Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

PWI lapor Presiden terkait perampasan kamera saat liput MBG

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan Selaparang TV Lombok Timur Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat kepada Presiden RI dan menteri terkait.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Kemen Imipas cek kebenaran video WNA selipkan Rp500 ribu di paspor

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang mengecek kebenaran dari video viral mengenai warga negara asing (WNA) asal China yang menyelipkan uang berjumlah Rp500 ribu di paspor untuk menghindari Bea Cukai.

“Kami sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau enggak, karena dari konten tersebut tidak terlihat gitu,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pakar hukum Unej: Jangan ada ketimpangan kewenangan APH dalam RKUHAP

Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah berharap jangan ada ketimpangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

"Pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum dalam implementasi hukum pidana," kata Prof. M. Arief Amrullah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, jika ada ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP, tentu akan menimbulkan permasalahan sistemik, bahkan menghambat penegakan hukum dan akan memunculkan masalah serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Selengkapnya klik di sini.

Kemen Imipas akan cek status pencekalan Wali Kota Semarang Hevearita

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan mengecek status pencekalan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa kementeriannya juga akan menghubungi pihak yang mencekal Mbak Ita.

"Jadi, APH (aparat penegak hukum) yang mengajukan pencekalan itu akan kami hubungi apakah masa pencekalan masih berlaku atau tidak," kata Agus usai menghadiri rangkaian acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Kemen Imipas sebut pencekalan Firli masih bisa diperpanjang

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa pencekalan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih bisa diperpanjang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pencekalan dapat dilakukan kembali meskipun Firli telah dicekal sebanyak dua kali.

“Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO (daftar pencarian orang),” kata Saffar di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa desain baru akan meningkatkan kualitas paspor Indonesia

Agus Andrianto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons peringkat global paspor Indonesia berdasarkan The Henley Passport Index 2025, yang berada pada urutan ke-66 dengan skor bebas visa mencapai 76.

"Mudah-mudahan inovasi yang kami lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," kata Agus usai menghadiri rangkaian acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Diharapkan pula bahwa paspor baru tersebut dapat dirilis pada tanggal 17 Agustus 2025 sehingga dapat tingkatkan indeks paspor Indonesia.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa bahan paspor tersebut akan memenuhi standar internasional dari International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam berharap desain baru paspor dapat meningkatkan kepercayaan internasional pada Indonesia.

"Untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap paspor Indonesia dan standar internasional, mau tidak mau kita juga harus menuju ke elektronik paspor," kata Saffar menambahkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Imipas sebut desain baru akan tingkatkan kualitas paspor RI

RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah berharap jangan ada ketimpangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

"Pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum dalam implementasi hukum pidana," kata Prof. M. Arief Amrullah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, jika ada ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP, tentu akan menimbulkan permasalahan sistemik, bahkan menghambat penegakan hukum dan akan memunculkan masalah serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan RKUHAP harus berfokus pada reformasi sistem yang mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan karena esensi dari pembaruan acara umum pidana untuk mengubah menjadi lebih baik.

"Keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum harus diwujudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru," ucap Guru Besar Unej itu.

Prof. Arief menjelaskan bahwa ketimpangan kewenangan itu harus diatasi dalam pembahasan RKUHAP, dan mengusulkan agar penyidikan dan penuntutan saling terintegrasi, bukan menambah atau mengurangi kewenangan jaksa dan polisi yang mengakibatkan perselisihan sepihak.

"Itulah sebabnya menghargai diferensiasi fungsional dengan kata lain saling menghargai masing-masing-masing lembaga. RKUHAP seharusnya menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia," tuturnya.

Guru Besar Unej itu memandang penting kolaborasi antara penyidik dan jaksa harus lebih efektif sehingga proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah potensi masalah dalam draf RKUHAP yang dapat mengganggu prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi hukum yakni kewenangan berlebihan bagi jaksa, penggunaan senjata api oleh jaksa, kewenangan penyadapan dan intelijen, dan sentralisasi kekuasaan pada Jaksa Agung.

"Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi individu sehingga tanpa pengawasan lembaga independen, kewenangan itu berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Dengan reformasi hukum yang komprehensif, Prof. Arief berharap RKUHAP mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang selama ini terjadi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang menyiapkan unit layanan paspor (ULP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka acara Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut.

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin sedang survei lokasinya. Dalam waktu dekat kami akan buka ULP Garut di tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Asep mengungkapkan bahwa pembangunan ULP di daerah ini karena warga setempat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus pembuatan paspor.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," ujarnya.

