Kediri (ANTARA) - Sebanyak 19 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, mendapatkan remisi khusus Natal dalam perayaan Natal 2024.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Urip Dharmayoga mengemukakan pemberian remisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan telah melalui proses verifikasi yang ketat.

"Pemberian remisi ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk memenuhi syarat substantif dan administratif. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjalankan aturan secara transparan dan adil," katanya di Kediri, Rabu.

Ia menjelaskan, remisi itu khusus diberikan kepada narapidana yang beragama Nasrani. Pemberian remisi ini merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana.

Pihaknya mengungkapkan sebanyak 19 narapidana memenuhi syarat untuk menerima remisi tahun ini. Adapun rinciannya sembilan orang menerima pengurangan hukuman 15 hari, sembilan orang mendapatkan remisi satu bulan, dan satu orang menerima remisi satu bulan 15 hari.

Selain itu, dari kategori perkara, 11 orang adalah kasus pidana umum (pidum) dan delapan orang adalah kasus pidana khusus (pidsus) yang melibatkan narkotika dan tindak pidana korupsi.

Dirinya menambahkan, Lapas Kelas II A Kediri saat ini memiliki kapasitas tampung sebanyak 354 orang. Namun, jumlah penghuni telah mencapai 924 orang, yang terdiri dari 665 narapidana dan 259 tahanan.

Menurut dia, dalam kondisi melebihi kapasitas tersebut, pemberian remisi diharapkan mampu memberikan semangat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan berperilaku baik.

Kalapas juga menambahkan bahwa pemberian remisi bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga bagian dari upaya pembinaan terhadap narapidana.

"Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik dan mematuhi aturan yang ada. Kami ingin mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal moral yang lebih baik," kata dia.

Lapas Kediri, kata dia, juga terus berupaya meningkatkan layanan pembinaan dan pemberdayaan bagi warga binaan meskipun menghadapi tantangan melebihi kapasitas.

"Dengan semangat sinergi dan profesionalisme, kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pemasyarakatan secara optimal," kata dia.

Malang Raya (ANTARA) - Sebanyak 65 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur menerima remisi atau pengurangan masa tahanan, saat momen hari raya Natal, pada Rabu.

Kepala Lapas Kelas I Malang Ketut Akbar Herry Achjar di Kota Malang, mengatakan remisi yang diberikan pada momen Natal ini dikhususkan bagi para narapidana yang beragama Nasrani.

"Pada Hari Natal kali ini, sebanyak 65 warga binaan yang beragama Nasrani menerima remisi sebagai bagian dari perayaan," kata Ketut.

Remisi bagi 65 narapidana di Lapas Kelas I Malang punya pengurangan masa tahanan yang berbeda-beda, rinciannya adalah tujuh narapidana mendapatkan remisi satu bulan 15 hari, 45 narapidana mendapatkan satu bulan, dan 13 narapidana lainnya memperoleh 15 hari remisi.

"Penyerahan remisi dilakukan di Gereja Pembaharuan yang ada di Lapas Malang," ujarnya.

Ketut menyebut pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan terhadap perilaku baik dan upaya para narapidana memperbaiki diri selama menjalani masa tahanan di Lapas Kelas I Malang.

Remisi khusus ini diharapkan dapat memberikan semangat baru kepada para warga binaan, khususnya yang merayakan Natal untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi di masa depan.

"Saya juga mengimbau agar remisi ini tidak hanya dimaknai sebagai hadiah, tetapi sebagai dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menjadikan momen Natal sebagai titik balik dalam memperbaiki kualitas kehidupan pribadi," kata Ketut.

Jajaran Lapas Kelas I Malang memastikan senantiasa melalukan pembentukan karakter dan keterampilan para narapidana, sehingga ketika telah menyelesaikan masa tahanan bisa langsung kembali ke masyarakat.

"Lapas Malang terus menjalankan program pembinaan yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter warga binaan," ucapnya.

Diketahui, pemberian remisi bagi narapidana saat momen Natal 2024 dilakukan serentak oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara luring dan daring, dengan mengambil tema Pemberian Remisi Khusus Natal dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Natal Tahun 2024 bagi Narapidana dan Anak Binaan.

