Selain ancaman hukuman pidananya, kami mempertimbangkan jumlah korban yang melebihi 15 orang

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan penahanan terhadap tersangka kasus pelecehan seksual berstatus penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

"Jadi, terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, yang bersangkutan kami titipkan penahanan pertamanya di Lapas Kelas II A Lombok Barat," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka di Mataram, Kamis.

Adapun pertimbangan jaksa mengalihkan status tahanan Agus dari sebelumnya di tahap penyidikan kepolisian tahanan rumah menjadi tahanan rutan ini melihat ancaman hukuman dari sangkaan pidana yang diterapkan dalam berkas perkara.

"Selain ancaman hukuman pidananya, kami mempertimbangkan jumlah korban yang melebihi 15 orang," ujarnya.

Jaksa penuntut umum juga sebelumnya menolak pengajuan permohonan tersangka agar tetap menjalani status tahanan rumah, mengingat kondisi tersangka sebagai penyandang tunadaksa tanpa dua lengan.

Ivan menegaskan bahwa pihaknya menjamin pemenuhan hak tersangka sebagai penyandang tunadaksa dalam menjalani status tahanan rutan di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

"Kami menjamin bahwa tersangka akan mendapatkan fasilitas khusus dan pendampingan selama menjalani penahanan di Lapas Kelas II A Lombok Barat," ucap dia.

Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menilai program Duta Damai yang dirintis sejak tahun 2016 oleh BNPT telah mampu menjangkau dan memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Dalam audiensi BNPT dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta, Rabu (8/1), ia menyebutkan Duta Damai merupakan program preventif untuk menjangkau dan memberdayakan generasi muda hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Tujuannya agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di lingkungan mereka," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dirinya turut menjelaskan bahwa dalam program tersebut, Duta Damai dibekali berbagai keterampilan untuk mendukung perannya dalam upaya pencegahan.

"Para Duta Damai dibekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pemimpin dalam upaya pencegahan radikalisme di tingkat akar rumput," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan apresiasi atas program Duta Damai yang digagas dan dikembangkan BNPT.

Menurutnya, program kaderisasi itu memainkan peran yang krusial untuk menjawab tantangan kontemporer, termasuk tantangan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Kami menyambut baik program ini. Program kaderisasi menjadi aspek krusial mengingat potensi besar yang dimiliki generasi muda, terutama ketika dipadukan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme," ungkap Sjafrie dalam kesempatan yang sama.

Dia berharap generasi muda dapat berkontribusi optimal dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk dalam menjaga kedaulatan negara.

Duta Damai merupakan agen perdamaian yang dibentuk oleh BNPT untuk mencegah radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda.

Beberapa hal yang dilakukan oleh duta damai, di antaranya menanamkan nilai kebajikan, menyebarkan pesan-pesan damai, hingga mengelola media daring (online) untuk menyebarkan kedamaian di dunia maya.

Sampai dengan tahun 2025, BNPT telah membentuk Duta Damai di 19 provinsi serta Duta Damai Santri di dua regional, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis berharap pemberantasan korupsi tak ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Todung merespons pernyataan mantan Penyidik KPK Ronal Paul Sinyal yang diperiksa KPK pada Selasa (8/1). Ronal mengatakan Hasto sudah diusulkan kepada pimpinan KPK sejak 2020 untuk menjadi tersangka.

"Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Todung, keterangan mantan penyidik tidak valid dan bias, karena tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi serta tidak mendengar secara langsung. Tindakan pemeriksaan seperti ini dinilai melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia menjelaskan pemeriksaan penyidik di pengadilan biasanya dikenal dengan istilah saksi verbalisan yang hanya dilakukan oleh Majelis Hakim jika terdapat saksi yang mengubah keterangan karena ada tekanan atau paksaan.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pematang Siantar panen sebanyak 40 kilogram (kg) sayur pakcoy yang ditanam dengan menggunakan hidroponik sebagai wujud nyata ketahanan pangan di lingkungan ini.

"Panen ini bukan hanya sekadar kegiatan pertanian, tapi juga sebagai upaya untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan serta mendukung program ketahanan pangan nasional," ujar Kepala Lapas Pematang Siantar Sukarno di Pematang Siantar, Kamis.

Sukarno mengatakan hasil panen sayuran ini akan disalurkan melalui kerjasama dengan PT Dwi Shantika Raya Indah,yang berperan sebagai penyedia bahan makanan bagi dapur Lapas Pematang Siantar.

Lebih lanjut, sayur segar yang diperoleh dari aktivitas hidroponik ini akan disajikan sebagai menu makan bagi warga binaan, sekaligus menambah variasi gizi dalam pola konsumsi mereka.

"Keberhasilan panen sayur hidroponik ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan program bertani dalam lingkungan lapas, serta menciptakan fasilitas yang lebih mendukung kehidupan warga binaan," ucap dia.

Dengan adanya kegiatan ini, Lapas Pematang Siantar menunjukkan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, sekaligus memberikan keterampilan yang berdaya saing bagi warga binaan setelah mereka menyelesaikan masa pembinaannya.

Medan (ANTARA) - Seorang tahanan di Kota Padangsidempuan, Sumatera utara, berinisial LB melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3,6 kilogram di Klinik Panca Medika pada Rabu, malam.

