Medan (ANTARA) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan merilis catatan akhir tahun 2024 dengan mengungkapkan oligarki mengancam demokrasi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berlangsung di Sumatera Utara (Sumut).

“Catatan akhir tahun 2024, kami menilai ujung jalan demokrasi dan HAM masih dalam cengkeraman oligarki dari sejumlah kasus yang melibatkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat negara,” kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra di Medan, Selasa (24/12).

Bahkan, kata dia, dalam penyelesaiannya masalah tersebut masih saja disertai dengan konflik dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat.

“Banyaknya peristiwa hukum yang di advokasi oleh LBH Medan menunjukkan belum adanya perubahan situasi dari tahun ke tahun sebelumnya yang tidak lain berdampak terhadap pelanggaran HAM,” jelasnya.

Dari catatan sepanjang tahun 2024, LBH Medan telah menerima 248 pengaduan, terdiri dari 133 pengaduan online melalui WhatsApp dan Instagram serta 115 pengaduan langsung dan konsultasi.

“Konsultasi tersebut terkait 39 perkara tindak pidana, 61 perkara perdata, dan 12 perkara TUN dan tiga perkara lainnya,” kata Irvan.

Dari total pengaduan, kata Irvan, LBH Medan memberikan pendampingan terhadap 40 kasus, yang mencakup perkara perselisihan hubungan industrial (PHI), kriminalisasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta sejumlah kasus pidana dan perdata.

“Kasus yang paling mencuat adalah pembunuhan berencana terhadap wartawan Rico Sempurna dan MHS, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI,” kata Irvan.

Proses hukum terhadap kasus tersebut, pihaknya menilai lambatnya dan terkesan pihak POMDAM I/BB tidak serius dalam menegakkan hukum.

LBH Medan juga menyoroti kurangnya penuntasan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat yang melibatkan pejabat setempat.

“Meskipun sudah ada lima tersangka, tiga di antaranya Kadis Pendidikan, BKD, dan Kasi Kesiswaan belum ditahan hingga saat ini,” sebut dia.

Dalam laporan tersebut, LBH Medan juga menyoroti sejumlah pelanggaran HAM yang semakin sering terjadi sepanjang 2024.

Kekerasan oleh para oknum baik dari TNI dan Polri, PHK terhadap buruh, kecurangan dalam proses demokrasi, serta perampasan hak anak menjadi isu utama yang diangkat.

Selain itu, konflik agraria dan masalah birokrasi yang buruk semakin memperburuk situasi sosial di Sumatera Utara.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian besar adalah kriminalisasi terhadap Meilisya Ramadhani, yang diduga dipersekusi oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Langkat karena berani mengungkapkan tindak pidana korupsi di instansi tersebut.

“Sementara itu, Eva Pasaribu terus berjuang mendapatkan keadilan atas pembunuhan keluarganya yang diduga adanya keterlibatan oleh oknum TNI,” tegas dia.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian Meilisya dan Eva, LBH Medan memberikan sertifikat pembela HAM kepada keduanya atas perjuangan mereka dalam menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia.

“Pemberian sertifikat ini juga dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak masyarakat agar berani melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi,” ujar Irvan.

Selain merilis catatan akhir tahun 2024, pihaknya juga menggelar diskusi publik pada Senin (23/12), dengan mengundang sejumlah pembicara terkemuka, yakni Prof Dr Kusbianto selaku mantan Direktur LBH Medan, yang juga merupakan Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa.

Kemudian, Yenni Chairiah Rambe selaku Direktur Eksekutif Fitra, lalu Rianda Purba selaku Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Armalia selaku Plt. Koordinator Kontras Sumut, dan Christison Sondang Pane merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan.

Diskusi ini, kata Irvan, bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum dan HAM sepanjang tahun 2024 serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi di tahun 2025.

