Jakarta (ANTARA) - Manchester City melanjutkan tren positif setelah menghajar West Ham dengan skor 4-1 pada pekan ke-20 Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu.

Pada pertandingan ini, Manchester City meraih kemenangan berkat gol-gol dari Vladimir Coufal (GBD), Erling Haaland (2) dan Phil Foden, sedangkan West Ham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Niclas Fullkrug, demikian catatan Premier League.

Ini merupakan kemenangan kedua beruntun Manchester City, setelah sebelumnya sempat mengalami masa sulit dengan melewati empat laga berturut-turut tanpa kemenangan pada ajang Liga Inggris.

Kemenangan ini membuat Manchester City masih menempati peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 34 poin dari 20 pertandingan, berjarak satu poin dari empat besar.

Sementara itu, West Ham masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Inggris dengan 23 poin dari 20 laga, berselisih delapan poin dari zona degradasi.

Secara statistik pada pertandingan ini Manchester City mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 57 persen penguasaan bola serta melepaskan 10 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

Permainan menyerang City sudah nampak sejak menit pertama dan mampu membuahkan hasil ketika laga berjalan 10 menit lewat gol bunuh diri Vladimir Coufal setelah salah mengantisipasi umpan Savinho sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Savinho kembali berkontribusi untuk gol City, kali ini umpan silangnya dapat disambut oleh sundulan Erling Haaland yang membobol gawang West Ham sehingga skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-42.

Kerja sama antara Savinho dan Erling Haaland kembali menciptakan gol untuk City, setelah umpan terobosan pemain asal Brasil tersebut dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland pada menit 55 dan membuat skor menjadi 3-0.

Hanya berselang tiga menit, Kevin De Bruyne mengirimkan umpan kepada Phil Foden yang sukses menaklukkan kiper West Ham Alphonse Areola sehingga skor berubah menjadi 4-0.

Meski tertinggal empat gol, West Ham tetap berupaya untuk memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-4 pada menit ke-71 setelah umpan Tomas Soucek dapat dikonversikan menjadi gol oleh Niclas Fullkrug.

Selanjutnya pada pekan ke-21 Liga Inggris, Manchester City akan bertandang ke markas Brentford, Rabu (15/1), sedangkan West Ham menjamu Fulham, di hari yang sama.

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meninjau langsung progres pembangunan gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara di Medan, Sabtu.

"Kami harus pastikan pembangunan ini selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi.
Gedung ini nantinya menjadi pusat pelayanan hukum yang lebih baik untuk masyarakat," ujar Menteri Supratman di Medan.

Dalam kunjungannya, Menkum Supratman didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum Ignatius Silalahi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sumut Sahata Marlen Situngkir dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta tim konsultan bangunan.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan.

Namun, layanan 'walk-in' akan diutamakan bagi kelompok prioritas (lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) akan memberikan layanan paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu, 19 Januari 2025.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan layanan tersebut diberikan dalam rangka Hari Jadi Ke-75 Imigrasi yang akan jatuh pada 26 Januari 2025.

"Masyarakat yang ingin mengurus paspornya perlu terlebih dahulu mendaftarkan permohonan paspor di aplikasi M-Paspor, dengan memilih lokasi layanan Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK)," ucap Tato dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia mengungkapkan kuota permohonan paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor dan terus dibuka sampai kuotanya habis.

Adapun layanan paspor yang diberikan di GBK, yaitu pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sementara jenis paspor yang diterbitkan berupa paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Tak hanya warga Jakarta dan sekitarnya, kata dia, masyarakat di seluruh Indonesia juga dapat mengakses layanan paspor simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan tersebut dibuka setiap hari Sabtu selama bulan Januari (sebanyak empat kali) hingga 25 Januari 2025, dengan jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menyebutkan, untuk mengakses layanan paspor simpatik, masyarakat dapat mendaftarkan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in).

"Namun, layanan walk-in akan diutamakan bagi kelompok prioritas (lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus)," tuturnya.

Selain itu, dia menuturkan masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga dapat berkunjung ke berbagai gerai UMKM yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest).

