Ramallah, Palestina (ANTARA) - Masyarakat Tahanan Palestina (Palestinian Prisoners Society) pada Kamis (2/1) memperingatkan tentang adanya "bahaya" yang mengancam Dr. Hussam Abu Safia, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara.

Pernyataan itu dikeluarkan menyusul penyangkalan militer Israel atas adanya catatan yang membuktikan tentang penahanan Abu Safia.

Sebelumnya, Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan melalui organisasi Physicians for Human Rights untuk mengetahui nasib Abu Safia.

Namun, pihak Israel merespons dengan mengatakan bahwa tidak ada tahanan dengan nama tersebut.

Al-Bursh mengatakan kepada saluran berita Al Jazeera, terdapat kekhawatiran bahwa Israel mungkin sudah mengeksekusi Dr. Abu Safia setelah penahanannya sekitar satu pekan yang lalu.

Dalam sebuah pernyataan, Masyarakat Tahanan Palestina menyebut bahwa Dr. Abu Safia "adalah salah satu dari ribuan tahanan dari Gaza yang menghadapi kejahatan penghilangan paksa."

Kelompok tersebut menegaskan bahwa "meskipun ada bukti jelas tentang penangkapan Dr. Abu Safia pada 27 Desember 2024, pihak Israel menyangkal pernyataan sebelumnya dan juga mengabaikan bukti yang ada, termasuk foto dan video yang telah dipublikasikan, serta kesaksian dari beberapa tahanan yang telah dibebaskan."

Masyarakat Tahanan Palestina menegaskan bahwa pihak berwenang Israel bertanggung jawab penuh atas nasib yang terjadi pada Dr. Abu Safia.

Mereka kembali menyerukan kepada "sistem hak asasi manusia internasional untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari perannya di tengah genosida yang sedang berlangsung, setelah fungsinya terkikis akibat keadaan ketidakberdayaan yang mengkhawatirkan."

Sebelumnya pada Sabtu (28/12) lalu, Kementerian Kesehatan Gaza telah mengumumkan mengenai penangkapan Dr. Abu Safia oleh militer Israel di Gaza utara.

Pada Jumat (27/12) pekan lalu, pasukan Israel menyerbu Rumah Sakit Kamal Adwan, membakarnya, membuatnya tidak dapat beroperasi, dan menahan lebih dari 350 orang di dalamnya, termasuk Abu Safia.

Sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, militer Israel terus menargetkan sektor kesehatan Gaza dengan mengebom dan mengepung rumah sakit, mengeluarkan perintah evakuasi, serta mencegah masuknya pasokan medis, terutama di Gaza utara yang kembali diduduki pada 5 Oktober.

Militer Israel melanjutkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.550 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Sebelumnya pada November, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkan secara brutal di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A Dalimunthe menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk kemajuan hukum yang dialami Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disebabkan penghapusan presidential treshold memungkinkan semua partai menggunakan hak untuk mengusung calon presiden.

"Dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas calon presiden dari 20 persen menjadi nol persen, kita nilai ini adalah langkah progresif lembaga hukum negara di era kepemimpinan pak Prabowo dan mas Gibran," kata Farhan dalam siaran persnya, Jumat.

Walaupun penghapusan presidential treshold itu membuka jalan bagi banyak partai, DPR sebagai lembaga legislasi masih harus melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut.

Menurut dia, revisi itu dilakukan agar pemilu memiliki regulasi yang jelas dan dasar undang-undang diakui oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Penghapusan presidential treshold 20 persen ini merupakan open legal policy, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam revisi Undang-Undang Pemilu di DPR,” kata dia.

Tidak hanya itu, kata dia, penghapusan presidential treshold juga akan membuat beban partai semakin berat dalam menyeleksi setiap kadernya yang maju sebagai calon presiden.

Dengan demikian, partai semaksimal mungkin akan menghadirkan kader terbaiknya dan masyarakat pun mendapatkan banyak pilihan calon presiden yang berkualitas.