"Tahanan yang melahirkan tersebut merupakan tahanan titipan dari Polres Padangsidimpuan," ujar Kepala Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Edison Tampubolon, di Pandangsidimpuan, Kamis.

Edison mengatakan karena kondisi mendesak, Lapas Padangsidimpuan langsung memberikan pertolongan pertama dengan membawa tahanan tersebut ke Klinik Panca Medika Padangsidimpuan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, LB merupakan
merupakan tahanan Polres Padangsidimpuan yang terjerat kasus narkoba di wilayah tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Dia juga menyebut beberapa terobosan yang telah dilakukan BNPT, di antaranya termasuk pelatihan untuk CPNS, program duta damai untuk generasi muda dan program-program penguatan Pancasila di sekolah-sekolah.

“Harapannya, di tingkat global, BNPT dapat aktif membangun jejaring dengan banyak negara mengembangkan strategi kontra-terorisme,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT menyampaikan sejumlah program penting yang telah berjalan, di antaranya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan itu, Kepala BNPT menjelaskan, bertujuan untuk membekali para calon aparatur sipil negara dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan penanggulangan terorisme di era modern.

Dia melanjutkan pelatihan itu juga bertujuan memperkuat pemahaman ideologi nasional, yaitu Pancasila.

Universitas Pertahanan merupakan kampus yang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait penegakan hukum dan isu undang-undang terjadi di sepanjang Rabu (8/1). Dari mulai pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jadi tersangka korupsi hingga LHKPN Raffi Ahmad.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Jaksa Agung ungkap ada pejabat KLHK jadi tersangka

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2005-2024.

Jawaban tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait kabar yang menyebutkan adanya pegawai eselon I dan eselon II di KLHK yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Baca di sini

2. Kapolri pastikan akan tindak tegas personel melanggar

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kepolisian akan menindak tegas personel Korps Bhayangkara yang melanggar.

Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait langkah Polri terhadap 18 personel Polri yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan di gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Baca di sini

3. Polri beri sanksi demosi lagi seorang personel terkait kasus DWP

Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi demosi lagi kepada seorang personel polisi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

Baca di sini

4. Kejagung periksa eks Stafsus Mendag terkait kasus impor gula

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perdagangan (Mendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa GNY selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan tahun 2015–2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca di sini

5. KPK verifikasi LHKPN Raffi Ahmad

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan saat ini LHKPN tersebut sedang diverifikasi.

"Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan semua aset Raffi Ahmad telah tercatat dalam LHKPN.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, di Serang, Rabu, mengatakan penghargaan tersebut terkait pelaksanaan pemenuhan kemajuan HAM di daerah dimana ada penilaian-penilaian terkait dengan sarana prasarana (sapras), bangunan-bangunan HAM lainnya.

”Secara mendasar itu di daerah Kabupaten Serang terlaksana, adapun untuk penilaiannya dilakukan setiap tahun,” katanya.

Ia mengatakan pelayanan dasar peduli HAM terkait dengan sapras untuk penyandang disabilitas serta perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan pemenuhan HAM. Jadi, bagaimana sarana prasarana tersebut sudah tergambar sedemikian rupa agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas atau lainnya bisa mengakses dengan baik.

”Misal ada toilet dibuat khusus untuk penyandang disabilitas, untuk perempuan atau ibu dan anak. Secara umumnya seperti itu untuk penilaiannya,” ujarnya.

Sapras yang di buat oleh Pemda Kabupaten Serang menjadi fokus utama ibu Bupati untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik DPMPTSP, Dinkes, Dindikbud, Disdukcapil, Bakesbangpol, DKBP3A, DPUPR, DPRKP, Disnakertrans, dan Diskominfosatik.

”Adapun untuk objek pelayanan nya bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak," katanya.

Sekadar diketahui, selain Kabupaten Serang untuk enam kabupaten dan kota di Banten pun mendapatkan penghargaan tersebut yakni, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, R. Natanegara Kartika Purnama menjelaskan, pemberian penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia adalah bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan perjuangan Pemerintah Daerah yang telah berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap individu.

Selain tujuh Kabupaten/Kota, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

"Kedua penghargaan KKP HAM dan P2HAM merupakan hasil penilaian sepanjang tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara meningkatkan pengawasan atas warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Indonesia.

"Dalam waktu dekat sudah ada dua kasus WNA pemegang Visa On Arrival (VOA) yang tertangkap bekerja dan menerima upah di Jakarta Utara, ini akan kami tindaklanjuti serius," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan standar operasi yang ada dan sesuai dengan arahan dari pusat.

Menurut dia untuk teknis pelaksanaan tetap dilaksanakan pengawasan secara berkala dan berkoordinasi dengan instansi terkait

"Jika di lapangan ditemukan alat bukti dan barang bukti yang kuat, kami akan lakukan penegakan hukum ke arah tindak pidana," kata dia

Namun jika belum cukup dari pengungkapan kasus maka pihaknya akan tindak secara administratif keimigrasian.

"Hal serupa akan terus berulang sehingga penindakan tegas harus dilakukan untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali," kata dia

Sebelumnya Kantor Imigrasi Jakarta Utara mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja tanpa izin sebagai terapis hingga pemandu lagu di tempat pijat dan spa di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Wanita berinisial XH, WW, WCX, dan ZY sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, keempat pelaku juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

"Keempat orang ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025