“LBH Medan berharap agar laporan dan diskusi ini dapat membuka mata publik dan mendorong tindakan tegas dalam menegakkan hukum serta menghormati hak asasi manusia di Sumatera Utara,” ujar Irvan Saputra.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melaporkan sebanyak 2.730.724 orang warga negara asing (WNA) datang ke Indonesia selama periode 2024.

"Untuk periode 2024 warga negara asing ada sebanyak 2.730.724. Ini meningkatkan bila dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.160.404 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa.

Ia menyebutkan, dari ribuan pergerakan WNA ini merupakan perlintasan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya secara umumnya mereka bertujuan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia.

"Jadi setiap tahunya WNA yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soetta, Bismo Surono menambahkan untuk pergerakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menuju ke luar negeri juga mengalami peningkatan cukup signifikan dengan jumlah 5.237.530 orang.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.429.955 orang.

"kemudian untuk jumlah WNI keluar sebanyak 5.395.125 orang dan pada tahun sebelumnya sebanyak 4.575.201 orang," paparnya.

Dari ribuan pergerakan keberangkatan WNI melalui Bandara terbesar di Indonesia ini secara umumnya menuju negara-negara Asia, di antaranya seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah.

"Sehubungan itu pihaknya sudah menambah 15 unit autogate, ada 10 unit autogate di terminal 3 dan ada 5 autogate di terminal 2," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) membuka Program Studi Magister Media & Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis untuk menjawab kebutuhan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital saat ini.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap tantangan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Pembukaan Prodi S2 Magister Media dan Komunikasi dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof Dr Marsudi Kisworo di Jakarta, Selasa.

Rektor mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan saat ini di tengah situasi post-truth saat ini.

Krisis memerlukan penanganan komunikasi, baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis. Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang, yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham.

Di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan.

Prof Marsudi menambahkan bahwa pembelajaran online tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Dekan Fikom UPAnna Agustinamengatakan bahwa krisis saat ini tidak hanya bencana, namun bisa terjadi melalui penggunaan platform digital.

Oleh karenanya, lulusan Prodi Magister ini ke depannya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata.

Kepala Prodi Magister Media & Komunikasi, Fikom UP, Dr Sudarto mengatakan bahwa program studi media dan komunikasi ini dirancang agar ke depannya lulusan yang dihasilkan dapat mengelola komunikasi krisis dengan tiga tahapan krisis, yaitu pra-krisis (mitigasi dan perencanaan krisis), krisis (komunikasi krisis di tengah situasi darurat), dan pasca-krisis (evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan).

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi,tetapijuga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) membuka Program Studi Magister Media & Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis untuk menjawab kebutuhan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital saat ini.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap tantangan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Pembukaan Prodi S2 Magister Media dan Komunikasi dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof Dr Marsudi Kisworo di Jakarta, Selasa.

Rektor mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan saat ini di tengah situasi post-truth saat ini.

Krisis memerlukan penanganan komunikasi, baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis. Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang, yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham.

Di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan.

Prof Marsudi menambahkan bahwa pembelajaran online tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Dekan Fikom UPAnna Agustinamengatakan bahwa krisis saat ini tidak hanya bencana, namun bisa terjadi melalui penggunaan platform digital.

Oleh karenanya, lulusan Prodi Magister ini ke depannya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata.

Kepala Prodi Magister Media & Komunikasi, Fikom UP, Dr Sudarto mengatakan bahwa program studi media dan komunikasi ini dirancang agar ke depannya lulusan yang dihasilkan dapat mengelola komunikasi krisis dengan tiga tahapan krisis, yaitu pra-krisis (mitigasi dan perencanaan krisis), krisis (komunikasi krisis di tengah situasi darurat), dan pasca-krisis (evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan).

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi,tetapijuga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang, Provinsi Aceh mengeksekusi terpidana korupsi pembebasan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar ke rumah tahanan negara (rutan).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Filman Ramadhan di Banda Aceh, Selasa, mengatakan terpidana atas nama Dodi Anshari. Terpidana Dodi Anshari selaku penilai publik dalam pembebasan lahan tempat pembuangan sampah tahun anggaran 2020.