Di samping itu, tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter serta pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah.

Pada hari yang sama dengan pelayanan paspor di GBK, Ditjen Imigrasi juga akan menggelar Immigration Run (Imirun) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

Tato pun mengingatkan bahwa masyarakat yang paspornya hilang atau rusak tidak dapat dilayani pada layanan paspor di GBK dan paspor simpatik hari Sabtu di kantor-kantor imigrasi

Dirinya berharap layanan 1.075 paspor di GBK dan paspor simpatik di seluruh Indonesia memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat.

"Untuk warga di daerah-daerah yang ingin mengakses layanan paspor simpatik dapat konfirmasi ke kantor imigrasi terkait mengenai ketersediaan kuota paspor," ucap Tato.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung membuka layanan kunjungan khusus tahun baru untuk memberikan pelayanan bagi warga binaan dalam merayakan tahun baru bersama dengan keluarga.

Layanan kunjungan tatap muka diterapkan dalam 2 sesi, yakni sesi l pada pukul 09.00-12.00 WIB, dan sesi II pada pukul 13.00-15.00 WIB, pada Jumat 3 Januari 2025.

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengatakan, layanan kunjungan tatap muka khusus Tahun Baru 2025 inl diberikan untuk narapidana melepas rindu sekaligus merayakan hari raya natal 2024 bagi warga binaan yang merayakan.

"Seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak yang sama untuk mendapat kunjungan dari keluarganya sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan," sebut Evan, Sabtu (4/1).

Senada dengan Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho menambahkan, jumlah warga binaan yang dikunjungi berjumlah 13 orang dengan pengunjung dewasa sebanyak 21 orang dan jumlah pengunjung anak sebanyak 15 orang.

"Dalam pelaksanaan kunjungan petugas Rutan Tarutung menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan melakukan penggeledahan badan dan barang pengunjung dengan menjunjung hak asasi manusia setiap pengunjung," imbuhnya.

Kegiatan kunjungan khusus tahun baru 2025 berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada ditemukan barang terlarang yang masuk ke dalam Rutan.

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli melakukan razia pada awal tahun baru sebagai deteksi dini untuk mencegah masuknya barang terlarang di wilayah ini.

"Razia kali ini dilakukan di kamar hunian secara acak, dengan fokus pada penggeledahan barang-barang terlarang. Tentu barang terlarang yang berpotensi membahayakan keamanan warga binaan," ujar Kepala KPLP Lapas Kelas IIB Gunungsitoli Fajariman Lase di Gunungsitoli, Jumat.

Fajariman mengatakan adapun barang terlarang di dalam lapas yaitu senjata tajam, narkotika dan barang-barang elektronik yang dimiliki warga binaan.

Lebih lanjut, barang-barang terlarang ini menjadi pusat penggeledahan petugas kepada warga binaan. Serta ini dilakukan untuk memastikan tidak ada juga barang haram seperti narkoba atau barang-barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan.

"Razia ini dilakukan dengan pendekatan humanis, tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta menjaga ketertiban, dan keamanan di dalam Lapas," ucapnya.

Selain itu program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan lapas juga menjadi atensi penting bagi jajaran Lapas Gunungsitoli, agar dapat terus meningkatkan pengawasan demi terciptanya lapas yang aman dan tertib

“Kegiatan razia ini merupakan wujud komitmen untuk menciptakan lingkungan Lapas yang aman," kata dia.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung membuka layanan kunjungan khusus tahun baru bagi keluarga warga binaan untuk merayakan.

"layanan kunjungan tatap muka khusus Tahun Baru 2025 ini diberikan untuk narapidana melepas rindu sekaligus merayakan hari raya natal 2024 bagi warga binaan yang merayakan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring dalam keterangan diterima di Medan, Sabtu.

Yudha mengatakan seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak yang sama untuk mendapat kunjungan dari keluarganya sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Senada dengan Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR), James Bond Naibaho mengatakan jumlah warga binaan yang dikunjungi berjumlah 13 orang dengan pengunjung dewasa sebanyak 21 orang dan jumlah pengunjung anak sebanyak 15 orang.

