Total ada 190 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sepanjang tahun 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam rangka tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) penegakan hukum keimigrasian sepanjang 2024 telah mendeportasi 92 warga negara asing (WNA) yang dianggap melakukan pelanggaran.

"Total ada 190 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sepanjang tahun 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Qriz Pratama di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dari 190 WNA yang terkena tindakan tersebut sebanyak 92 WNA dideportasi dan 45 lainnya dilakukan detensi.

"Kami juga melakukan pencegahan atau penangkalan (cekal) kepada 53 WNA yang tertangkap menyalahgunakan izin tinggal," kata dia.

Qriz juga mengatakan terkait pelayanan bagi WNA sepanjang tahun 2024 telah menerima permohonan Izin Keimigrasian dari 7.461 WNA.

Permohonan tersebut meliputi 1.536 permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 5.440 permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan 485 permohonan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Sementara itu Kepala Seksi Intelijen Penindakan Imigrasi (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widya Anusa Brata menambahkan dalam tahun 2024, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian juga berhasil menangkap seorang warga negara Tiongkok berinisial CL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian RRT.

"Kami juga berhasil menangkap dua orang warga Negara Uzbekistan dengan inisial NU dan KA yang diduga dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme serta kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum," kata dia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara juga melaksanakan kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing dengan kendali pusat yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sandi Operasi Jagratara III.

Ia mengatakan Operasi Jagratara III ini digelar atas instruksi Ditjen Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

"Tujuan utama dari operasi ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian serta menegakkan hukum demi menjaga stabilitas dan keamanan negara," kata dia

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Capaian tersebut meningkat 79 persen dari target awal sebesar Rp41,4 miliar

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara berhasil menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) senilai Rp74,1 miliar (Rp74.03.467.000) selama periode Januari-29 Desember 2024.

"Capaian tersebut meningkat 79 persen dari target awal sebesar Rp41,4 miliar (Rp41.430.100.000)," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan PNPB yang berhasil dihimpun ini berasal dari pelayanan paspor.

Menurut dia Kantor Imigrasi Jakarta Utara dalam memberikan layanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) telah memberikan pelayanan paspor kepada 72.434 pemohon paspor yang terdiri atas 46.531 pemohon paspor elektronik dan 25.903 pemohon paspor biasa.

"Selain itu sepanjang tahun 2024, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara telah melakukan penolakan paspor kepada 403 pemohon paspor,” kata dia.

Sedangkan untuk belanja Satuan Kerja (Satker) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara sebesar 98.99 persen atau senilai Rp74,8 miliar (Rp74.859.426.854) dari anggaran senilai Rp75,7 miliar (Rp75.704.094.000).

Selain itu sepanjang 2024 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara yang bertugas mengelola publikasi dan kehumasan berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga pengelolaan pemberitaan media daring pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2024 yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi.

Qriz menyatakan komitmennya untuk senantiasa berusaha memaksimalkan tugas dan fungsi keimigrasian tidak hanya di bidang pelayanan, namun juga penegakan hukum.

"Dengan tuntutan yang besar tersebut harus mampu dijawab dengan baik oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam bentuk capaian kinerja,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Januari hingga 30 Desember 2024 telah menerbitkan 15.386 paspor atau berkurang dua persen dibandingkan tahun sebelumnya 15.666 paspor.

"Kegiatan hari ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja pada tahun ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin saat jumpa pers di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang hingga 30 Desember 2024 telah menerbitkan 15.386 paspor dengan rincian 7.701 paspor biasa dan 7.685 paspor elektronik.

Penerbitan paspor selama 2023 sebanyak 15.666 dengan rincian 11.811 paspor biasa dan 3.855 paspor elektronik atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 12.232 paspor.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan keimigrasian di empat tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu TPI Pangkalbalam, TPI Tanjung Gudang, TPI Tanjung Kalian dan Terminal Khusus Timah Muntok hingga 30 Desember 2024 sebanyak 5.285 orang keluar masuk melalui empat TPI tersebut.

"Lalu lintas orang melewati di empat TPI tahun ini mengalami penurunan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 5.862 orang," katanya.

Ia menyatakan dengan berakhirnya 2024 yang ditandai dengan pembentukan kementerian baru yang mana sebelumya Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang menjadi kementerian tersendiri bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Langkah ini merupakan momentum penting untuk peningkatan kualitas pengelolaan imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia, tentunya harapan ke depannya kehadiran Kementerian ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa dan negara ini," katanya.

