Bandung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86,04 triliun sepanjang periode tahun 2024.

"Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus Fentani Senat di Bandung, Senin.

PNBP terbesar itu, kata Alberthus, diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini berhasil diterbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat.

Alberthus menerangkan dalam hal penolakan, permohonan paspor WNI terdapat 364 permohonan yang ditolak, sedangkan terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024.

Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dan mengurai kepadatan layanan di kantor imigrasi itu sendiri.

Selain dari penerbitan paspor, PNBP juga diperoleh dari pelayanan warga negara asing (WNA), yaitu penerbitan izin tinggal.

Pada tahun 2024 ini, kata dia, Kantor Imigrasi Bandung menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival (e-Voa) bagi 423 orang asing, penerbitan Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) bagi 235 orang asing.

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Meurah Budiman menghadiri pertemuan rutin Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Aceh Rayon IV di Lembaga Pemasyarakatan Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Meurah Budiman dalam keterangan tertulis di Banda Aceh, Senin, mengatakan pertemuan berlangsung Sabtu (28/12).

"Pertemuan ini merupakan wadah untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan," ungkap Meurah Budiman.

Meski saat ini telah resmi menjadi Kakanwil Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman menegaskan komitmen untuk tetap mendukung pemasyarakatan.

"Ini bukan pertemuan terakhir saya di PIPAS. Tugas Kementerian Hukum akan tetap beririsan dengan pemasyarakatan," ujarnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga diisi dengan penguatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dengan baik, terutama dalam masa transisi.

"Penguatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemasyarakatan," ucap Meurah.

Meurah Budiman menekankan pentingnya peran PIPAS dalam mendukung program pemasyarakatan.

"PIPAS memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan kualitas hidup narapidana dan memperkuat kegiatan pemasyarakatan," tambahnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota PIPAS, Kepala UPT Pemasyarakatan, dan sejumlah tamu lainnya. Acara berlangsung khidmat dan interaktif, dengan diskusi dan pertukaran ide.

Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengakui bahwa kekecewaan publik terkait vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk sangat bisa dipahami karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat, meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai mengaku bisa memahami nuansa kebatinan masyarakat yang kecewa dengan vonis tersebut. Bagaimanapun, kata dia, masyarakat mempunyai hak atas rasa keadilan.

Namun demikian, menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa nilai keadilan merupakan elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan," demikian Pigai.

Sebelumnya, Senin (23/12), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Harvey sebelumnya dituntut 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara, dan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun penjara.

Majelis hakim menilai tuntutan pidana 12 tahun penjara terhadap Harvey Moeis terlalu berat. Harvey dinilai tidak berperan besar dalam hubungan kerja sama peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT) maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya.

Pada perkembangannya, Jumat (27/12), jaksa mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung, Sutikno, menjelaskan, pihaknya mengajukan banding karena putusan majelis hakim dinilai terlalu ringan.

Pada perkara ini, Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun. Dalam surat dakwaan, Harvey disebut menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menyumbang sebanyak Rp203 miliar untuk sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2024 sebagai sumber pendapatan negara.

"Sepanjang 2024, kami mencatat PNBP sebesar Rp203.153.662.587," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin.

Fanny menyebutkan kontribusi tertinggi didapat dari layanan Paspor RI sebesar Rp132.292.950.000.

Dengan diikuti oleh layanan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit) sebesar Rp66.228.202.000 dan pendapatan lainnya sebesar Rp4.632.510.587.

Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Realisasi belanja anggaran Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah tercapai 98,83 persen yaitu sebesar Rp36.976.663.394 dari pagu Daftar Isian Pelanggaran Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.414.539.000.

Kemudian, pada 2024, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berhasil meraih lima penghargaan, empat di antaranya merupakan penghargaan pada Ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 (AHII), yaitu terbaik pertama kategori Imifluencer (Pengelola Media Sosial Terbaik).

Kemudian, Peserta Terbaik kategori Kelas Admin, terbaik ketiga kategori Immigration PR Of The Year: Best Leader, terbaik ketiga kategori The Best Company Profile dan mendapat predikat Unit.