“Dalam pelaksanaan kunjungan petugas Rutan Tarutung menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan melakukan penggeledahan badan dan barang pengunjung dengan menjunjung hak asasi manusia setiap pengunjung," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan senjata yang merugikan pihak tak bersalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai merespons sederet peristiwa penembakan belakangan ini, seperti penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.

“Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, yang harus jadi atensi, baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jela menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang ketat. Menurut dia, aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata itu tidak seharusnya dilanggar.

“Bukan saja pengetatan yang diperlukan, tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” imbuh Pigai.

Peristiwa-peristiwa penembakan belakangan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga mengancam hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 3 DUHAM, sambung Pigai, telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu jelas bertentangan dengan HAM.

“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya pula.

Lebih jauh, terkait penembakan di Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan oleh aparat TNI, Pigai berharap agar peristiwa tersebut diusut hingga tuntas.

“Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” demikian Menteri HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mencatat rekor pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024, yakni total Rp9 triliun.

Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa mencapai Rp5,03 triliun, disusul layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

“Dibandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39 persen. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa 23,8 persen dan dari layanan paspor 18,5 persen,” ucap Agus.

Menurut dia, kenaikan itu salah satunya didorong oleh kebijakan visa kunjungan saat kedatangan yang diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu. Ditjen Imigrasi juga konsisten mengembangkan digitalisasi layanan agar proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien.

Untuk itu, Agus mengapresiasi kinerja seluruh jajaran yang telah bekerja keras sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan, yakni 150 persen dari angka PNBP yang ditargetkan Rp6 triliun.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mengakses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan, perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor,” katanya.

Ditjen Imigrasi, tambah dia, memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara sekaligus berfungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Agus menekankan, pihaknya akan bekerja sesuai filosofi Kementerian Imipas, yakni guard and guide (menjaga dan memandu).

“Selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang,” demikian Agus.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam saat melaporkan capaian lembaga di Jakarta, Selasa (17/12/2024), mengatakan, PNBP Imigrasi per 15 Desember 2024 mencapai Rp8,58 triliun. Artinya, PNBP Imigrasi terus meningkat hingga mencapai Rp9 triliun pada akhir bulan Desember lalu .

Angka tersebut menjadi yang tertinggi karena PNBP Imigrasi di tahun 2023 hanya sebesar Rp7,610,196,792,195. Sementara itu, PNBP pada tahun 2022 sebesar Rp4,500,000,000,000 dan tahun 2021 sebesar Rp2,900,000,000,000.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana SH.,MH., mengemukakan keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai langkah penting untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif bagi calon pemimpin bangsa.

Satria di Surabaya, Jumat, mengatakan dihapusnya presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia.

"Ambang batas 20 persen sebelumnya mengeksklusi ruang politik bagi kandidat potensial. Akibatnya, calon presiden sering kali muncul atas kehendak partai politik, bukan murni atas keinginan masyarakat," kata Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya tersebut.

Dengan penghapusan aturan ini, Satria berharap ruang bagi calon presiden akan semakin luas. Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut semakin berpihak pada kepentingan publik dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan ke depan, salah satunya adalah potensi meningkatnya polarisasi politik mengingat setiap partai kini memiliki peluang mencalonkan presiden.

"Demokrasi kita masih dalam tahap pendewasaan. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memiliki dua partai utama, sistem multipartai kita memberikan peluang besar untuk mencalonkan presiden. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri," ujarnya.

Satria menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pencalonan presiden benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat, baik melalui konvensi partai politik maupun mekanisme lain yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Harapannya, keputusan MK ini bisa diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemilu yang lebih mendukung inklusivitas sehingga pemilu mendatang tidak hanya didominasi oleh elit politik tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan keputusan MK ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, meski masih membutuhkan pengawasan dan penerapan yang konsisten di masa mendatang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan Ronny Sompie hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.

Hasto juga mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

"Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

"Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

"Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik," pungkas dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dap

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ronny Sompie diketahui telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel," ujar Setyo.

Selain itu penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3 .Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025