Agenda penyerahan remisi yang dilakukan secara luring dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA, Kota Bandung, Jawa Barat.

Cirebon (ANTARA) - Sebanyak 19 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, menerima remisi atau pengurangan hukuman, khusus Hari Raya Natal 2024 sebagai apresiasi atas perilaku baik mereka selama menjalani masa tahanan.

“Jumlah narapidana di Lapas Kelas I Kesambi saat ini sebanyak 920 orang. Dari jumlah tersebut, 25 orang merupakan Nasrani, dan 19 orang memenuhi syarat untuk menerima remisi,” kata Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Cirebon Rommy Waskita Pambudi di Cirebon, Rabu.

Menurutnya, terdapat enam warga binaan beragama Nasrani lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Tiga di antaranya merupakan narapidana dengan hukuman seumur hidup, satu terpidana mati, dan dua lainnya dinyatakan melanggar tata tertib selama masa tahanan.

Rommy mengatakan syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah narapidana telah menjalani masa tahanan minimal enam bulan dan tidak terlibat dalam pelanggaran tata tertib.

Ia menjelaskan pengurangan hukuman ini dilakukan berdasarkan penilaian perilaku dan waktu minimal menjalani masa tahanan. Remisi diberikan kepada 19 narapidana tersebut berkisar satu hingga dua bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemberian remisi ini menjadi bukti bahwa perilaku baik selama menjalani masa tahanan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga binaan,” katanya.

Pemberian remisi ini, lanjut dia, merupakan bagian dari program pemerintah yang rutin dilaksanakan pada momen-momen tertentu, seperti perayaan keagamaan.

Ia menyebutkan program ini bertujuan untuk memotivasi narapidana, supaya mereka berkelakuan baik dan mempercepat proses reintegrasi.

“Pemberian remisi Natal ini dapat menjadi momentum untuk mendorong narapidana lain agar lebih berdisiplin dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan,” ujarnya.

Selain memberikan remisi, Lapas Kelas I Kesambi juga mengadakan berbagai kegiatan keagamaan untuk membantu narapidana lebih mendalami ajaran agamanya masing-masing.

“Melalui kegiatan keagamaan, kami ingin membentuk warga binaan yang tidak hanya patuh terhadap aturan di lapas, tetapi juga siap berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah masa hukumannya selesai,” katanya.

Sementara itu Andreas Alexander Ginting, salah satu narapidana, mengaku bersyukur karena mendapatkan remisi di Hari Raya Natal 2024, sehingga masa penahanannya berkurang selama satu bulan.

Warga binaan yang memiliki masa hukuman pidana enam tahun ini, berharap remisi tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri selama di dalam lapas.

“Remisi ini sangat berarti bagi kami. Selain memperpendek masa tahanan, ini juga menjadi dorongan untuk menjalani kehidupan di lapas dengan lebih baik,” tuturnya.

Medan (ANTARA) - Dua narapidana atau warga binaan yang sedang menjalani hukuman atas perkara tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara menerima remisi khusus Hari Natal tahun 2024.

“Hari ini Lapas Medan dihuni 2.823 narapidana, dan diusulkan menerima remisi khusus Natal tahun 2024 sebanyak 253 orang,” kata Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih di Medan, Rabu (25/12).

Pihaknya merinci, adapun 253 narapidana yang menerima remisi, yakni perkara korupsi sebanyak dua orang, pidana narkoba sebanyak 99 orang, dan perkara tindak pidana umum sebanyak 152 orang.

Berdasarkan besaran pemberian remisi, lanjut dia, dengan rincian tiga orang menerima remisi 15 hari, 78 orang mendapatkan remisi satu bulan.

Kemudian, sebanyak 112 orang menerima remisi satu bulan 15 hari, dan 60 orang mendapatkan remisi selama dua bulan.

“Dari total keseluruhan, sebanyak 250 orang menerima pengurangan sebagian masa pidana, dan dua orang langsung bebas, sedangkan satu orang masih menjalani hukuman subsider denda,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, bahwa pemberian remisi ini merupakan remisi khusus Natal ini diberikan dalam rangka memenuhi hak para warga binaan, khususnya umat Nasrani sehingga turut merasakan kebahagiaan di hari raya keagamaan.

