Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI dorong kajian soal UNCLOS dengan hukum perang laut dan kemanusiaan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (SJP) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat.

"Atas nama SJP, Bupati Cirebon periode 2014–2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan mantan Bupati Cirebon Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, guna penyidikan kasus suap izin PLTU dengan tersangka Herry Jung (HJ).

Herry Jung merupakan General Manager Hyundai Engineering and Construction saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin PLTU oleh KPK pada 15 November 2019.

Sebelumnya, pada Senin (5/5), KPK sempat memanggil mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon pada 2017–2018 Sono Suprapto.

Pada Selasa (6/5), KPK memanggil empat orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai saksi kasus izin PLTU tersebut. Empat orang itu adalah Rita Susana Supriyanti, Mahmud Iing Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono.

Herry Jung telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Kings Property Indonesia Sutikno pada 15 November 2019.

Dua orang tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi perkara disebutkan tersangka Herry diduga memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadi Sastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) membangun PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

Sementara tersangka Sutikno diduga memberi suap senilai Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property Indonesia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kasus suap izin PLTU, penyidik KPK periksa mantan Bupati Cirebon di Lapas Sukamiskin

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada enam pemohon dalam kasus pembunuhan jurnalis lokal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita (JW), yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan pemohon yang terdiri dari tiga anggota keluarga korban dan tiga saksi itu diberikan perlindungan darurat dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saat memberikan keterangan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada 4–6 Mei 2025.

“Keputusan perlindungan darurat ini diberikan LPSK mengingat cepatnya proses hukum yang dilakukan oleh pihak polisi militer dan oditur militer untuk segera dilakukannya gelar persidangan,” kata Suparyati dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

LPSK mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap para saksi. Salah satunya, percepatan proses hukum oleh pihak polisi militer dan oditur militer yang dinilai berdampak pada terbatasnya waktu menyiapkan para saksi secara menyeluruh.

“Selain itu, masih banyak informasi penting dari saksi maupun pihak keluarga korban yang belum sepenuhnya terungkap dan belum dimasukkan ke dalam berkas perkara,” imbuh Suparyati.

Faktor lainnya, tambah dia, status pelaku sebagai anggota TNI AL aktif yang menyebabkan penanganan perkara berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi peradilan militer. Hal ini dinilai membatasi ruang LPSK dalam menyampaikan masukan atau harapan.

“Di sisi lain, kendala teknis dalam kegiatan pendampingan relatif minim. Namun, pelaksanaan sidang yang tergolong cepat membuat sejumlah aspek penting dikhawatirkan belum tertuang secara utuh dalam proses hukum,” kata Suparyati.

Menurut Suparyati, kehadiran LPSK bertujuan untuk memastikan para saksi dapat memberikan kesaksian dengan aman sehingga dapat berkontribusi dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana.

LPSK berkomitmen untuk terus memantau proses hukum kasus tersebut dan memastikan terpenuhinya hak-hak para saksi dan keluarga korban, termasuk dalam upaya pengajuan restitusi atas kehilangan nyawa secara paksa terhadap JW.

“Sinergi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan para pendamping dari unsur advokat, jurnalis, maupun lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan berjalan secara optimal,” demikian Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Korban diduga dibunuh oleh oknum TNI AL, Kelasi Satu Jumran.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah mulai memeriksa perkara tersebut. Terdakwa Kelasi Satu Jumran dihadirkan dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (5/5).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (SJP) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat.

"Atas nama SJP, Bupati Cirebon periode 2014–2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan mantan Bupati Cirebon Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, guna penyidikan kasus suap izin PLTU dengan tersangka Herry Jung (HJ).

Herry Jung merupakan General Manager Hyundai Engineering and Construction saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin PLTU oleh KPK pada 15 November 2019.

Sebelumnya, pada Senin (5/5), KPK sempat memanggil mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon pada 2017–2018 Sono Suprapto.

Pada Selasa (6/5), KPK memanggil empat orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai saksi kasus izin PLTU tersebut. Empat orang itu adalah Rita Susana Supriyanti, Mahmud Iing Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono.

