilaksanakan gratis atau tanpa biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Provinsi Sumatera Utara Lies Handayani Siregar M.MA itu dihadiri berbagai tokoh organisasi perempuan dari BKOW Forhati, Majelis Taklim, Pimpinan Aisyiyah Daerah, dan ratusan anggota majelis dan lembaga di lingkungan PW Aisyiyah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Lies handayani menyampaikan bahwa persoalan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tapi harus dilakukan bersama stakeholder lain, termasuk diantaranya adalah Aisyiyah.

Yang menjadi kritik kami, aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu tidak dilakukan oleh aparat

Batam (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad mengkritisi kinerja aparat penegak hukum dalam melindungi dan mencegah terjadinya bentrok antarwarga dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) di Kampung Sembulang Hulu, Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Yang menjadi kritik kami, aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu tidak dilakukan oleh aparat," kata Samad di Batam, Senin.

Samad bersama rekan aktivisnya, di antaranya Muhammad Said Didu turun langsung menemui warga Pulau Rempang dan mendengarkan aspirasinya.

Menurut dia, bentrok di Rempang bukan yang pertama kalinya, sudah dua kali terjadi. Seharusnya dapat jadi pembelajaran agar tidak ada lagi korban yang memprihatinkan.

"Setelah kami melakukan wawancara kepada korban, ternyata peristiwa itu sebenarnya ada aparat penegak hukum yang menjaga di situ," ucapnya.

Namun, lanjut dia, aparat penegak hukum yang ada di lokasi kejadian justru membiarkan atau dalam hukum disebut ada pembiaran atau by omission.

"Aparat itu sudah melakukan pembiaran terhadap orang yang bisa dicegah untuk melakukan kekerasan," ujarnya.

Aktivis Indonesia itu menilai negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan di Rempang, karena jika aparat yang berada di tempat kejadian tapi tidak bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap rakyat.

Untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut, kata dia, perlu dilakukan penyelidikan yang intensif dengan membentuk tim pencari fakta.

Tim ini hendaknya diisi oleh kalangan independen di luar pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti mahasiswa, aktivis, masyarakat dan juga media. Sebab, jika tim diisi oleh aparat atau pejabat pemerintahan hasilnya tidak akan memberikan rasa keadilan.

"Siapa yang harus bertanggung jawab? maka perlu dilakukan penyelidikan yang intensif menurut saya. Dan kalau ingin dilakukan penyelidikan yang fair maka harus ada tim pencari fakta," kata Samad.

Pria yang juga seorang pengacara itu menyebut penyelidikan ini penting untuk mengetahui siapa pihak yang berwenang dibalik penyerangan terhadap warga Rempang.

"Kalau itu sudah ketahuan baru bisa menarik benang merah, apakah PSN di Rempang masih bisa dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Sabtu (21/12), Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral menjelaskan kronologi peristiwa bentrok antara warga Sembulang Hulu dengan pekerja PT MEG yang menyebabkan sejumlah orang terluka dari pihak warga dan pekerja.

Alex mengatakan peristiwa bermula ketika seorang pekerja PT MEG mencoba mengamankan sebuah spanduk yang dipasang oleh warga setempat.

"Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City," ucapnya.

Tindakan pengamanan yang dilakukan pekerja PT MEG itu, kata dia, menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa keberatan dengan tindakan tersebut.

Warga pun merespon tindakan itu dengan mengamankan pekerja PT MEG yang mengamankan spanduk tersebut dan menahannya selama beberapa jam dengan cara mengikatnya dengan tali.

Para pekerja PT MEG lainnya melaporkan insiden tersebut ke Polsek Galang, berharap agar kejadian tersebut dapat segera dilerai dan diselesaikan secara damai.

"Sudah ada upaya komunikasi dari Polsek Galang yang turun ke tempat kejadian, proses perundungan tidak membuahkan hasil, dan pihak yang ditahan tetap tidak dilepaskan," katanya.

Keadaan tersebut, lanjut dia, yang menyebabkan ketegangan antara warga dan pekerja PT MEG semakin meningkat.

Alex menyebut pihaknya langsung melakukan upaya negosiasi setelah mendapatkan informasi terkait peristiwa tersebut. Negosiasi dilakukan sebanyak dua kali, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang akhirnya terjadi bentrok fisik antara warga dan pekerja.

"Bentrokan mengakibatkan beberapa orang terluka, dengan satu orang dari PT MEG dan empat orang dari warga," tuturnya.