"Terpidana Dodi Anshari dieksekusi ke Rutan Kelas IIB Banda Aceh berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Filman Ramadhan.

Ia menyebutkan terpidana Dodi Anshari berdasarkan putusan Mahkamah Agung dihukum empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama tiga bulan.

Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara Rp63,62 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar, maka dipidana satu bulan penjara.

Dodi Anshari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Eksekusi ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Kejari Sabang mengapresiasi masyarakat yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sabang," kata Filman Ramadhan.

Tindak pidana korupsi pembebasan lahan tempat pembuangan sampah ini berawal ketika Pemerintah Kota Sabang melakukan pengadaan tanah di Lhok Batee dengan luas mencapai 19,8 ribu meter persegi.

Anggaran pembebasan lahan tersebut mencapai Rp4,85 miliar yang dialokasikan pada 2020. Berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bukti ada penggelembungan harga, sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,4 miliar.

Selain terpisana Dodi Anshari, Kejari Sabang juga sudah mengeksekusi dua terpidana lainnya dalam perkara yang sama, yakni Anas Farhuddin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang dengan hukuman empat tahun penjara.

Serta terpidana Firdaus selaku pemilik tanah dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara. Kedua terpidana dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkapkan bahwa warga negara asing (WNA) asal China terbanyak ditolak masuk Indonesia selama periode tahun 2024.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soetta, Bismo Surono mengungkapkan, bahwa berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 108 kasus yang menyangkut warga China ditolak oleh petugas Keimigrasian Bandara Soetta.

"Warga negara China menjadi warga negara yang paling banyak ditolak masuk dengan kasus sebanyak 108," ucapnya dalam pemaparan refleksi akhir tahun di Tangerang, Selasa.

Ia mengungkapkan, dari 108 kasus penolakan terhadap warga negara asing asal China ini dilakukan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan seperti keamanan dan keimigrasian.

"Yang lebih banyak terjadi adanya keamanan dan ketertiban yang dilakukan pada saat di masuk ke Indonesia. Banyak juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang warga negara China karena terlalu banyak minum alkohol, dan itu menjadi suatu dasar untuk kita bisa melakukan penolakan," terangnya.

Selain melakukan penolakan kepada warga China, Imigrasi Bandara Soetta sudah melakukan penolakan sebanyak 718 WNA. Hal ini diketahui berdasarkan catatan sepanjang periode 1 Januari-15 Desember 2024.

"Adapun yang kita lakukan penolakan masuk, yaitu alasan keimigrasian yang mana tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas, selebihnya warga negara asing, yang memang kurang dari 6 bulan dan juga tidak memiliki Visa," ungkapnya.

Sementara itu, untuk data perlintasan WNA masuk Indonesia pada tahun ini terdapat 2.730.724 orang. Jumlah tersebut, menjadi angka terbanyak dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 2.160.404 WNA.

"Sedangkan untuk WNA yang keluar dari Indonesia melalui Bandara Soetta mencapai 2.093.797, sedangkan tahun 2023 ada 2.668.615 orang," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenkum) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan sebanyak 4.248 narapidana menerima remisi khusus perayaan Natal 2024.

"Dari 4.248 narapidana terdiri atas kriminal umum 3.165 orang, PP 28 Tahun 2006 178 orang, PP 99 Tahun 2012 905 orang," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Selasa.

Rudy merinci jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal berdasarkan RK I atau remisi khusus sebagian sebanyak 3.119 orang dan RK II atau remisi khusus seluruhnya 46 orang.

Untuk RK II menurut rincian besaran remisi 15 hari sebanyak sembilan orang, remisi 1 bulan sebanyak 32 orang, remisi 1 bulan 15 hari sebanyak empat orang, 1 bulan sebanyak satu orang.

Rudy mengatakan jumlah narapidana terkait peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2006 yang memperoleh remisi khusus Natal 2024 sebanyak 144 orang terdiri dari narapidana narkotika 34 orang dan narapidana korupsi 144 orang.

