NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan melakukan deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH karena melanggar izin tinggal.

"NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

Prihatno mengatakan NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (06/05) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4). Namun ternyata, visa itu tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

"Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan," jelasnya.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya.

Diimbau pula kepada seluruh WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing agar senantiasa tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian yang telah diberikan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh menggelar serah terima jabatan kepala dan pisah sambut pejabat kepala dari Edi Sigit Budiman kepada Edi Cahyono.

Prosesi serah terima jabatan dan pisah sambut pejabat kepala tersebut berlangsung di Lapas Kelas IIA Banda Aceh di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Rabu.

Kegiatan tersebut disaksikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yusrizal beserta unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta para kepala unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan area Banda Aceh dan sekitarnya.

Plh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yusrizal menyampaikan apresiasi atas kinerja kepala lapas sebelumnya selama kurun waktu satu tahun lima bulan menjabat.

"Terima kasih kepada pejabat yang lama, atas dedikasi, loyalitas dan integritas selama menjabat sebagai kepala di Lapas Kelas IIA Banda Aceh," kata Yusrizal menyebutkan.

Yusrizal mengharapkan kepada kepala lapas yang baru dapat meneruskan hal yang baik. Mari bahu membahu membangun Lapas Kelas IIA Banda Aceh menjadi lebih baik dari yang sudah baik," katanya.

Ia juga meminta pejabat kepala yang baru segera menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di Lapas Banda Aceh. Pekerjaan adalah amanah dan tanggung jawab besar. Jadi, bekerjalah dengan baik dan penuh integritas serta dapat merangkul seluruh jajaran.

Sementara itu, Edi Sigit Budiman, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada jajaran Lapas Kelas IIA Banda Aceh atas dedikasi, loyalitas dan kebersamaan selama ini.

"Terima kasih telah bersama-sama dengan saya selama dalam kurun waktu satu tahun lima bulang. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran atas ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan. Harapan saya agar semua dapat meneruskan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini," kata Edi Sigit Budiman.

Kepala Lapas Banda Aceh Edi Cahyono mengajak seluruh jajaran bekerja sama dengan baik menjalankan program kerja agar menjadikan Lapas Kelas IIA tersebut menjadi lebih baik lagi.

"Ini merupakan tanggung jawab yang tidak mudah, untuk itu saya berharap agar seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Banda Aceh dapat bekerja bersama. Kami akan meneruskan apa yang sudah baik dan apa yang menjadi kekurangan, diperbaiki bersama," kata Edi Cahyono.

tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara bersama Kepolisian masih mencari tahanan bernama Januar Murdianto yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Selasa (6/5).

"Tim Intelijen dan Kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri tersebut," kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Rico di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan terdakwa Januar Murdianto disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dan Pemeriksaan saksi-saksi dengan Penuntut Umum Erni Pramonti di Pengadilan Jakarta Utara pada Selasa (6/5).

Ia mengatakan tahanan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira jam 13.00 WIB dan pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel gang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota polisi.

Lalu pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Kemudian tahanan atas nama Januar Murdianto dibawa turun ke ruang sel dengan posisi diborgol bersama tahanan atas nama Dio Adhy Setia

Sewaktu tahanan menuju sel di lantai dasar terdapat celah di tangga sebelah sel dan tahanan Januar Murdianto dan Dio Adhy Setia masuk melalui celah tangga dan memanjat tangga pembatas.

Kedua tahanan ini melompat keluar tembok pengadilan dan dilakukan pengejaran, tahanan Dio yang dikejar terjatuh dan kakinya keseleo yang membuat dirinya tidak dapat melarikan diri.

"Tahanan ini berhasil diamankan petugas," kata dia.

Sedangkan tahanan Januar melarikan diri melalui genteng pabrik yang ada di belakang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ia mengatakan sekitar pukul 18.00 WIB petugas pengawalan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran pabrik dan gudang yang diduga menjadi tempat tahanan ini bersembunyi

"Namun tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini," kata dia.

Sebelumnya dua tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan kabur pada Selasa malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara dan satu lagi masih belum ditangkap.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata dia.

Ia mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan pesawat tanpa awak atau drone untuk mencari keberadaan pelaku.

Selain itu personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), guna meningkatkan pengawasan keimigrasian dan aktivitas warga negara asing secara terkoordinasi di daerah itu.

