Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, Kementerian Imipas tengah memeriksa WNA tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, uang yang ditampilkan di dalam video digunakan untuk membayar visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA).

“Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti ‘kan orang ini main-main, ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas. Lagi kami dalami apakah betul yang bersangkutan juga suka membuat konten di negara lain,” tutur Agus.

Imipas juga tengah mendalami motif yang bersangkutan membuat konten dimaksud.

Di samping itu, Agus pun menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan WNA yang mempermalukan negara.

“Artinya, apa, sih, yang menjadi motif dia seperti itu? Kalau niatnya hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu,” ucap Menteri Imipas.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok, @stellaroptics888, mengunggah video yang menunjukkan seorang WNA asal China menyelipkan uang Rp500 ribu saat akan masuk ke Indonesia. Di dalam video tersebut ditampilkan pula ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berjalan di belakang petugas.

Kemudian, video tersebut dihapus dan pengguna akun yang sama mengunggah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf. WNA asal China itu mengatakan, uang Rp500 di paspornya ialah untuk biaya visa.

Dia juga menyebut pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik dan tidak ada perbuatan ilegal.

Dia pun mengakui video yang diunggah sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak kepada pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan permohonan maaf.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Depok (ANTARA) - Plt. Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa pihaknya telah membuka ruang layanan imigrasi di Pesona Square Depok untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Peningkatan pelayanan tersebut akan memberikan rasa nyaman yang lebih kepada masyarakat di dalam layanan keimigrasian," kataSaffar Muhammad Godam usai peluncuranImigration Lounge Pesona Square Depok, Selasa.

Ia mengatakanmasyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian dengan standar atau tingkat kenyamanan seperti mereka berbelanja di mal.

Menurut dia, saat ini sudah ada tujuhimmigration loungedi Indonesia dan dua diantaranya di Jawa Barat, dengan layanan 100 kuota per hari.

"Untuk proses tidak ada beda, tapi tempat saja yang berbeda, ruang parkir, ruang menunggu bisa sambil berbelanja, ke kafe dan lainnya dengan layanan satu hari selesai," katanya.

Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakanini bagian dari layanan membahagiakan masyarakat.

"Layanan ini dengan mengutamakan kenyamanan. Karena layanan prima sudah dirasakan di kantor imigrasi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menerima kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Selasa, untuk membangun sinergi dan kerja sama kedua kementerian dalam menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

"Pada sore ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri HAM Natalius Pigai untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan kerja sama," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.

Menurut Arifah Fauzi, sinergi antarkementerian itu penting mengingat dalam menangani isu-isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan hanya oleh KemenPPPA sendiri.

"Sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden saat kami retreat di Magelang, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Menteri HAM," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sementara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemda, dan swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

"Koordinasinya dalam bentuk, satu kami punya kewenangan untuk bisa membuat regulasi yang memastikan adanya perlindungan HAM, penghormatan HAM, dan pemenuhan kebutuhan HAM perempuan dan anak," kata Natalius Pigai.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok rentan termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pertemuan hari ini untuk berkolaborasi di berbagai program yang beririsan termasuk juga terkait pelanggan berat masa lalu.

"Yang existing ada yang sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga tadi disampaikan, penghormatan, perlindungan dan pemberian akses. Kita pada perlindungan sosialnya," kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa HAM menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita dan karena itu pihaknya kemudian terus berusaha mengarustamakan isu tersebut di kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu kolaborasi kemudian dilakukan di dua kementerian tersebut termasuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disentuh oleh negara untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat.

"Setelah beberapa waktu lalu Pak Menteri Sosial memaparkan kepada kami ada 12 kelompok tersebut dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari 12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara," jelasnya.

Secara khusus 27 kelompok sasaran kerja berdasarkan Asta Cita yang harus diintervensi oleh negara dalam kebijakan politik yang berbasis HAM termasuk kelompok saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Singkawang, Kalimantan Barat memperkuat kerja sama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Beberapa perangkat daerah yang terlibat dalam kerja sama ini ialah Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Kementerian Agama Kota Singkawang dan Perum Bulog Cabang Singkawang.

"Kerja sama ini sebagai bentuk sinergisitas dalam rangka antisipasi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkup Pemerintah Kota Singkawang," kata Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro, Selasa.