Ia optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemerintah Kabupaten Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, seperti Kantor Korpri.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Bahkan, pihaknya segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan paspor bagi warganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan, serta penginapan bagi petugas imigrasi," kata Barnas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang menyiapkan unit layanan paspor (ULP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka acara Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut.

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin sedang survei lokasinya. Dalam waktu dekat kami akan buka ULP Garut di tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Asep mengungkapkan bahwa pembangunan ULP di daerah ini karena warga setempat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus pembuatan paspor.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," ujarnya.

Ia optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemerintah Kabupaten Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, seperti Kantor Korpri.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Bahkan, pihaknya segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan paspor bagi warganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan, serta penginapan bagi petugas imigrasi," kata Barnas.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar melayangkan surat panggilan kepada seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh atas dugaan melanggar peruntukan izin tinggal dengan menjadi sopir pariwisata.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, Minggu.

Ridha mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan detail rencana pemeriksaan WNA asal Bangladesh itu.

Pemanggilan WNA berinisial MMF, kata dia, setelah petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar melakukan penyelidikan hingga mengantongi identitas pria tersebut.

Berdasarkan data Imigrasi, MMF diketahui pemegang izin tinggal terbatas (itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025 dengan sponsor sang istri yang merupakan seorang warga negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan ketentuan, itas penyatuan keluarga dengan indeks C317 tidak diperkenankan untuk bekerja di Indonesia, dan hanya diperuntukkan dalam rangka bergabung dengan keluarga.

Adapun durasi izin tinggal diberikan pemegang itas penyatuan keluarga itu selama 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun dengan izin tinggal yang bisa diperpanjang.

Sebelumnya, beredar video MMF di media sosial Facebook yang diunggah seorang warganet pada hari Jumat (17/1).

Dalam video tersebut, beberapa warga mempertanyakan keberadaan MMF diduga sedang bekerja menjemput tamu asing.

MMF yang saat itu mengenakan kaus berwarna merah muda dan mengenakan topi tersebut kedapatan oleh warga sekitar sedang menjemput wisatawan asing berasal dari Pakistan di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali dengan latar belakang beberapa koper di bagasi kendaraannya.

Dalam video tersebut, MMF dapat berkomunikasi bahasa Indonesia meski tidak lancar dan mengaku menikah dengan warga negara Indonesia.

Meski mengaku tidak sedang bekerja dan menjemput temannya, dari penuturan beberapa pria yang menginterogasinya menyebutkan wisatawan asing asal Pakistan itu justru mengaku dijemput oleh seorang sopir.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur petugas imigrasi dapat membawa senjata api (senpi) sedang dalam proses.

Walaupun demikian, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan target untuk penyelesaian pengaturan tersebut.

“Enggak ada target, selesainya saja. Makin cepat, makin baik,” kata Saffar di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Adapun PP yang dimaksud Saffar merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pengaturan menggunakan senpi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Keimigrasian. Aturan itu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pemberian senpi kepada petugas imigrasi bukan untuk gagah-gagahan, melainkan demi kepentingan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA).

"Mereka (WNA), dalam beberapa kasus, memberikan perlawanan, dan itu terbukti dua anggota kami gugur dalam periode saya menjabat. Di sini perlu untuk dilengkapi dalam konteks keselamatan jiwa anggota saya, bela diri, bukan untuk gagah-gagahan," kata Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Senin (30-9-2024).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa desain baru akan meningkatkan kualitas paspor Indonesia

Agus Andrianto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons peringkat global paspor Indonesia berdasarkan The Henley Passport Index 2025, yang berada pada urutan ke-66 dengan skor bebas visa mencapai 76.

"Mudah-mudahan inovasi yang kami lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," kata Agus usai menghadiri rangkaian acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Diharapkan pula bahwa paspor baru tersebut dapat dirilis pada tanggal 17 Agustus 2025 sehingga dapat tingkatkan indeks paspor Indonesia.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa bahan paspor tersebut akan memenuhi standar internasional dari International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam berharap desain baru paspor dapat meningkatkan kepercayaan internasional pada Indonesia.

"Untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap paspor Indonesia dan standar internasional, mau tidak mau kita juga harus menuju ke elektronik paspor," kata Saffar menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang mengecek untuk mendapatkan konfirmasi soal kebenaran dari video viral mengenai warga negara asing asal China yang menyelipkan uang berjumlah Rp500 ribu di paspor untuk menghindari Bea Cukai.