"Globalisasi dan modernisasi keberadaan warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia adalah suatu hal yang harus kita terima demi pembangunan yang berjalan di negara ini," kata Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Babel Amrulloh Shodiq saat membuka Rakor Timpora Kabupaten Bangka di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan keberadaan dan aktivitas orang asing yang masuk di Indonesia perlu mendapatkan perhatian seksama termasuk juga warga negara Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bangka yang menjadi korban TPPO atau TPPM di Kamboja.

"Ini bukan menjadi tugas satu instansi saja, tetapi seluruh instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya Masing-masing," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo menyampaikan kegiatan rapat Timpora ini merupakan amanat dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara terkoordinir antar lintas instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing melalui Rapat Timpora, baik di tingkat pusat maupun di daerah dan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia". Ucap Sutoyo

Ia menyatakan kehadiran orang maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Namun, dampak negatifnya juga harus diwaspadai.

"Kehadiran Timpora di Kabupaten Bangka sebagai wadah tempat tukar- menukar informasi," katanya.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Wahyu Purwanto mengatakan potensi kerawanan di Kabupaten Bangka di tengah perekonomian masyarakat menurun.

"Kondisi ekonomi pasca-kasus Timah membuat masyarakat kehilangan pencaharian, lowongan kerja yang susah didapat, sehingga rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan tenaga kerja asing diakibatkan adanya kecemburuan sosial dan ekonomi, sehingga banyak masyarakat Bangka Belitung yang menjadi korban TTPM/TTPO di Kamboja dan Thailand," katanya.

Ia menyatakan untuk mengatasi TTPM dan TTPO ini, Timpora perlu meningkatkan sinergitas dalam hal pengawasan orang asing untuk mengantisipasi adanya pelanggaran maupun tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Bangka.

"Kami harapkan bantuan dan partisipasi bapak/ibu sekalian untuk dapat turut serta melaporkan terkait keberadaan atau aktivitas orang asing dan Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah menyediakan sarana komunikasi melalui Whatsapp, Nomor Telpon Khusus Pelaporan WNA dan barcode APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) sebagai media pelaporan orang asing," katanya.

Public speaking merupakan keterampilan yang tidak dapat dikualifikasikan dan lebih bersifat subjektif.

Batam (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan keahlian public speaking (berbicara di depan publik) bagi aparatur sipil negara (ASN) hukum penting untuk meningkatkan reformasi bidang hukum.

"Berangkat dari public speaking kami bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik, meningkatkan penguatan informasi Kemenkum, dan meningkatkan reformasi di bidang hukum," kata Gusti di sela-sela pembukaan Pelatihan Public Speaking Metode Klasikal Angkatan I bagi ASN Wilayah Kerja Badiklat Kepri di Kota Batam, Rabu.

Gusti menjelaskan bahwa pelatihan public speaking bagi ASN hukum sangat penting pada era saat ini agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat jelas dan tersampaikan dengan baik.

"Salah satu yang ingin didapatkan dari pelatihan ini adalah melahirkan ASN yang profesional, khusus public speaking," katanya.

Hal itu mengingat, lanjut dia, belum semua ASN hukum di daerah maupun tingkat pusat seperti pimpinan tinggi dan kepala divisi belum memiliki keahlian dasar dalam berbicara di depan publik.

Menurut dia, public speaking merupakan keterampilan yang tidak dapat dikualifikasikan dan lebih bersifat subjektif.

Kepala BPSDM Kemenkum mengutarakan bahwa public speaking berkaitan dengan kecerdasan berkomunikasi, hubungan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi sehingga ASN harus mampu beradaptasi dengan semua perubahan.

Tidak hanya itu, lanjut dia, mengamati situasi saat ini, tidak semua ASN memiliki kemampuan komunikasi. Hal ini terjadi karena masih banyak yang kurang percaya diri, dan tidak menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama dari keberhasilan membangun hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, ataupun pemangku kepentingan lainnya.

"Peran komunikasi sangatlah berdampak pada kinerja seseorang dengan segala unsur yang ada di dalamnya," kata Gusti.

Apalagi, kata Gusti, pada era digital yang terus mengalami perkembangan pesat, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), kemampuan komunikasi yang efektif memiliki tantangan tersendiri.

Public speaking kini tidak hanya berbicara di hadapan audiens langsung, tetapi juga berbicara melalui platform digital seperti media sosial, conference video, dan forum daring.

"Di sisi lain, memunculkan fenomena penyebaran disinformasi, fitnah, atau hoaks yang semakin masif," kata Gusti.