Ia mendukung penuh upaya ini dan berharap dapat bekerja sama untuk kemajuan Indonesia dan kegiatan press release capaian kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di sepanjang tahun ini.

"Kegiatan hari ini sebagai komitmen Imigrasi Pangkalpinang menuju Kantor Imigrasi yang brilian, bersih, ramah, integritas, lugas, inovatif, akuntabel dan nyaman," katanya.

Ada keprihatinan yang kita harus ungkapkan. Saya harus menyampaikan ada sebuah keprihatinan ketidakpuasan di publik. Oleh karena itu, harus memberikan hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa koruptor termasuk ke dalam kategori pelanggar HAM karena perbuatan mencuri uang negara dapat menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat.

"Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, korupsi berkorelasi dengan penderitaan rakyat, kemiskinan, kesehatan, dan kualitas pendidikan. Pasalnya, korupsi yang merajalela bisa mengganggu kondisi keuangan negara.

"Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan (dan) energi terhambat. Kita tidak boleh, dong, kita tidak boleh (korupsi)," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri HAM merespons pertanyaan wartawan terkait vonis terdakwa korupsi PT Timah Tbk, Harvey Moeis dan Helena Lim, yang mendapat sorotan publik belakangan ini.

Pigai mengaku menghormati independensi dan integritas majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa menampik ketidakpuasan masyarakat karena vonis yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan.

"Ada keprihatinan yang kita harus ungkapkan. Saya harus menyampaikan ada sebuah keprihatinan ketidakpuasan di publik. Oleh karena itu, harus memberikan hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan," ucapnya.

Dia pun mengaku dapat memahami perasaan publik. "Secara pribadi, sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil," tegasnya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12), memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022.

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Harvey sebelumnya dituntut 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara, dan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun penjara.

Sementara itu, Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim, Senin (30/12), divonis lima tahun penjara pada kasus yang sama. Helena juga divonis pidana denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti Rp900 juta subsider satu tahun penjara.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Helena dipidana selama delapan tahun penjara, pidana denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta uang pengganti Rp210 miliar subsider empat tahun penjara.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu.

Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM tersebut untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya.

Dia mengatakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan diberi amnesti itu termasuk salah satu fokus Kementerian HAM untuk tahun 2025.

"Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi. Sudah mulai inventarisasi dan nanti kita akan melakukan pendidikan," tuturnya.

Wacana pemberian amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana berkembang setelah Presiden memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai rapat tersebut menjelaskan, amnesti akan diberikan kepada narapidana kasus penggunaan narkotika, narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan, dan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan,

Selain itu, narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kasus penghinaan kepala negara, dan kasus aksi bersenjata di Papua juga termasuk ke dalam kategori narapidana yang akan diberi amnesti.

Amnesti diberikan atas dasar pertimbangan aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Di samping itu, langkah ini diambil untuk mengurangi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diproyeksikan sekitar 44 ribu narapidana memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Usulan itu nantinya akan diajukan kepada DPR guna mendapatkan pertimbangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (16/12), mengatakan bahwa pihaknya masih mendata jumlah narapidana yang akan diberi amnesti sekaligus menyusun pertimbangan hukum yang relevan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM untuk mempercepat proses transisi di kementerian baru tersebut.

Pigai dalam sambutannya mengatakan, sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia meyakini kualitas dari para pejabat yang dilantik.

“Pegawai Kementerian HAM adalah pegawai-pegawai yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks dan keyakinan saya,” kata dia di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa.

Dia juga menegaskan, pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan meritokrasi serta telah memenuhi tiga aspek, yaitu knowledge (pengetahuan), skills (kemampuan), serta attitude (sikap) yang baik.

“Dan saya tidak ambil berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Artinya, saya menunjukkan suara pemimpin itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa di-matematika-kan,” katanya pula.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pengangkatan pejabat berdasarkan meritokrasi alih-alih SARA merupakan upaya untuk mewujudkan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau saya ambil berdasarkan SARA, belum tentu bisa memenuhi pencapaian cita-cita. Karena itulah, saya pelajari satu-satu berdasarkan rekam jejak. Saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama yang etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi,” imbuhnya.