Lalu, Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 oleh Menteri Hak Asasi Manusia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi Tahun 2024 tercatat sebagai yang paling tinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp8.582.514.636.478 (Rp8,58 triliun).

PNBP Ditjen Imigrasi tahun ini meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2023, yakni Rp7,610,196,792,195. Sementara itu, PNBP pada tahun 2022 berjumlah Rp4.500.000.000.000 dan tahun 2021 hanya Rp2.900.000.000.000.

Adapun, layanan dengan kontribusi terbesar terhadap PNBP Ditjen Imigrasi, antara lain, visa Rp4.822.116.782.474 (56 persen), paspor Rp2.357.836.050.000 (28 persen) dan izin keimigrasian lainnya Rp1.402.561.804.004 (16 persen).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan (Jaksel) menyatakan tidak memproduksi paspor biasa pada 2025 bagi masyarakat lantaran akan dialihkan ke penggunaan paspor elektronik (e-paspor).

"Ke depannya paspor biasa sudah tidak lagi diproduksi, sehingga kita pencepat sosialisasi penggunaan paspor elektronik," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan produksi e-paspor ini untuk mengejar target Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebesar 100 persen pada 2025.

Kendati demikian, untuk yang telanjur membuat paspor biasa dipastikan prosesnya akan tetap terus dilanjutkan.

"Jadi, nantinya ke mulai 2025, kami tidak terbitkan lagi paspor biasa. Itu adalah target yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berupaya meningkatkan masuknya investor ke Indonesia berupa pemanfaatan fasilitas golden visa.

"Adanya fasilitas golden visa bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan baru," tambahnya.

Kemudian, upaya lainnya untuk mengejar target 100 persen itu yakni mengusung konsep "Immigration Lounge" yakni layanan percepatan paspor elektronik dengan menyasar pusat perbelanjaan (mall) agar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Pelayanan ini juga buka di setiap hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Pada periode 1 Januari hingga 27 Desember 2024, pihaknya telah melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.

Pelayanan tidak hanya terfokus di Kantor Imigrasi, namun juga di Unit Layanan Paspor I (ULP) Pondok Pinang, Unit Layanan Paspor II (ULP) Lippo Mall Kemang, Mall Pelayanan Publik Kuningan serta Immigration Lounge Pondok Indah Mall (PIM) 3.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengimbau para pemohon layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya yang sudah menerima kode penagihan (billing) untuk melunasi pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

Ketua Tim Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menjelaskan, pada pukul 00.00 WIB tanggal 1 Januari 2025, kode billing yang sebelumnya menggunakan induk satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM akan beralih induk menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini merupakan penyesuaian struktur baru Ditjen Imigrasi.

"Kami mengimbau setiap pemohon yang sudah menerima kode billing agar segera menyelesaikan pembayaran sebelum pukul 23.59 WIB tanggal 31 Desember 2024. Imbauan ini juga berlaku bagi WNA yang ingin mengajukan visa dan akan menggunakan kartu kredit untuk pembayaran," kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Apabila pembayaran tidak dilakukan sebelum batas waktu tersebut, pemohon harus mengulang seluruh proses dari awal dengan kode Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, aplikasi layanan keimigrasian hanya dapat diakses sampai dengan pukul 20.00 WIB tanggal 31 Desember 2024 karena selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan sistem dalam rangka peralihan kode kementerian/lembaga dan kode satuan kerja.

Lebih lanjut, Achmad menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi menggunakan kode billing untuk pembayaran seluruh layanan keimigrasian, termasuk paspor, visa, dan izin tinggal.

Kode billing tersebut merupakan bagian dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), yakni sistem penagihan yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran maupun penyetoran PNBP dan penerimaan non-anggaran.

SIMPONI, sambung Achmad, memberi kemudahan bagi wajib bayar atau wajib setor untuk membayar maupun menyetor PNBP dan penerimaan non-anggaran melalui berbagai saluran pembayaran, seperti teller, ATM, Electronic Data Capture (EDC), maupun perbankan internet (internet banking).