“Kami sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau enggak, karena dari konten tersebut tidak terlihat begitu,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Saffar telah melihat CCTV atau kamera pengawas di dalam dan di luar ruang yang terhubung ke layar monitor.

Peristiwa tersebut terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. “Kami udah cek, tinggal klarifikasi dari orangnya,” ujarnya.

Kemen Imipas belum dapat mengemukakan hasil dari pengecekan dari CCTV itu.

Tanggal terjadinya peristiwa dalam video viral, dia hanya merujuk pada Jumat (17/1), yakni tanggal konten tersebut diunggah.

Sejak tahun 2016, KKP telah mendampingi 27 komunitas MHA di enam provinsi melalui penerbitan 23 produk hukum, seperti peraturan bupati/walikota,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengelola laut yang berkelanjutan.

"Berbagai program untuk melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kapasitas MHA telah dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa upaya itu sesuai mandat Undang-Undang Nomor 27/2007 jo. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Ia menjelaskan, keberadaan MHA merupakan elemen penting dalam pelestarian kearifan lokal dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya laut, KKP memperkuat peran MHA melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.

“Sejak tahun 2016, KKP telah mendampingi 27 komunitas MHA di enam provinsi melalui penerbitan 23 produk hukum, seperti peraturan bupati/walikota,” jelas Victor.

Lebih lanjut Victor menerangkan beberapa produk hukum telah diterbitkan seperti Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017 yang mengatur pengelolaan berbasis kearifan lokal di Kampung Malaumkarta, Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017 untuk Negeri Haruku, dan Perbup Buton No. 13 Tahun 2018 untuk MHA Wabula.

Selain produk hukum, KKP juga memberikan program pendampingan meliputi identifikasi dan pemetaan MHA, diseminasi hasil pemetaan, hingga pendampingan dalam penetapan pengakuan MHA dan kearifan lokalnya.

"Langkah-langkah tersebut bertujuan mempercepat pengakuan MHA serta mengintegrasikan wilayah kelola adat ke dalam Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) KKP Muhammad Yusuf menambahkan, pihaknya juga memberikan berbagai bantuan fisik untuk mendukung keberlanjutan MHA.

Sampai 2024, sebanyak 47 paket bantuan disalurkan, di antaranya bantuan stimulan sebanyak 19 paket berupa pakaian adat, alat musik, dan peralatan kegiatan adat bagi 21 komunitas yaitu MHA Burangasi di Buton Selatan dan MHA Nuwewang di Maluku Barat Daya.

Selanjutnya bantuan sarana perikanan sebanyak 14 paket bantuan berupa perahu, alat pancing, dan mesin tempel untuk 16 komunitas, seperti MHA Barata Kahedupa di Wakatobi. Kemudian bantuan ekonomi produktif sebanyak 14 paket berupa peralatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan MHA.

KKP juga telah melatih sembilan komunitas MHA melalui berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan potensi lokal seperti pelatihan budi daya rumput laut dan teripang, pengolahan hasil perikanan, hingga teknik penangkapan ikan ramah lingkungan.

"Contoh yang telah dilaksanakan adalah pelatihan untuk MHA Negeri Haruku di Maluku dan MHA Wabula di Buton,” terang Yusuf.

Selain penguatan ekonomi, program juga juga bertujuan melestarikan tradisi lokal seperti "ngam" di Maluku, "sasi" dan "kera kera" di Papua, serta "ombo" di Sulawesi. Tradisi ini dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Yusuf menambahkan bahwa hal tersebut dilakukan sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk MHA sebagai penjaga kearifan lokal sekaligus mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melayani pembuatan 1.075 paspor di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-75.

Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa pelayanan tersebut juga diberikan oleh pihaknya untuk mengenalkan dokumen keimigrasian kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan pada ulang tahun yang ke-75, imigrasi dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik yang datang maupun yang akan berangkat ke luar negeri," kata Menteri Imipas Agus Andrianto di Kompleks GBK, Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia mengharapkan peringatan HBI Ke-75 dapat mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

"Kami juga menggelar UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah, pada kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM yang sedang kita galakkan bersama," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam mengemukakan bahwa pihaknya menghadirkan 24 UMKM dalam acara tersebut.

"Hari ini kami juga mengadakan Immigration Run, atau Immi Run singkatannya, yang dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi yang Ke-75," ujar Saffar.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025