Berikut 56 pejabat manajerial Kementerian HAM yang dilantik:
1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal Siti Fajar Ningrum
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Edwin Aldrin Purba
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Ratih Ekarini Savitri
4. Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Sofia Alatas
5. Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Novie Soegiharti
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle
7. Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Osbin Samosir
8. Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Henny Tri Rama Yanti
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal Sambiyo
10. Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal Andriyanto Wahyu
11. Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Indra Jaya Ali
12. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia Aditya Sarsito Sukarsono
13. Kepala Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia Linda Pratiwi
14. Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Widi Krisnowahadi
15. Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Muhammad Dimas Saudian
16. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Fransisca Mirna Widyaningtyas
17. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur pada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Rachmat Kurniawan Ratdityas
18. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Apri Setyawan Priantoro
19. Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Sigit Hidayat
20. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Rendro Kusrianto
21. Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Biro Umum Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Mikael Azedo Harwito
22. Kepala Bagian Umum, Rumah Tangga dan Pengelolaan Barang/Jasa pada Biro Umum Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Eka Kurniawan
23. Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Lidya Rosenanda
24. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Ibrahim Reza
25. Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vini Hygieani Waluya
26. Kepala Subdirektorat Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Mikeu Asriningpuri
27. Kepala Subdirektorat Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Lia Mariani
28. Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Anggrani Utami Dewi
29. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Bayu Sukma Purwanto
30. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan Hak Asasi Manusia Vella Okta Rini
31. Kepala Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia Febriyanto Hendy
32. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Nova Santiur
33. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Dewi Yuliana
34. Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Roni Pratomo Yudistian
35. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Prita Annistya Rukmi
36. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Singgih Prabowo
37. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Lutfhi Waskita Eka Putra
38. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Dian Oktafiani
39. Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Ilyas Putra Fatchrurhozi
40. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Ardy Utomo
41. Kepala Subbagian Protokol Dian Yusuf Ponco Saputro
42. Kepala Subbagian Umum Hefrandry
43. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Irny Widyowati
44. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Alverina Damayanti Lestari
45. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Friska Merianti Sihaloho
46. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Riska Rahayu
47. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Yunita Christine
48. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kadek Naraiswari Anggun
49. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Tina Terina
50. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Ainil Mardhiah
51. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Serafica Kartikavianney Jati
52. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Dyah Tantri Tillotami
53. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Nor Ustadi
54. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia Kamandanu Adji
55. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia Reza Putri
56. Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara Arlita

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM untuk tidak terlibat judi dan melakukan korupsi karena akan dicopot dari jabatan jika terbukti melanggar.

“Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot,” kata Pigai dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, judi tidak sesuai dengan aspek sikap (attitude) yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM.

Di samping itu, dia menilai, korupsi termasuk pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan pemenuhan hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjadi terhambat.

Menteri HAM juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk tidak melakukan zina serta menegakkan kejujuran. Pigai menekankan bahwa menjaga moral dan integritas di dalam dan di luar kantor merupakan hal yang wajib sebagai insan Kementerian HAM.

Selain aspek sikap, Pigai juga memperhatikan aspek pengetahuan dan kemampuan dalam mengangkat pejabat manajerial. Dia memastikan, pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian HAM dilandaskan meritokrasi serta tidak berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Ukuran-ukuran yang menyangkut, baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga attitude (sikap), mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting. Maka, semua yang saya angkat ini hampir saya tidak kenal, tapi saya pelajari (latar belakangnya),” ucap dia.

Adapun Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial Kementerian HAM pada Selasa guna mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.

Ke depannya, Kementerian HAM akan fokus pada pengarusutamaan HAM di Indonesia, baik di sektor kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta dan bisnis.

Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan HAM tersebut, Pigai mengaku tengah menyiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum. Selain itu, pihaknya juga sedang membahas revisi maupun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak asasi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kit

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Menurutnya, strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme, namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” kata Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antara satu sama lain.

Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebinekaan.

Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

“Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Rinto juga menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Adapun pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” jelas Rinto.

Dirinya pun menambahkan BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization.

Hal ini terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tuturnya.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Senin, (30/12).

Dari mulai pemanggilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK hingga Presiden Prabowo Subianto kritik hakim vonis ringan koruptor kasus korupsi timah. Berikut rangkaian berita yang telah dipilih ANTARA:

1. KPK: Pemanggilan Hasto tunggu kelengkapan berkas penyidikan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) masih menunggu kelengkapan berkas-berkas penyidikan.

"Jadi kami kalau mau memeriksa seseorang, kami harus memiliki bahan baik yang akan kami ditanyakan, maupun juga apa yang akan kami jelaskan," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca di sini

2. Polda Jateng rekonstruksi penembakan siswa SMKN 4 Semarang

Semarang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan Aipda R (38), anggota polisi berdinas di Polrestabes Semarang, yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO (17).