"Pemohon yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi live chat (pesan langsung) Ditjen Imigrasi di www.imigrasi.go.id pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang (ANTARA) - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan penyataan terkait video pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie 27 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

"Berita dan video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelah dicek data-data keimigrasian dan berita di seputar kasus bulan Januari 2020, faktanya tidak sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut," kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Tangerang Senin (30/12).

Dikatakannya, ketika HM keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari 2020, dan kembali tanggal 7 Januari 2020, HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.

"Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjen Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," jelas Mantan Menkumham di era Jokowi itu.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly menyatakan HM masih di luar negeri. Namun tanggal 16 Januari, Tempo menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT. Angkasa Pura II.

"Melihat berita itu, saya memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk mengecek kebenarannya serta berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 Januari, tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena ada pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian, baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," tutur Ketua DPP PDIP ini.

Baru pada 22 Januari, lanjut Yasonna, Dirjen Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjen Imigrasi pun meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan kepada dirinya selaku Menkumham.

"Saat itu juga dibentuk Team Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Keterlibatan instansi di luar Kemenkumham sendiri untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutan, termasuk menonaktifkan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjen Imigrasi," katanya.

Setelah beberapa hari bekerja, ujarnya, Team Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka bahwa informasi kedatangan HM tanggal 7 Januari 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga terjadi ketidaksinkronan data.

"Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi akibat adanya kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya. Data kedatangan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan adanya perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020)," jelasnya.

Yasonna menyatakan apa yang dirinya sampaikan ketika itu memang merupakan informasi Dirjen Imigrasi yang mana data perlintasan pada Pusdakim Ditjen Imigrasi baru bisa disinkronisasi kemudian.

"Jadi alasan Menteri Hukum dan Ham menonaktifkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi bukan karena ingin mengaburkan jejak HM, tapi untuk menjamin independensi dan objektivitas tim yang melakukan pengusutan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

KPK pastikan dalami semua informasi terkait korupsi dana CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami semua informasi yang diperoleh penyidik terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

“Yang pasti penyidik akan menggali seluruh informasi yang menurut penyidik berkaitan dan mendukung pembuktian atas pasal sangkaan dalam proses penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menghormati proses hukum oleh KPK yang memanggil salah satu anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).
"Ya kita ikuti proses hukum saja ya, nanti saya akan cek semuanya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pemerintah RI dalami surat Prancis soal pemindahan Serge Atlaoui

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu, menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Selengkapnya klik di sini.

Polres Bintan tindak tegas anggotanya diduga terlibat TPPO

Kepala Kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Riky Iswoyo menyatakan akan menindak tegas salah seorang anggotanya yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal itu sebagai wujud komitmen Polres Bintan mendukung upaya pemberantasan kasus TPPO yang menjadi atensi pimpinan di tingkat pusat hingga daerah.

"Tak ada toleransi, kami akan memproses dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat pelanggaran pidana, khususnya TPPO," kata Riky di Bintan, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pengusaha katering di Kediri tertipu oknum soal makan bergizi gratis

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming untuk persiapan makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait dengan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sorong (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Kepolisian Daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memproses lima orang buron atau daftar pencarian orang (DPO) kasus Kisor, Kabupaten Maybrat, yang telah menyerahkan diri, secara adil dan transparan sejalan dengan undang-undang dan prinsip HAM.

"Proses penegakan hukum terhadap lima orang DPO yang telah menyerahkan diri harus dilakukan dengan adil dan transparan sejalan dengan undang-undang dan prinsip HAM," kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro dalam keterangan yang diterima di Sorong, Minggu.

Komnas HAM menyampaikan apresiasi terhadap lima orang DPO yang dengan penuh kesadaran menyerahkan diri dan bersedia untuk menjalani proses hukum.

Komnas HAM mendorong institusi penegak hukum untuk mempertimbangkan permintaan pihak keluarga agar penegakan hukum terhadap lima orang DPO yang telah menyerahkan diri tersebut dilakukan di wilayah hukum Sorong sehingga proses pembelaan dan akses bagi keluarga dapat dilakukan secara maksimal.