Selain itu, jumlah narapidana peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2012 yang memperoleh remisi khusus Natal 2024 sebanyak 905 orang terdiri dari 882 narapidana narkotika dan 23 narapidana korupsi.

"Untuk jumlah anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana khusus Natal sebanyak 14 orang yang merupakan kriminal umum," kata Rudy.

Ia menambahkan saat ini jumlah narapidana dewasa penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara se Sumut terhitung 23 Desember 2024 sebanyak 23.273 orang. Dengan rincian narapidana pria 22.371 orang dan 902 narapidana perempuan.

Sedangkan jumlah penghuni anak di lapas dan rutan sebanyak 173 orang, terdiri dari anak laki-laki 171 orang dan anak perempuan dua orang.

Syarat yang mendapatkan remisi bagi warga binaan memiliki kelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan menurunnya tingkat resiko selama mendapatkan masa hukuman di tahanan.

"Selain itu, mengikuti program pembinaan dan menurunnya tingkat risiko sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan," ucap Rudy.

Kota Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, mengajarkan budi daya ikan lele dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari mendukung kedaulatan pangan nasional.

Kepala Lapas Kelas II a Kediri Urip Dharma Yoga mengemukakan kegiatan ini tidak hanya mendukung kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemasyarakatan dan pihak eksternal.

"Kami terus berupaya meningkatkan kerja sama dan memperbaiki fasilitas budi daya untuk hasil panen yang lebih baik di masa mendatang dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam program ketahanan pangan," ujar Kalapas di Kediri, Selasa.

Ia menjelaskan kegiatan itu melibatkan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan budi daya itu sekaligus termasuk pembinaan yang diajarkan agar nantinya mereka memiliki bekal setelah keluar lapas.

Dalam praktik budi daya ikan lele itu dilakukan di lahan pertanian "SAE Lakuli", yang dikelola oleh Lapas Kediri. Model kolam budi daya ikan lele menggunakan kolam buatan.

Panen raya hasil budi daya ikan lele ini menghasilkan 200 kilogram ikan yang dipanen langsung dari kolam budi daya Lapas Kediri.

Dalam kegiatan ini, Lapas Kediri mengalokasikan sebagian hasil panen untuk dijual kepada mitra kerja, sementara sisanya didistribusikan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, Lapas Kediri juga telah memberikan bantuan sosial tambahan untuk warga binaan dan keluarga warga binaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Jumat, 6 Desember 2024.

Panen raya ini juga dilaksanakan serentak bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Lapas Kediri mewakili UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur untuk kegiatan panen raya. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di bawah arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto.

Awalnya, sebelum panen air dari kolam dikeluarkan hingga habis dan setelahnya warga binaan mengambil jaring yang sudah disiapkan. Kemudian, ikan lele yang siap panen dikumpulkan dan ditimbang.

Sementara itu, dalam acara yang berlangsung lewat daring, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil panen dengan tegas menyatakan.

“Tolak kalau bahan makanan tidak sesuai kualitasnya. Kedaulatan pangan adalah komitmen yang harus kita jalankan sesuai arahan pemerintah. Jika tidak dilakukan, jangan ragu untuk mencabut pegawai yang lalai," katanya berpesan dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Lapas Kediri juga membuat pelatihan kemandirian bagi warga binaan dengan belajar bertani sebagai bekal mereka berdaya setelah keluar dari lapas ke depannya.

Budi daya pertanian dilakukan dengan penanaman bawang merah dan bibit pepaya. Kegiatan tersebut juga dilakukan di lahan pertanian "SAE Lakuli", yang dikelola oleh Lapas Kediri.

Untuk bibit pepaya jenis California dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi serta permintaan pasar yang stabil. Selain itu, pepaya California dikenal lebih cepat berbuah dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap hama, sehingga cocok untuk dibudidayakan oleh warga binaan.