Polsek Galang pun meminta bantuan dari Polresta Barelang untuk mengatasi bentrokan yang terjadi dengan menurunkan personel dari Satuan Samapta yang dipimpin langsung Kasat Samapta Polresta Barelang.

Pada saat itu aparat berupaya meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan mendampingi para korban luka untuk mendapatkan perawatan medis.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.

Pasalnya, kata dia, Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum melangsungkan pernikahan.

"Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam," ujar Andi saat ditemui usai sidang pembacaan putusan korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Menurut Andi, perampasan aset tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait dasar pertimbangan hakim. Untuk itu, pihaknya akan mencermati salinan putusan nantinya, sebelum mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut dalam waktu tujuh hari ke depan.

Dalam konteks hukum, kata dia, perjanjian pisah harta memungkinkan pasangan suami istri untuk memisahkan kepemilikan dan pengelolaan aset.

Dengan demikian, harta yang sudah dipisahkan secara hukum seharusnya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kekayaan terdakwa yang dapat disita.

Selain karena telah adanya perjanjian pisah harta, Andi juga menyoroti banyaknya aset yang dirampas meski sudah diperoleh Harvey sebelum tempus perkara atau terjadinya tindak pidana, yakni pada 2015.

Dia menuturkan terdapat beberapa aset yang diperoleh pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi.

"Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami," katanya.

Ia mengungkapkan beberapa aset Sandra yang turut disita dalam kasus tersebut, yaitu berupa tas, logam mulia, dan rekening deposito senilai Rp33 miliar.

Harta itu, kata dia, dimiliki jauh sebelum tempus perkara dan merupakan bayaran atas kontrak pekerjaannya sebagai aktris ataupun model.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan seluruh aset terdakwa Harvey Moeis yang disita oleh jaksa penuntut umum agar dirampas untuk negara.

Perintah tersebut seiring dengan Harvey yang telah divonis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama pada kasus korupsi timah.

"Barang bukti aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara yang akan dibebankan terhadap terdakwa," ucap hakim anggota Jaini Basir dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Harvey telah divonis pidana penjara selama enam tahun dan enam bulan karena terbukti melakukan korupsi dan TPPU dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015–2022.

Selain pidana penjara, Harvey juga dikenakan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider dua tahun penjara.

Dengan demikian, Harvey terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, Harvey sebelumnya diduga menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim dan melakukan pencucian uang untuk membeli berbagai barang mewah, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

Kerugian itu meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Namun, tidak ada WBP yang langsung bebas dalam remisi kali ini

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sebanyak tujuh warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur memperoleh remisi atau pengurangan hukuman, khusus Hari Raya Natal 2024.

Kalapas Kelas IIB Tulungagung Raden Budiman Kusumah Patriatna, di Jawa Timur, Senin menjelaskan bahwa dari total 12 WBP Nasrani, hanya tujuh orang yang memenuhi syarat menerima remisi.

"Kasus mereka meliputi narkotika, perlindungan anak, dan pidana umum. Namun, tidak ada WBP yang langsung bebas dalam remisi kali ini," ujar Budiman.

Remisi berupa pengurangan masa tahanan selama satu bulan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi.

Selain pemberian remisi, Lapas memperketat pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Jumlah petugas penjagaan ditingkatkan dari tujuh menjadi 15 orang.

Pengamanan ini juga melibatkan kerja sama dengan Polsek dan Koramil Kedungwaru untuk mencegah penyelundupan barang terlarang.

"Sepanjang 2023, kami berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan barang terlarang. Sementara itu, pada November dan Desember 2024, terdapat dua kasus serupa yang juga berhasil kami cegah," ungkapnya.

Untuk mendukung perayaan Natal, pihak lapas menetapkan hari libur kunjungan bagi keluarga WBP pada 25-26 Desember 2024.

Sebagai gantinya, WBP Nasrani akan difasilitasi mengikuti ibadah melalui fasilitas Zoom keagamaan pada 30 Desember 2024.

"Fokus utama kami adalah memastikan pengamanan sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru," ujar Budiman.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Kuasa Hukum Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Mustofa Abidin mengklaim bahwa pihaknya memiliki catatan soal fakta persidangan berbeda dengan yang dibacakan majelis hakim.

Hal ini dikatakannya usai sidang perkara korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, dengan terdakwa Gus Muhdlor, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di Sidoarjo, Senin.

"Ada beberapa catatan yang tidak tepat, ada fakta persidangan yang berbeda dengan yang dibacakan majelis hakim," katanya.