"Selain mendapatkan hak menjalankan ibadah Natal, ada momen yang paling ditunggu oleh seluruh warga binaan beragama Nasrani yaitu pemberian remisi khusus Natal tahun ini," ucapnya.

Menurut dia, pemberian remisi ini juga merupakan apresiasi bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku yang baik dan telah berhasil mengikuti berbagai program pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas I Medan.

“Remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, dan menjadikan momen hari Natal sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih positif, serta kembali ke masyarakat dengan bekal perbaikan diri yang lebih baik,” jelasnya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Sebanyak 88 orang napi warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima remisi khusus Natal dengan besaran remisi dari 15 hari hingga satu bulan.

"Sebanyak 88 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima remisi khusus Natal tahun 2024," ungkap Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (25/12).

Pemberian remisi khusus bagi narapidana dan pengurangan masa pidana khusus bagi anak binaan di Hari Raya Natal 2024 dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jawa Barat dan dilaksanakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada narapidana dan anak binaan yang diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia, secara serentak.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan hingga penyerahan SK Remisi secara simbolis dan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

"Untuk warga binaan Rutan Tarutung yang mendapat Remisi Khusus Natal terdiri atas
36 orang narapidana mendapatkan remisi 15 hari dan 52 orang narapidana mendapat remisi 1 bulan," jelasnya.

Pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Remisi diberikan bagi narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan, yakni berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan di Rutan dengan baik, dan telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana,telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta memenuhi syarat lainnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring berharap melalui Pemberian Remisi Khusus Natal dapat memberikan motivasi dan semangat bagi narapidana untuk lebih baik lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM terus berupaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM terus berupaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM terus berupaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

Penetapan tersangka terhadap HK murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh KPK itu telah lebih terang dari cahaya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah murni penegakan hukum.

"Penetapan tersangka terhadap HK murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh KPK itu telah lebih terang dari cahaya," kata Sugeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sugeng juga memberikan apresiasi kepada KPK atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang diumumkan langsung oleh Setyo Budiyanto, Ketua KPK pada Selasa (24/12).

KPK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan, yakni dugaan korupsi suap dengan Nomor Sprind.Dik/153/DIK.00/12/2024, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a. atau pasal 5 ayat (1) huruf b. atau pasal 13 UU Tipikor, dan perintangan penyidikan, sebagaimana Sprind.Dik/152/DIK.00/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024, dengan pasal 21 UU Tipikor.

”Berdasarkan analisis IPW, bersamaan dengan penetapan Harun Masiku (HM) sebagai tersangka, sejatinya KPK sudah memiliki dua alat bukti untuk menjerat HK, " ucap Sugeng.

Akan tetapi menurut Sugeng sangat mungkin KPK sengaja menunggu Jokowi lengser terlebih dahulu, guna menghindari adanya kesan politis.

"Fakta menarik yang harus diungkap KPK, dan dijelaskan kepada publik, adalah soal uang suap yang ternyata bukan bersumber dari HM, melainkan milik HK, " katanya.

Padahal menurut Sugeng tujuan uang suap kepada Wahyu Setiawan (WS) yang saat itu berstatus Komisioner KPU untuk kepentingan meloloskan HM yang berasal dari Sulawesi Selatan itu menjadi calon pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari Sumatera Selatan.

"Mengapa HK yang membiayai sebagian untuk kepentingan pribadi HM. Bagaimana historical background (latar belakang sejarah) yang logis, ini yang harus dijelaskan KPK," ucap Sugeng.

KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

“Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak enam orang warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada perayaan Natal 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan di Situbondo, Rabu, menjelaskan bahwa dari tujuh orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang beragama Nasrani ada enam orang yang memperoleh pengurangan masa pidana Natal tahun ini.

"Penyerahan remisi khusus Natal ini di pusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, dan enam Warga binaan Rutan Situbondo yang mendapatkan remisi mengikuti secara virtual," ujarnya.

Rudi Kristiawan mengemukakan, pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana pada momen perayaan Natal 2024 yang telah menyelesaikan syarat administratif dan substantif.