Di sisi lain, bawang merah juga merupakan komoditas penting yang selalu dibutuhkan oleh pasar lokal. Dengan kedua komoditas ini, diharapkan warga binaan dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memberikan keuntungan jangka panjang.

..mereka (tahanan pendamping) kami tugaskan untuk mengurus. Begitu juga nanti untuk Agus, kalau ‘enggak’ bisa urus sendiri, nanti kami tugaskan tahanan pendamping untuk bantu

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyatakan siap memberikan fasilitas penunjang penahanan bagi penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Kalau Agus sudah berada di sini (Lapas Lombok Barat), tetapi masih tetap enggak mampu mandiri dengan fasilitas penunjang yang kami sediakan, maka kami akan sesuaikan lagi dengan kebutuhan Agus," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Nusa tenggara Barat, Selasa.

Adapun fasilitas penunjang yang sudah tersedia di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk warga binaan berstatus penyandang tunadaksa berupa ruangan khusus dengan kelengkapan kamar mandi dan kloset duduk.

Fadli mengatakan ruangan khusus tersebut ada dua dan penggunaannya tidak hanya untuk penyandang tunadaksa, namun juga untuk warga binaan yang sudah masuk kategori lanjut usia (lansia).

"Saat ini, dua ruangan khusus itu sudah ditempati warga binaan kami yang lansia. Ada juga satu warga binaan yang kakinya kurang bisa jalan, pakai tongkat, ada di sana (ruangan khusus)," ujarnya.

Selain itu, Fadli juga menyampaikan bahwa di Lapas Kelas IIA Lombok Barat terdapat warga binaan berstatus tahanan pendamping (tamping) yang siap membantu warga binaan lansia dan penyandang disabilitas.

"Seperti ada warga binaan kami yang sakit stroke, mereka (tahanan pendamping) kami tugaskan untuk mengurus. Begitu juga nanti untuk Agus, kalau enggak bisa urus sendiri, nanti kami tugaskan tahanan pendamping untuk bantu," ucap dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Jambi (ANTARA) -

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sebanyak tujuh warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur memperoleh remisi atau pengurangan hukuman, khusus Hari Raya Natal 2024.

Kalapas Kelas IIB Tulungagung Raden Budiman Kusumah Patriatna, di Jawa Timur, Senin menjelaskan bahwa dari total 12 WBP Nasrani, hanya tujuh orang yang memenuhi syarat menerima remisi.

"Kasus mereka meliputi narkotika, perlindungan anak, dan pidana umum. Namun, tidak ada WBP yang langsung bebas dalam remisi kali ini," ujar Budiman.

Remisi berupa pengurangan masa tahanan selama satu bulan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi.

Selain pemberian remisi, Lapas memperketat pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Jumlah petugas penjagaan ditingkatkan dari tujuh menjadi 15 orang.

Pengamanan ini juga melibatkan kerja sama dengan Polsek dan Koramil Kedungwaru untuk mencegah penyelundupan barang terlarang.

"Sepanjang 2023, kami berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan barang terlarang. Sementara itu, pada November dan Desember 2024, terdapat dua kasus serupa yang juga berhasil kami cegah," ungkapnya.

Untuk mendukung perayaan Natal, pihak lapas menetapkan hari libur kunjungan bagi keluarga WBP pada 25-26 Desember 2024.

Sebagai gantinya, WBP Nasrani akan difasilitasi mengikuti ibadah melalui fasilitas Zoom keagamaan pada 30 Desember 2024.

"Fokus utama kami adalah memastikan pengamanan sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru," ujar Budiman.

Jakarta (ANTARA) - Isu mengenai korban pemerkosaan yang "ditutupi" dengan pernikahan sering kali menjadi topik yang mengundang perdebatan di masyarakat.

Dalam beberapa budaya, masih ada anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan keluar bagi korban pemerkosaan, dengan tujuan untuk menghapuskan aib dan memberikan solusi sosial terhadap peristiwa tragis tersebut.