Hal ini untuk mempermudah akses bagi keluarga untuk bertemu dan melakukan pendampingan hukum secara maksimal.

"Meminta setiap pihak untuk menghormati setiap tahapan dalam proses hukum dan mengupayakan langkah-langkah hukum yang adil dan transparan," ujarnya.

Sebelumnya, lima orang DPO telah menyerahkan diri ke Polres Sorong pada 23 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIT dan siap menjalani proses hukum.

"Proses penyerahan itu didampingi oleh penasihat hukum bersama Komnas HAM dan diterima oleh Dirreskrimum Polda Papua Barat, Kapolres Maybrat dan anggota Reskrim Polres Sorong," ujarnya.

Selanjutnya, lima orang tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan dan dua orang di antaranya mendapat perawatan intensif karena terdapat beberapa luka di bagian kaki.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, mereka ditahan di ruangan tahanan Polres Sorong dan menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.

Lima orang DPO tersebut diduga terlibat kasus penyerangan Koramil Persiapan Aifat Selatan di Kampung Kisor, Kabupaten Maybrat, pada 2 September 2021.

Akibat penyerangan tersebut, empat orang anggota TNI meninggal dunia dan dua orang lainnya luka berat.

Sorong (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah bagi 64 pengungsi di Kampung Imsun.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro melalui keterangan yang diterima di Sorong, Minggu, menjelaskan Komnas HAM menyambut baik langkah 64 warga pengungsi yang telah kembali ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, untuk memulihkan kehidupan sehari-hari di kampung mereka.

Menurut Ketua Komnas HAM, Pemerintah Kabupaten Maybrat harus memastikan jaminan keamanan dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga pengungsi.

"Termasuk perbaikan rumah--rumah yang rusak harus dilakukan melalui skema dan tata kelola yang cepat, tepat dan terukur serta memastikan akses layanan publik, pemerintahan dan layanan sosial lainnya bagi warga pengungsi di kampung Imsun secara luas dan adil tanpa diskriminasi dan stigmatisasi," jelasnya.

Selain itu, Komnas HAM pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk memberikan perhatian serius dengan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah Maybrat untuk memastikan kondisi keamanan dan pemenuhan hak secara merata bagi warga pengungsi di kampung Imsun.

Komnas HAM juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua Barat Daya, Pj Bupati Maybrat, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kepala Kampung Imsun, tokoh gereja, warga setempat dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam upaya dan proses kepulangan warga pengungsi di Kampung Imsun.

Sebelumnya, 64 pengungsi telah kembali ke Kampung Imsun pada 23 Desember 2024, sekitar pukul 13.00 WIT, setelah 3 tahun 3 bulan 21 hari lamanya mengungsi ke hutan pascakasus penyerangan anggota Posramil Kisor pada 2 September 2021. Warga pengungsi ini terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak termasuk di antaranya 5 orang DPO.

Warga pengungsi tersebut didampingi kepala kampung Imsun bersama Komnas HAM, dan diterima oleh Pj Bupati Maybrat, kepala distrik Aifat Selatan, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kapolda Papua Barat Daya, Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, tokoh gereja dan warga setempat.

Secara simbolis, kepulangan warga pengungsi ditandai dengan pemberian bendera merah putih oleh Kapolda Papua Barat Daya dan Pj Bupati Maybrat dalam upacara penyambutan.

Pemulangan 64 pengungsi ini, kata dia, berdasarkan permintaan salah satu warga di Kampung Imsun kepada Komnas HAM untuk memfasilitasi proses pemulangan pengungsi, termasuk lima orang Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah konkret dengan membangun koordinasi dengan Pimpinan Komnas HAM RI," ucapnya.

Selain itu, Komnas HAM pun melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para pihak yaitu Pemda, Polri, TNI, TPNPB-OPM, tokoh gereja dan pihak keluarga pada 24 Desember 2024.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM melalui Tim dari Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua memperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut, yakni pemerintah daerah menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah para pengungsi yang akan kembali.

"Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional," ucapnya.