Sejak awal pihaknya berkeyakinan bahwa jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa membuktikan kesalahan Gus Muhdlor di persidangan.

Karena itu, pihaknya masih pikir-pikir dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan atas perkara ini.

"Kami masih pikir-pikir apakah melakukan upaya hukum (banding) selanjutnya atau tidak. Tapi Insya Allah kami punya materi untuk melakukan banding, kita masih diskusikan dengan terdakwa," ujar Mustofa.

Sementara itu, Gus Muhdlor divonis 4 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo. Putusan hakim tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 6 tahun 4 bulan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Selain vonis kurungan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada Gus Muhdlor sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.

Dalam pertimbangan hakim, kinerja Gus Muhdlor dalam membangun berbagai infrastruktur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo membuatnya mendapatkan keringanan hukuman.

Hakim menyatakan sejumlah pertimbangan yang membuat hukuman untuk Gus Muhdlor menjadi lebih ringan. Yakni, sebelumnya tidak pernah dihukum, berkelakuan baik, dan selama kepemimpinannya di Sidoarjo, Gus Muhdlor telah banyak berkontribusi untuk kemajuan daerah.

“Terdakwa telah berhasil membangun infrastruktur untuk Sidoarjo dan meningkatkan pendapatan daerah. Dari sebelumnya hanya Rp800 miliar hingga Rp1,2 triliun,” kata Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.

Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi.

“Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) Jakarta, Senin.

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menerangkan kalau pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Pemberian pengampunan bukan dalam rangka membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak. Karena yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” ujar Supratman.

Menkum mengungkapkan pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan hak konstitusional kepada presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut. Kemudian pasca-amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden tidak absolut. Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR.

“Karena itu supaya keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut,” kata dia.

Selain presiden, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung melalui denda damai. Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

“Tanpa lewat presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” tutur Supratman.

Supratman pun menyebutkan bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, teman-teman nanti bisa menunggu langkah konkret selanjutnya, setelah diberi arahan kepada kami oleh Bapak Presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, mengatakan bahwa pihaknya akan memberi kesempatan koruptor tobat selama mereka mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

Presiden menyebut kesempatan bertobat itu diberikan dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan ini tanpa menyebutkan waktu spesifik.

“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Akan tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan TNI dan Polri memitigasi aksi teror saat perayaan malam Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin. Kami terlibat di dalamnya dalam rangka untuk mitigasi dan memantau," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan BNPT sudah memiliki peta daerah rawan radikalisme di Indonesia. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus. Jadi, yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ujarnya.

"Kalau ada aja ketahuan, langsung Densus 88 tangkap," sambung dia.

Berdasarkan SKB 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dijelaskan bahwa Desember hanya memiliki dua tanggal merah, yaitu 25 Desember yang jatuh pada Hari Natal, dan 26 Desember yang ditetapkan sebagai Cuti Bersama Natal.

Melihat surat keputusan bersama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, libur Natal akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 25 Desember 2024 yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional untuk merayakan Natal, dan 26 Desember 2024 sebagai Cuti Bersama Natal.

Cuti Bersama ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk memperpanjang liburan di akhir tahun, menikmati waktu bersama keluarga, atau merencanakan kegiatan lainnya.

Namun, bagi mereka yang tidak memiliki sisa cuti atau tidak bisa mengambil waktu lebih, Hari Natal tetap diharapkan menjadi kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas meskipun hanya seharian.

Setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi hari libur yang tersisa di tahun 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery) lebih penting daripada sekadar menghukum koruptor.

"Kalau aset recovery-nya bisa, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik ketimbang sekadar hanya menghukum," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Supratman menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal pengampunan terhadap koruptor jika mengembalikan hasil korupsi.

Menurut dia, yang terjadi saat ini adalah koruptor dihukum bayar uang pengganti, namun nominalnya masih belum bisa sepenuhnya menutup kerugian negara.

Supratman mengatakan bahwa pernyataan Presiden tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Masih ada beberapa hal yang harus dibahas untuk pelaksanaannya.

Menkum mengatakan bahwa mekanisme serupa sudah ada di Kejaksaan Agung, yakni denda damai.

"Denda damai itu untuk seluruh tindak pidana. Meski demikian, peraturan turunannya yang belum, dahulu kami minta disepakati antara pemerintah dan DPR itu cukup peraturan Jaksa Agung. Akan tetapi, sampai sekarang saya tidak tahu apakah peraturan Jaksa Agung itu sudah diselesaikan atau belum," tuturnya.