Herry Jung telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Kings Property Indonesia Sutikno pada 15 November 2019.

Dua orang tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi perkara disebutkan tersangka Herry diduga memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadi Sastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) membangun PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

Sementara tersangka Sutikno diduga memberi suap senilai Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property Indonesia.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Palembang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan lapas tersebut.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Pewarta: Dolly Rosana/M Mahendra Putra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di daerah, Tim Sekretariat IRH Kanwil Kemenkum Malut yang terdiri oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Muda, Ulfa Seban, dan Pengelola Data Pengharmonisasian, Indra Mokodompit melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian IRH di Kabupaten Pulau Taliabu.

Koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Taliabu dalam meningkatkan reformasi hukum.

Kunjungan diterima oleh Perwakilan Bagian Hukum Alifudin Selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kabupaten Pulau Taliabu, yang sekaligus memandu jalannya rapat pendampingan penilaian mandiri IRH. Kegiatan ini dihadiri oleh JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Pulau Taliabu, Perwakilan Sekwan Kabupaten Pulau Taliabu dan Pelaksana pada Bagian Hukum Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam diskusi disampaikan oleh Tim bahwa IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem nasional, dengan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tim juga menyadari bahwa pelaksanaan penilaian IRH ini membutuhkan kerja sama, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu guna mewujudkan peningkatan kualitas regulasi.

Oleh karenanya Tim berharap Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah disusun oleh Badan Strategis Kebijakan Kementerian Hukum, serta kehadiran Tim ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam pemenuhan data dukung IRH agar penilaian IRH dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu.

Tim juga menegaskan bahwa siap melakukan tugas dan fungsinya selaku Tim Sekretariat Wilayah, yang meliputi koordinasi, sosialisasi, pendampingan verifikasi dan penilaian awal pada lembar kontrol, pendampingan dalam penilaian mandiri, dan klarifikasi nilai awal dari Tim Penilaian Nasional IRH pada Pemerintah Daerah selaku peserta Penilaian IRH.

Selain terkait pelaksanaan kegiatan penilaian IRH dalam kunjungan ini Tim menyampaikan hal-hal diantaranya terkait Evaluasi Pengelolaan JDIH; Evaluasi penyelenggaraan PJA, Pembentukan Posbankum Desa dan Pembentukan/Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Evaluasi Pelaksanaan Propemperda dan Pelaksanaan Harmonisasi di Kabupaten Pulau Taliabu, serta melakukan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Alifudin selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan ahli Muda memberikan evaluasi berupa Pemda Segera menerbitkan SK Tim Kerja dan Asesor IRH dan menunjuk Pengelola JDIH melalui surat keputusan, segera membenahi permasalahan server JDIH dan membuat Pojok JDIH.

Kemudian mendorong kepada Dinas BMD untuk membantu memfasilitasi Pendaftaran PJA dan Parletak, melakukan inventarisasi terhadap daftar prioritas ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2025 untuk disampaikan ke Kanwil, menindaklanjuti terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Koperasi Merah Putih

Dalam hal ini, Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir terus mendorong seluruh kabupaten kota di Malut, khususnya Pemkab Kep. Taliabu dalam meningkatkan reformasi hukum yang menjadi instrumen serta melakukan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan.

Ternate (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani konsisten menyampaikan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, salah satunya media elektronik dan media sosial milik RRI Batam dalam dialog khusus bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Batam, Rabu (7/5).

”Kami sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Pengayoman Pancasila yang telah di resmikan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada 20 Februari 2025 lalu. Hal ini yang menjadi penguat kami untuk menyukseskan Asta Cita Presiden terutama dalam memperkokoh Ideologi Pancasila,” tegasnya.

Program-program yang diterapkan di BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila membentuk karakter ASN hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sehari-hari.