"Biarkan rakyat yang menilai. Dihapusnya presidential treshold jadi menghindari polarisasi di tengah masyarakat. Namun tetap diusung partai politik, kita tidak harus menegasikan Pasal 6A UUD 1945 tentang peran partai politik," kata Farhan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat terdampak aktivitas tempat pemrosesan akhir (TPA) liar di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hak warga untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Ketua Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo, Dodi Ariawanto, menyebut aktivitas pembuangan sampah tidak terkontrol, pembakaran sampah di lahan terbuka secara masif tanpa izin resmi dan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di TPA liar tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat bau, pencemaran sungai, dan asap dari pembakaran sampah.

"Melalui aduan ini kami berharap Komnas HAM dapat membantu kami dalam menegakkan HAM atas lingkungan yang baik dan sehat. Serta memfasilitasi agar Pemerintah Kota Depok dan pemerintah pusat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hak warga masyarakat terpenuhi," kata Dodi.

Menurut dia warga sudah melakukan protes berulang kali sejak 2009 terkait kegiatan pembuangan dan pembakaran sampah ilegal tersebut. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq sendiri sudah mendatangi TPA ilegal tersebut pada 4 November 2024 untuk melakukan penyegelan dan penghentian kegiatan.

Juru Kampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abdul Ghofar yang mendampingi forum warga terdampak menyatakan operasi TPA ilegal tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan.

"Praktik pengangkutan, penimbunan, dan pembakaran sampah ilegal ini merenggut hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas udara bersih hingga hak atas kesehatan warga. Negara melalui institusinya harus memenuhi hak asasi warga melalui upaya penegakan hukum, pemulihan lingkungan dan jaminan untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat yang bebas dari polusi," jelas Ghofar.

Dalam aduan yang disampaikan pada Kamis (2/1) itu warga mendorong Komnas HAM untuk melakukan pemantauan kasus dugaan pelanggaran HAM dari operasi TPA liar tersebut, menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait dan pemilik lahan terkait penutupan dan pemulihan lingkungan, mendorong adanya rencana aksi dan perlindungan warga pejuang lingkungan hidup dan HAM.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komnas HAM bidang Pengaduan, Hari Kurniawan, menyatakan bahwa pelanggaran HAM dalam kasus TPA liar Limo itu terjadi akibat pembiaran.

"Komnas HAM akan menganalisa kasus untuk melihat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dasar lain. Selain itu Komnas HAM akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan mencari solusi atas kasus yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun ini," katanya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya.

Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun.

Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah.

Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT, sebaliknya, jika ajaran itu membuat pengikutnya melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, maka keliru.

Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

Ken Setiawan sadar setelah bertemu mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan. Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia.

Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi efektif dibandingkan penggunaan kekuatan semata.

*) H. Ahmad Nawawi Arsyad adalah Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya penegakan hukum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Kamis (2/1) sudah menetapkan tiga tersangka dalam kaitan penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Disbud Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini menjadi perhatian serius dan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Budi Awaluddin di Jakarta, Jumat.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan publik, Pemprov DKI Jakarta sudah menonaktifkan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejati. Tindakan itu, sebut Budi untuk memastikan kelancaran proses penyidikan.

“Jika seorang PNS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 (perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS), maka status PNS diberhentikan sementara,” jelas Budi.

Pemberhentian sementara bagi PNS karena menjadi tersangka tindak pidana juga ditetapkan dalam pasal 40 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemberhentian sementara status PNS Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait diberlakukan sambil menunggu salinan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan dari instansi yang berwenang. Kemudian, jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait akan diisi oleh Pelaksana Tugas.

Adapun jika PNS terbukti bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara, maka sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Budi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap bekerja sama sepenuhnya dengan Kejaksaan untuk membantu penyelesaian kasus ini.

“Pemerintah juga memastikan akses data dan informasi yang diperlukan dalam proses hukum tersedia dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi.

Budi juga mengingatkan kepada jajaran atas apa yang dipesankan Penjabat (Pj.) Gubernur bahwa kasus ini menjadi peringatan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pembelajaran diperlukan lantaran MK belum menyatakan waktu pemberlakuan putusan tersebut.