Pada prinsipnya pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dalam Islam. Kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, harus secara sukarela dan bebas memilih untuk menikah.

Oleh karena itu, pernikahan paksa termasuk dalam kasus pemerkosaan tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum perkawinan Islam.

Hukum Islam menuntut adanya persetujuan penuh dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Pada situasi pemerkosaan, ketika korban jelas tidak memberikan persetujuan, pernikahan dengan pelaku tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga berisiko merendahkan martabat dan hak-hak korban.

Hukum perkawinan Islam jelas memberikan pedoman tentang bagaimana pernikahan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Hukum Islam melarang keras pemaksaan dalam segala bentuknya, termasuk dalam konteks pernikahan.

Sebagai solusi yang lebih adil, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, pemulihan hak-hak korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemerkosaan.

Oleh karena itu, memaksa korban pemerkosaan untuk menikahi pelaku tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Sehingga pernikahan tidak dapat dijadikan solusi yang sah dan adil dalam kasus pemerkosaan karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam.

Dalam Islam, korban pemerkosaan memiliki hak-hak yang sangat penting untuk dihormati. Hak tersebut seperti hak untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka.

Memaksa korban untuk menikahi pelaku pemerkosaan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat dalam kasus pemerkosaan adalah penegakan hukum yang adil terhadap pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

Dasar hukum dalam menangani hak-hak korban pemerkosaan dan pernikahan paksa harus merujuk pada sumber hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam memuliakan manusia, mengatur kebebasan memilih pasangan hidup dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kitab suci Al Qur'an adalah sumber hukum pertama. Kedua, hadis nabi mengenai pernikahan dapat menjadi rujukan berikutnya.

Di Al Qur'an prinsip keadilan sangat penting. Islam menuntut agar korban diberikan hak untuk memilih jalan hidupnya tanpa paksaan, mendapatkan perlindungan yang layak, dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. QS An Nisa ayat 48 jelas memerintahkan hal tersebut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...” (QS 4:58).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap situasi, termasuk dalam kasus pemerkosaan dan perlakuan terhadap korban. Memaksa korban untuk menikahi pelaku pemerkosaan bukanlah bentuk keadilan, karena ini mengabaikan hak korban untuk memilih jalan hidup sendiri dan melindungi martabat korban.

Martabat individu dalam hukum Islam adalah hak yang sangat dilindungi. Dalam konteks pemerkosaan, martabat korban harus dipulihkan dengan memberikan hak-hak korban untuk memilih jalan hidup tanpa paksaan, mendapatkan perlindungan yang layak, dan menerima keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip Keadilan

Pernikahan paksa setelah pemerkosaan jelas merendahkan martabat korban, karena hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip persetujuan bebas yang merupakan syarat sahnya pernikahan dalam Islam, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu, terutama perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati, dan pernikahan paksa tidak bisa menjadi solusi yang sah atau adil dalam kasus pemerkosaan.

Dalam hal ini, korban harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh martabat, mendapatkan keadilan yang mereka perlukan, dan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Islam sangat menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Martabat ini berasal dari pengakuan Islam terhadap nilai dan kehormatan setiap individu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70:

"...Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam; kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan..." (QS 17:70)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati.

Dalam konteks pemerkosaan, penghormatan terhadap martabat korban adalah hal yang utama, dan perlindungan terhadap martabat ini menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

Dasar hukum berikutnya yaitu hadis nabi. Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuannya.”

Hadis ini menekankan bahwa pernikahan dalam Islam harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Pada kasus pemerkosaan, ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan bebas, memaksakan pernikahan tidak hanya bertentangan dengan hadis di atas, tetapi juga merendahkan martabat korban.

Dalam kajian hukum perkawinan Islam, prinsip keadilan sangat jelas menjadi dasar untuk penegakan hukuman yang adil terhadap pelaku kejahatan.

Menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan pernikahan paksa tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ini, tetapi juga berisiko merugikan korban lebih lanjut.

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Copyright © ANTARA 2024