”Kita masukan dalam pendidikan dan pelatihan kurikulum mengenai nilai-nilai pancasila. Hal ini dalam rangka mengingatkan kembali pada peserta didik dan peserta pelatihan mengenai pentingnya Pancasila sebagai Way of Lifenya Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan akan terus bekerjasama dengan BPIP untuk fokus memberikan pelatihan nilai-nilai Pancasila kepada para dosen dan widyaiswara. Selanjutnya ilmu yang telah didapatkan dapat diteruskan kepada anak didiknya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Gusti Ayu juga menyebutkan peran media online dan media sosial menjadi media untuk menyebarluaskan pesan-pesan Pancasila lebih luas lagi.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi Kepala BPSDM yang masif menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, di antaranya media elektronik dan media sosial milik RRI. Argap Situngkir menyampaikan pihaknya turut mengotimalkan kerja sama dengan media massa untuk memublikasikan program pemerintah.

"Apresiasi kepada BPSDM yang terus berkolaborasi dengan berbagai media dalam glorifikasi nilai-nilai Pancasila dan berbagai program Kementerian Hukum," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (7/5) menjadi sorotan, di antaranya penunjukan juru bicara baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan komitmen Satpol PP mencegah prostitusi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. KPK tunjuk Budi Prasetyo jadi jubir pengganti Tessa Mahardhika

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjadi juru bicara untuk menggantikan Tessa Mahardhika Sugiarto.

Sementara Tessa ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Direktur Penyelidikan KPK yang sebelumnya dijabat oleh Endar Priantoro. Endar kini telah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polisi Bandara Soetta kembali menggagalkan 36 calon haji nonprosedural

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya kembali berhasil menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji nonprosedural/ilegal ke Tanah Suci melalui Bandara Soetta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno Hatta Komisaris Polisi Yandri Mono di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara keberangkatan haji ilegal yang membawa puluhan korbannya tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

3. KPK panggil Staf Sekjen Kementan pada 2021-2023 terkait kasus TPPU SYL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang Staf Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) periode 2021—2023 terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK atas nama MTH," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Satpol PP Penajam bertekad berantas miras-prostitusi di wilayah IKN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bertekad memberantas minuman keras dan praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, agar IKN bersih dari penyakit sosial masyarakat.

"Kami berupaya berantas miras serta prostitusi terselubung di warung remang-remang maupun daring," jelas Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali ketika menjawab pertanyaan menyangkut penanganan penyakit sosial di Penajam, Kaltim, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Ketua KPK tegaskan tetap berwenang usut korupsi pejabat BUMN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa institusinya tetap berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat badan usaha milik negara (BUMN).

“KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi, komisaris, dan pengawas di BUMN,” ujar Setyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila berkomitmen mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomodi Jakarta, Rabu mengatakan kami berinisiatif melakukankolaborasi lintas sektor, untuk melaksanakanFocus Group Discussion (FGD) mengkaji Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Ia mengatakan Peraturan Presiden tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan, dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan.

Namun katanya memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lebih lanjut Eddy mengatakan FGD ini untuk menjawab kebutuhan akan kajian mendalam terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan masa lalu.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa lahan yang dijadikan kawasan hutan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia.

Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030, di mana perlindungan hutan menjadi salah satu pilar utama.

Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan Perpres ini tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan.

Pejabat Sementara (Pjs) Rektor UP Adnan Hamid menyatakan dukungannya terhadap diskuai tentangPerpres No. 5 Tahun 2025tentang Penertiban Kawasan Hutan.

"Ini merupakan bagian dari penelitian dari mahasiswa program doktor ilmu hukum UP. Kami sebagai pimpinan tentunya mendorong dan menyambut baik kegiatan ini," ujarnya.

Ia mengatakan walaupun yang dibahas bukan lingkup Undang-undang tapi Perpres namun dibahas secara mendalam.

Sementara ituKepala Program Studi Doktor Ilmu HukumUP Agus Surono mengatakan hasil kajian ini akan kami sampaikan kepada pemerintah agar penyelesaian tata kelola hutan sesuai dengan harapan bersama.