Remisi khusus Natal bagi enam warga binaan beragama Nasrani ini, lanjut ia, masing-masing mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari sampai dengan 1 bulan.

Rudi juga menyampaikan pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andianto, bahwa pemberian remisi kepada narapidana merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.

"Saya ucapkan selamat atas pengurangan masa pidana tahun ini bagi warga binaan, ke depan tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan,proses, kegiatan program pembinaan di rumah tahanan negara dengan baik dan siapkan diri untuk kembali lagi ke tengah masyarakat," kata Rudi Kristiawan.

Data diperoleh, enam orang warga binaan Rutan Situbondo yang mendapatkan remisi khusus Natal 2024, yakni Krisliawan (kasus penipuan), Kristin Halim (kasus penipuan), Melkianus (kasus pencurian), Noven Ardiansyah (kasus narkotika), Oni Suganda (kasus pencurian) dan Viktor Rudi Hartono (kasus narkotika).

Remisi khusus Natal ini merupakan hak narapidana Nasrani yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan.

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 169 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas kelas IIA Ambon menerima Remisi Khusus (RK) atau pemotongan masa tahanan pada Natal 2024 berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor : PAS-2542.PK.05.04 Tahun 2024, PAS-2543.PK.05.04 Tahun 2024, dan PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024

“Pada perayaan Natal kali ini tercatat ada sebanyak 169 orang warga binaan yang mendapatkan remisi natal dari jumlah 225 warga binaan yang beragama Kristen. Warga binaan tersebut telah memenuhi sejumlah persyaratan baik substantif maupun administratif,” ungkap Kepala Lapas Ambon, Mukhtar di Ambon, Rabu.

Pemberian remisi khusus Natal tersebut dilakukan usai melangsungkan ibadah Hari Natal di Lapas kelas IIA Ambon.

Mukhtar menjelaskan bahwa jumlah warga binaan Lapas Ambon saat ini sebanyak 404 orang dari angka tersebut yang beragama Kristen sejumlah 225 orang dan yang menerima RK adalah 169 orang.

“Warga binaan yang mendapatkan remisi khusus adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya telah berstatus sebagai narapidana minimal enam bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan,” tuturnya.

Mukhtar menegaskan, Remisi Natal diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menjalankan program pembinaan dengan baik, serta untuk memberikan motivasi agar mereka terus meningkatkan perilaku positif. Kebijakan ini juga selaras dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Dirinya berharap dengan diberikannya remisi tersebut diharapkan warga binaan dapat menjadi insan yang semakin berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur dan dapat mengakui segala kesalahan yang dibuatnya

Pemberian remisi khusus hari natal ini dilakukan secara serempak yang dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jawa Barat kemudian diselenggarakan secara virtual. Giat pemberian remisi tersebut juga diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maizar.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 16 warga binaan pemasyarakatan (WBP) merayakan dan beribadah Natal tahun 2024 di gereja dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan ibadah yang dilakukan di dalam lapas mendapatkan pendampingan dari Kementerian Agama Kota Gorontalo.

"Selama ini kegiatan pembinaan kepada warga binaan yang beragama Kristen selalu mendapat kunjungan dari penyuluh agama, di mana kami sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Gorontalo," ujarnya.

Dengan memberikan fasilitas ibadah, kata dia, Lapas Gorontalo terus berupaya untuk meningkatkan ketaatan kepada Tuhan. Kegiatan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dipantau oleh petugas.

Ia mengimbau warga binaan yang merayakan Natal agar terus berproses menuju kehidupan yang lebih baik.

"Selama di sini pasti banyak belajar dari teman-teman di dalam juga, dan saya yakin juga melihat kegiatan keagamaan yang sangat kuat, sangat menghormati, dan saling menjaga toleransi," kata dia.

Salah seorang warga binaan Oktavianus mengatakan ibadah Natal dimulai dengan memuji nama Tuhan, pemasangan lilin hingga paduan suara dari warga binaan pemasyarakatan.

"Puji Tuhan tadi ibadah kami di dalam Lapas berjalan dengan baik, aman, dan lancar sesuai prosedur yang ada," ucap dia.