"Di lain sisi nanti pemerintah tentu juga akan berkoordinasi terkait hal tersebut, karena saya belum membaca lengkap," kata Supratman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa pemerintah tetap berpandangan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Menurut dia, biasanya MK menentukan waktu berlaku putusan. Namun pada putusan mengenai presidential threshold tersebut, ia menuturkan MK belum menentukan.

Menkum menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan isi putusan tersebut, tetapi hanya melihat bahwa saat ini MK benar-benar menghapus presidential threshold, berbeda dengan putusan sebelumnya yang menurunkan ambang batas.

"Tapi apa pun putusan MK karena sifatnya final dan mengikat, kami akan mengkaji, melakukan kajian kapan mulai berlakunya. Nah MK saya lihat belum memutuskan itu," tuturnya.

Oleh karena itu, Supratman menyampaikan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengomunikasikan putusan MK itu dengan penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, sambung dia, pemerintah dan parlemen juga akan membahas putusan tersebut dalam perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu.

Pasalnya, kata dia, pada akhirnya apabila putusan tersebut terkait dengan pelaksanaan pemilu maka akan ada suatu perubahan terkait UU maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sehingga semuanya akan diselaraskan.

Saat ditanya mengenai dampak putusan MK itu, dia mengaku belum bisa menyatakan bahwa putusan tersebut akan berdampak positif atau tidak lantaran setiap keputusan yang diambil pasti akan memiliki dampak terhadap proses demokratisasi.

"Tetapi secara umum pemerintah terutama Kemenkum menganggap putusan itu harus kami hormati, Pemerintah dalam posisi menghargai putusan tersebut," ucap mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Adapun MK telah memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah menilai gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pelajari putusan MK soal "presidential threshold"

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024 baru saja dilewati, sehingga sudah semestinya awal tahun 2025 dijalani penuh dengan rasa syukur dan optimistis.

Catatan ini mengungkap pentingnya rasa syukur Bangsa Indonesia atas keberhasilan pemerintah dalam menangani gerakan terorisme.

Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya.

Pembubaran organisasi ini, yang diikuti dengan sumpah setia kepada negara, menjadi tonggak sejarah penting dalam penanganan gerakan terorisme di dunia.

Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Deklarasi JI ini menguatkan keberhasilan pemerintah dalam meredam organisasi yang cenderung intoleran, seperti HTI dan FPI, yang juga telah dibubarkan sebelumnya.

Fakta-fakta ini menjadi modal yang baik bagi Indonesia untuk menjadi model bagi bangsa lain dalam menangani gerakan terorisme yang berkedok agama.

Terorisme berbaju agama ternyata tidak selalu harus ditangani dengan kekerasan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan cinta kasih.

Hal ini karena pada dasarnya, para pelaku terorisme adalah korban dari pemahaman keagamaan yang keliru.

Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Bahkan, seringkali mereka hapal kitab suci, lebih baik daripada kebanyakan orang. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah.

Menurutnya, berguru pada orang yang salah jauh lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang salah. Guru yang salah dapat mencuci otak muridnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan kriminal, kekerasan, bahkan pembunuhan.

Dalam beberapa kasus, mereka yang telah dicuci otaknya, bahkan dapat menipu dan melawan orang tua mereka sendiri.

Namun, di sisi lain, guru juga dapat menjadi pintu keluar dari ajaran Islam yang palsu menuju ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting sebagai duta Islam yang rahmatan lil alamin.

Dalam sebuah diskusi, Ken Setiawan, yang pernah menjadi salah satu perekrut teroris terbaik, mengatakan bahwa indikator ajaran Islam yang sejati dan yang palsu sangat sederhana.

Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.

Sebaliknya, jika ajaran itu membuat pemeluknya melawan orang tua, melakukan tindakan kriminal, atau bertindak dengan kekerasan, maka ajaran tersebut keliru.

Guru-guru terbaik

Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Oleh karena itu, upaya menangani terorisme dilakukan dengan merekrut guru-guru terbaik yang mampu membawa pelaku terorisme kembali ke jalan yang benar.