"Hasil dari FGD ini akan kami rumuskan kembali dan akan kami sampai kepada pemerintah dan bisa juga kami sampaikan ke presiden," katanya.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggandeng Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang yang dituangkan melalui kesepakatan bersama untuk mempercepat program keahlian para warga binaan agar memiliki keahlian setelah selesai menjalani masa pidananya.

"Seperti kita tahu masyarakat Kabupaten Serang juga ada yang jadi warga binaan di sana, jadi kami berdiskusi untuk kegiatan-kegiatan mereka bagaimana pun setelah selesai menjalani pembinaannya mereka kembali ke masyarakat," ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, di Serang, Rabu.

Sehingga, kata Tatu, setelah warga binaan bebas bisa berbaur dengan masyarakat dan mereka mempunyai keahlian sebagai bekalnya.

"Mereka juga tidak merasa terasingkan, kalau memang sudah punya keahlian apa itu mungkin dikembangkan, atau yang belum sama sekali kita kerja samakan dengan dinas-dinas," ungkapnya.

Diantaranya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) mempunyai binaan para pelaku UMKM-UMKM itu juga bisa menjadi pelatih di rutan. Kemudian juga Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bisa memberi pelatihan budidaya ikan lele karena di rutan tersedia kolam.

Menurutnya, kerja sama ini penting sebagai sarana menjaga dan mempererat kedua hubungan lembaga untuk mendorong program pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilakukan pada tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejari Jakarta Utara atas sinergi dan kerja sama dalam upaya pemberian hukum," kata dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Serang, Marthen Butar Butar, mengatakan warga binaan yang berasal dari Kabupaten Serang mencapai 380 orang, yang mayoritas warga binaan masih pada usia produktif kurang lebih rata-rata di usia 20 sampai 40 tahun.

"Diharapkan dengan adanya program ini warga binaan setelah kembali ke masyarakat, dapat berguna dan mendapatkan keahlian dan kemampuan. Sehingga keluarga maupun dirinya sendiri juga itu dapat menghasilkan hal positif di lingkungan masyarakat nantinya," ungkapnya.

Singkawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat memberikan bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk pelayanan pemasyarakatan yang inklusif, responsif, dan penuh kepedulian sosial.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi nyata dari 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan perintah arahan langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan sebagai bukti nyata bahwa Pemasyarakatan PASTI bermanfaat untuk masyarakat," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, David Anderson Setiawan, Rabu.

Paket bantuan sosial disalurkan kepada keluarga WBP yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi oleh tim Lapas Singkawang.

"Paket bantuan berisikan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga para WBP, terutama yang berada dalam kategori kurang mampu," ujarnya.

Kegiatan ini, katanya, merupakan wujud konkret dari kehadiran negara melalui lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat, khususnya keluarga WBP yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat situasi pemidanaan anggota keluarganya.

"Kami memahami bahwa ketika seseorang menjalani masa pidana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga oleh keluarganya di luar. Oleh karena itu, kami hadir untuk menjembatani kebutuhan mereka dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dikedepankan," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Lapas dengan masyarakat sebagai salah satu langkah membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial, ujarnya.

Hal tersebut juga menjadi bagian dari strategi Lapas Singkawang dalam mendukung restorative justice, yaitu pendekatan pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara WBP, keluarga, dan masyarakat.

"Kami berkomitmen bahwa pemasyarakatan bukan hanya tempat menghukum, tapi tempat membina dan memperbaiki. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat dukungan kepada keluarga WBP agar proses reintegrasi mereka nanti berjalan lebih baik," katanya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lapas Singkawang berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus dilanjutkan, serta menjadi inspirasi bagi satuan kerja pemasyarakatan lain untuk mengambil langkah serupa demi memperkuat makna pemasyarakatan sebagai bagian dari masyarakat.

Respon positif pun datang dari para penerima bantuan. Salah satu penerima, ibu dari seorang WBP, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lapas Singkawang.

"Kami merasa diperhatikan selama ini. Dengan bantuan ini, kami merasa ada yang peduli, ada yang hadir untuk kami," katanya.