Hal itulah, kata dia, salah satu alasan kenapa public speaking sebagai keterampilan yang harus dimiliki setiap profesional, termasuk ASN Kemenkum, agar mampu menjadi garda depan dalam menyampaikan pesan dan membangun komunikasi yang positif.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai...,

Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menargetkan, seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum Koperasi Desa Merah Putih sebelum peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Dies Natalis ke-26 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu.

"Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai. Baru nanti Juni, kalau bisa, persoalan badan hukum di tingkat Menteri Hukum selesai, 12 Juli mudah-mudahan seluruh desa, termasuk kelurahan, itu badan hukumnya sudah ada," ujar Yandri.

Menurut dia, pendirian Koperasi Desa Merah Putih dimulai dari musyawarah desa khusus yang menghasilkan berita acara untuk kemudian disahkan melalui notaris dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi sekarang tahapan musyawarah desa khusus untuk membuat koperasi badan hukumnya dulu. Setelah itu, baru kita bahas permodalan, gudang, jenis usaha, dan tenaga kerjanya," ujar dia.

Ia menegaskan, jenis usaha koperasi akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pertanian, sembako, LPG 3 kg, pupuk, hingga klinik desa.

"Kalau desa itu misalkan pertanian, ya pertanian yang utama. Jangan kita memaksa. Kalau potensinya cabai, ya cabai. Jangan ikan," ujar dia.

Selain itu, ia mendorong pelibatan sarjana penggerak desa dalam operasional koperasi. Ia mencontohkan rekrutmen manajer koperasi dari kalangan sarjana asal desa yang saat ini menganggur di kota.

"Kita sudah minta minimal tiga orang di setiap koperasi. Kita utamakan SDM dari desa itu sendiri. Misalnya ada sarjana dari Desa Kertasana yang nganggur, kita ajak pulang jadi manajer koperasi," jelasnya.

Ia menambahkan, peran sarjana juga akan diperluas untuk program-program ekonomi desa seperti suplai bahan baku makan siang bergizi bagi masyarakat desa.

Selain itu Yandri juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji pemberlakuan honorarium batas bawah untuk anggota BPD secara nasional agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.

"Apakah kita akan membuat batas bawah, misalkan se-Indonesia berapa itu honor BPD. Nanti akan kita bicarakan lintas kementerian. Ini saya kira aspirasi yang sangat bagus," ujar dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menggelar pelatihan membuat kue dan mencukur rambut bagi 40 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan dan penghapusan stigma negatif terhadap mantan narapidana.

“Stigma bahwa alumni lapas adalah orang-orang yang tidak bisa diperbaiki harus kita buktikan salah. Memang tidak mudah, tetapi di situlah letak berkahnya,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Farhan mengatakan warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi setelah bebas.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pemberdayaan. Mereka adalah warga Kota Bandung, hanya saja sedang berada dalam proses pembinaan,” kata dia.

Dirinya juga menyampaikan rencananya untuk kembali mengunjungi rutan pada hari terakhir pelatihan mencukur rambut sebagai bentuk dukungan konkret.

“Hari ke-10 saya akan datang ke sini untuk dicukur. Bukan formalitas, tapi sebagai bukti bahwa pelatihan ini benar-benar membuahkan hasil,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan empat rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan rekomendasi terkait kasus mantan pemain OCI itu bersifat mengikat kepada kementerian/lembaga, seperti Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tetapi tidak untuk lembaga independen, seperti Komisi Nasional HAM.

"Kementerian HAM itu memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan HAM kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, agak beda relasinya dengan Komnas HAM," ujar Mugiyanto saat konferensi pers mengenai laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan rekomendasi pertama Kementerian HAM terkait kasus OCI ditujukan kepada Komnas HAM.

Kementerian HAM merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelidikan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan memastikan dapat atau tidaknya entitas korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini.

"Sekurang-kurangnya Komnas HAM melakukan penelitian untuk menjajaki apakah kasus ini memberikan petunjuk atau tidak untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu," jelas Munafrizal.

Kedua, rekomendasi ditujukan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam hal ini, Kementerian HAM meminta kepolisian memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus ini dengan bertolak pada perlakuan yang dialami mantan pemain OCI generasi akhir.

Kementerian HAM juga merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memastikan waktu pasti kelompok sirkus OCI berhenti beroperasi. Hal ini untuk memastikan waktu kejadian dan perbuatan (tempus delicti) pertanggungjawaban atas kasus ini.

Turut direkomendasikan oleh Kementerian HAM agar kepolisian meminta pihak pendiri dan pemilik OCI memberikan dokumen-dokumen terkait penyerahan atau pengambilalihan anak-anak yang mereka pekerjakan.