Dia menyebutkan, kehadiran Kejari Kota Singkawang sebagai Jaksa Pengacara Negara tentu sangat diharapkan dalam memberikan pendampingan, pertimbangan hukum, dan bahkan tindakan hukum jika diperlukan.

“Sangatlah penting untuk menjaga kepastian hukum serta perlindungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

“Dengan adanya pendampingan hukum yang profesional dari Kejari Singkawang, kita jadi dapat meminimalkan risiko hukum, baik itu dalam pelaksanaan program kebijakan, dan lain-lain seperti pengamanan aset negara,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejari Singkawang Nur Handayani mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan yang mengatur tentang Kejaksaan RI, yang tentunya mempererat sinergisitas dalam upaya mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Singkawang.

“Ini adalah tindak lanjut pelaksanaan MoU Pemkot Singkawang dan Kejari Singkawang terkait dengan tupoksi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” katanya.

Melalui kerja sama ini, Kejari Singkawang siap bersinergi dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan dan pendampingan hukum, penegakan hukum serta tindakan hukum lain seperti mediator dan fasilitator di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dia berharap, kerjasama ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan visi terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami selaku Jaksa Pengacara Negara tentu akan siap memberikan pendampingan hukum, seperti pendampingan kegiatan strategis pembangunan Pemkot Singkawang, upaya pemulihan aset juga. Sehingga harapannya penggunaan anggaran berjalan dengan semestinya, dan pembangunan daerah tepat sasaran,” ujarnya.

Bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok rentan termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pertemuan hari ini untuk berkolaborasi di berbagai program yang beririsan termasuk juga terkait pelanggan berat masa lalu.

"Yang existing ada yang sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga tadi disampaikan, penghormatan, perlindungan dan pemberian akses. Kita pada perlindungan sosialnya," kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa HAM menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita dan karena itu pihaknya kemudian terus berusaha mengarustamakan isu tersebut di kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu kolaborasi kemudian dilakukan di dua kementerian tersebut termasuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disentuh oleh negara untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat.

"Setelah beberapa waktu lalu Pak Menteri Sosial memaparkan kepada kami ada 12 kelompok tersebut dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari 12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara," jelasnya.

Secara khusus 27 kelompok sasaran kerja berdasarkan Asta Cita yang harus diintervensi oleh negara dalam kebijakan politik yang berbasis HAM termasuk kelompok saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang, Banten, memindahkan 40 orang warga binaan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk mengurangi beban kelebihan penghuni yang kini mencapai 120 persen.

Kepala Rutan Kelas II B Serang Marthen Butar Butar di Serang, Selasa, mengatakan kapasitas ideal Rutan Serang seharusnya hanya dihuni 274 orang warga binaan atau narapidana, namun saat ini jumlah penghuni mencapai 573 orang narapidana.

"Kelebihannya sudah mencapai 120 persen," katanya.

Akibat kondisi itu, kata Marthen, berdampak terhadap beban kerja petugas dan kondisi narapidana.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak rutan memindahkan 40 orang narapidana ke Lapas Kelas I Tangerang guna mengurangi beban itu.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi.

Selain itu, pemindahan tersebut juga mencegah potensi terjadinya gangguan keamanan yang dapat timbul akibat kelebihan penghuni.

"Dengan kondisi seperti ini, para petugas bekerja keras untuk melaksanakan program pembinaan kemandirian, kerohanian, dan jasmani. Semua program ini harus dilakukan di tengah tantangan pengawasan yang kompleks agar keamanan tetap terjaga,” jelasnya.

Marthen berharap pemindahan narapidana tersebut tidak hanya mengurangi tekanan di Rutan Serang, tetapi juga mendukung terciptanya suasana pembinaan yang lebih optimal di Lapas Kelas I Tangerang.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan berorientasi pada pembinaan manusia," katanya.

Marthen menambahkan para narapidana di Rutan Kelas II B Serang mendapatkan program pembinaan, seperti ketahanan pangan, keagamaan, jasmani, dan konseling yang rutin dilakukan setiap hari sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan di rutan.

Houston (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump akan memerintahkan pasukan federal ke perbatasan dengan Meksiko untuk menindak imigrasi ilegal di perbatasan El Paso, Texas, menurut laporan media pada Senin.