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Artanto di Semarang, Senin, menjelaskan bahwa rekonstruksi tersebut memperagakan sekitar 44 adegan, mulai dari korban GRO yang bertemu dengan teman-temannya hingga pertemuan GRO bersama dengan Aipda R.

Baca di sini

3. KPK tahan dua tersangka korupsi "shelter" tsunami NTB

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di kawasan Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2014.

"Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca di sini

4. Hakim tetapkan kerugian lingkungan kasus timah capai Rp271 triliun

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan kerugian lingkungan akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022 mencapai Rp271 triliun.

Hakim anggota Fahzal Hendri menyebutkan kerugian lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh kegiatan penambangan yang dilakukan secara melawan hukum.

Baca di sini

5. Presiden kritik hakim yang jatuhkan vonis ringan koruptor

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin, mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor, terlebih jika potensi nilai kerugian negara akibat aksi rasuah itu mencapai ratusan triliun.

Prabowo menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia memerintahkan Kejaksaan, yang pada acara diwakili langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengajukan banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya diyakini terlalu ringan.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan (Jaksel) menindak sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian pada 2024 sebagai upaya pengawasan di wilayah itu.

"Pengawasan keimigrasian sebanyak 683 tempat dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kemang Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan jenis pelanggaran keimigrasian terbanyak didominasi oleh izin tinggal melebihi batas waktu (overstay) melebihi 60 hari yakni sebanyak 27 pelanggaran.

Kemudian mengganggu ketertiban umum serta tidak menaati peraturan sebanyak 27 pelanggaran.

"Negara dengan jumlah pelanggar terbanyak adalah China, Sudan dan Nigeria," ujarnya.

Selain tindakan administratif keimigrasian, pihaknya juga melakukan tindakan projustitia terhadap tiga orang warga negara Nigeria.

Tiga orang itu masing-masing melanggar Pasal 119 ayat (1) UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan berbagai instansi dengan mengadakan operasi gabungan keimigrasian dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), rapat kegiatan TIMPORA, lokakarya (workshop) serta sosialisasi keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen melakukan pengamanan kegiatan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, Warga Negara Jepang sebanyak 12.525 orang dan Warga Negara India sebanyak 7.324 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun, warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, Warga Negara India sebanyak 454 orang dan Warga Negara China sebanyak 329 orang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menyebutkan warga Korea Selatan mendominasi izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

"Mereka banyak yang bertempat tinggal di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan ada banyak faktor yang memutuskan mereka tinggal di Jakarta Selatan yakni adanya akses tol sehingga memberikan sisi kenyamanan.

Akses tol ini mengingat banyak yang bekerja di Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta dan Serang.

"Jadi, penerbitan izin tinggal data warga negara Korea Selatan itu tadi didasarkan pada tempat tinggal WNA, jadi bukan di lokasi kerja," ujarnya.

Adapun warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, Warga Negara Jepang sebanyak 12.525 orang dan Warga Negara India sebanyak 7.324 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun, warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, Warga Negara India sebanyak 454 orang, dan Warga Negara China sebanyak 329 orang.

Kemudian, pada periode 1 Januari - 27 Desember 2024 Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga banyak melakukan program jemput bola dengan mendatangi langsung pemohon paspor.

Tercatat selama 2024 ini kegiatan jemput bola (reach out) yang telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan dengan total 2.637 permohonan.

Selain melayani penerbitan Paspor RI, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga melayani penerbitan izin tinggal bagi WNA sebanyak 24.288 izin tinggal, dengan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 16.588 diikuti Izin Tinggal Kunjungan (ITK), sebanyak 7.013 dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 687.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Bandung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86,04 miliar sepanjang periode tahun 2024.

"Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus Fentani Senat di Bandung, Senin.

PNBP terbesar itu, kata Alberthus, diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini berhasil diterbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat.

Alberthus menerangkan dalam hal penolakan, permohonan paspor WNI terdapat 364 permohonan yang ditolak, sedangkan terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024.

Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dan mengurai kepadatan layanan di kantor imigrasi itu sendiri.

Selain dari penerbitan paspor, PNBP juga diperoleh dari pelayanan warga negara asing (WNA), yaitu penerbitan izin tinggal.

Pada tahun 2024 ini, kata dia, Kantor Imigrasi Bandung menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival (e-Voa) bagi 423 orang asing, penerbitan Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) bagi 235 orang asing.