"Guna keperluan pengungkapan penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI, (serta) melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik," imbuh Munafrizal.

Ketiga, Kementerian HAM merekomendasikan Kementerian PPPA untuk memfasilitasi penyembuhan trauma terhadap mantan pemain OCI, sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan anak.

Keempat, direkomendasikan pula pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi dari DPR RI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigasi.

Berdasarkan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ini empat rekomendasi Kementerian HAM terkait kasus mantan pemain OCI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan empat rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan rekomendasi terkait kasus mantan pemain OCI itu bersifat mengikat kepada kementerian/lembaga, seperti Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tetapi tidak untuk lembaga independen, seperti Komisi Nasional HAM.

"Kementerian HAM itu memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan HAM kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, agak beda relasinya dengan Komnas HAM," ujar Mugiyanto saat konferensi pers mengenai laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan rekomendasi pertama Kementerian HAM terkait kasus OCI ditujukan kepada Komnas HAM.

Kementerian HAM merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelidikan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan memastikan dapat atau tidaknya entitas korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini.

"Sekurang-kurangnya Komnas HAM melakukan penelitian untuk menjajaki apakah kasus ini memberikan petunjuk atau tidak untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu," jelas Munafrizal.

Kedua, rekomendasi ditujukan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam hal ini, Kementerian HAM meminta kepolisian memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus ini dengan bertolak pada perlakuan yang dialami mantan pemain OCI generasi akhir.

Kementerian HAM juga merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memastikan waktu pasti kelompok sirkus OCI berhenti beroperasi. Hal ini untuk memastikan waktu kejadian dan perbuatan (tempus delicti) pertanggungjawaban atas kasus ini.

Turut direkomendasikan oleh Kementerian HAM agar kepolisian meminta pihak pendiri dan pemilik OCI memberikan dokumen-dokumen terkait penyerahan atau pengambilalihan anak-anak yang mereka pekerjakan.

"Guna keperluan pengungkapan penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI, (serta) melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik," imbuh Munafrizal.

Ketiga, Kementerian HAM merekomendasikan Kementerian PPPA untuk memfasilitasi penyembuhan trauma terhadap mantan pemain OCI, sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan anak.

Keempat, direkomendasikan pula pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi dari DPR RI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigasi.

Berdasarkan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Pembentukan TGPF atas dasar adanya permintaan resmi DPR RI terlebih dahulu berdasarkan hasil kesimpulan tertulis dalam rapat DPR RI,” ucap Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan hasil pendalaman atas pengaduan korban, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM. TGPF dinilai perlu guna melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigatif mengingat kompleksnya kasus ini.

Kasus yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an ini disebut kompleks karena panjangnya rentang waktu peristiwa, persoalan penetapan subjek hukum, aspek pembuktian, serta kerentanan korban yang mengalami dampak sosial dan psikologis hingga kini.

“Kalau TGPF dibentuk dan menggali semakin banyak fakta atas kasus ini, pada akhirnya nanti temuan fakta itu juga akan berujung pada opsi penyelesaian seperti apa untuk mewujudkan keadilan bagi para mantan pemain sirkus OCI,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian HAM memberikan opsi-opsi yang dapat ditempuh untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, antara lain, melalui penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, hukum pidana umum, keperdataan, keadilan restoratif, dan mediasi.

Penyelesaian melalui kerangka pelanggaran HAM berat masa lalu dapat ditempuh mengingat peristiwa yang diadukan korban terjadi puluhan tahun lalu, sehingga berpotensi kedaluwarsa menurut peraturan perundang-undangan.

Namun, langkah ini memiliki sejumlah tantangan, seperti harus dapat membuktikan unsur serangan sistematis atau meluas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tantangan lainnya, kata Munafrizal, harus melalui penyelidikan pro justitia oleh Komnas HAM sebagai penyelidik, harus melalui penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum, serta memerlukan persetujuan DPR RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Sementara itu, penyelesaian melalui jalur hukum pidana dapat digunakan karena diduga kuat para mantan pemain OCI mengalami sejumlah tindak pidana seperti eksploitasi anak, penyiksaan, perdagangan orang, hingga pemisahan dari keluarga yang berujung pada penghilangan identitas.

Kendalanya, tutur Munafrizal, sebagian besar peristiwa yang dilaporkan terjadi pada dekade 1970-an hingga 1990-an sehingga secara formal dapat dinyatakan telah melampaui batas waktu penuntutan pidana.