Pelabuhan masuk El Paso ditutup dalam waktu satu jam setelah pelantikan Trump karena sang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan.

"Melewati titik area ini akan mengakibatkan penangkapan, penutupan, dan kemungkinan penerapan tindakan paksa," menurut laporan surat kabar The Texan tentang pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara di perbatasan El Paso beberapa saat setelah Trump dilantik.

Trump diperkirakan akan menandatangani 11 perintah eksekutif terkait perbatasan yang akan mengambil sikap tegas terhadap imigrasi ilegal, termasuk satu perintah yang mengizinkan pengerahan pasukan AS ke perbatasan untuk mengamankan titik masuk, menurut Fox News.

Perintah lainnya akan menetapkan kartel internasional dan organisasi kejahatan tertentu sebagai kelompok teroris.

Sementara, perintah tambahan akan mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan untuk menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan yang dimulai Trump selama masa jabatan pertamanya serta mengerahkan personel untuk mengendalikan perbatasan.

Seperti yang dilaporkan Anadolu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menutup penggunaan aplikasi CBP One yang digunakan untuk menjadwalkan janji temu imigrasi.

Menurut CBS News, hampir 270 ribu migran di Meksiko tengah mencari penjadwalan.

Aplikasi CBP One diluncurkan pada Oktober 2020, dan menurut CBS, hampir 919 ribu migran menggunakannya untuk masuk ke AS sejak Januari 2023.

Trump mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan selama masa jabatan pertamanya seperti Remain in Mexico, yang mengharuskan pencari suaka untuk tinggal di Meksiko hingga mereka diproses, akan diberlakukan kembali.

Sebaliknya, presiden mengatakan bahwa kebijakan tangkap-dan-lepas saat ini, di mana migran ilegal dibebaskan sambil menunggu sidang imigrasi, akan diakhiri.

"Semua masuknya imigran ilegal akan segera dihentikan dan kami akan memulai proses pemulangan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka," kata Trump dalam pidato pelantikannya.

Gubernur Texas Greg Abbott, yang mengejutkan Trump dengan menghadiri pidato pasca-pelantikan presiden di Capitol Hill, merilis pernyataan yang mendukung tindakan keras Trump terhadap imigrasi ilegal.

"Texas berharap dapat bekerja sama dengan Presiden Trump dan pemerintahannya untuk mengamankan perbatasan dan membangun masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi semua warga Amerika," kata Abbott.

Gubernur itu menambahkan bahwa Trump harus mulai "menjalankan seluruh kewenangannya... (untuk) mengamankan perbatasan dalam menghadapi hambatan federal."

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Penegakan hukum jangan sampai orang ditetapkan sebagai tersangka karena adanya asumsi

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mempertanyakan bukti KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka.

"Karena kalau suap apakah ada keterangan atau ada saksi yang menerangkan dan ada buktinya bahwa mas Hasto melakukan suap, sementara di dalam putusan perkara yang lalu tidak ada, jadi ini hal pertama yang kami ingin tegaskan," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Maqdir menegaskan akan terus mengawal penetapan tersangka Hasto terbilang sah atau tidak karena disangka melakukan suap dan menghalang-halangi penyidikan.

Terkait menghalang-halangi penyidikan, dia juga akan memastikan ada bukti atau tidak dalam proses penegakan hukum.

"Penegakan hukum jangan sampai orang ditetapkan sebagai tersangka karena adanya asumsi," ujarnya.

Kemudian, soal gugatan praperadilan ditunda, dia meyakini kemungkinan KPK mempersiapkan bukti permulaan yang cukup untuk membantah atau menguatkan dalih mereka.

Dia meminta masyarakat jangan berprasangka buruk ke KPK usai sidang gugatan praperadilan ditunda.

Terlebih, pihaknya juga masih melakukan perbaikan redaksional agar tidak mencabut permohonan dan mengulang pendaftaran.

"Ini sebenarnya lebih pada perbaikan redaksional tidak substansial, karena kami tidak ingin mencabut permohonan kemudian mengulang melakukan pendaftaran dan dikhawatirkan proses pemanggilan yang memerlukan waktu yang lama," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjadi tanggal 5 Februari.

Sidang ditunda karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

Pihak KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada tanggal 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.