Dalam konteks pendidikan formal, guru-guru agama di sekolah negeri dan madrasah menjadi ujung tombak.

Namun, dalam konteks mengembalikan pelaku terorisme ke jalan yang benar, guru terbaik adalah para mantan teroris yang telah sadar.

Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

Ken Setiawan sendiri mengakui bahwa dirinya sadar setelah bertemu dengan mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan.

Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

Mentor tersebut menekankan bahwa untuk menyejahterakan bangsa, seseorang harus terlebih dahulu menyejahterakan keluarganya.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintah melibatkan para mantan teroris yang telah sadar layak diapresiasi.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia.

Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Pol) Achmad Nurwakhid keterlibatan mantan teroris ini memiliki akar sejarah yang kuat.

Dalam sejarah kenabian, banyak musuh Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, yang akhirnya menjadi sahabat terbaik Nabi. Umar, bahkan menjadi khalifah, sementara Khalid menjadi panglima kaum Muslimin.

Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Kemiskinan, keterasingan, dan kurangnya pendidikan menjadi beberapa faktor yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru, meskipun pada beberapa kasus banyak juga pelaku teror berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi.

Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi tidak hanya menyasar ideologi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup para mantan teroris.

Saat ini, salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Selain itu, komunitas-komunitas lokal dilibatkan untuk menerima kembali para mantan pelaku terorisme sebagai bagian dari masyarakat.

Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik.

Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan para mantan teroris ke jalan yang benar.

Media dapat memberi ruang bagi para mantan teroris yang telah bangkit dan berhasil kembali hidup di masyarakat yang kontributif.

Media harus mengedepankan pemberitaan yang humanis, tidak stigmatis, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani terorisme.

Keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme berbasis agama merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia tidak antiagama.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kekuatan semata.

Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas.

*) H. Ahmad Nawawi Arsyad adalah Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri untuk memperkuat swasembada pangan dengan melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter) dan mantan Jamaah Islamiyah (JI) dalam program pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Suliman mengatakan bahwa pihaknya bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

“Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan seusai menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja.

Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” ucap Mentan.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

Dia menjelaskan bahwa merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan. Sedangkan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat Pancasila.

"Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di provinsi,” katanya.

Sentot menambahkan bahwa target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

“Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter,” kata Santot.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PP KB) Kota Madiun melakukan kegiatan skrining penyakit melalui pos pembinaan terpadu atau Posbindu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Madiun, Jawa Timur.

Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular (PM PTM) Dinkes PP KB Kota Madiun Tri Wahyuning Novitasari, di Madiun, Kamis mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan screening atau penyaringan berbagai penyakit tidak menular (PTM), menular, dan pemeriksaan kesehatan lainnya bagi seluruh warga binaan di lapas setempat.

"Kegiatan ini meliputi pemeriksaan HIV, PTM, dan skrining TB (tuberkulosis) serta pengukuran berat badan. Selain itu, Posbindu juga melaksanakan pemeriksaan gula darah bagi warga binaan yang membutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya rutin yang dilaksanakan Dinkes setiap tahun, biasanya di awal tahun, untuk memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terpantau dengan baik.

Kegiatan itu juga untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang mungkin belum terdeteksi oleh warga binaan.

"Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kasus HIV positif atau kadar gula darah yang tinggi, kami akan segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak lapas," katanya.

Kemudian penanganan lebih lanjut akan dilakukan dengan rujukan untuk memastikan bahwa warga binaan mendapatkan perawatan yang tepat.

Dalam kegiatan tersebut, Dinkes PP KB Kota Madiun menyiapkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

"Kami terus memantau kondisi kesehatan mereka dan memberikan penanganan medis yang sesuai agar mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak," tambahnya.

Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan warga binaan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang cukup untuk mencegah berkembangnya penyakit menular yang berbahaya.

Tangerang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jakarta menggelar rapat kerja tahun anggaran 2025 yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta seluruh pegawai dan dipimpin

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Fonika Affandi dalam keterangannya mengatakan selain membahas persiapan anggaran, rapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian selama tahun 2024.

Kegiatan rapat dimulai dengan pemberian apresiasi kepada pegawai Lapas Narkotika Jakarta yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga.

"Apresiasi ini kami berikan kepada para pegawai yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Lapas Narkotika Jakarta. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dengan lebih baik," kata Fonika Affandi.

Sebanyak 15 Penghargaan diraih sepanjang tahun 2024 diantaranya Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2022), Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI hingga Penghargaan Terbaik I Pengelolaan BMN dengan Total Aset Di atas 50 Miliar.

Fonika juga menekankan pentingnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik di Lapas Narkotika Jakarta.

"Tugas kita di tahun 2025 adalah bagaimana kita mempertahankan yang sudah baik, mulai dari hal-hal kecil, hingga aspek yang lebih besar. Fokus utama kita adalah tetap mengacu pada Asta Cita Bapak Presiden dan 13 program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ungkap Fonika.

Fonika juga mengajak seluruh jajaran Lapas Narkotika Jakarta untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan terbaik, serta peningkatan kualitas pengelolaan di lembaga pemasyarakatan.

"Dengan semangat dan tekad untuk terus berkembang, Lapas Narkotika Jakarta berharap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di tahun 2025 dengan lebih efektif dan efisien, selaras dengan visi dan misi pemerintah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik," katanya.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, meraih akreditasi A sebagai organisasi bantuan hukum selama dua periode berturut-turut meraih akreditasi A yakni pada periode 2022-2024 dan 2025-2027, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 pada tanggal 27 Desember 2024.

"Alhamdulillah awal baru 2025 berkah kembali diterima oleh Fakultas Hukum," kata Dekan Fakultas Hukum Uiversitas Jember Bayu Dwi Anggono di Jember, Kamis.

Akreditasi A merupakan tingkatan tertinggi pengakuan atas peran sekaligus reputasi OBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah.

Selama periode tahun 2022-2024, bantuan hukum yang diberikan oleh BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember sebanyak 1.720 perkara dan rata-rata setiap tahun sebanyak 550 bantuan hukum gratis yang diberikan.

Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atau para pencari keadilan yang senantiasa mempercayai BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember dalam membantu menyelesaikan masalah hukumnya sekaligus terima kasih kepada para mitra kerja sama seperti Pengadilan Negeri yang senantiasa mendukung kerja-kerja kemanusiaan lembaga tersebut.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk terus meningkatkan indeks reformasi hukum (IRH) yang saat ini berada di angka 99,82 atau AA kategori istimewa.

"Ini menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan makin baik sinergi dan kolaborasi sehingga bisa makin mendukung demi kemajuan satu sama lainnya," kata Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri saat menerima kunjungan jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Kantor Bupati, Cibinong, Jawa Barat, Kamis.

Pada tahun 2025, kata dia, kedua institusi ini bersama Kementerian Hukum RI, Lembaga Penegak Hukum, serta Forkopimda Kabupaten Bogor akan terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan prestasi tersebut, yakni penghargaan Indeks Reformasi Hukum Terbaik II Tingkat Nasional dari Kementerian Hukum.

Dalam kunjungan tersebut Pemkab Bogor dan Kejaksaan Negeri Bogor sepakat untuk saling bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung pengawasan, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan betanggung jawab.

"Kita sepakat menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Bachril menyebutkan penilaian ini terhadap beberapa variabel dan indikator, yaitu tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.

Selain itu, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas. Penilaian kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Sinergi dan kolaborasi dengan Kejari Kabupaten Bogor ini, kata Bachril, juga pada penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, salah satunya pemberian bantuan hukum bagi jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara dan instansi pemerintah.

"Juga pemberian pertimbangan hukum bagi JPN untuk memberikan pendapat hukum," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, juga kerja sama berkaitan sebagai mediator atau fasilitator ketika terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah daerah di bidang perdata dan tata usaha negara, serta kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis jajaran Pemkab Bogor dan kejari setempat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun daerah ini yang lebih baik.

"Hari ini kami lakukan audiensi dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi dalam rangka membangun Kabupaten Bogor," ujar Irwanuddin.