Meskipun demikian, Kementerian HAM mendorong kepolisian untuk mencermati bahwa sebagian tindakan pidana tersebut memiliki dampak berkepanjangan yang belum sepenuhnya berhenti hingga kini, seperti penghilangan identitas atau tidak adanya pemulihan yang memadai.

Kecenderungan pola keberulangan yang bisa saja dialami oleh generasi pemain OCI yang lebih muda juga perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, Polri yang pada tahun 1999 telah menetapkan penghentian penyidikan dinilai dapat membuka kembali penyelidikan kasus ini atas dasar bukti baru (novum).

Dari sisi pendekatan perdata, para korban dapat menuntut ganti rugi, pengakuan atas kerugian non-material secara spesifik, serta rekonstruksi hubungan hukum antarpihak. Namun, aspek pembuktian dikhawatirkan menjadi kendala utama.

Adapun terkait pendekatan keadilan restoratif, Kementerian HAM menyebut korban dapat menempuh langkah ini untuk membuka ruang pengakuan kebenaran, permintaan maaf, pemberian kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya, serta rekonsiliasi.

Kemudian, pendekatan mediasi dapat dipertimbangkan sebagai instrumen penyelesaian yang relevan dan adaptif. Mediasi dapat diformulasikan bukan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran terhadap anak saja, melainkan juga upaya pengakuan terhadap kerugian historis korban yang masih membekas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

untuk warga Tiongkok berinisial ZZ dan CX melanggar imigrasi karena mengelola sebuah usaha berupa toko dan setelah dilakukan pemeriksaan dua orang ini diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta memiliki sponsor fiktif

Jakarta (ANTARA) -

Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara menangkap sembilan warga asing yang terlibat sejumlah kasus pelanggaran imigrasi mulai dari sponsor fiktif, tinggal melebihi batas waktu (overstay), hingga terlibat penipuan (scamming).

“Kami melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dan menangkap sembilan warga asing yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Widya Anusa Brata di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan sembilan warga asing yang ditangkap yakni sepasang suami istri asal Tiongkok berinisial ZZ dan CX.

Kemudian enam warga asal Nigeria berinisial EGO, EOU, CSC, EK, NCC, dan ACC serta seorang warga asing asal Pantai Gading berinisial SK.

Ia menjelaskan untuk warga Tiongkok berinisial ZZ dan CX melanggar imigrasi karena mengelola sebuah usaha berupa toko dan setelah dilakukan pemeriksaan dua orang ini diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta memiliki sponsor fiktif.

"Kami menangkap ZZ dan CX dan dilakukan pemeriksaan dan keduanya dikenakan deportasi pada Selasa (5/5)," kata dia.

Selanjutnya pihaknya kembali melakukan pengawasan dan menangkap enam WNA Nigeria dan satu WNA Pantai Gading. Ketujuh warga asing itu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

Empat warga asal Nigeria berinisial EGO, EOU, CSC, EK dinyatakan telah tinggal di wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal yang diberikan.

Kemudian warga Nigeria berinisial NCC diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal. NCC ini pemegang Kitas sebagai pelajar dengan sponsor Universitas yang ada di Indonesia. Namun, berdasarkan pangkalan data pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang bersangkutan sudah tidak lagi terdaftar aktif sebagai mahasiswa sejak tahun 2024/2025.

“Pihak universitas juga telah mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan sudah tidak pernah aktif mengikuti kegiatan perkuliahan,” kata Rendra.

Kemudian satu warga Nigeria berinisial ACC dan WNA asal Pantai Gading berinisial SK diduga memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal.

Ia menyebutkan ACC merupakan pemegang Kitas Investor dan SK sedang dalam proses pengajuan permohonan Kitas Investor. Keduanya mengaku tidak pernah berinvestasi di Indonesia serta tidak pernah mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor yang bersangkutan.

Menurut dia ketujuh warga asing ini ditangkap dan saat ini menghuni di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara sampai menunggu pelaksanaan deportasi

“Jika terbukti melanggar, maka akan dikenakan deportasi disertai dengan penangkalan,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan temuan itu merupakan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI pada 15 April 2025.

"Apa yang pernah dialami oleh para mantan pemain OCI, sebagaimana diceritakan kepada kami, itu tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang," ucap Mugiyanto dalam konferensi pers tindak lanjut penanganan kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menjelaskan salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Berdasarkan hasil penanganan, tutur Munafrizal, Kementerian HAM menemukan bahwa OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tuanya untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga salah satu pendiri kelompok sirkus itu.

Sejak tahun 1970, OCI menampung anak-anak berusia dua sampai enam tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM. Anak-anak tersebut kemudian dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus.